Demokrat Yakin Enembe Jadi Gubernur Papua

Demokrat Yakin Enembe Jadi Gubernur Papua

Partai Demokrat dibantu partai lain yang tergabung dalam koalisi, optimistis akan berhasil membawa Lukas Enembe menduduki Kursi Gubernur Papua periode 2011-2016.
Bahkan, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, gonjang ganjing terhadap partai, sama sekali tidak akan mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang diusung Demokrat. “Lukas Enembe menjadi calon Gubernur ditetapkan Partai Demokrat. Jadi, dia tidak akan berjuang sendirian dalam merebut kursi orang nomor satu di Papua. Semua kader dibantu partai koalisi pendukung serta masyarakat Papua akan berjuang mencapai target tersebut,” kata Anas usai membuka Musda Partai Demokrat Papua, di Hotels Swissbel, Senin 12 September 2011.
Salah satu tanggung jawab partai, terutama DPP Demokrat, Anas menambahkan, membantu Lukas Enembe dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi politik terhadap rakyat Papua. “Kami dari Jakarta, pengurus pusat akan bertanggung jawab untuk mengantar Lukas ke Kursi Gubernur, dan akan hadir di Papua, terutama saat kampanye berlangsung,” ujarnya.
Mengenai badai yang menerpa Partai Demokrat saat ini, Anas mengatakan, tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih calon atau kader yang diusung menjadi kepala daerah. “Semua yang menerpa Demokrat, kami menganggapnya sebagai ujian. Ujian adalah kesempatan atau fasilitas untuk naik kelas,” tuturnya.
Anas menganggap, partai yang tidak pernah mendapat ujian tentu tidak akan pernah naik kelas dan menjadi besar.
“Dengan melewati ujian, kami memiliki spirit melakukan perbaikan, mana-mana yang kurang tepat serta koreksi dan penyempurnaan, yang kemudian menjadi modal ke depan untuk lebih baik, berkembang dan menjadi partai yang dipercaya rakyat,” kata dia. Anas Urbaningrum hadir bersama sekjen Demokrat Edy Ibas Baskoro. Musda Partai Demokrat Papua kembali memilih Lukas Enembe sebagai ketua umum secara aklamasi.

Draft Resolusi yang Mengubur AS dan NATO

Situasi dunia saat ini hampir serupa dengan yang terjadi di awal perang dunia ke-2. Jerman yang tidak mampu membayar utang pampasan dari perang dunia ke-1 berangkat perang menuju Laut Kaspia untuk menjarah kekayaan bumi Rusia. Perang Dunia ke-2 tidak ada sangkut pautnya dengan kebohongan pemusnahan dan pemerasan kaum yahudi. Kekuatan ekonomi Britania yang memudar, dengan dibantu Amerika Serikat mencoba menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru, Jerman.
Dengan utang perbankan yang berputar-putar antara Jerman dan Perancis yang berhubungan dengan pampasan perang, dimana kemudian Perancis ditagih Amerika Serikat atas permintaan Inggris untuk program sewa/pinjam di waktu Perang Dunia ke-1 adalah awalnya. Sesungguhnya Jerman tidak mampu membayarnya tanpa memiskinkan dirinya, seharusnya ia melalaikan kewajibannya menggunakan cara yang digunakan Islandia atau Argentina masa kini untuk menyingkirkan utangnya.
Sampai di sini kita tahu bahwa perang dunia ke-2 tidak dimulai oleh Jerman tetapi oleh duo-curang Inggris-Perancis yang kini kita dapati berada di Libya. Negara-negara bangkrut (kecuali Jerman) yang tergabung dalam NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat kini melakukan petualangan penjarahan negeri-negeri dimulai dari Afghanistan, Irak, dan terakhir Libya dengan bermodalkan resolusi PBB dengan pola awal sanksi dan embargo ekonomi dan berlanjut pada invasi atas nama perlindungan sipil, kemanusiaan dan demokrasi.
Setelah berhasil menyerang tiga negara, kembali Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, negara yang sudah bangkrut secara moral dan finansial, mencoba mengajukan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB, kali ini sanksi dan embargo terhadap Suriah. Mereka kena pukulan telak. Secara tiba-tiba, Rusia dan Cina memboikot tahap diskusi dan hari berikutnya menawarkan draft resolusi buatan mereka sendiri, untuk diajukan melalui pungutan suara menggantikan draf resolusi yang diajukan AS, Inggris dan Perancis.
Draft resolusi tawaran Rusia dan Cina intinya mengandung dua hal:
· Pemerintah Suriah harus melakukan reformasi secepat mungkin.
· Pihak oposisi tidak boleh memilih jalan kekerasan, harus melalui dialog dengan memenuhi tuntutan pemerintah dan negara, dsb.
Pada dasarnya, draft resolusi ini merusak rencana mereka dengan pilihan yang serba salah:
· Jika mereka menolaknya, mereka akan membuka kedok sesungguhnya bahwa mereka tidak menginginkan penyelesaian masalah dan ini akan digunakan untuk menghalangi mereka untuk meloloskan apa saja di masa datang, secara diplomatik dilumpuhkan (walau tidak menghentikan perang, jadi kelihatannya pilihan ini yang dipilih).
· Jika mereka mendukungnya, memberi kebebasan bagi Suriah untuk melaksanakan reformasi. Memilih pilihan yang ini sama dengan mengakui kalah.
Jadi yang mana saja adalah racun bagi mereka.
Draft ini sangat menarik karena, menurut seorang diplomat Barat, “Draft Rusia ini didukung oleh Cina, Brasil, India dan Afrika Selatan.” Dan, ini berita baik karena negara-negara BRICS membentuk poros yang akan menggantikan dominasi AS dan Eropa yang mulai pudar. Pemain-pemainnya tinggal menunggu Amerika Serikat menerima kenyataan bahwa kedigdayaannya sudah pudar dan secara ekonomi sudah tidak layak.
Poros ini menandakan bahwa dominasi ekonomi dunia telah bergeser ke Timur dan ke Afrika. Kapitalisme Barat telah diganti dengan sesuatu yang berbeda. Asia memiliki semua uang dan kapasitas produksi yang ada, sementara sistem ekonomi Barat yang ambruk dengan mata uang dollar AS yang masih mengendalikan (Wall Street, NYMEX) permainan ini (piramida Ponzi), akan digantikan oleh BRICS dengan sistem yang lebih ke multilateral.
Di Eropa, kita melihat satu negara bangkrut menjamin satu negara bangkrut lainnya dengan mencetak uang lebih banyak lagi. Jerman, satu-satunya negara yang ekonominya sehat yang tidak bergantung pada turisme, diharapkan untuk menebus mereka semua, tetapi ini secara ekonomi tidak mungkin.
Satu-satunya yang merintangi proses pengalihan yang tuntas adalah karena pengeluaran militer AS yang besar sekali, hingga menghancurkan ekonominya. Dan, tidak ada satu orang pun yang menghendaki perang nuklir. Jadi, yang ditunggu adalah disintegrasi Amerika Serikat secara perlahan-lahan yang terlihat dengan pemotongan anggaran domestiknya pada program-program sosial dalam rangka pengalihan pengeluran lebih banyak pada anggaran militernya yang tak berguna yang telah kalah di setiap perang semenjak PD ke-2 meskipun dengan pengeluaran yang besar-besaran dan teknologi yang tinggi.
Hanya dengan bom-bom murahan di pinggir jalan dan Nasionalisme adalah yang dibutuhkan untuk mengalahkan AS di Irak dan Afghanistan, pelajaran yang harusnya mereka petik di Vietnam. Militer AS menjadi bahan tertawaan ketika mereka menghabiskan AS$30milyar dalam setahun hanya untuk menyediakan alat pendingin untuk pasukannya di padang pasir. Jenderal-jenderal pandirnya tidak dapat melihat bahwa ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang didapat, seharusnya ditinggalkan saja. Malahan, mereka melanjutkannya dengan kesombongan, keangkuhan dan patriotisme yang tidak masuk akal yang tidak akan merubah keadaan ekonomi AS yang memburuk.
Tampak sekali kecemasannya, AS memegang mata uang dunia, tetapi ia bangkrut dan tidak dapat membayar utang-utangnya yang ditanggung tanpa mencetak uang atau menguangkan utangnya. Tidak ada lagi tersisa aset (utang) yang dapat digelembungkan yang bisa memberi ilusi kemakmuran. Bagaimana caranya bisa menjadi makmur dengan mengumpulkan utang yang begitu besar? Yang tersisa tinggal benar-benar hanya ilusi kemakmuran bagi bagi orang-orang yang jatuh miskin, bangkrut, tidak punya kerja dan rumah di Amerika. Kerusuhan di Inggris hanyalah gladi kotor untuk apa yang akan terjadi di Amerika Serikat.
Cina, negara kreditor AS terbesar dapat melihat bahwa ia sekarang memegang kertas-kertas AS yang tak berharga, tetapi paling tidak mereka masih mempunyai pabrik-pabrik yang ada wujudnya. Pabrik-pabrik ini yang nantinya menyediakan barang-barang murahan ke negara-negara BRICS.
Biasanya, kekuatan industri yang meredup berangkat menuju perang dunia mencoba-coba membalikkan keadaan ekonominya yang memburuk dan menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru. Kali ini permainannya telah berubah, Cina, kekuatan industri baru, adalah juga kreditur tebesar AS (kekuatan ekonomi yang pudar) dan AS tidak bisa bertarung dalam perang tanpa pembiayaan Cina. Irak dan Afghanistan memperagakan kelemahan-kelemahan AS baik secara militer, finansial, ekonomi, politik, diplomatik dan moral yang kini di-eksploitir negara-negara BRICS.
Cina membiayai perang AS di Afghanistan, Irak dan di tempat lainnya sebagai cara yang cerdas untuk melemahkan kekuatan militer AS tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Masyarakat Amerika hidup di angan-angan, sampai-sampai ada seorang senator yang pikun, dengan nama John McCain, meminta perubahan rejim di Rusia dan Cina. Si zionis pandir tanpa otak ini tidak mengerti implikasi dari ocehannya..(Hakim)

Tahun Ini, Lima Kampung di Supiori Nikmati Listrik

SUPIORI — Bupati Supiori, Fredrik Menufandu,SH,MH,MM., terus menseriusi masalah listrik di Kabupaten Supiori. Setidaknya untuk akhir Tahun 2011, dua wilayah akan terlayani listrik dari PT. PLN Cabang Biak Numfor yakni wilayah Ibu Kota Supiori, Sorendiweri, dan Wilayah Distrik Supiori Selatan dari tenaga turbin.
“Kita sedang bekerja dan terus berupaya, agar masalah listrik bisa\ melayani kebutuhan Supiori. Target kita tahun ini, Kampung Meos Arwai, Kota Sorendiweri, Kampung Mansoben, Kampung Paryem dan Pasar Induk Supiori Masrama dilayani Listrik dari PLN, sedangkan untuk Supiori Selatan, tahun ini juga nyala, pakai listrik dari pembangkit tenaga Turbin,” ungkap Bupati, saat mengunjungi tempat penampungan peralatan pembangkit di Korido, Distrik Supiori Selatan, jumat (5/8) sore pekan kemarin.
Bupati yang didampingi Asisten Bidang Umum Setda Kabupaten Supiori saat kunjungan tersebut, mengatakan kendala pembangunan Supiori selama tujuh tahun terakhir adalah masalah listrik. Pasalnya ketergantungan serta tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini dimanfaatkan Pemerintah tidak terlepas dari pasokan energi listrik yang diperolehnya.
Kalaupundisiasati dengan pembangkit-pembangkit kecil dan\ sebagainya, menurut Bupati biaya pemeliharaan, biaya operasional serta energi yang dihasilkannya terlampau kecil dan berpotensi merusak peralatan elektronik lainnya yang konsekuensinya adalah anggaran Pemda Supiori akan terus membengkak dari tahun ke tahun.
Oleh sebab itu, untuk wilayah Distrik Supiori Selatan, Korido, yang\ berjarak satu setengah jam perjalanan darat dari Ibu Kota Kabupaten Supiori, Sorendiweri, kata Fred, pihaknya akan memanfaatkan energi listri dari tenaga turbin. Untuk tenaga turbin, ini Pemda Supiori telah membendung sungai Masriv. Sementara ini, energi yang dihasilkan adalah 27 KVA yang dibangun pada tahun 2010 lalu, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Ibu Kota Distrik Supiori Selatan, sementara masyarakat di beberapa kampung lainnya yang terdekat belum terlayani karena keterbatasan energi dan kabel jaringan. Nah, agar semua masyarakat terlayani maka di tahun 2011 ini akan mulai dibangun jaringan dari kampung Ramardori hingga kampung Abiaibiadi, dengan total energi yang akan dihasilkan adalah 83 KVA.
“pasang ke semua rumah penduduk, tanpa terkecuali, semua rumah penduduk yang bisa terjangkau dengan listrik ini jangan terlewatkan, bila perlu rumah penduduk yang mungkin saja menurut kontraktor tidak layak, juga harus menikmati listrik,” tandas Fred .

Pasca Pemilukada, Kabupaten Lani Jaya Mencekam

JAYAPURA – Pasca Pemilukada di Kabupaten Lani Jaya 24 Juni 2011 lalu, situasi kamtibmas di daerah itu makin mencekam. Hal itu terutama disebabkan adanya dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua dan Anggota KPU setempat yang dilakukan Cabup dan Cawabup serta pihak pihak yang kalah dalam pesta demokrasi.  
Sesuai Rapat Pleno penetapan rekapitulasi suara oleh KPU Lani Jaya pada Sabtu (9/7), menetapkan Befa Yigibalon dan Bertus Kogoya sebagai pasangan Cabup dan Cawabup yang meraih suara terbanyak. Disusul pasangan Biryur Wenda dan Solayen T.
Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lani Jaya Wundien Yikwa usai pertemuan bersama Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay di Kantor DPR Papua, Rabu (13/7)
mengatakan, pihaknya meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirim 150 personil untuk menjaga Kantibmas pasca Pemilukada di Lani Jaya. Pasalnya, hingga kini situasi di Lani Jaya tak kondusif atau Siaga I.
Dia mengharapkan Kapolda Papua mengirimkan paling sedikit 100 personil. Seluruh  pembiayaan dan lain lain atas keberangkatan para personil akan dibantu Pemerintah Daerah Lani Jaya. “Kami minta pengamanan agar masyarakat Lani Jaya tak ada jatuh korban. Kami juga meminta Cagub dan Cawagub atau pihak yang kalah harus terima dengan jiwa besar tanpa perlu memaksakan kehendak serta mengadu domba masyarakat. Siapun Bupati dan Cabup terpilih adalah putera terbaik Lani Jaya,” katanya.
Terkait dugaan kecurangan Pemilukada di Kabupaten Lani Jaya, dia menandaskan, pihaknya percaya bahwa KPU telah menjalankan sesuai aturan perundang undangan.

Golkar Ancam Pecat Klemen Tinal

JAYAPURA—Dinamika politik yang berkembang bahwa Bupati Timika yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Mimika Klemen Tinal SE MSi akan berpasangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas Enemne SIP sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua periode 2011-2016,  mendapat reaksi dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Habel Melkias Suwae (HMS) yang juga maju sebagai Calon Gubernur yang diusung partai Golkar.

Reaksi itu dengan akan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan Klemen Tinal  sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika. 

Hal itu diungkapkan HMS didampingi  Cawagub Yop Kogoya,  Plh DPD Partai Golkar Provinsi Papua Hengki Sawaki, Wakil Ketua II DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Papua Gerald Pahabol usai menghadiri Pembentukan Tim Lintas Nusantara (Linus) Pendukung dan Pemenang HMS—YK sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua di Hotel Yasmin, Jayapura, Selasa (12/7).

Menjawab pertanyaan wartawan, HMS mengatakan, Partai Golkar mempunyai ketentuan- ketentuan yang  berlaku, apabila telah ditetapkan DPP Partai Golkar terhadap  calon yang diputuskan,  maka  wajib hukumnya bagi seluruh pengurus maupun kader  Golkar mendukung dan mengamankan calonnya.

