Demo Karyawan Freeport, Sehari Rugi 800 Miliar

Mimika- Hingga hari keempat, ribuan Karyawan PT Freeport
Indonesia, masih melakukan aksi mogok. Bahkan belum ada
tanda-tanda adanya penyelesaian terkait tuntutan para
karyawan tersebut. Dengan tidak beroperasinya perusahaan
tambang raksasa ini, sudah dapat dipastikan menimbulkan
kerugian yang tidak sedikit, baik PT Freeport sendiri maupun
Pemda Mimika.
Memang belum ada data resmi dari pihak Manajemen Freeport
soal total kerugian tersebut, namun bersasarkan informasi
yang diterima pihak DPRD setempat, jika dalam sehari
Perusahaan tidak beroperasi, maka kerugian yang timbul
sebesar Rp 800 miliar. Hal itu seperti diungkapkan Wakil
Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge kepada wartawan di
Mimika, Kamis (7/7), kemarin.
Menut Karel, dengan mandeknya operasional perusahaan akan
sangat merugikan perusahaan dan daerah. Sebab DPRD
mendengar laporan satu hari kerugian sebanyak Rp 800 miliar.
“ Bayangkan angka yang begitu besar baru kita tahu. Angka
sebesar ini mestinya manajemen PTFI harus menjelaskan
secara terbuka kepada masyarakat di seluruh Indonesia
bahwa PTFI benar-benar perusahaan raksasa,” kata Karel.
Karel juga meminta Pemda untuk mengontrol aktifitas di pasar
dan sejumlah supermarket dan mall di Kabupaten Mimika
karena informasi mengenai isu kenaikan gaji karyawan PTFI
bisa berdampak pada kenaikan harga di pasar. Selain itu,
Kadis Sostenakertrans Kabupaten Mimika, Dionisius
Mameyao, SH.M.Si mengatakan DPRD Mimika bersama Pemda
Mimika sudah berkoordinasi untuk mengundang pihak-pihak
yang bersengketa agar dapat memberikan penjelasan
sekaligus mencari jalan keluar penyelesaiannya.
Berkaitan dengan kerugian PTFI selama mogok, Dionisius
mengatakan dalam pertemuan di Kuala Kencana manajemen
PTFI mengakui satu hari perusahaan mengalami kerugian
sebesar Rp 800 miliar. Bila mogok ini terus berlangsung dalam
beberapa minggu kerugian akan bertambah besar, dan kondisi
peralatan di tembagapura Portsite juga mengalami penyusutan
karena tidak terawatt dalam beberapa hari ini. “ Bayangkan
satu hari kerugian sebesar Rp 800 miliar hitung saja empat
hari sudah rugi berapa. Dikatakan, tugas bersama mencari
jalan keluar terbaik dalam rangka meminimalisir kerugian. Selain
itu bila mogok terus berlanjut kerugian bertambah besar, dan
bulan ini karyawan harus menerima gaji manajemen harus
mencari dana untuk membayar gaji ribuan bahkan belasan ribu
karyawan,” terang Dionisius.
Sebagaimana diketahui, menyikapi aksi mogok kerja ribuan
karyawan PT Freeport Indonesia serta deadlock pertemuan
Manajemen PTFI-PUK SP KEP SPSI PTFI untuk membahas
perundingan PKB, membuat pemerintah dan DPRD Mimika
harus turun tangan. Menurut rencana DPRD dan Pemda Mimika
akan kembali memfasilitasi pertemuan yang akan digelar pada
Jumat (8/7/2011) hari ini di ruang sidang DPRD Mimika.
“ Sektretariat DPRD Mimika telah mengirim surat ke pihak-
pihak yang bersengketa. Dewan minta supaya Presdir PTFI
Armando Mahler, pimpinan dan pengurus SPSI PTFI hadir dalam
pertemuan tersebut, guna mencari jalan keluar sehingga
karyawan bisa bekerja kembali dan operasional perusahaan
bisa berjalan kembali,” kata Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel
Gwijangge, kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis
(7/7/2011).
Karel mengatakan aksi mogok karyawan sudah tidak bisa
dibendung lagi oleh siapa saja, karena semua karyawan dari
Tembagapura dan Portsite sudah berkumpul di Kuala Kencana
setiap hari. Siapa yang bisa jamin kalau dari hari kehari tidak
ada kata sepakat baru karyawan duduk di jalan-jalan kena
panas dan hujan. Ini yang harus dipikirkan baik-baik oleh
manajemen PTFI,” tekan Karel.
