Papua News

Oleh: Saly Maskat S.sos
Periode kepemimpinan Gubernur Papua periode 2006-2011, Barnabas Suebu, SH seperti periode yang hilang ( Missing Period), lima tahun berjalan sejak menang dalam pemilukada Provinsi Papua 2006 silam indeks pembangunan manusia Papua tidak menunjukan angka signifikan.
Tiap tahun, di lembah, pegunungan, pesisir tanah Papua selalu direcoki trilyunan rupiah dari pemerintah Indonesia yang konon katanya guna membangun manusia Papua yang adil dan beradab.
Namun setali tiga uang, tetesan trilyunan rupiah makin tidak terasa ke akar rumput, rakyat Papua hingga saat ini makin dibuai oleh mimpi-mimpi seorang Barnabas Suebu “ I Have A Dream”.
Tak heran, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono( 29 Juli 2010 )mengatakan bahwa dana pembangunan manusia Papua tertinggi di indonesia namun seolah-olah tidak ada perubahan, rakyat Papua secara struktural miskin, terbelakang dibandingkan daerah-daerah lain di indonesia.
Program –program primadona Gubernur Papua seperti RESPEK dengan 100 juta per kampung, pembangunan jalan lingkar Ring Road, jalan kualitas tol, Turkam maupun infrastruktur lainnya masih seputar retorika belaka.
Bayangkan dengan era kepemimpinan Gubernur sebelumnya Bapak J.P Solossa, dengan dana yang relatif kecil tidak sebesar sekarang.
Dia sukses membuka daerah-daerah terisolir menuju pedalaman Papua seperti jalan tembus Jayawijaya –Mulia, Sorong -Sorong selatan sedangkan infrastruktur perhubungan Kapal Papua I- Papua III sudah melayani rute kawasan pesisir Papua.
Memang Pemprov Papua saat ini telah ada kapal Papua Baru namun kondisinya sekarang hanya berlabuh didepan kantor Gubernur Papua, kapal yang berasal dari dana APBD tidak dipergunakan sebagaimana lazimnya.
Bahkan, Gubernur Papua Barnabas Suebu beberapa waktu lalu sempat direcoki DPRP terkait sejumlah proyek fiktif seperti Pembangunan ruas jalan Arso-Puay senilai 14 miliar, peningkatan ruas jalan Bongkran-Depapre senilai 21 miliar, pembangunan jembatan Kali Kopi di Timika senilai 4,8 miliar yang dibangun dan dikerjakan oleh PT.Freeport yang diperuntukan untuk masyarakat sekitar namun ada anggaran yang sama di APBD. Kemanakah dana tersebut….???????
Kembali menyangkut dana respek, APBK hanya dinikmati oleh segelintir aparat kampung maupun distrik, ini terbukti hampir setiap minggu Bar-Bar yang tersebar dikota Jayapura disesaki pengunjung yang notabane adalah kepala kampung maupun distrik. Tak heran banyak aparat kampung di Papua tertular HIV AIDS.
I Have A Dream adalah realita bagi kami Rakyat Papua yang dibumbui sebuah retorika kosong tanpa arti. Pertanyaannya adalah kemiskinan di Papua dengan mengalirnya trilyunan rupiah di era kepemimpinan Gubernur Papua periode 2006-2011 apakah ini sebuah periode yang hilang atau secara sengaja rakyat Papua “dimiskinkan” oleh sistem .
Padahal sejak bergulirnya otonomi khusus( Otsus) sejak 2001 kondisi pemerintahan di Provinsi Papua hampir 99 persen dikuasai putra-putri asli Papua.