Senada dengan itu, Hengki Sawaki menegaskan, pihaknya menegaskan aturan yang mengikat  bagi seluruh jajaran partai Golkar baik pengurus, kader  maupun simpatisan apabila yang  bersangkutan tak mengikuti aturan.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku di Partai Golkar dan beberapa pengurus maupun kader Partai Golkar di Provinsi Papua juga sudah ada yang terkena aturan tersebut.

“Dan itu sudah bisa dilihat contoh yang jelas Sarmi  dan Waropen kan cukup jelas sekali. Itu aturan bukan kami mau bertindak sesuka hati atau mau katakan kami tak suka dengan  orang itu tapi aturan partai seperti itu,” katanya.

Menurut dia, sesuai aturan Partai Golkar pihaknya tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika.

“Kami telah menyampaikan kepada Pengurus  DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika untuk mengajukan tiga nama kepada DPD Partai Golkar Provinsi Papua untuk disahkan sebagai Pelaksana Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika,” ucap HMS.  

Apakah instruksi pemberikan sanksi ini juga  berlaku bagi seluruh Bupati yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, dikatakan Sawaki,  keputusan itu mengikat seluruh jajaran Partai Golkar.

“Jadi itu final tak ada  bicara A,B,C lagi. Silakan  saja tapi bukti sudah ada,” ujarnya.

Terkait keputusan Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat meresmikan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua ada pihak yang menyampaikan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Papua terkejut. 

Menurut HMS,  pihaknya tak terkejut ketika seorang Klemen Tinal  sebagai Cawagub dari Lukas Enembe. “Kami tak terkejut  tapi  itu    hal  yang  biasa- biasa saja dalam suatu proses demokrasi, tapi tentu saja  dari sisi partai  ada aturan aturan yang mengatur  hal hal seperti itu,” tukas HMS.

“Kami tak kaget  sebab yang  muncul sebagai Cagub dan Cawagub Papua hampir sebagian besar, kader Partai Golkar,” ujar Sawaki.

DPRD Mimika : PTFI Sudah Jelas Lakukan Pelanggaran HAM

Ketua DPRD Mimika, Trifena Tinal, B.Sc menegaskan bahwa perusahaan multi nasional PT Freeport Indonesia sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pekerja saat berjalan dari Tembagapura menuju Timika.
“Bagaimana mungkin perusahaan bisa mengelak, saya sendiri mendapatkan informasi soal kondisi faktual itu bukan sekedar dari teman-teman di Tembagapura. Saya juga ditelpon Kapolres dan Pak Dandim,” tekan Trifena di hadapan rapat tertutup DPRD Mimika dan Muspida Plus serta manajemen PTFI serta serikat pekerja KEP PTFI, Jumat (8/7) di ruangan sidang DPRD Mimika.

Hal itu dijelaskan Trifena menanggapi penjelasan pihak manajemen yang diwakili Manager HRD PTFI, Amin Miftahuddin dan Manager Legal Departement PTFI, Clementino yang semula mencoba membeberkan pembelaan bahwa, perusahaan sebenarnya sudah menyediakan fasilitas kendaraan termasuk makan minum untuk melayani karyawan yang berjalan kaki itu.

Trifena menambahkan, perusahaan terkesan telah melakukan sikap dan tindakan yang berbeda terhadap aksi demo yang sempat dilakukan serikat pekerja dengan aksi demo yang pernah digelar organisasi affirmatif Tongoi Papua.

“Kenapa perusahaan menunjukan pelayanan yang berbeda, Tongoi itu wajib karena itu tuntutan undang-undang otonomi khusus. Tapi serikat pekerja ini juga harus mendapatkan pelayanan yang sama karena ini tuntutan undang-undang negara ,” tandas Trifena lagi yang disambut tepuk riuh peserta sidang itu.

Lagi pula buntutnya, lanjut Trifena apa yang diperoleh dari hasil aksi demo Tongpi belum lama ini justru pimpinannya difasilitasi perusahaan untuk sekolah ke lur negeri.”Kalau begitu apa perushaan juga bisa memfasilitasi si Sudiro (Ketua PUK SP KEP SPSI PTFI-red) ini ke Amerika?,” tanya Trifena dalam nada kelakar dan disambut tepuk riuh kembali.

Disisi lain sejumlah karyawan anggota pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI yang sempat mengikuti jalannya persidangan juga menegaskan, apa yang barusan disampaikan Clementina dan Amin Miftahudin sungguh keterlaluan.

“Sudah jelas-jelas salah melakukan pembelaan apa lagi, ini yang membuat karyawan itu semakin tidak harmonis dengan  sejumlah oknum di PTFI. Mereka-mereka  (menunjuk pada Miftahuddin dan Clementino-red) ini yang sebenarnya sudah merusak citra perusahaan selama ini tapi mereka juga yang terus dipelihara oleh pimpinan perusahaan ini,” ungkap salah satu pengurus dengan berbisik kepada Tabloid jubi.com yang juga sempat masuk dalam ruangan sidang.

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Agustinus Anggaibak sesaat setelah sidang diskors juga sempat berujar,” Itu sudah jelas pelanggaran HAM kenapa harus ditutupi lagi.”

Sidang dihadiri semua anggota DPRD Mimika lengkap sebanyak 25 orang, Muspida Plus (Kapolres, Dandim 1719 Mimika, Danlanal Timika, Danlanud Timika. Pemda diwakili Assisten III Pemda Mimika, Ever Safuf, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dionisius Mameyau. PTFI Diwakili Senior Manager Security Risk Management PTFI, Simon Petrus Morin, Manager HRD PTFI High-Land, Amin Miftahuddin, Manager HRD (Human Resources Development) Departement PTFI Low-Land, Jhon Rumaninum, Manager Legal Departement PTFI, Clementino. Anggota DPRD Papua Komisi A, Ruben Magay dan Majelis Rakyat Papua, Angelberta Kotorok).(Jubi)

(Pilkada Papua Barat) Dinilai Melenceng, BK Didesak Panggil Ketua

MANOKWARI – Langkah ketua DPR Papua Barat (DPR PB) Johan Yoseph Auri yang menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp.50 miliar untuk dihibahkan kepada KPU Papua Barat
melaksanakan jadwal dan tahapan pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat, 2011-2016, mendapatkan kecaman keras dari Fraksi Suara Rakyat Bersatu di DPR PB. Pasalnya,
kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme dewan. “Alokasi anggaran mendahului penetapan APBD tahun 2011.

Kami dari fraksi Suara Rakyat Bersatu juga akan membuat laporan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR PB untuk memeriksa saudara ketua, terkait beberapa kebijakan yang dibuat atas nama lembaga yang sifatnya strategis tanpa melalui rapat pleno,”kata Ketua Fraksi Suara Rakyat Bersatu DPR PB Yance Yomaki, kemarin.

Yance Menyebutkan, selain itu kehadiran ketua yang ikut memberikan persetujuan di bentuknya Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRP PB), adalah sikap ‘fatal’. Dimana, secara institusi DPR PB telah menetapkan keputusan politik pada rapat pleno tanggal 14 September 2010 lalu. Rapat pleno juga dihadiri oleh salah satu pimpinan MRP saat itu Anike Sambami beserta beberapa rekannya.

Yance berujar, jika pimpinan DPR PB mempertahankan keputusan politiknya, pihaknya akan mendorong digelarnya rapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Yance menyatakan, kepempimpinan DPR adalah kolektif kolegial sehinga semua keputusan harus melalui paripurna, dan bukan di pinggir jalan atau di warung kopi.

Inkonsistensi ini adalah sebagian kecil carut marut kinerja kepemimpinan DPR PB yang menyebabkan tidak berdayanya dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Akibatnya DPR PB tidak mampu mengimbangi kinerja eksekutif. Sehingga tidak efektif mengawal agenda kepentingan rakyat Papua Barat.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak efektifnya produk- produk DPR PB baik fungsi bugeting, legislasi dan kontroling ,”ujar Yance lagi.
Sementara Ketua DPRPB Johan Yoseph Auri belum memberikan tanggapannya mengenai sejumlah tudingan tersebut.

Sebelumnya hal ini pernah dikonfirmasikan namun
yang bersangkutan enggan berkomentar. Ia hanya berkata, “nanti saja saya sudah tahu yang kalian (wartawan) mau tanyakan,” singkat Auri seraya berjalan menuju tanggal lift kantor DPR PB, Rabu lalu.

50 Tahun Freeport Abaikan Hak Suku Moni

JAYAPURA- Di tengah gelombang demo ribuan
Karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut
perbaikan kesejahteraan, maka Suku Moni pun tidak mau ketinggalan untuk menuntut pihak PT Freeport memberikan apa yang menjadi hak mereka selaku salah satu pemilik hak ulayat. Pasalnya menurut Ema Zonggonau, salah satu tokoh Perempuan Suku Moni, sudah 50 Tahun keberadaan PT. Freeport Indonesia di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, belum memberikan
kontribusi bagi orang asli Papua, khusus dua suku Moni dan Komoro, yang turun temurun dikenal sebagai pemilik Tanah Ulayat, dimana beroperasinya Tambang PT. Freeport.
“Klaim atas keberadaan Tanah ulayat oleh dua
suku, Moni dan Komoro, sebab turun temurun dua suku ini secara bersama menempati kawasan Pertambangan
terbesar di Dunia itu. Dibagian belakang pegunungan dimana beroperasinya PT. Freeport ada suku Amungme.
Suku Moni dan Komoro yang turun temurun di kawasan tersebut tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi Haknya dari PT. Freeport, seperti layaknya Freeport memberikan hak suku Amungme, untuk Suku Moni Freeport tidak pernah memberikan apa yang jadi Haknya,”jelas Ema Zonggonau, salah satu tokoh
Perempuan Suku Moni , Kamis (7/7), kemarin. Menurut,Ema, PT. Freeport tidak pernah memberikan apa yang menjadi hak suku mereka, seperti hak yang sama diberikan pada suku Amungme, padahal dalam struktur histori adat baik suku Moni, Komoro dan Amungme sama-sama berhak atas ulayat mereka, dimana sekarang ada pertambangan raksasa
PT. Freeport. Namun setelah 50 tahun PT Freeport menguasai tanah ulayat tiga suku di Pegunungan Tengah tersebut, tidak ada yang diberi, yang diberi hanya
remah-remah.
“Seharusnya kontribusi yang diberikan Freeport lebih besar bahkan bisa dirasakan oleh semua orang Papua dipesisir maupun pegunungan Papua, bahkan seluruh orang Papua di dua Provinsi Papua dan Papua Barat,” ungkap Ema.
Keprihatinan, kekecewaan dan kemarahan orang Papua semakin memuncak manakala Freeport membawa
seluruh hasil Tanah ulayat mereka ke luar Papua
sementara orang Papua asli sebagai pemilik ulayat dan orang Papua di dua Provinsi hanya mendapatkan remah remah dari kelimpahan alamnya yang dikuras habis.
“Untuk itu sebagai pemilik ulayat dari suku Moni Ema Zonggonau menegaskan bahwa Freeport harus adil dalam memberikan kontribusinya untuk suku Moni, bahkan harus segera membagi hasil dengan Suku Moni, suku Moni harus mendapatkan bagiannya,” tegas Ema.
Menutnya, kurun waktu 50 tahun PT Freeport
mengusasi wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak membawa perubahan kesejahteraan bagi orang Papua di kawasan tersebut, bahkan Bupati Klemen Tinal sebagai pucuk pimpinan Daerah Timika dinilai gagal, karena tidak pernah memperjuangkan hak orang asli Papua disana, jadi Klemen Tinal jangan pernah mimpi, jadi Gubernur Papua kalau dia sendiri tidak pernah mau berjuang bagi kesejahteraan rakyat di Pegunungan tengah, apalagi suku Moni belum mendaptkan hasil setelah 50 tahun wilayah adatnya dikuasai.
Sekali lagi atas nama tokoh perempuan dan atas nama suku Moni, kami minta agar kontrak karya PT Freeport ditinjau ulang sebab Kontrak karya PT. Freeport dinilai lemah. “Untuk itu bagi siap yang menjadi pimpinan di Papua harus selesaikan masalah Freeport,” tegas Ema.(Binpa)