DPRD dan Pemda mengundang untuk mendengar penjelasan
dari manajemen PTFI maupun dari SPSI PTFI. Dari penjelasan
itu dewan bersama pemerintah daerah akan mengeluarkan
rekomendasi bagi kedua belah pihak utuk segera
menyelesaikan persselisihan hubungan industrial tersebut.
Pemda dan DPRD kata Karel harus mengambil sikap tegas,
karena ribuan karyawan tiap hari memadati areal Kuala
Kencana itu suatu pemandangan yang kurang baik. Karena
satu sisi mereka butuh perhatian dari manajemen, sisi lain
mereka juga mengharapkan agar masalah ini cepat selesai.
DPRD dan Pemda akan menengahi sejumlah perselisihan yang
terjadi selama ini, dan dengan tegas akan meminta para pihak
untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat
di ruangsidang DPRD Mimika. Hasil pertemuan tersebut akan
disampaikan Pemda dan DPRD Mimika kepada pemerintah
provinsi, pemerintah pusat melalui sejumlah kementrian dan
juga ke istana Negara.
Dia juga menyoroti mogok kerja sangat menganggu aktifitas
produksi di Tembagapura maupun di portsite. Betapa tidak,
selama 4 hari tidak ada penggilingan konsentrat, pengiriman
pengiriman konsentrat ke Porsite.
Pekerja- SPSI Desak Ingin Bertemu Pemegang Saham Freeport
Sementara itu, ribuan karyawan bersama PUK SP KEP SPSI PT
Freeport Indonesia bersepakat ingin berunding langsung
dengan pemilik perusahaan PT Freeport McMoran James
Moffet. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan di
Kuala Kencana agar Pemda Mimika bersama pemerintah pusat
dapat menghadirkan pemilik perusahaan ke Timika untuk
berunding dengan karyawan.
“ Hari keempat demo karyawan masih berlangsung. Sepanjang
jalan dari depan cek poin Kuala Kencana hingga depan Polsek
Kuala Kencana karyawan memasang tenda-tenda untuk
berteduh sambil menunggu keputusan pertemuan perundigan
antara SPSI dengan manajemen PTFI. Bahkan didepan pintu
masuk, karyawan memasang spanduk-spanduk yang
menyerukan agar manajemen segera merespon permintaan
karyawan dan PUK SP KEP SPSI. Hingga hari keempat
karyawan tetap berkomitmen agar Manajemen PTFI bersama
pemerintah dapat menghadirkan pemilik perusahaan untuk
bertemu secara langsung dengan karyawan di Kuala
Kencana,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyao, SH.M.Si
kepada wartawan di kantornya.
Dionisius mengatakan pertemuan antara manajemen dengan
PUK SP KEP SPSI PTFI dengan manajemen pada hari keempat
belum ada kata sepakat, bahkan selalu berubah pemikiran-
pemikiran dan permintaan-permintaan, termasuk meminta
agar James Moffet datang menyelesaikan perselisihan
antara manajemen dengan karyawan ini.
Selain itu, juru bicara PUK SP KEP SPSI PTFI Juli Parorongan
dihadapan manajemen dan pemerintah daerah mengatakan
dengan tidak punya itikad baik manajemen menanggapi
permintaan SPSI melalui surat sebanyak 5 kali, hingga
karyawan turun jalan kaki dari Tembagapura ke Timika dan
menggelar aksi mogok selama 4 hari menandakan mosi tidak
percaya terhadap manajemen. Ribuan karyawan tiap hari
duduk berteduh di depan pintu masuk rumah tempat dimana
mereka bekerja, namun pemberitaan dalam sejumlah media
massa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Lapangan.
Bahkan, pada hari Selasa ribuan karyawan turun dari
Tembagapura tidak difasilitasi kendaraan, makanan dan
minuman. “ Jujur saja minuman baru dikirim dari Timika pukul
15.48 wit sore hari, sedangkan karyawan sudah jalan dari
Tembagapura sejak jam 06.00 wit pagi hari. Bayangkan
karyawannya sendiri ditelantarkan, sementara manajemen
melalui juru bicara katakana, manajemen fasilitasi 60 bus,
makanan dan minuman itu tidak benar,” terang Juli.
Juli mengatakan pertemuan pada hari kedua, SPSI
menyerahkan nasib dan masa depan karyawan kepada
manajamen agar tidak ditelantarkan. Mestinya selama demo
mogok manajemen tetap memberi fasilitas, makanan dan
minuman, ternyata selama 4 hari karyawan cari makan dan
minum sendiri.
Dengan kerendahan hati, dia meminta ada rasa kepedulian dari
manajemen untuk memperhatikan karyawannya sendiri dan
jangan membiarkan mereka terlantar. Wajar jika ada
perselisihan antaran buruh dan manajemen, tapi tugas
manajemen tetap melindungi karyawannya bukan sebaliknya
membiarkan karyawannya terlantar.