Pelantikan PPD Dan PPS Nduga Diwarnai Aksi Protes\

WAMENA [PAPOS]– Pelantikan anggota PPD dan PPS Kabupaten Nduga yang berlangsung di Gedung Sosial Katolik (Soska) Wamena, Senin (13/9) diwarnai dengan aksi protes oleh para calon anggota yang tidak lolos seleksi. Aksi ini mulai dilakukan sejak persiapan pelantikan, dan dari pantauan Papua Pos di lokasi pelantikan aksi protes ini telah di mulai diluar ruang pelantikan sejak ketua Pokja Pemilihan PPD Dan PPS kabupaten KPU Nduga Elius Wetipo membacakan nama-nama anggota PPD yang dinyatakan lolos seleksi. Aksi protes ini dilakukan karena para calon yang tidak lolos tidak menerima hasil yang dikeluarkan oleh KPU, karena KPU dinilai tidak bekerja dengan baik untuk mengakomodir kepentingan masyarakat. Aksi protes ini tiak berlangsung di luar ruangan namun berlanjut hingga ke dalam ruangan pelantikan, dimana salah seorang yang memprotes hasil ini langsung masuk dan dengan paksa memerintahkan ketua KPU Nduga Yohanis Kemong untuk menghentikan jalannya penatikan, namun hal ini tidak menimbulkan masalah yang lebih jauh karena pelaku dapat diamankan oleh beberapa anggota PPD dan PPS yang berada di ruangan. Sementara itu Ketua KPU Nduga Yonahis Kemong kepada media ini mengatakan, anggota PPD dan PPS yang dilantik berdasarkan hasil seleksi berkas dan tes yang dilakukan secara jujur adil dan trasparan.“Dalam menetapkan hasil ini kami KPU sudah melakukannya sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan dilakukan dengan jujur, adil dan trasparan tanpa ada intervensi dari pihak manapun,” jelasnya. Seleksi dan penerimaan yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan mekanisme perundang-undangan jadi menurut Yohanis jika ada pihak-pihak yang keberatan maka mereka bisa mengajukan surat keberatannya kepada KPU dengan melampirkan bukti-bukti yang akurat. “Kalau ada yang tidak puas dengan hasil ini maka sesuai dengan Undang-Undang kami memberikan tenggang waktu selama delapan hari untuk mereka mengajukan keberatannya dengan bukti-buktinya,” tegas Yohanis yang didampingi Ketua Pokja Seleksi PPD dan PPS Elius Wetipo. Elius Wetipo juga mengatakan jika mereka merasa tidak puas dengan hasil yang ada maka silahkan mengajukan keberatan dan kami siap menerimanya. Perpanjang Tangan Anggota PPD dan PPS merupakan perpanjangan tangan dari KPU” jelas Ketua KPUD Kabupaten Nduga, Yohanes Kemong kepada wartawan ketika melantik dan mengambil sumpah bagi anggota PPD dan PPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Nduga di gedung Soska Wuoma Wamena, Senin (13/9). Tak lupa pula ia memesankan agar anggota PPD sebanyak 40 orang untuk 8 distrik yang ada dan PPS kiranya harus bahu membahu dengan pihak KPUD Nduga guna mensukseskan jalannya Pemilukada yang akan digelar sekitar bulan Januari tahun depan. Oleh karenanya tanggung jawab ini harus dilaksanakan sebaik-baiknya walaupun dalam kondisi bagaimanapun juga. ‘’Tugas dan tanggung jawab ini harus sesuai dengan tahapan pemilukada yang telah ditentukan dan tentunya sesuai pula dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku, dan program kerja pertama bagi anggotav PPD yang baru dilantik yaitu membantu pengisian formulir dan adminstrasi bagi pendaftaran kandidat bupati dan wakil bupati dari perseorangan hingga tanggal 20 bulan September ini,’’ katanya. Yohanes Kemong mengharapkan kiranya setelah pelantikan ini anggota PPD maupun PPS agar segera ke tempat tugasnya dan menjalankan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh, adapun pelantikan ini dihadiri oleh ketua dan segenap anggota KPUD Kabupaten Nduga sebanyak 4 orang.( Papos)