Demo Karyawan Freeport, Sehari Rugi 800 Miliar

Mimika- Hingga hari keempat, ribuan Karyawan PT Freeport
Indonesia, masih melakukan aksi mogok. Bahkan belum ada
tanda-tanda adanya penyelesaian terkait tuntutan para
karyawan tersebut. Dengan tidak beroperasinya perusahaan
tambang raksasa ini, sudah dapat dipastikan menimbulkan
kerugian yang tidak sedikit, baik PT Freeport sendiri maupun
Pemda Mimika.
Memang belum ada data resmi dari pihak Manajemen Freeport
soal total kerugian tersebut, namun bersasarkan informasi
yang diterima pihak DPRD setempat, jika dalam sehari
Perusahaan tidak beroperasi, maka kerugian yang timbul
sebesar Rp 800 miliar. Hal itu seperti diungkapkan Wakil
Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge kepada wartawan di
Mimika, Kamis (7/7), kemarin.
Menut Karel, dengan mandeknya operasional perusahaan akan
sangat merugikan perusahaan dan daerah. Sebab DPRD
mendengar laporan satu hari kerugian sebanyak Rp 800 miliar.
“ Bayangkan angka yang begitu besar baru kita tahu. Angka
sebesar ini mestinya manajemen PTFI harus menjelaskan
secara terbuka kepada masyarakat di seluruh Indonesia
bahwa PTFI benar-benar perusahaan raksasa,” kata Karel.
Karel juga meminta Pemda untuk mengontrol aktifitas di pasar
dan sejumlah supermarket dan mall di Kabupaten Mimika
karena informasi mengenai isu kenaikan gaji karyawan PTFI
bisa berdampak pada kenaikan harga di pasar. Selain itu,
Kadis Sostenakertrans Kabupaten Mimika, Dionisius
Mameyao, SH.M.Si mengatakan DPRD Mimika bersama Pemda
Mimika sudah berkoordinasi untuk mengundang pihak-pihak
yang bersengketa agar dapat memberikan penjelasan
sekaligus mencari jalan keluar penyelesaiannya.
Berkaitan dengan kerugian PTFI selama mogok, Dionisius
mengatakan dalam pertemuan di Kuala Kencana manajemen
PTFI mengakui satu hari perusahaan mengalami kerugian
sebesar Rp 800 miliar. Bila mogok ini terus berlangsung dalam
beberapa minggu kerugian akan bertambah besar, dan kondisi
peralatan di tembagapura Portsite juga mengalami penyusutan
karena tidak terawatt dalam beberapa hari ini. “ Bayangkan
satu hari kerugian sebesar Rp 800 miliar hitung saja empat
hari sudah rugi berapa. Dikatakan, tugas bersama mencari
jalan keluar terbaik dalam rangka meminimalisir kerugian. Selain
itu bila mogok terus berlanjut kerugian bertambah besar, dan
bulan ini karyawan harus menerima gaji manajemen harus
mencari dana untuk membayar gaji ribuan bahkan belasan ribu
karyawan,” terang Dionisius.
Sebagaimana diketahui, menyikapi aksi mogok kerja ribuan
karyawan PT Freeport Indonesia serta deadlock pertemuan
Manajemen PTFI-PUK SP KEP SPSI PTFI untuk membahas
perundingan PKB, membuat pemerintah dan DPRD Mimika
harus turun tangan. Menurut rencana DPRD dan Pemda Mimika
akan kembali memfasilitasi pertemuan yang akan digelar pada
Jumat (8/7/2011) hari ini di ruang sidang DPRD Mimika.
“ Sektretariat DPRD Mimika telah mengirim surat ke pihak-
pihak yang bersengketa. Dewan minta supaya Presdir PTFI
Armando Mahler, pimpinan dan pengurus SPSI PTFI hadir dalam
pertemuan tersebut, guna mencari jalan keluar sehingga
karyawan bisa bekerja kembali dan operasional perusahaan
bisa berjalan kembali,” kata Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel
Gwijangge, kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis
(7/7/2011).
Karel mengatakan aksi mogok karyawan sudah tidak bisa
dibendung lagi oleh siapa saja, karena semua karyawan dari
Tembagapura dan Portsite sudah berkumpul di Kuala Kencana
setiap hari. Siapa yang bisa jamin kalau dari hari kehari tidak
ada kata sepakat baru karyawan duduk di jalan-jalan kena
panas dan hujan. Ini yang harus dipikirkan baik-baik oleh
manajemen PTFI,” tekan Karel.
DPRD dan Pemda mengundang untuk mendengar penjelasan
dari manajemen PTFI maupun dari SPSI PTFI. Dari penjelasan
itu dewan bersama pemerintah daerah akan mengeluarkan
rekomendasi bagi kedua belah pihak utuk segera
menyelesaikan persselisihan hubungan industrial tersebut.
Pemda dan DPRD kata Karel harus mengambil sikap tegas,
karena ribuan karyawan tiap hari memadati areal Kuala
Kencana itu suatu pemandangan yang kurang baik. Karena
satu sisi mereka butuh perhatian dari manajemen, sisi lain
mereka juga mengharapkan agar masalah ini cepat selesai.
DPRD dan Pemda akan menengahi sejumlah perselisihan yang
terjadi selama ini, dan dengan tegas akan meminta para pihak
untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat
di ruangsidang DPRD Mimika. Hasil pertemuan tersebut akan
disampaikan Pemda dan DPRD Mimika kepada pemerintah
provinsi, pemerintah pusat melalui sejumlah kementrian dan
juga ke istana Negara.
Dia juga menyoroti mogok kerja sangat menganggu aktifitas
produksi di Tembagapura maupun di portsite. Betapa tidak,
selama 4 hari tidak ada penggilingan konsentrat, pengiriman
pengiriman konsentrat ke Porsite.
Pekerja- SPSI Desak Ingin Bertemu Pemegang Saham Freeport
Sementara itu, ribuan karyawan bersama PUK SP KEP SPSI PT
Freeport Indonesia bersepakat ingin berunding langsung
dengan pemilik perusahaan PT Freeport McMoran James
Moffet. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan di
Kuala Kencana agar Pemda Mimika bersama pemerintah pusat
dapat menghadirkan pemilik perusahaan ke Timika untuk
berunding dengan karyawan.
“ Hari keempat demo karyawan masih berlangsung. Sepanjang
jalan dari depan cek poin Kuala Kencana hingga depan Polsek
Kuala Kencana karyawan memasang tenda-tenda untuk
berteduh sambil menunggu keputusan pertemuan perundigan
antara SPSI dengan manajemen PTFI. Bahkan didepan pintu
masuk, karyawan memasang spanduk-spanduk yang
menyerukan agar manajemen segera merespon permintaan
karyawan dan PUK SP KEP SPSI. Hingga hari keempat
karyawan tetap berkomitmen agar Manajemen PTFI bersama
pemerintah dapat menghadirkan pemilik perusahaan untuk
bertemu secara langsung dengan karyawan di Kuala
Kencana,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyao, SH.M.Si
kepada wartawan di kantornya.
Dionisius mengatakan pertemuan antara manajemen dengan
PUK SP KEP SPSI PTFI dengan manajemen pada hari keempat
belum ada kata sepakat, bahkan selalu berubah pemikiran-
pemikiran dan permintaan-permintaan, termasuk meminta
agar James Moffet datang menyelesaikan perselisihan
antara manajemen dengan karyawan ini.
Selain itu, juru bicara PUK SP KEP SPSI PTFI Juli Parorongan
dihadapan manajemen dan pemerintah daerah mengatakan
dengan tidak punya itikad baik manajemen menanggapi
permintaan SPSI melalui surat sebanyak 5 kali, hingga
karyawan turun jalan kaki dari Tembagapura ke Timika dan
menggelar aksi mogok selama 4 hari menandakan mosi tidak
percaya terhadap manajemen. Ribuan karyawan tiap hari
duduk berteduh di depan pintu masuk rumah tempat dimana
mereka bekerja, namun pemberitaan dalam sejumlah media
massa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Lapangan.
Bahkan, pada hari Selasa ribuan karyawan turun dari
Tembagapura tidak difasilitasi kendaraan, makanan dan
minuman. “ Jujur saja minuman baru dikirim dari Timika pukul
15.48 wit sore hari, sedangkan karyawan sudah jalan dari
Tembagapura sejak jam 06.00 wit pagi hari. Bayangkan
karyawannya sendiri ditelantarkan, sementara manajemen
melalui juru bicara katakana, manajemen fasilitasi 60 bus,
makanan dan minuman itu tidak benar,” terang Juli.
Juli mengatakan pertemuan pada hari kedua, SPSI
menyerahkan nasib dan masa depan karyawan kepada
manajamen agar tidak ditelantarkan. Mestinya selama demo
mogok manajemen tetap memberi fasilitas, makanan dan
minuman, ternyata selama 4 hari karyawan cari makan dan
minum sendiri.
Dengan kerendahan hati, dia meminta ada rasa kepedulian dari
manajemen untuk memperhatikan karyawannya sendiri dan
jangan membiarkan mereka terlantar. Wajar jika ada
perselisihan antaran buruh dan manajemen, tapi tugas
manajemen tetap melindungi karyawannya bukan sebaliknya
membiarkan karyawannya terlantar.
Selain itu, seruan dari ribuan karyawan menolak Presiden
Direktur dan Chef Excecutif Officer (CEO) PTFI, Armando
Mahler untuk bertemu dan berunding dengan PUK SP KEP SPSI
PTFI. Karyawan beralasan, Armando tidak peduli dengan
masalan karyawan karena sejak bergulirnya aksi mogok
Armandi tidak berada di luar Timika. Karyawan sependapat
dengan SPSI meminta pemilik Freeport James Moffet dating
menyelesaikan masalah tersebut.
Pertemuan Tanpa Kesepakatan Pemda Sarankan Para Pighak
Selesaikan Secara Internal
Pertemuan Manajemen PTFI dengan SPSI PTFI yang
diberlangsung sejak Selasa ( 5/7/2011) yang dihadiri Pemda
Mimika dan SPSI Pusat hingga hari keempat, Kamis
(7/7/2011) tanpa ada kata sepakat. Bahkan Pemda Mimika
melalui, dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika menyarankan agar
kedua pihak dapat menyelesaikan kemelut hubungan industrial
ini secara internal.
“ Dalam pertemuan selalu ada perubahan-perubahaan
tuntutan yang mengakibatkan jalannya perundingan tidak ada
kata sepakat. Selain tuntutan berunding, SPSI juga bertahan
dengan permintaan agar pemilik perusahaan James Moffet
datang menyelesaikan masalah ini, ini juga sulit dijawab oleh
manajemen,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika,
Dionisius Mameyao, SH.M.Si kepada wartawan di Timika.
Berkaitan dengan kebijakan manajemen yang mem-PHK 6
pengurus SPSI PTFI, Dionisius mengatakan, pihaknya telah
menyarankan Manajemen PTFI untuk mencabut sanski
terhadap 6 orang PUK SP-KEP SPSI, yang sudah di PHK.
Dalam tawar menawar manajemen bersedia mencabut dengan
tetap memberian warning 3.
Menanggapi
Hal tersebut pengurus SPSI geram dan tidak puas dengan
pemberian warning 3. Namun manajemen mengacu pada
pedoman PKB bahwa enam pengurus PUK SP-KEP SPSI
tersebut telah melakukan tindakan mangkir, karena tidak
menjalankan pekerjaan selama lima hari.
Dionisius menjelaskan dalam pertemuan tersebut manajemen
menjelaskan tentang pasal mangkir sesuai Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 168
mengenai mangkir, sehingga menurut manageman Freeport
bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada enam orang tersebut
adalah merupakan langka yang sudah sangat bijaksana.
Apalagi katanya, penjelasan manajemen bahwa dalam
pedoman kerja mereka yang telah disepakati jika ada
karyawan mangkir selama lima hari, harus dikenakan sanksi
sesuai dengan putusan manageman.
Sehubungan dengan tindakan manejemen, dia mengakui telah
menawarkan langkah terbaik agar dapat mencabut sanksi
warning dari enam bulan dikurangi menjadi tiga bulan. Tawaran
pemda, tetap ditolak manajemen karena pihaknya
beranggapan ini bisa menjadi preseden buruk bagi manageman
diwaktu mendatang.
Bahkan dengan tanggung-tanggung, SPSI mengubah tuntutan
mereka sekaligus menawarkan agar selain pemilik perusahaan
terlibat langsung dalam perundingan, dan manajemen PTFI
berdialog langsung dengan ribuan karyawan yang tergabung
dalam organisasi PUK SP KEP SPSI PT FI apa tuntutan
karyawan yang sebenarnya. “ Jawaban dari karyawan itu
jawaban yang lebih obyektif dan bisa menjadi sebuah
keputusan dari manajemen,” terang Dionisius.
Berkaitan dengan permintaan SPSI tersebut, Dionisius
menjelaskan, juru runding manajemen PTFI tidak bersedia
menghadirkan pemilik perusahaan secara kolektif satu
persatu, pihaknya hanya bisa menghadirkan Presdir/CEO PTFI
Armando Mahler yang juga manajemen PTFI. Jawaban
tersebut, mendapat tanggapan serentak dari SPSI yang
menolak Armando Mahler dan tetap bersikukuh meminta
pemilik saham hadir bertemu karyawan.
Melihat deadlocknya perundingan yang belum ada kata
sepakat, dia menjelaskan Pemda akan memfasilitasi
pertemuan yang menghadirkan kedua belah pihak untuk
mencari jalan keluar terbaik sehingga karyawan dan SPSI PTFI
dan manajemen bisa terima dan puas.

KPP Usulkan Kofi Annan,Eni Sebagai Mediator Papua Jakarta

JAYAPURA – Setelah berlangsung selama tiga hari,
Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang dipusatkan di
Auditorium Uncen, Abepura, akhirnya Kamis kemarin ditutup
secara resmi oleh Peter Dr Neles Tebay Pr selaku penanggung
jawab Koordinator Jaringan Damai Papua.
KPP yang bertujuan merumuskan kriteria Papua Tanah Damai,
dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, serta
solusinya itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Antara lain, dalam komisi VI yang membahas tentang dialog,
merekomendasikan agar Kofi Annan dan Eny Faleomavaega
sebagai mediator dalam dialog Jakarta-Papua.
Dalam laporan komisi VI yang merupakan kunci dari
Konferensi, terdapat lima hal penting dalam sebuah dialog
sebagaimana laporan yang dibacakan oleh Pdt. Herman
Awom,S.Th, ditargetkan terlaksana akhir tahun 2011 ini,
yakni Mediator, fasilitator, tempat dan juru runding
Untuk mediator, dalam laporannya disebutkan adalah individu
atau figur internasional, atau organisasi internasional, atau
badan internasional yang disetujui oleh komisi. “Menyetujui
figur Kofi Annan (Mantan Sekjen PBB) dan Eni Faleomavaega
(Anggota Kongres Amerika Serikat),” ungkapnya dalam salah
satu poin laporannya.
Komisi juga menyebut sejumlah Negara yang memiliki hak veto
di PBB (Perserikatakn Bangsa-Bangsa) seperti Amerika
Serikat, Gana, Vanuatu, Inggris, Swedia dan China sebagai
fasilitator, juga tempat dialog. Komisi juga merekomendasikan
bahasa, serta lima orang juru runding.
Dari laporan yang kemudian sebagian besar dimasukkan dalam
rekomendasi KPP yang dibacakan dalam deklarasi yang
dibacakan oleh Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay,Pr,
selengkapnya berbunyi :
“Kami lebih dari 500 peserta konferensi perdamaian Papua,
yang teridiri dari wakil-wakil agama, adat, perempuan,
pemuda, akademisi, organ-organ mahasiswa dan kelompok
resistensi dari kabupaten kota se tanah Papua, telah
berpartisipasi aktif dalam konferensi Perdamaian Tanah
Papua, yang dilaksanakan di Auditorium Uncen Jayapura, yang
berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 juli 2011, dalam
konferensi yang bertemakan mari kitong bikin Papua jadi tanah
damai, kami telah berbagi pengalaman dan saling meneguhkan
satu sama lain melalui perjumpaan, percakapan dan diskusi.
Kamipun dipercaya dengan materi yang disampaikan oleh para
narasumber,” demikian bunyi deklarasi itu.
Selanjutnya, “ kami merefleksikan Papua sebagai Tanah
Damai, dengan mendalami konsep dan indicator-indikatornya.
Selain itu kami mengidentifikasikan masalah-masalah yang
musti dicarikan solusinya, demi terwujudnya Papua tanah
damai. Sejurus dengan tradisi rakyat Papua, tentang cara
penyelesaian konflik secara damai,” lanjutnya.
Terkait dengan itu, maka ditegaskan antara lain, Pertama,
dialog merupakan sarana yang baik untuk mencario solusi yang
tepat penyelesaian konflik antara rakyat Papua dengan
pemerintah Indonesia. Kedua, kami bertekad untuk mencari
solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan
HAM, ekonomi dan lingkungan hidup, serta social budaya di
Tanah Papua melalui dialog antara Rakyat papua dengan
Pemerintah Indonesia yang difasilitasi pihak-pihak ketiga yang
lebih netral. dan Ketiga, Kami menyambut baik inisiatif baik
Pemerintah Pusat dalam mendukung proses persiapan dialog
Jakarta-Papua melalui KPP.
Dengan mengacu pada criteria di atas, maka diusulkan 5 orang
sebagai juru runding bangsa Papua Barat, antara lain,
1. Rex Rumaseb di Australia
2. Dr. John di Vanuatu
3. Benu Wenda di Inggris,
4. Oktovianus Mote di Amerika Serikat
5. Leoni Tanggama di Belanda.
Naska deklarasi itu ditandatangani oleh sejumlah komponen
perjuangan di Papua, diantaranya : Ketua DAP Forkorus
Yaboisembut S.Pd, Moderator PDP Pdt Herrman Awom,S.Th,
Elieser Awom (Forum Rekonsiliasi Eks Tapol/Napol Papua
Barat, Drs. Septinus Paiki, Aneasimus Banundi, Yan Piet
Yarangga, Dominikus Serabut, Abina Wasanggai, Benyamin
Gurik, Selpius Bobii, dll. (Binpa)

(Pilkada Papua) MK Didesak Tolak Judicial Review Komarudin Watubun

Terkait Keaslian Orang Papua Untuk Dicalonkan Sebagai  Wagub

JAYAPURA—Judicial Review (Hak Uji Materi) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia  yang disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Komarudin Watubun SH MH sebagai suatu upaya hukum  untuk bisa memenuhi salah satu syarat  dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016, ternyata mendapat penolakan dari  Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7).
DPD PDIP Provinsi Papua pada Pilgub Provinsi Papua periode 2005-2010 yang rencananya  mendukung Cagub Dr (HC) Barnabas Suebu SH  dan Cawagub Komarudin Watubun SH MH, tapi paket ini terpaksa dibatalkan lantaran Komarudin Watubun terbentur aturan  UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia.
Lantaran pencalonam Komarudin Watubun ditolak Majelis Rakyat Papua (MRP), maka Barnabas Suebu akhirnya diusung  PDIP sebagai Cagub Provinsi Papua berpasangan dengan Alex Hesegem SE. Namun demikian, pada Pilgub periode 2011-2016 justru PDIP yang memiliki 6 kursi di DPR Papua kembali mencalonkan Komarudin Watubun sebagai Cawagub mendampingi Cagub Barnabas Suebu atau Alex Hesegem.   Sebuah sumber internal di DPD PDIP Provinsi Papua mengatakan, upaya hukum berupa Judicial Review   kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia karena Komarudin Watubun telah diangkat  dan diakui sebagai anak adat di Tanah Papua.
Dia menegaskan, pihaknya yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM mendesak agar MK menolak Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua   yang disampaikan Komarudin Watubun. Pasalnya, apabila UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia sudah sangat jelas bahwa Komarudin Watubun bukan orang asli Papua dan bukan ras Melanesia. Dia disarankan agar menarik upaya hukum tersebut serta kembali memberikan dukungan kepada  figur figur orang asli Papua untuk dicalonkan diri sebagai Cawagub Provinsi Papua.  
Namun demikian, lanjutnya, apabila MK  menyatakan menerima  Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia, maka pihaknya mempertanyakan dasar hukum yang digunakan MK.
“Apabila pemerintah pusat melalui MK sebagai lembaga di bidang konstitusi menerima Judicial Review yang disampaikan Komarudin Watubun, maka saya katakan Otsus gagal,” katanya.
Ditanya penolakan yang dilakukan Komisi A DPR Papua terhadap upaya hukum yang dilakukan Komarudin Watubun terkesan persaingan antara Partai Demokrat dan PDIP dalam Pigub Provinsi Papua, dia menepisnya sembari meminta agar masalah ini  tak dipolitisir seolah adanya kepentingan terselubung dari partai politik tertentu. Tapi pernyataan yang disampaikannya ini sesuai analisis  perpolitikan di  Tanah Papua. Namun demikian, ia tak menyampaikan maksud dari analisis perpolitikan tersebut. (Binpa)