Selain itu, seruan dari ribuan karyawan menolak Presiden
Direktur dan Chef Excecutif Officer (CEO) PTFI, Armando
Mahler untuk bertemu dan berunding dengan PUK SP KEP SPSI
PTFI. Karyawan beralasan, Armando tidak peduli dengan
masalan karyawan karena sejak bergulirnya aksi mogok
Armandi tidak berada di luar Timika. Karyawan sependapat
dengan SPSI meminta pemilik Freeport James Moffet dating
menyelesaikan masalah tersebut.
Pertemuan Tanpa Kesepakatan Pemda Sarankan Para Pighak
Selesaikan Secara Internal
Pertemuan Manajemen PTFI dengan SPSI PTFI yang
diberlangsung sejak Selasa ( 5/7/2011) yang dihadiri Pemda
Mimika dan SPSI Pusat hingga hari keempat, Kamis
(7/7/2011) tanpa ada kata sepakat. Bahkan Pemda Mimika
melalui, dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika menyarankan agar
kedua pihak dapat menyelesaikan kemelut hubungan industrial
ini secara internal.
“ Dalam pertemuan selalu ada perubahan-perubahaan
tuntutan yang mengakibatkan jalannya perundingan tidak ada
kata sepakat. Selain tuntutan berunding, SPSI juga bertahan
dengan permintaan agar pemilik perusahaan James Moffet
datang menyelesaikan masalah ini, ini juga sulit dijawab oleh
manajemen,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika,
Dionisius Mameyao, SH.M.Si kepada wartawan di Timika.
Berkaitan dengan kebijakan manajemen yang mem-PHK 6
pengurus SPSI PTFI, Dionisius mengatakan, pihaknya telah
menyarankan Manajemen PTFI untuk mencabut sanski
terhadap 6 orang PUK SP-KEP SPSI, yang sudah di PHK.
Dalam tawar menawar manajemen bersedia mencabut dengan
tetap memberian warning 3.
Menanggapi
Hal tersebut pengurus SPSI geram dan tidak puas dengan
pemberian warning 3. Namun manajemen mengacu pada
pedoman PKB bahwa enam pengurus PUK SP-KEP SPSI
tersebut telah melakukan tindakan mangkir, karena tidak
menjalankan pekerjaan selama lima hari.
Dionisius menjelaskan dalam pertemuan tersebut manajemen
menjelaskan tentang pasal mangkir sesuai Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 168
mengenai mangkir, sehingga menurut manageman Freeport
bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada enam orang tersebut
adalah merupakan langka yang sudah sangat bijaksana.
Apalagi katanya, penjelasan manajemen bahwa dalam
pedoman kerja mereka yang telah disepakati jika ada
karyawan mangkir selama lima hari, harus dikenakan sanksi
sesuai dengan putusan manageman.
Sehubungan dengan tindakan manejemen, dia mengakui telah
menawarkan langkah terbaik agar dapat mencabut sanksi
warning dari enam bulan dikurangi menjadi tiga bulan. Tawaran
pemda, tetap ditolak manajemen karena pihaknya
beranggapan ini bisa menjadi preseden buruk bagi manageman
diwaktu mendatang.
Bahkan dengan tanggung-tanggung, SPSI mengubah tuntutan
mereka sekaligus menawarkan agar selain pemilik perusahaan
terlibat langsung dalam perundingan, dan manajemen PTFI
berdialog langsung dengan ribuan karyawan yang tergabung
dalam organisasi PUK SP KEP SPSI PT FI apa tuntutan
karyawan yang sebenarnya. “ Jawaban dari karyawan itu
jawaban yang lebih obyektif dan bisa menjadi sebuah
keputusan dari manajemen,” terang Dionisius.
Berkaitan dengan permintaan SPSI tersebut, Dionisius
menjelaskan, juru runding manajemen PTFI tidak bersedia
menghadirkan pemilik perusahaan secara kolektif satu
persatu, pihaknya hanya bisa menghadirkan Presdir/CEO PTFI
Armando Mahler yang juga manajemen PTFI. Jawaban
tersebut, mendapat tanggapan serentak dari SPSI yang
menolak Armando Mahler dan tetap bersikukuh meminta
pemilik saham hadir bertemu karyawan.
Melihat deadlocknya perundingan yang belum ada kata
sepakat, dia menjelaskan Pemda akan memfasilitasi
pertemuan yang menghadirkan kedua belah pihak untuk
mencari jalan keluar terbaik sehingga karyawan dan SPSI PTFI
dan manajemen bisa terima dan puas.