Pertemuan Freeport Buntu Ribuan Karyawan Tetap Mogok

JAYAPURA- Pertemuan antara karyawan dengan manajemen Freeport yang berlangsung Rabu (6/7) kemarin di Kuala Kencana Timika kembali tidak  menemukan kesepakatan alias buntu (deadlock). Ribuan karyawan yang tergabung dalam SPSI pimpina Sudiro, akan kembali melanjutkan aksi mogok kerja,  sampai tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. ‘’Tidak ada solusi yang diperoleh dalam pertemuan kedua, yang berlangsung pukul 15-16.30 WIT hari ini  kemarin). Pihak perusahaan tetap tidak bersedia menghadirkan pemilik modal Freeport James Moffet dari Amerika. Sehinga, kami karyawan yang jumlahnya ribuan, memutuskan akan tetap melanjutkan aksi mogok kerja, sampai tuntutan dipenuhi manajemen,’’ujar Jeremias Demetouw Pengurus SPSI pimpinan Sudiro, ketika dikonfirmasi via selulernya.
Lanjut dia, pada pertemuan kedua yang berlangsung kemarin, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sudah dihadirkan, tapi, tetap tidak ada kesepakatan.  ‘’Pemerintah dalam hal ini, Disnaker Mimika hadir menjadi mediator, tapi, manajemen tetap tidak mengindahkan tuntutan karyawan,’’ ucapnya.  Hasil itu, kata dia, membuat ribuan karyawan Freeport yang tergabung dalam SPSI pimpinan Sudiro, berkesimpulan, tidak lagi mempercayai manajemen perusahaan. ‘’Kami tidak lagi percaya dengan Presiden Direktur Freeport Armando, dan wakilnya Sinta Sirait serta jajarannya, karena tidak pernah ingin membuka ruang komunikasi dengan karyawan, dengan menampung aspirasi,’’tandasnya.
Ia menegaskan, karena saat ini sudah menjelang malam, ribuan karyawan untuk sementara memutuskan membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Dan hari ini Kamis 8 Juli akan kembali mendatangai pintu Kuala Kencana (Areal Freeport). ‘’Kami akan terus mogok, sampai James Moffet datang dan bersedia berunding,’’tukasnya.
Menurutnya, saat ini aktivitas tambang di perusahaan raksasa milik Amerika itu benar-benar lumpuh, karena puluhan ribu karyawan memutuskan mogok kerja, hingga pihak manajemen memenuhi tuntutan mereka, kesejahteraannya ditingkatkan. ‘’Tidak ada lagi aktivitas, semua bergabung dengan kami, mogok kerja dan turun dari areal tambang,’’klaim Jeremias.
Seperti hari-hari sebelumnya, aksi mogok kerja akan kembali dilaksanakan besok pagi sekitar pukul 08.00 WIT.

DPRP  Segera Panggil  Pimpinan Freeport
Sementara itu, menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Senin (4/7) hingga Rabu (6/7), maka  Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM dalam waktu dekat segera memanggil pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta klarifikasi dan mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7). Dia menegaskan, sebelumnya pihaknya telah menerima surat pengaduan dari karyawan PTFI melalui  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua. 
Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua ini juga menegaskan, untuk menuntaskan pelbagai konflik yang terjadi di PTFI, maka pihaknya menghimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan  evaluasi secara menyeluruh termasuk
meninjau kembali Kontrak Karya PTFI yang nyata nyata tak memberikan nilai tambah  baik bagi pemerintah maupun masyarakat lokal setempat.    Dia menambahkan, pihaknya menyampaikan solusi yakni pertemuan tiga tungku masing masing masyarakat adat, pemerintah serta pimpinan PTFI.
“Tiga tungku ini  perlu  duduk bersama untuk menyelesaikan pelbagai konflik ketenagakerjaan di PTFI. Tanpa ini masalah ini tak akan pernah tuntas,” katanya.   (Binpa)

ANDALAN ! PERSIPURA NAIK KE PERINGKAT 176 DUNIA

JAYAPURA – Sebuah prestasi fenomenal, luar biasa dan membanggakan kembali ditorehkan Tim Mutiara Hitam, Persipura Jayapura, setelah beberapa waktu lalu berada di peringkat 207 dunia, dalam World Club Ranking yang dirilis oleh IFFHS, ternyata dalam rilisan terbaru pada web site resmi IFFHS Boaz Solossa dan kolega berhasil melonjak naik hingga peringkat 176 Dunia.
Posisi Persipura tersebut jauh lebih baik dari peringkat calon lawannya di AFC Cup Arbil SC, Arbil Sport Club hanya berada di peringkat 352 (368), sementara tim Indonesia lainnya, Sriwijaya FC hanya bertengger di nomor 234 setelah sebelumnya hanya menghuni peringkat 283. “Ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa, hal ini semakin memperkuat dominasi Persipura di kancah sepakbola Indonesia dan juga semakin membantu menaikan gengsi Indonesia di Dunia khususnya di bidang Olahraga,” kata Nando Fairyo, Pelatih Persipura U-15. Pendapat lain juga disampaikan pengamat sepakbola, Daud Arim,”Hal ini tentunya membanggakan sekali buat kami, waktu itu kita dengar ada di peringkat 200an, dan sekarang sudah naik ke peringkat 176, ini bukti bahwa dunia Internasional memantau terus perkembangan sepakbola Indonesia dan yang menjadi perhatian mereka adalah Persipura,” jelasnya.
Kebanggaan yang dirasakan semoga tidak menjadikan Tim Mutiara Hitam lupa daratan, mereka terus diharapakan dapat memberikan penampilan terbaik agar semua yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

(Pilkada Kota Jayapura) SK Penetapan Walikota Sudah Sampai ke Gubernur

JAYAPURA- KPU Kota Jayapura akhirnya menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan para kandidat walikota/Wakil walikota Jayapura. terkait dengan itu, KPU Kota telah melakukan  rapat Pleno KPU penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura  Selasa(5/7) di Kantor KPU Jayapura.  
Dalam rapat penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut, hanya dihadiri Ketua KPU, La pona dan seorang anggota KPU. Sementara  dua anggota KPU lainnya tidak hadir, meski sudah diundang secara resmi,maupun  diingatkan kembali melalui pesan SMS. Namun demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan hasilnya menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sesuai SK penetapan Nomor 25 tahun 2011, sementara itu DPRD Kota Jayapura sudah memproses SK penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk diteruskan kepada Gubernur. Bahkan  SK sudah diserahkan ke Gubernur, namun saat ini Gubernur tak berada di tempat sehingga SK penetapan itu diserahkan kepada Wakil Gubernur Alex Hesegem.
Sementara SK penetapan oleh KPU hanya ditandatangani dua orang, Ketua KPU La Pona dan seorang anggota KPU. Mamun menurut La Pona  SK penetapan itu tetap resmi dan sah, meski hanya ditandatangani dua orang, hal ini  sudah sesuai dengan Undang undang Nomor 22 Tahun 2007, jadi tidak jadi masalah gitu.

Tarik Ulur Dibalik Pemilukada Sarmi “Kudeta Adat”

Tiga wakil dari Adat Peduli Kabupaten Sarmi (APKS) bergegas ke Hotel Rivior. Di Hotel itu, Yonias Awete, Yulius Sawen, dan Metu Yaas menemui Penjabat Bupati Sarmi Y Awoitau, Kamis (23/6) pekan lalu. Rencana menuntut Bupati Sarmi pun dimulai.

Rapat adat menentukan pasangan bupati

SALAH satu isi surat pemberitahuan yang diserahkan pada bupati Sarmi adalah ‘masyarakat adat akan mendemo Bupati Sarmi dan menuntut dalam seminggu harus ada kejelasan pelaksanaan pemilukada’. Jika tak diindahkan, APKS akan menunjuk dan melantik bupati dan wakil bupati Sarmi dengan cara adat.

Sayangnya, Jumat (24/6) pagi, rencana demo tersebut dibatalkan. Beberapa ondoafi yang tidak tahu ada pembatalan terlanjur datang di kediaman Ondoafi Bagaiserwar Yonias Awete akhirnya pulang. Siangnya, Binpa menemui Yonias Awete di kediamannya, di Kampung Bagaiserwar. Yonias menceritakan ihwal pertemuan dengan bupati yang membuat demo tersebut batal digelar.

Kamis malam, ujar Yonias, ketika akan ke rumah dinas bupati di Petam, mereka dihadang banjir setinggi lutut akibat hujan seharian. Beruntung seorang pengusaha bernama Santos memberitahu bahwa bupati tidak di rumah dinas, tapi di Hotel Rivior. Karena itulah, mereka menuju Hotel Rivior di Sarmi kota.

Di Hotel Rivior sempat terjadi keributan kecil dengan ajudan karena kedatangan mereka memaksa bertemu bupati. Namun, sumber lain mengatakan kedatangan mereka sudah ditunggu bupati, tidak benar ada keributan itu. Agaknya, pertemuan Kamis sore sudah diketahui bupati, sehingga perwakilan APKS diundang ke hotel untuk membatalkan APKS mendemo bupati yang direncanakan Jumat pagi.

Di kamar bupati, hanya Metu Yaas dan Yulius Sawen yang menemui bupati, Yonias di luar kamar. Inti pembicaraan yang disampaikan bupati, ungkap Yonias, meminta agar demo ke bupati pada  Jumat untuk mengultimatum kepastian pemilukada Sarmi ditunda. “Bupati minta aksi ditunda hingga sekda datang,” ujar Awete. Besoknya, demo batal.

Entah mengapa, pada Jumat pagi beredar pesan singkat kepada wartawan yang berisi ada gerakan kudeta dengan nama salah satu penggerak APKS.

“Mat pagi adik Bupati, itu Sakweray mau kudeta pemerintah itu, intel ikuti dia itu.”

Pesan yang ditujukan untuk bupati tanpa nama pengirim tersebut diteruskan ke beberapa pihak. Zakarias J Sakweray yang disebut di pesan pendek tersebut adalah ketua LMA Sarmi. Dirinya selalu hadir di tiap rapat adat. Pesan pendek tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah ada pihak di APKS yang tidak sepaham dengan tujuan APKS? Apakah benar klaim APKS bahwa seluruh suku di Sarmi telah satu suara?

Penelusuran Binpa dari rapat-rapat terbuka yang dihadiri perwakilan ondoafi, DA (Dewan Adat) Sarmi, LMA Sarmi, dan tokoh masyarakat, daftar hadir tidak pernah lebih dari 25 orang. Upaya perluasan dukungan dari tokoh perempuan, tokoh agama, maupun organisasi massa kedaerahan gagal dilakukan.

Awalnya, rapat adat membahas wacana pemilukada dan bagaimana menekan pihak-pihak yang terkait pemilukada agar segera meneruskan tahapan yang tertunda. Pasca bertemu bupati, wacana bergeser dimana pihak adat menunjuk dan melantik bupati dan wakil bupati dari 5 kandidat yang telah lolos verifikasi KPU Kabupaten Sarmi. Sejauh ini, mereka  tidak pernah membahas wakil adat di luar 5 kandidat tersebut.

Dari  pembicaraan di luar forum, suara antara faksi ondoafi, DA Sarmi, dan LMA Sarmi terbelah. Walau tidak ada perbedaan visi dalam penyikapan terkait molornya pemilukada, di sisi politik terlihat kepentingan tiap faksi terlihat. Hal ini dikuatkan adanya pertemuan tertutup yang hanya diikuti oleh tidak lebih dari 5 orang saja dengan tidak mengikutkan seluruh perwakilan dari rapat adat sebelumnya. Setidaknya, pesan pendek untuk bupati tentang rencana “kudeta” patut diragukan klaim adat sudah satu suara.

Menurut sumber Binpa, pada pertemuan kecil  itu membahas siapa yang akan ditunjuk sebagai bupati dan wakil bupati yang berasal dari adat. Rapat tidak lagi membahas kelima kandidat hasil verifikasi KPU Kabupaten Sarmi.

Hasil rapat tersebut memutuskan wakil dari masyarakat adat yang akan ditunjuk adalah Zakarius J Sakweray, sang ketua LMA, sebagai bakal calon bupati. Zakarius mengakui dirinya dicalonkan oleh masyarakat adat sebagai calon bupati.

“Tidak ada kepentingan, ini untuk menyelamatkan Sarmi. Semua berasal dari keinginan suku, ondoafi, tokoh adat,” kata Zakarias di Sarmi, Sabtu (2/7) pagi.

Benar saja, dalam pertemuan  di kediaman Ondoafi Bagaiserwar Yonias Awete di Kampung Bagaiserwar, Sabtu (2/7) sore, rapat adat mengajukan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati dari masyarakat adat. Hasil rapat memutuskan masyarakat adat mengajukan dua nama yaitu Zakarius J Sakweray dan Celcius Messet. Pasangan itu yang akan diserahkan pada Gubernur Papua untuk ditunjuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarmi.

Untuk diketahui, kedua nama itu sempat meramaikan bursa kandidat bupati. Hanya saja, Zakarias urung mendaftar, sedangkan Celcius gagal pada tahap verifikasi di KPU Kabupaten Sarmi.

Rencananya, masyarakat adat akan mengajukan pasangan tersebut ke Gubernur Papua  di Jayapura. Mereka memberikan waktu seminggu pada gubernur untuk menjawab pengajuan bupati dan wakil bupati dari adat. Ketika ditanya langkah apa yang diambil jika pengajuan bupati dan wakil bupati tersebut tak diindahkan gubernur, pihaknya akan melanjutkan pengajuan ke Jakarta.

“Jika gubernur tidak respon pengajuan dari masyarakat adat, kami akan mengajukan ke Jakarta,” kata Zakarias.

Dari deretan peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah benar APKS bergerak atas dasar untuk menyelamatkan Sarmi? (Binpa)

Kepala Suku Besar Amungme Dukung Demo PTFI

MIMIKA—Kepala Suku Besar Amungme Tembagapura-Banti, Anis Natkime mendukung penuh aksi unjuk rasa serikat pekerja seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak karyawan perusahaan raksasa itu, Senin.

Karyawan PT Freeport Mogok Total

“Penetapan standar kesejahteraan bagi karyawan oleh FI selama ini masih sangat rendah,” katanya.

Orang tua Natkime merupakan pelopor masuknya Freeport di Tembagapura 46 tahun silam. Ia mengatakan, PT Freeport belum berbuat sesuatu terhadap suku Amungme yang telah menorehkan jasa terhadap perusahaan milik Amerika Serikat itu.

“Bapak saya Tuarek Natkime yang membuat perusahaan ini ada dan maju. Tapi apa yang kami terima dari perusahaan? Kami hanya minta perusahaan tolong memperhatikan nasib semua karyawan. Karyawan yang memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan.  Saya minta yang punya perusahaan ini harus hadir dan berbicara dengan SPSI pimpinan Sudiro supaya masalah cepat selesai,” pinta Natkime.

Kaka Bas Maju 3 Periode Malu Malu Tapi Mau

JAYAPURA—Maju ka,.. tidak…, maju ka..?  Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH (Kaka Bas), rupanya masih ‘bimbang’ apakah mau maju mencalonkan diri lagi  sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2011-2016 atau tidak.  Ia tidak gegabah dalam mengambil tindakan karena masih harus berdoa dan berpuasa guna “meminta” petunjuk dari Tuhan. “Saya masih berpikir untuk maju atau tidak.  Saya harus berdoa dan berpuasa, apabila Tuhan menghendaki saya akan mengambil keputusan itu dan akan memberi penjelasan kepada rakyat,” jelas Gubernur  Provinsi Papua DR (HC) Barnabas Suebu, SH dalam apel pagi terakhir bersama seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (04/07) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Jayapura.
Tiga minggu lagi, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan habis. Namun, belum ada sikap resmi dari Gubernur Papua DR (HC) Barnabas Suebu,SH dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem apakah akan maju kembali atau tidak. Selain itu, masih menurut Suebu, kalaupun pihaknya mengambil sikap untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Papua, maka akan diumumkan kepada publik untuk diketahui oleh khalayak banyak. Sama halnya jika tidak maju lagi.  “Jadi, kalau saya maju, saya akan menjelaskan kenapa saya maju lagi. Saya pun akan jelaskan pula mengapa saya tidak akan maju lagi,” ucapnya.
Karena itu, dalam apel terakhir bersama para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tersebut, Gubernur berpesan kepada para pegawai maupun aparatur untuk bekerja terus dengan professional sesuai dengan posisi kapasitas dan kompetensi masing-masing.
“Dimanapun saudara kerja dan dalam posisi apapun saudara berada, kerja dengan tetap tenang. Apakah tiga minggu lagi Saya dan Wakil Gubernur jabatannya akan berakhir, ibarat satu bahtera yang berlayar, bahtera akan terus berlayar cuma nahkodanya yang diganti oleh nahkoda yang beru tapi kapal ini akan terus berlayar,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengatakan, saat ini ada beberapa kemajuan pembangunan yang sudah dicapai namun masih ada pula kekurangan yang terjadi pada beberapa sektor pembangunan.
“Karena itu saya pesan ditengah-tengah keramaian politik, pemekaran semua pegawai harus kerja profesional,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Gubernur terus berharap agar aparatur pemerintahan terus bisa berbenah untuk melayani rakyat. Sebab rakyat menjadi tujuan dari pembangunan sebagaimana tujuan dan arah dari pembangunan Papua Baru melalui program Respek.

Ribuan Karyawan Freeport Dihadang Masuk Kuala Kencana

Timika- Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak pagi pukul 06.00 wit Senin (4/7) kemarin tiba di pintu masuk kota Kuala Kencana, Checkpoint Kuala Kencana. Saat tiba di pintu masuk kota Kuala Kencana karyawan dihadang  pasukan kendaraan barakuda dan anggota aparat keamanan dari Polres Mimika.
Hingga siang tampak ribuan pekerja yang setia mendampingi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energy, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SP KEP SPSI PTFI) masih tetap menunggu bagaimana hasil negosiasi pengurus POUK SP KEP SPSI PTFI kepada Manajemen PTFI dan Kapolres Mimika.
Sementara aktifitas di dapur pertambangan PTFI di Tembagapura, Mile 74, Greseberg dan tambang bawah tanah, pelabuhan pengiriman konsentrat Portsite Amamapare Timika tutup total.  Dengan kata lain, aktifitas pertambangan FI lumpuh total.
Informasi yang diperoleh bahwa, hasil negosiasi pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI  dengan Kapolres Mimika,  AKBP Denny Edward Siregar, SIK di depan pintu masuk Kuala Kencana bahwa manajemen PTFI tidak memperbolehkan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana. “Kami sudah bernegosiasi dengan Kapolres Mimika, yang intinya manajemen melarang karyawan masuk ke kota Kuala Kencana untuk bertemu manajemen.  Harap teman-teman karyawan bersabar  hingga perjuangan kita mencapai tujuan yaitu perundingan. Saat ini beberapa pengurus PUK SP KEP SPSI sedang melakukan negosiasi terus menerus  dengan manajemen PTFI di Office Building (OB) satu Kuala Kencana. Pengurus terus melobi manajemen agar bersedia membuka ruang perundingan ,” kata Mesakh Sineri yang memberikan arahan kepada sejumlah komisariat  lapangan di depan pintu masuk Kuala Kencana.
Sementara Sekertaris Umum SP KEP SPSI Republik Indonesia, Subiyanto juga mengadakan lobi dengan Kapolres Mimika agar memperbolehkan ribuan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana dan menduduki kantor PTFI di OB satu dan OB dua. Karena keinginan karyawan mau bertemu manajemen FI agar dapat membuka ruang perundingan dengan PUK SP KEP SPSI PTFI.
“ Kami sudah bisa menduga ada permainan tidak sehat yang dilakukan Manajemen PTFI entah kepada dan melalui siapa, karena secara jelas sudah kami sampaikan bahwa kepengurusan yang sah dalam PUK SP KEP SPSI PTFI adalah pengurus dibawah kepemimpinan saudara Sudiro. Dia dipilih oleh anggotanya yang adalah pekerja yang menurut aturan hokum itu sah. Sedangkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI  Pergantian Antar Waktu (PAW)  itu buatan PD  SP KEP Provinsi Papua dan itu menyalahi aturan dan jelas tidak sah karena bukan dipilih oleh anggota,” terang Subiyanto ketika berdialog dengan Kapolres Siregar.
Menanggapi apa yang disampaikan Pengurus PUK SP KEP SPSI dan Sekjend SP KEP SPSI Pusat,  Kapolres Siregar untuk menempuh jalan kompromi dengan kepala dingin dengan  manajemen PTFI. Negosiasi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga manajemen FI bersedi menerima tawaran  PUK SP KEP SPSI PTFI untuk berunding.
“Saya kira yang penting untuk dipahami bersama oleh pekerja saat menantikan bagaimana hasilnya adalah, jangan sampai terjadi hal-hal anarkhis. Termasuk jangan sampai ada orang yang terlihat membawa senjata tajam dan sejenisnya. Saya harap jaminan keamanan ini dapat dipertanggungjawabkan rekan-rekan pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI,” pinta  Siregar.
Sementara itu, Terhitung sejak pukul 24.00 wit malam tadi, karyawan di Tembagapura, Mile 74 ( tambang), Gressberg (tambang terbuka), under ground (tambang bawah tanah) tidak lagi beroperasi alias mati total. Info dari ribuan karyawan yang bekerja di Tembagapura dan Portsite mengakui karyawan sejak Senin (4/7/2011) sudah bergegas turun untuk bergabung bersama rekan-rekan mereka yang di pintu masuk kota Kuala Kencana, Timika.  “ Tambang lumpuh total, karyawan yang berada di barak di suruh untuk semua turun ke Timika, jadi barak-barak juga kosong tak berpenghuni,” kata beberapa karyawan yang enggan menyebutkan nama mereka di media ini.
Sembari menjelaskan, menurut data statistik target produksi PT FI yang biasanya dapat terlihat dalam website PTFI, ternyata sejak malam telah memasuki angka nol persen.
Semetara karyawan yang turun ke Timika diperkirakan berjumlah 4.000 orang dengan berjalan kaki sepanjang 60 kilo meter. Karyawan menempuh perjalanan dengan medan yang berat dan terjal, serta cuaca buruk, oksigen menipis. Tembagapura terletak di ketinggian sekitar 3000 meter diatas permukaan laut,  dengan cuaca yang sangat ekstrim yang membuat karyawan harus berhati-hati. Ribuan karyawan dikawal oleh anggota dari Polsek Tembagapura hingga tiba di Kuala Kencana Timika.  
Bahkan sumber kuat dari Tembagaoura menyebutkan sekitar  pukul 11.37 dikabarkan long march ribuan karyawan telah memasuki  terowongan Agawagon di Mile 58. Sementara pihak PUK SP KEP SPSI terus bernegosiasi agar manajemen dapat menyiapkan bus bagi karyawan yang turun dari Tembagapura.
Jurubicara PTFI,Ramdani Sirait mengatakan Manajemen PTFI  sangat menghargai seluruh karyawan sebagai bagian dari keluarga besar PTFI dan berusaha untuk terus berkomunikasi dengan serikat pekerja dalam upaya terus menjaga lingkungan kerja yang produktif, kondusif dan aman. Karenanya, manajemen menghimbau seluruh karyawan untuk tetap bekerja dan mendukung upaya ke arah penciptaan lingkungan kerja tersebut.
Mengenai rencana mogok kerja, perusahaan melihat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada kegagalan perundingan mengingat perusahaan melalui berbagai korespondensi telah menyatakan kesediaannya untuk segera merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 – 2013 setelah adanya kejelasan mengenai penyelesaian masalah internal organisasi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja – Kimia, Energi & Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, sebagaimana yang juga telah dikonfirmasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada 30 Juni 2011.
Pemberitahuan mogok kerja tersebut juga mengindikasikan adanya upaya unjuk rasa yang tidak dapat dibenarkan mengacu kepada surat Kapolres Mimika tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan bertentangan dengan UU No. 9 tahun 1998 bilamana dilaksanakan di wilayah Obyek Vital Nasional.

(Pilkada Papua) Bupati Demokrat-Golkar Bersatu) Enembe—Tinal Bersatu, “Badai Pegunungan Tengah” Semakin Kencang

Jayapura,- Pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal dipastikan menjadi salah satu pasangan calon yang memastikan diri maju dalam percaturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua periode 2011 – 2016 setelah sebelumnya pasangan Habel Melkias Suwae – Yop Kogoya juga lebih dulu memproklamirkan dirinya.
Keputusan keduanya berlabuh dalam satu perahu ini jelas mengejutkan banyak pihak, dan menurut pandangan beberapa pihak merupakan “keputusan yang salah” khususnya bagi Lukas Enembe karena tidak memiliki nilai jual karena menabrak rumus kombinasi “Gunung – Pantai”, atau “Non Muslim – Muslim” dan beberapa perhitungan – perhitungan politik lainnya.
Namun menurut salah satu kader Partai Demokrat yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, justru keputusan partainya mengusung “duo gunung” ini dilandasi pada hasil survey popularitas dan elektabilitas keduanya, yang memiliki nilai jual tinggi. “Percuma memilih Cagub dan Cawagub yang tak mempunyai harga jual. Paket Enembe—Tinal   adalah paket menang. Tahun ini kami kerja untuk menang bukan kerja untuk dikenal karena untuk dikenal kami sudah  kerja lima tahun lalu,” tukas Wonda kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (4/7).
Menurutnya, sosok Klemen Tinal memiliki basis dukungan yang jelas baik di wilayah pegunungan maupun di wilayah pesisir pantai. Klemen Tinal juga  adalah seorang figur yang dikenal dan mengenal masyarakat diseluruh Papua.   
Keputusan memilih Klemen Tinal juga dikatakan terkait erat dengan survey Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Klemen Tinal mendapat dukungan luas dari seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
“Kalau mau jujur Klemen Tinal  cukup punya  pengaruh besar sehingga keputusan DPP Partai Demokrat karena melihat hasil survey itu sehingga pilihan jatuh kepada Klemen Tinal dari sekian nama yang disurvey,” katanya.
Ditanya duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal terkesan dipaksakan atau ada kompromi politik antara kelompok kepentingan elit tertentu dibantahnya sembari menegaskan, Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah membangun komunikasi dan konsolidasi politik jauh – jauh hari sebelumnya. Dia  juga membantah  apabila terpilihnya Klemen  Tinal  lebih dilihat dari aspek financial.
“Financial itu hanya penunjang, tapi yang lebih utama rakyat melihat siapa figur yang akan dipilihnya. Intinya, rakyat mengetahui persis segala sesuatu yang telah dikerjakan Lukas Enembe dan Klemen Tinal selama ini,” tuturnya. 
Ditanya kehadiran duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal bisa melakukan reorientasi pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini lebih dipusatkan di wilayah pesisir pantai Papua daripada di wilayah pegunungan Papua, dia menegaskan, tak perlu adanya dikotonomi antara wilayah pegunungan Papua dan wilayah pesisir pantai. 
Pasalnya, Papua ini akan lebih sempurna apabila pemimpin yang tampil nanti mampu memadukan antara potensi yang ada di pegunungan dan pinggiran pantai. Kalau mau jujur wilayah pegunungan Papua acapkali disisihkan dan dianaktirikan dari seluruh proses pembangunan.
Dia mengatakan, pihaknya melihat lima  tahun terakhir ini dana yang dialokasikan untuk pembangunan di wilayah pegunungan sangat minim. Walaupun  di wilayah ini tingkat kesulitan jauh lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan di wilayah  wilayah lain.
Tapi pemimpin yang terpilih sebelumnya sepertinya setengah  hati untuk membangun di wilayah Pegunungan Tengah Papua sehingga dengan kehadiran Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang  berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua masing masingnya sangat memahami kebutuhan masyarakat di Pegunungan Tengah.
Apalagi keduanya kini menjabat Bupati sangat mengetahui setiap persoalan dan pergumulan yang dirasakan masyarakat di wilayah Pegunungan.
Kata dia, pembangunan yang  diinginkan  Enembe—Tinal tetap seimbang. Tak bisa begitu naik tahta dari wilayah Pegunungan  lebih banyak orientasi kepada wilayah Pegunungan itu tak adil. Tapi bagaimana pembangunan tetap disejajarkan antara  wilayah pegunungan dan pesisir, antara pulau dan pelosok ini yang  tetap disejajarkan tak boleh ada sedikit perbedaan  wilayah pegunungan dengan pesisir.
Tapi bagaimana mengubah Papua ini menjadi satu kekuatan  besar untuk mengubah seluruh pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Papua ini.
“Jadi  tak harus ada lagi sedikit perbedaan antara pegunungan dan pesisir pantai, tapi kita harus melihat secara obyektif dan keseluruhan bahwa mengubah pegunungan itu sama saja dengan mengubah Papua. Kalau mengubah pesisir pantai sama saja dengan mengubah Papua,” ungkapnya.
Direktur La-Keda Institute, Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah, mengatakan  Lukas Enembe berpasangan dengan Klemen Tinal itu tak ada bedanya dengan HMS berpasangan dengan Yop Kogoya. Mereka ini dimata sebagian besar masyarakat adalah pasangan yang kontroversial.
“Mestinya HMS lebih cocok dengan calon gunung lain, namun bukan dengan Yop Kogoya yang kurang populer di daerah gunung.  Saya pun bingung kenapa Lukas Enembe harus berpasangan dengan Klemen Tinal”, ujarnya
Menurutnya Lukas Enembe sudah cukup populer disemua kelompok, dan ia bukan politisi anak bawang lagi, jadi keputusannya menggandeng Klemen Tinal pasti sudah di dahului dengan perhitungan matang.
“Saya yakin ia mengambil wakilnya sudah dilakukan dengan pertimbangan yang sangat terukur.  Ia bukan pekerja politik dibelakang meja yang ongkang-ongkang kaki,” tukasnya.
Selama ini siapapun tahu Lukas Enembe adalah politisi yang merangkak dari bawah. karena itu ia sangat tahu apa yang harus dilakukannya dalam memenangkan revans politik (bertanding ulang)  pada tahun 2011 ini.
Lukas Enembe dan Klemen Tinal adalah dua simbol yang mampu “memakmurkan” rakyat. Khusus Klemen Tinal ia adalah figur yang kuat. Siapapun kandidatnya pasti menginginkan seorang wakil yang kuat dan berotot secara politik seperti Klemen Tinal. Dalam konteks itu, Lukas sangat brilian mengambil KT sebagai wakilnya.
Saya yakin mereka akan unggul baik dari tingkat elektabilitas maupun kemampuan mengakomodir kepentingan publik yang demokrasinya sangat transaksaional. Mereka sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan publik dalam setiap kampanye maupun berkunjung ke publik.
Mereka adalah politisi yang siap menjadi pemimpin yang mampu menjawab semua “keluh kesah” publik yang sampai saat ini nasibnya masih sangat terpinggir di daerahnya yang kaya raya.
George Weyasu, SH, salah satu kandidat dalam Pilkada Kabupaten Sarmi yang di usung dari Partai Demokrat secara terpisah juga menegaskan bahwa keputusan Lukas Enembe menggandeng Klemen Tinal menurutnya adalah pilihan yang tepat dari sisi strategi marketing.
“mereka berdua seperti menabrak kebiasaan pasar yang sudah dibentuk dengan komposisi “Gunung – Pantai” selama ini, mereka berdua politisi yang benar – benar memahami kultur dan budaya serta adat – istiadat para pemilih (rakyat) di Papua, jadi bersatunya mereka saja menjadi sinyal awal bahwa sedikitnya 40 % suara sudah mereka kantongi”, katanya menganalisa.
Menurutnya lagi justru tinggal bagaimana mengemas dan mengkonsep strategi marketing politiknya ke depan, sehingga masyarakat juga memahami dan bisa mengerti keputusan keduanya untuk bersatu dalam satu perahu, padahal sebelumnya mereka sama – sama ngotot maju sebagai Papua Satu (Gubernur).
Dari sisi popularitas, marketing politik yang dilakukan tim Klemen Tinal selama ini benar – benar mampu mendongkrak nilai jual Klemen Tinal bukan hanya di kawasan pegunungan namun di daerah pesisir dan kalangan non Papua, sedangkan Lukas Enembe sebagai pembaharu dan motor penggerak anak – anak gunung, juga sudah memiliki basis massa yang jelas, dan memiliki pengalaman yang matang menghadapi Pilgub lima tahun sebelumnya.
“saya pikir mereka dua salah satu kandidat yang memiliki nilai jual tinggi, yang bisa mengimbangi sosok Barnabas Suebu bila jadi maju kembali, tapi bila Kaka Bas tidak maju, duet LE-KT memiliki peluang untuk menang sangat besar”, tandas George Weyasu menganalisa.(Binpa)

Israel Larang Azan Berkumandang di Tepi Barat, Dazar Zionis !

Para pejabat rezim Zonis Israel pada bulan Juni lalu, telah sebanyak 52 kali melarang pengumandangan azan dari masjid Haram Ibrahimi di kota al-Khalil, di Tepi Barat Sungai Jordan.

IRNA (4/7) mengutip laporan al-Yaum as-Sabi’ menyebutkan, menurut keterangan Ketua Lembaga Wakaf al-Khalil, Zaid al-Ja’fari, para pejabat Israel melarang pengumandangan azan dari Haram Ibrahimi dengan alasan suara azan mengganggu ketenangan warga permukiman Zionis.

Al-Ja’fari mengecam aksi rezim Zionis itu dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap agama langit dan asal kebebasan beribadah yang diakui dalam ketentuan internasional.

Pejabat Tepi Barat Sungai Jordan itu menegaskan bahwa para pejabat rezim Zionis Israel sengaja melarang pengumandangan azan tersebut dengan tujuan untuk menguasai seluruh bagian Haram Ibrahimi. Ditegaskannya bahwa segala masalah yang berkaitan dengan Haram Ibrahimi adalah urusan dalam negeri Palestina dan rezim Zionis Israel tidak berhak campur tangan dalam hal ini. (irb/ian)

Penangkapan Aktivis Papua Diprotes

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobii terjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani.  “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut  dilepas sore itu juga.  Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.
Selpius Bobii yang merupakan Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eknas Front Pepra PB),  kelimanya dibawa ke Polsek Abe, kemudian dibawa lagi ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi. “Saat diinterogasi jawabannya adalah “kami mau doa, dan kami bingung karena doa saja bisa dibubarkan Polisi’. Hanya di Papua Polisi berani membubarkan umat Tuhan yang mau berdoa,” lanjutnya. 
Karena itu, menurutnya Polisi sudah melanggar Pancasila sila Pertama, dan UUD (Undang Undang Dasar).  Menyikapi hal tersebut, ia mengeluarkan tiga pernyataan, antara lain :
1. Kami mengutuk dengan keras pihak kepolisian yag membubarkan dan menahan kumpulan orang yang hendak beribadah memperingati hari bersejarah, 1 Juli sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya, termasuk penentuan nasib sendiri (kemerdekaan secara politik sama seperti bangsa lain di dunia).
2. Negara Indonesia segera menghentikan segala bentuk intimidasi dan teror melalui SMS gelap kepada aktivis Papua.
3. Negara Indonesia Cq Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih segera membuka ruang deokrasi bagi rakyat Papua.
Saat disinggung tenatng pelaksanaan peringatan hari OPM di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan bahwa pihaknya memaklumi bila tahun-tahun sebelumnya dilarang oleh aparat keamanan. “Tahun-tahun sebelumnya memang tidak dapat ijin. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan bentuk penaikan bendera di Markas,” jelasnya.
Penangkapan aktifis tersebut, menurutnya adalah sebuah tradisi pihak kepolisian. “Ini sebuah tradisi untuk menghalang-halangi agenda yang akan kami selenggarakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi via SMS (Sort Massage Service) tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK juga belum berhasil dikonfirmasi terkait penangkapan aktifis tersebut.(Binpa)

(Pilkada Kota Jayapura) Pelantikan BTM – Alam Akhir Juli

JAYAPURA—Pasca ditolaknya gugatan sejumlah Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (30/6), maka DPRD Kota Jayapura akan meminta kepada KPU Kota Jayapura agar mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua   untuk  paling lambat akhir Juli mendatang melantik Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih periode 2011-2016 . Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Darwis Masie SE ketika dikonfirmasi di Jayapura, Sabtu (2/7). Dia mengatakan, pihaknya mengharapkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang diperkirakan digelar pada akhir Juli. “Jadi ada waktu sepekan ini untuk persiapan di DPRD Kota Jayapura. Kemudian sepekan di Gubernur. Kalau di Mendagri dua tiga hari sudah keluar,” tukasnya.   Menurut dia, pihaknya mempunyai kewajiban secara administratif untuk melakukan proses proses persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih. 
“Surat permohonan dari KPU Kota Jayapura sudah diterima DPRD Kota Jayapura. DPRD Kota Jayapura  akan membuat surat ke Gubernur. Selanjutnya Gubernur akan melanjutkan surat kepada  Mendagri untuk membuat Surat Keputusan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengharapkan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura dapat berpartisipasi untuk mensukseskan persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
“Kami siap bermitra dengan duet pemimpin baru untuk bersama membangun masyarakat Kota Jayapura ini,” tandasnya.
Terpisah, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Uncen Bambang Sugiono terkait keputusan MK yang menolak permohonan sejumlah kandidat dalam putusan sengketa Pemilukada Ulang Kota Jayapura menegaskan KPU Kota Jayapura  untuk segera menindaklanjuti putusan MK tersebut untuk persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
Menurut dia, KPU Kota Jayapura harus segera melakukan prosedur pengajuan keputusan MK tersebut ke DPRD Kota Jayapura. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura melakukan persiapan dengan Penjabat Walikota Jayapura kemudian disampaikan kepada Gubernur sekaligus  menindaklanjuti ke Kemendagri untuk mengeluarkan keputusan penetapan Walikota dan Walikota Jayapura definitif periode 2011-2016.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura, La Pona berharap proses administrasi tuntas pertengan juli ini. Dikatakan, dengan  adanya keputusan resmi MK tersbut selanjutmya KPU Kota Jayapura akan melakukan  rapat pleno KPU Kota Jayapura, syaratnya,  rapat harus dihadiri oleh semua nggota KPU yakni Ketua dan ketiga anggota KPU lainnya. “Persoalan muncul lagi, ketika dua anggota KPU, Bernardus Mandowen dan Zukri masih berkeras tidak mau menghadiri rapat pleno yang akan digelar KPU,” ujar Ketua KPU La Pona, Minggu(3/7).
Menurut  La Pona, kedua anggota KPU yang tak mau menghadiri rapat, memang jadi persoalan, tetapi sebagai Ketua dirinya akan tetap melakukan rapat pleno KPU bersama seorang anggota KPU yang lain, hanya saja masih jadi tanda T\tanya apakah DPRD Kota Jayapura, Gubernur atau Mendagri mengganggap sah hasil rapat pleno KPU yang dilakukan atau tidak, pasalnya pleno tidak diikuti dua anggota KPU.
“ Kami yakin bahwa sebenarnya pertentangan antara sesama anggota KPU dan dirinya sudah harus berakhir dan tidak perlu berlarut larut, sebab sesuai rencana Senin 4 Juli atau Selasa 5 Juli pleno akan dimulai untuk memeutuskan hasilnya”, kata La pona.
La pona mengaku, diberikan dokumen oleh MK untuk diserahkan kepada DPRD Kota Jayapura dan satu untuk peganggan KPU, tentang hasil putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura ke MK.  Dirinya akan segera menyerahkan dokumen tersebut setelah pleno dilakukan, selanjutnya akan diproses ke DPRD, Gubernur hingga terakhir ke Mendagri dan diharapakan Perterngahan Juli 2011 ini seluruh proses administrasi sudah selesai semua hingga DPRD menetapkan tanggal pelantikan Wali Kota dan wakil Wali Kota, ungkap La Pona.(Binpa)

Konferensi Perdamaian Papua Bisa Berubah Dialog

JAYAPURA –Ada wacana untuk perlunya  digelar  dialog internal di Papua dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada,  baik orang Papua itu sendiri maupun kaum pendatang.
Demikian diungkapkan  Penanggungjawab Koordinator Jaringan  Damai  Papua (JDP), Peter Dr Neles Tebay,Pr, terkait dengan akan digelarnya Konferensi  Perdamaian Tanah Papua  2011, yang rencananya digelar di Auditorium Uncen Selasa (5/7).
Dikatakan, terkait konferensi yang akan diselenggarakan tersebut sudah dikomunikasikan  dengan beberapa pejabat penting di Papua, termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu. “Pangdam menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini,” ungkapnya. 
Bahkan diceritakan, bahwa Pangdam sempat memberikan sebuah wacana kemungkinan digelarnya sebuah dialog internal di Papua yang melibatkan seluruh komponen, baik itu orang Papua maupun pendatang melalui paguyuban-paguyuban yang ada.

“Dalam konferensi yang kita gelar ini bukan tidak mungkin bisa berkembang sebagaimana yang diwacanakan Pangdam itu. Bukan tidak mungkin nantinya berkembang menjadi Dialog internal Papua,” jelasnya.

Kalau sampai berkembang ke arah dialog tersebut, menurutnya, yang tadinya diundang sebagai pengamat, bisa berubah status di dalam konferensi tersebut menjadi peserta.
Menjelang konferensi ini,  berbagai persiapan terus dilakukan Jaringan Damai Papua (JDP) . 

Salah satunya adalah dengan mengundang tiga pejabat di Papua yang paling banyak berperan terkait Papua Damai, yakni Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua.  “Ketiganya kita undang untuk memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai, dari perspektif masing-masing,” ungkap

Dalam hal ini, Gubernur diminta memberikan perspektifnya dari sisi pemerintahan, Kapolda diminta memberikan perspektif dari sisi kepolisian, sedangkan Pangdam XVII/Cenderawasih dari sisi keamanan dan pertahanan. 

“Sejauh ini perispan berlangsung lancar, dan dapat kami pastikan tetap digelar tanggal 5 Juli di Auditorium Uncen,” jelasnya.

Latar Belakang Konferensi
Dengan thema mari kitong bikin Papua Tanah Damai’, konferensi tersebut berlatar belakang sudah lamanya Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horisontal antara warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telah mengorbankan banyak orang.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam undangan yang diterima Bintang Papua dari panitia, bahwa konflik tersebut hingga kini belum diatasi dengan tuntas.
Masih ada konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan merdeka dan referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi-aksi pengembalian Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya, antara orang asli Papua dan Pemerintah RI.
Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma sparatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah.
Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialog konstruktif tidak pernah akan terjadi antara pemerintah dan orang Papua.
Apabila berbagai masalah yang melatarbelakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya, maka Papua tetap menjadi tanah konflik. Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua.
Dari tengah situasi konflik inilah, para pemimpin agama kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan moto : ‘Papua Tanah Damai’.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin agama menjadikan Papua  Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan Tanah Papua, yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup di Tanah Papua.
Untuk itu, maka Konferensi Perdamaian Papua (KPP) diadakan untuk memfasilitasi orang asli Papua dalam upaya merefleksikan keterlibatan demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Pada konferensi ini, peserta akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat terwujudnya perdamaian, merumuskan konsep perdamaian dan indikatornya, serta sarana yang bermartabat untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang sudah teridentifikasi. Mereka juga akan berpartisipasi untuk merumuskan kontribusi yang dapat disumbangkan demi terwujudnya perdamaian di Tanah Papua.

PT Freeport Dilarang Eksplorasi di Kab Intan Jaya. Cukup Timika

JAYAPURA – Rencana penambangan oleh PT Freeport Indonesia di Intan Jaya, diminta dihentikan.

Ketua Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi), Misael Maisini mengatakan, penambangan itu akan mengancam kehidupan masyarakat setempat yang tinggal di pinggiran sungai yang akan dijadikan aliran limbah PT Freeport.

“Yang jelas masyarakat Intan Jaya akan punah dan tinggallah sejarah bahwa di Untan Jaya pernah hidup beberapa suku bangsa yang mendiami bumi Intan Jaya,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Senin (27/6).

Menurutnya warga setempat menggantungkan hidupnya pada sungai-sungai di wilayah itu. “Misalnya sungai Wabu, Kemabu, Mbiabu dan sungai-sungai lainnya di Intan Jaya,” jelasnya.

Dikatakan, kekhawatiran tersebut muncul dengan bercermin pada aktifitas PT Freeport di Timika, bahwa sering terjadi pembunuhan kepada masyarakat asli dengan alasan pengamanan obyek vital.

“Ditambah dengan penguasaan tanah dari orang pendatang serta penembakan secara membabi buta oleh TNI/Polri terhadap masyarakat Intan Jaya dengan alasan mengamankan obyek vital, yang akan berdampak pada pembasmian masyarakat Intan Jaya secara sistematis dan otomatis menuju ke pemusnahan etnis secara pelan tapi pasti,” lanjutnya.

Karena itu, menurutnya, masyarakat Kabupaten Intan Jaya sepakat dan meminta agar PT Freeport segera berhenti beroperasi di Intan Jaya. “Hal ini sudah diumumkan di Gereja-gereja di Intan Jaya, agar PT Freeport berhenti beroperasi di Intan Jaya,” tegasnya.

Dua Pejabat di Papua Barat Disebut ‘Pemberi Upeti’

MANOKWARI – Dua pejabat teras di lingkup Setda Pemprov Papua Barat, yakni ES dan BE, disebut oleh tersangka dugaan penerima cek multiguna 500 lembar, Inya Bay, sebagai ‘pemberi upeti’.
“Kalau soal itu silahkan tanya saja ke ES dan BE, karena saya hanya terima feenya saja,” ungkap tersangka, Inya Bay, saat diterima oleh Kejaksaan Negeri Manokwari kemarin setelah mendapatkan pelimpahan dari Polda Papua.
Menurut dia, fee tersebut diterimanya, setelah ia membantu pencairan dana sebesar Rp.3,7 Triliun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2008, untuk sejumlah pendanaan di Provinsi Papua Barat.
Mantan wakil rakyat di DPR RI dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini dilimpahkan Kepolisian Daerah Papua ke Kejaksaan Negeri Manokwari, untuk proses hukum, setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi dana multiguna sebesar Rp. 5 miliar.
Inya Bay diduga melakukan tindak pidana korupsi, dengan meminta fee, atau balas jasa sebesar lima miliar rupiah, atas usahanya sebagai panitia anggaran DPR RI tahun 2004-2009 yang telah meloloskan dana pembangunan bagi Papua Barat sebesar 3,7 trilliun. Namun Inya Bay menolak disebut sebagai calo anggaran di DPR RI. “Saya tidak pernah meminta uang itu, dan uang itu diserahkan sebagai ucapan terima kasih, karena saat masih menjadi anggota DPR RI, pernah membantu Papua Barat memperoleh dana sebesar 3.7 triliun rupiah yang bersumber dari APBN untuk pembangunan kemasyarakatan,” tutur  mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari partai demokrasi kebangsaan ini.
Inya Bay dalam keterangannya mengaku dalam kasus ini dirinya hanya sebagai korban, dan tidak sepantasnya dikenakan undang-undang korupsi. “Karena pada tanggal 30 Desember 2008, saya tidak lagi menjadi anggota DPR RI, dan dana 5 miliar tersebut diberikan pada bulan Juni 2009,” katanya.
“Saya sudah berstatus swasta ketika dana itu diberikan, apakah ini masuk tindakan korupsi atau koorporasi, sedangkan pasal yang dikenakan kepada saya pasal 55, turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sementara saya ini bukan pegawai negeri,” kata mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua itu.
Sementara itu As Pidsus Kajati Papua M Yusuf mengatakan, penahanan Inya bay setelah kepolisian daerah Papua, dari Jayapura menyerahkan berkas tersangka beserta barang bukti sejumlah dokumen check multi guna bernilai ratusan juta rupiah dan dua mobil. Dalam dua puluh hari kedepan, kata dia, berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manokwari.
Tersangka Inya Bay, dituduh melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 11 undang undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, dan denda sebesar satu miliar rupiah.

Sedangkan, salah satu pejabat teras, ES yang disebut-sebut sebagai pemberi dana balas jasa tersebut, belum bisa dikonfirmasi wartawan. Beberapa kali wartawan melakukan telepon ke nomor kontaknya ES, yang bersangkutan tidak mengangkatnya.

Pergantian Kapolda Papua Secepatnya

JAYAPURA—Kabar rencana mutasi 9 Perwira Tinggi (Pati),  termasuk Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto, M.Si, rupanya benar adanya. Pasalnya Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan  Soekarna tak membantahnya. Iapun menegaskan, pergantian perwira bintang tiga Mabes Polri itu sebelumnya diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta telah ditandatangani  Kapolri Jenderal Pol Drs Timur Pradopo pada Kamis (30/6) malam. Pergantian sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri di rencanakan  diumumkan pada Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7).  “Mungkin saya belum tahu Telegram Rahasia (TR) dari Bapak Kapolri. Tapi yang jelas proses Wanjakti sudah berjalan. Dan mudah mudahan  hari ini atau besok TR sudah keluar,” tukasnya ketika dikonfirmasi usai acara syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-65 Tahun 2011 tangal 1 Juli di Lapangan Brimob, Kotaraja, Jayapura.  Sejumlah perwira tinggi Polri yang dimutasi karena pensiun antara lain Kabareskrim, Wakabareskrim, As Ops, Kadib Baintelkam yang wafat.Menurut dia, pihaknya mengharapkan siapapun Perwira Tinggi Mabes Polri yang menerima tongkat estafet  tetap membawa visi, misi kepolisian serta menjadikan lembaga  kepolisian milik masyarakat, polisi yang tertib, polisi yang humanis, polisi yang dipercaya masyarakat.   
Seperti diberikan sebelumnya, mutasi para Bintang Tiga sesuai Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/933/V/2011, termasuk  Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto MSi yang diangkat sebagai Wakil Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri  menggantikan Komjen Pol Mathius Salembang.
Sedangkan pengganti Bekto adalah Irjen Pol B Lumban Tobing, alumni Akpol Angkatan 76 yang kini aktif di Lembaga Pendidikan Mabes Polri. (

Protes Penerimaan Mahasiswa Uncen Berlanjut ” Mahasiswa Ancam Bongkar Kampus”

JAYAPURA – Aksi demo pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) yang pada Kamis (30/6), hanya dilakukan di Gapura Uncen Baru, Perumnas III Waena, Jumat (1/7) kemarin berlanjut hingga pemalangan kampus Uncen Abepura. Bahkan para pendemo kali ini mengancam akan membongkar kampus jika saja tuntutan mereka tidak digubris.
“Selama Pak Rektor tidak mengambil kebijakan yang memihak kami orang Papua, kami akan tetap di sini, duduki tempat ini. Dia pengambil kebijakan di Uncen. Masak tidak bisa ambil kebijakan,” ungkap Maikel Awom selaku koordinator lapangan dalam orasinya.
Selain itu juga dikatakan tentang keharusan adanya kebijakan hingga mencapai 80 persen untuk mahasiswa asli Papua. “Kalau tidak, kita akan bongkar kampus ini. Kita akan bongkar. Karena berdirinya kampus yang didirikan untuk orang Papua,” ungkapnya masih dalam orasinya. Hal senada diungkapkan Terius Wakur selaku penanggungjawab aksi demo. “Sesuai kesepakatan tahun 2010 dengan Pak Rektor, bahwa tahun 2011 diprioritaskan mahasiswa Papua. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kami kecewa, sehingga bersama pimpinan organisasi lain melakukan aksi demo,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua kemarin.
Sekitar pukul 13.00 WIT, Rektor Uncen Prof.Dr. B. Kambuaya,MBA, bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog di Auditorium Uncen.
Dari pantauan , para Mahasiswa yang tergabung dalam
Organisasi Solidaritas Mahasiswa Uncen Peduli Generasi Papua, melakukan pemalangan Gapura Uncen Abepura dengan menggunakan ranting kayu, sambil memasang spanduk maupun pamflet, yang berisikan tuntutan kepada Rektor Uncen. 
Salah satunya berbunyi ‘Bapak Rektor tolong!! 1. Membuka pendaftaran reguler, tanpa memungut biaya. 2. Untuk lokal dan SLSB diprioritaskan anak-anak asli Papua 100 %. 3. Kalau ke-2 poin tersebut tidak ditanggapi, maka palang akan jatuh sampai masalah ini dituntaskan’.
Sebagaimana aksi demo pada umumnya, dalam demo tersebut diwarnai orasi-orasi dari aktifis kampus yang mengkoordinir jalannya aksi demo.
Dalam kesempatan tersebut Rektor Uncen memberikan penjelasan kepada para mahasiswa bahwa pada prinsipnya pihak Uncen telah berjuang untuk memprjuangkan orang asli Papua untuk masuk menjadi mahasiswa di kampus Uncen.
Dalam Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diatur dalam peraturan Pemerintah dengan posisi 60 persen adalah seleksi nasional, dan 40 persen adalah seleksi lokal.
“ Uncen adalah Universitas Negeri, sehingga aturannya terpusat, bila ingin membuat aturan sendiri, maka lebih baik Uncen dirubah saja menjadi Perguruan Tinggi Swasta,” tegas Rektor.
dalam kesempatan tersebut, Rektor juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap terus berusaha menaikan prosentase perbandingan penerimaan nasional degan penerimaan lokal.
dalam pertemuan tersebut, juga dibacakan dan diserahkan pernyataan sikap dari para mahasiswa. Antara lain berisi :
– Kembalikan hak-hak anak Papua di Uncen, dengan cara menerima 90 persen anak asli Papua 10 persen non Papua.
– Pada pelaksanaan seleksi lokal & SLSB 100% harus orang asli Papua.
– Tolog rivisi kembal hiasil penenrimaan di Uncen tahun ini.
– Harus membuka kembali pendaftaran reguler guna menerima anak-anak asli Papua minimal 100 persen.
– Mengutamakan anank-anak asli Papua berdasarkan UU Otsus Tahun 2001.
– Rektor membuat perjanjian hitam di atas putih.
– Apabl tidak ditanggapi maka Uncen akan terus dipalang hingga hasil telah dikeluarkan.
Setelah menyerahkan pernyataan sikap, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

Pendataan Aset ‘Payah’ Bupati Supiori Langsung Turun Tangan

SUPIORI—Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu, terpaksa turun tangan menangani masalah pengelolaan barang inventaris (aset) milik Pemerintah Daerah Supiori menyusul pendataan aset disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak terdata dengan baik alias ‘payah’.

Ya, Fred yang seharusnya sudah mulai dengan penyusunan program kerja lima tahunan sebagai jabaran Visi Misi, pada masa-masa awal memimpin Supiori, terpaksa merelakan waktu dan energi untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan oleh pendahulunya.

Namun satu pekerjaan besar berhasil diselesaikan. Hanya dalam tempo tiga minggu sejak menjabat Bupati Supiori, Fred Menufandu berhasil menyelesaikan SPJ Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan mengembalikan Rp60 Miliar lebih ke kas daerah yang kesemunya itu tidak mampu diserap SKPD.

Keberhasilan menggenjot percepatan penyelesaian SPJ TA 2010 dalam waktu singkat merupakan prestasi luar biasa, pasalnya, masalah ini seharusya terselesaikan di tahun 2010 lalu.

“Saya berharap, format yang telah dibagikan itu diisi dengan sebenar-benarnya, karena menyangkut anggaran yang telah dipakai untuk belanja modal. Kalau rusak, ya tulis rusak saja, jangan diisi rusak berat. Jangan mengada-ngada, karena ini menyangkut nilai Aset kita yang mencapai Rp739 miliar itu,” ungkap Fred saat memimpin langsung tatacara pengisian format barang inventaris, di Sasana Krida kantor Bupati Supiori, Kamis (30/6) siang kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Supiori, Drs. Yan Imbab, mengingatkan salah satu bendahara barang dari SKPD tertentu untuk mencatat belanja modal terhadap salah satu kendaraan Pemerintah yang telah dipindahtangankan ke pihak ke tiga tanpa prosedur yang jelas.

“Saya minta agar kendaraan yang satu itu juga dicatat, saya tidak perlu jelaskan disini, kendaraan apa, tapi ini harus dicatat, karena itu temuan dan laporan masyarakat,” tegas Yan.

Dari pantauan media ini, pendataan aset Pemda Supiori yang dibelanjakan sejak TA 2005 hingga sebagian TA 2011, kemungkinan akan memakan waktu cukup panjang, mengingat pengelolaan barang inventaris pemerintah seperti yang digariskan dalam berbagai peraturan perundangan sama sekali tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori.

Salah satu contoh yang dapat digambarkan secara gamblang disini adalah belanja modal untuk meja dan kursi di setiap ruangan di Kantor Bupati Supiori, tidak tampak nomor barang, kode barang, tahun pembeliaan, maupun sumber anggarannya yang semestinya tertera di kursi meja tersebut.

“Saya minta para bendahara barang agar membantu mempercepat pekerjaan ini, karena Bupati sudah bantu kita, maka kita juga harus bantu Bupati. Kerja bersama-sama dalam tim agar cepat terselesaikan. Ini beban kita untuk keluar dari Opini BPK,” harap Sekda Onesias Rumere S.Sos.(Binpa)

Pilkada Kab Lanny Jaya Papua Diwarnai Penyanderaan Ketua PPD

Jayapura- Pilkada Kabupaten Lanny Jaya dilaporkan ternoda oleh kasus penyenderaan,teror, intimidasi dan pengelembungan suara di Distrik Balingga oleh salah satu pasangan calon. 
Adanya kecurangan Pilkada Lanny Jaya ini seperti  dilaporkan salah satu kandidat, Befa Yogiballom kepada tadi malam  Kamis (30/6).  Menurutnya, aksi-aksi tidak terpuji tersebut dilakukan kandidat nomor 3, dimana pada rekap dan Pleno di Distrik Balingga Kandidat no 3 memperoleh 6.850  tetapi digelembungkan menjadi 12.000. Selain itu katanya telah terjadi penyanderaan  Ketua dan Anggota PPD Distrik Balingga yang dilakukan pendukung pasangan no urut 3 Brisol.” Ini juga didukung oknum  TNI berinisial PW serta juga petugas keamanan kepolisian yang ada di Balingga,”katanya sambil menyebutkan bukti keterlibatan mereka akan dilaporkan ke pimpinan mereka. Hal ini lanjutnya mereka lakukan karena hampir di semua distrik mereka kalah total, mulai dari distrik Tiom, Tiomneri, Melagineri, Dimba, Poga, Kwijayagi. Ini berdasarkan rekap dan pleno PPD Distrik-distrik tersebut hasil rekapan dan pleno distrik Balingga yang di SMS langsung oleh Ketua PPD dan beberapa anggota PPD Balingga adalah sebagai berikut:  No 1=1.847, No 2=5.614, No 3=6.850, no 4=220, no 5=41 no 6=194. Dikatakan, sampai saat ini, ketua dan anggota PPD Balingga  masih disandera pihak keamanan  dan tidak bisa berbuat banyak seolah-olah ikut dalam drama penyanderaan itu. “Kami telah laporkan ke langsung ke Kapolres Jayawijaya,”katanya via telepon tadi malam. Terkait dengan masalah ini, juga pihaknya minta pihak keamanan TNI/Polri segera membebaskan mereka, sebab mereka tertekan luar biasa.

Konflik Tapal Batas Mulai Mengarah Ke adu Fisik ” Pemda Biak dan Supiori Harus Bicara “

SUPIORI — Sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori di Kampung Doubo/Wandos dan Syurdori mulai mengarah ke adu fisik antar kelompok masyarakat. Dilaporkan salah satu warga menjadi korban penganiyaan.
“Dua pemerintah ini (Biak Numfor dan Supiori) harus duduk sama-sama untuk bicara, karena masyarakat merasa tidak nyaman. Dalam satu kampung ada dua kepala kampung, masyarakat jangan diadu-dombakan,” harap Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik hak ulayat Kampung Doubo, Yosafat M. Niber, di Supiori, Kamis (30/6) kemarin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori, katanya, tidak menyebutkan kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos adalah kampung-kampung yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori, namun secara defakto, masyarakat di dua kampung itu lebih memilih Kabupaten Supiori.
“Dua kampung ini, kalau mau dibilang masuk Supiori juga tidak, karena Undang-Undang bilang begitu, namun, kenyataan dilapangan, masyarakat kami disana memilih ke Supiori. Ini dapat dibuktikan. Sejak Pemilihan Bupati Supiori pertama, mereka ikut pilih, Ini berarti bahwa mereka secara mutlak ingin gabung ke Supiori,” terang Niber.
Alasan masyarakat dua kampung ini memilih Supiori adalah pertama yaitu kedekatan pelayanan Pemerintahan, pasalnya sejak dulu sebelum Supiori menjadi daerah Otonom, dua kampung ini oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak diperhatikan, kedua hubungan kekerabatan dan ketiga adalah kepemilikan tanah-tanah adat.
Hal sama juga dilontarkan Thomas Amunau, Tokoh Pemuda di Supiori, bahwa masalah tapal batas ini mulai mengarah ke adu fisik di antara masyarakat. Jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat, benar dan hati-hati, maka konflik di masyarakat pasti terjadi.
“Sudah ada korban, satu masyarakat dipukul hingga babakbelur, dan kini masalahnya sudah sampai ke Dewan Adat. Masyarakat pemilik ulayat kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos sudah ancang-ancang ambil tindakan, pemerintah harus tanggap,” harapnya.
Thom melaporkan bahwa, pelantikan Kepala kampung Syurdori yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Mei 2010 lalu, telah memicu konflik, pasalnya pelantikan tersebut tidak melalui mekanisme pemilihan kepala kampung seperti yang tertuang dalam Peraturan perundangan.
“Kepala kampung itu hanya memimpin beberapa Kepala Keluarga yang semuanya adalah keluarganya dengan marga yang sama, ini pemerintahan kampung model apa?” tukasnya.
Yang disesalkan masyarakat saat ini adalah, sambungnya, peluncuran dana RESPEK lewat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak melalui prosedur yang benar.
“Dana RESPEK sudah turun, tapi mekanismenya tidak jalan, Kampungnya tidak ada Bamuskam, TPKD RESPEK juga tidak ada, dan pencairannya juga dilakukan oleh Kepala Kampung,” tandas Thom.

Bupati Supiori Lakukan Pendataan Aset

SUPIORI—Pemerintah Kabupaten Supiori terus melakukan pembenahan. Setelah hampir sebulan berkutat dimasalah SPJ TA 2010, Fredrik Menufandu SH, MH, MM, kini mulai melangkah ke agenda berikutnya yaitu Pendataan Aset.

Pasalnya, hingga tahun ketujuh, sebagai daerah Otonom, aset Pemerintah di Kabupaten ini tidak tercatat secara baik. “Hampir mencapai 90 persen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) TA 2010 yang terselesaikan, walaupun masih ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum. Mereka akan kita kejar terus untuk selesaikan, karena kita akan mulai dengan Pendataan Aset Pemerintah,” ungkap Fred sapaan akrab Bupati Supiori ini di Sorendiweri, belum lama ini.

Pendataan aset ini, kata Fred, selain untuk mendongkrak opini BPK RI terhadap kinerja pemerintahan di Kabupaten Supiori, juga bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yangbersumber dari pengelolaan aset . “Pengelolaan aset daerah dibenahi agar menunjang peningkatan pendapatan daerah,” terang Fred.

Menurut Fred, hasil pemeriksaan internal yang terus dilakukannya selama ini terhadap SPJ maupun Aset yang baru saja dimulai, kesan yang didapatkan adalah ketidakdisiplinan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Peraturan Perundangan yang mengatur jalannya pemerintahan.

Sementara untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Fred, PAD Pemerintah Kabupaten Supiori yang semestinya bisa diperoleh dari pengelolaan aset daerah hingga saat ini tidak dilakukan, bahkan regulasinya pun belum dibuat.

“Salah satu penyebabnya yakni keengganan pengguna aset itu untuk menyetor royalti akibat pola pengelolaan yang tidak termonitor, sehingga perlu ditertibkan,” ujarnya.

Fred menyebutkan PAD Supiori yang berasal dari pengelolaan aset, jika didata dengan baik dan benar, maka kemampuan keuangan daerah bisa terpenuhi sesuai target.

Jelang HUT OPM, Papua Siaga Satu

JAYAPURA-Menjelang 1 Juli yang diklaim sebagai hari Ulang Tahun separatis, TPN/OPM, disikapi serius aparat kepolisian. Hal ini dapat dimaklumi,  karena bersamaan hari ini  Kepolisian Repuplik Indonesia menggelar hajatan besar , yakni HUT Bhayangkara ke 65 tahun, yang pagi ini dipusatkan di lapangan Brimobda Kotaraja, Abepura, Papua.
Guna mengantisipasi detik-detik menjelang 1 Juli di 3 daerah rawan yang tercatat di Kota Jayapura, jajaran Polresta Jayapura mensiagakan 450 personel.
Kapolresta Jayapura AKBP H. Imam Setiawan, SIK mengatakan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk pengamanan 1 Juli tahun 2011 ini tidak sebanyak tahun lalu yang mencapai 1000 personel.
“Tahun ini, personel kami dibagi untuk pengamanan atas kunjungan Wakapolri sehingga tidak sebanyak tahun lalu,” tandasnya kepada wartawan Kamis (30/06) ketika ditemui di Perbatasan RI-PNG.
Diungkapkannya, ketiga daerah di Kota Jayapura yang terbilang rawan tersebut diantaranya Waena, Tanah Hitam dan Angkasa. “Kami selalu berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh OPM untuk berkoordinasi mengenai jika adanya pergerakan tambahan,” tukasnya.  Kapolresta juga menuturkan bahwa setelah berkoordinasi dan dinyatakan bahwa tidak adanya pergerakan, pihaknya tetap mensiagakan personelnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami selalu mengajak dan membina para tokoh-tokoh OPM tersebut sehingga terjalin adanya hubungan yang baik,” imbuhnya.
Sedangkan ketika disinggung terkait dengan kondisi pengamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG, Kapolresta Jayapura menerangkan bahwa tidak ada tambahan personel untuk sementara waktu ini.
“Info untuk 1 Juli ini hanya dilaksanakan ibadah syukur yang dipusatkan di Sentani saja,” pungkasnya.
Selain itu, untuk di wilayah Perbatasan RI-PNG hingga saat ini tingkat kriminalitas aman terkendali dan kondusif meskipun personel yang disiagakan disana hanyalah 11 personel saja.”Idealnya harus ada 1 polsek yang berkekuatan 50 personel, namun untuk sementara ini hanya ada 11 personel yang terbagi dalam shif-shif,” ujarnya.
Jika Polresta  jayapura menyatakan Waspada, maka Kepolisian Resort Jayapura, menyatakan siaga satu menjelang satu Juli yang diklaim sekelompok warga di daerah ini sebagai adalah hari ulang tahun kelompok separatis “Tentara Papua Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM)”.
Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mathius Fakhiri, kepada wartawan seusai menghadiri acara kenaikan pangkat anggota Polres Jayapura di Mako Satlantas Polres Jayapura, di Sentani, Kamis, mengatakan guna mengamankan satu Juli,  maka sepertiga anggotanya diturunkan.
“Sepertiga anggota Polres diturunkan pada peringatan tanggal 1 Juli. Mereka akan disebar di seluruh wilayah hukum Polres Jayapura mulai dari Kota Sentani,” katanya sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Antara.
AKBP Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya menurunkan sepertiga anggotanya itu bukan berarti bahwa 1 Juli dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun hanya untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat di Bumi Khenambai Umbai ini.
Dikatakan, 1 Juli bukan tanggal yang keramat untuk ditakuti, namun hanya tanggal biasa bagi masyarakat umum sementara bagi anggota Polri adalah hari ulang tahun Bhayangkara.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mengimbau masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak terprovokasi dengan isu-isu yang bisa merugikan diri sendiri.
“Saya yakin masyarakat di Kabupaten Jayapura sangat dewasa dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menguntungkan, terbukti beberapa tahun ini setiap tanggal 1 Juli mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa,” terangnya.
Mathius mengatakan, penjagaan 1 Juli berlangsung dua hari dimulai pada Kamis (30/6) hingga Jumat (1/7) .
Sebagaimana diberitakan sebelumnya  dalam rangka untuk memperingati 1 Juli hari ini,  akan diperingati dalam bentuk Ibadah perenungan di Makam Theys  Sentani. Sementara di sejumlah daerah juga dilakukan acara yang sama.

Otsus, Korupsi, Aspirasi Merdeka Jadi Lingkaran Setan

JAYAPURA – Mencermati polemik yang terjadi seputar Otonomi Khusus di Papua serta aksi-aksi demo maupun kontroversi yang timbul antara tokoh-tokoh yang ada di Papua, menurut kacamata Ketua Gerakan Merah Putih Kabupaten Jayapura, Simion Ohee, Otsus-Korupsi-Referendum-Merdeka diibaratkan sebagai lingkaran setan di Papua.
Pasalnya, menurut pria berambut gimbal tersebut bahwa setiap dana Otsus dikucurkan oleh pemerintah pusat, selalu terjadi penyelewengan penggunaannya oleh pemerintah daerah. “Setiap ada temuan tentang adanya penyelewengan penggunaan dana Otsus Papua oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu muncul demontrasi dan pernyataan-pernyataan pers oleh elit politik lokal yang menuntut referendum,” ungkapnya kepada wartawan di Abepura, Kamis (30/6). Hal yang sama, menurutnya juga muncul pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di Papua.
“Contoh kongkrit yaitu saat anggota DPRP Albert Bolang,SH,MH sebagaimana diberitakan surat kabar Bintang Papua edisi Rabu 15 Juni 2011, yang mengatakan bahwa Gubernur Papua Barnabas  Suebu harus mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2010 senilai Rp 6 Triliunpada saat pegelaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2010,” paparnya.
Lanjutnya, dalam tempo dua hari (Jumat 17 Juni 2011), diberitakan bahwa Gubernur Papua membuat pernyataan bahwa apabila ada keinginan kuat untuk membentuk dua MRP, maka harus dibuat referendum.   “Apabila ada keinginan kuat untuk membentuk dua MRP, maka harus dibuat referendum sesuai UU Nomor 5 Tahun 1985 untuk meminta orang asli Papua menentukan MRP hanya satu atau dua,” jelasnya.
Simion pun mengungkapkan pertanyaan yang muncul di benaknya dengan mencermati permasalahan tersebut. “Apakah lingkaran setan korupsi-referendum akan terus berulang di Papua?,” tanyanya. 
Ia pun juga mengungkapkan desakannya terhadap KPK untuk serius dalam mengusut kasus korupsi yang terjadi di Papua. “Kami masyarakat Papua menghimbau segera BPK dan KPK untuk segera turun memeriksa kasus-kasus korupsi. Di Jakarta sana dugaan korupsi Rp 1 milyar saja dikejar sampai ke meja persidangan. Sedangkan di Papua, yang nilainya triliunan masak didiamkan?,” ungkapnya lagi(Binpa)

(Sengketa Pilkada Kota Jayapura) MK tolak Gugatan, BTM-Alam Ditetapkan Sebagai Pemenang

JAYAPURA- Sidang  Putusan akhir Pilkada Kota Jayapura yang digelar Kamis (30/6) di Mahkamah Konstitusi ( MK)  dimulai pukul 14.00 WIT atau jam 06.00 WIT  berhasil memutuskan KPU Kota Jayapura sebagai pemenang dalam Pemilukada ulang Kota Jayapura, itu artinya kemenangan  bagi pasangan  Benhur Tommy Mano dan Nur Alam. Demikian  diungkap  Ketua KPU La Pona Kamis( 30/6) malam.
Dalam  sidang  Putusan akhir MK, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan,  majelis Hakim MK menolak gugatan  pasangan Yupiter yang turut menggugat  ke  MK karena  gugatannya dianggap tidak mempunyai legal standing. “ Penolakan ini sebab  dia bukan peserta Pilkada ulang,”,  kata  Ketua KPU  La Pona.  Penolakan   MK yang  sama ditujukan juga kepada pasangan Worumi dan Pene Ifi Kogoya termasuk pasangan Rollo dan pasangan lainnya. Menurut La Pona  putusan akhir MK ini menunjukkan bahwa KPU sudah  bekerja sesuai  ketentuan  Hukum dan hasil putusan ini  dianggap sebagai suatu pembelajaran yang  baik.  “Usai mendengarkan hasil putusan akhir dari majelis Hakim MK, semua pasangan kandidat penggugat dan tergugat saling berjabatan  tangan dan  kami melihat semua proses ini sebagai suatu prosedur normal saja,” kata La Pona.
La Pona dengan Optimis mengungkapkan,  dengan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kota Jayapura, selanjutnya  Tim KPU akan kembali ke Jayapura Jumat ( 31/6) hari ini,  untuk selanjutnya menyiapkan laporan hasil Putusan MK ini  dalam rapat pleno KPU untuk dilaporkan ke DPRD Kota Jayapura.  DPRD akan  melakukan rapat internal, hasil keputusan DPRD  akan disampaikan kepada Gubernur Papua “. Laporan Gubernur selanjutnya diteruskan ke Mendagri, itu artinya kemenangan Pilkada Kota adalah BTM –  Nur Alam dengan demikian keputusan KPU No. 25 mengenai terpilihnya BTM – Alam langsung diakui,” ungkap La Pona. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura akan melakukan persiapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih  dan kerja KPU sampai disitu.
Sementara itu, dengan putusan KM ini direspon kubu BTM-ALAM dengan gembira. Bahkan begitu mendengar putusan mereka langsung menggelar jumpa pers di kediaman BTM di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Kamis (30/6).  tak hanya itu sejumlah pendukung BTM-Alam juga melakukan pesta kembang api di sekitar kediaman BTM di Jalan jeruk Nipis.  BTM dalam jumpa persnya kembali menyatakan Komitmen untuk membangun warga Kota Jayapura. Menurut dia, pihaknya tetap  berkomitmen membangun Kota Jayapura serta    berjanji merangkul semua  lawan lawan politik ketika bersaing dalam Pemilukada Kota Jayapura yang lalu.
“Mereka semua saudara saudaraku warga Port Numbay dan juga warga Indonesia yang juga memiliki kewajiban membangun Kota Jayapura,” katanya.
Namun demikian, ujarnya, pihaknya tak akan mampu membangun Kota Jayapura apabila tanpa dukungan dari seluruh  warga Jayapura. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh warga Kota Jayapura bersama membangun Kota Jayapura.   
Ditempat yang sama, Ketua Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (BTM) Ignasius Hasyim didampingi  Ketua DPC PDIP Kota Jayapura Didikus Rahamauv SH, Ketua DPD PKS Kota Jayapura serta Sekretaris Koalisi BTM Suherman menegaskan, pasca keputusan MK pihaknya berharap KPU Kota Jayapura segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Jayapura untuk mengirim surat kepada Gubernur dan Kemendagri supaya cepat mengurus Surat Keputusan (SK) pelantikan Walikota dan Wakil Walikota definitif.
Pasalnya, warga Kota Jayapura sudah terlalu lama menunggu walikota definitif sehingga kita tetap mendorong agar KPU Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura untuk sesegera mungkin melakukan proses administrasi mendapatkan SK dari Kemendagri agar BTM—ALAM segera dilantik menjadi Walikota Jayapura.
Suherman mengatakan, kemenangan BTM –ALAM adalah kemenangan warga Kota Jayapura dan keputusan MK adalah keputusan tertinggi terkait sengketa Pilkada. “Saya mengajak warga Kota Jayapura untuk menghargai keputusan ini dan kita bergandengan tangan dalam rangka membangun Kota Jayapura,” ucapnya.  
Didikus Rahamauv mengatakan, kemenangan BTM-ALAM adalah sebuah  momentum kebangkitan demokrasi di Kota Jayapura karena seluruh masyarakat Kota Jayapura terutama semua kandidat mengedepankan supremasi hukum. 

(Jelang Pilkada Provinsi Papua) Kemenkumham Sepakat Verifikasi Cagub/Cawagub di DPRP

JAYAPURA—Pro kontra antara DPR Papua dan KPU Provinsi Papua terkait pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua mulai terkuak walaupun masih terjadi perbedaan penafsiran.
Hal ini menyusul   penegasan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah Provinsi Papua dengan di daerah lain, yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Demikian disampaikan Ketua Pansus Pemilukada DPR Papua Ruben Magay S.IP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (30/6).

Menurutnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Direktorat Fasilitas Perancangan Perda Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PPE.6.PP.05.02-1021/tanggal 28 Juni 2011  perihal tanggapan atas permohonan pandangan hukum guna menanggapi surat DPR Papua Nomor 180/1198/Tanggal 16 Juni 2011 perihal permohonan pandangan hukum sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2011-2016.  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang kemudian dijabarkan dengan PP No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil  kepala daerah, yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua dengan di daerah lain yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Di sisi lain pasal 119 UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilaksanakan berbeda dengan UU ini sepanjang diatur tersendiri oleh UU Provinsi Khusus/Istimewa.
Dengan demikian, UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum mengakui UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua untuk mengatur berbeda.(Binpa)

Modal Dikuasai Asing, Ekonomi RI Terancam.

Penguasaan modal asing dalam berbagai sector, dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh President Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono, dalam press conference, Pra Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia (KKEI), Selasa (7/6), di fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Setelah pada 27 Februari lalu, IIBF mencetuskan gerakan “Beli Indonesia”, kini IIBF kan secara nasional mengumandangkan gerakan tersebut, melalui Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang akan digelar 22 hingga 26 Juni mendatang, di Kota Solo. Heppy menuturkan, gerakan ini memiliki 3 doktrin antara lain, membeli produk Indonesia, membela kejayaan ekonomi bnagsa Indonesia, serta menghidupkan semangat persaudaraan. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

Diungkapkan Heppy, dari data yang ada, sekitar 80 persen pasar tekstil, farmasi dan industri teknologi di Indonesia, telah dikuasai asing. Menurut Heppy, gerakan beli produk Indonesia ini akan mulai dipromosikan mulai dari komunitas terkecil suatu masyarakat, seperti pesantren hingga institusi.

Sementara itu, Dewan Pembina IIBF Solo Adib Ajiputra dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, sekitar 600 pengusaha dari berbagai kota di Indonesia, akan mengikuti expo produk Indonesia sebagai rangkaian kegiatan kongres. Expo produk sejumlah pengusaha mulai dari handycraft, herbal, terknologi tepat hingga makanan tersebut, akan ditempatkan di 2 tempat yakni Diamond Solo Convention Center dan Lapangan Kota Barat. Selanjutnya expo tersebut akan digelar secara berkelanjutan dalam agenda.

Politisi PD: Asing kuasai jantung ekonomi, bukan salah pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih mengatakan, saat ini pihak asing terlalu banyak menguasai jantung perekonomian Indonesia, utamanya bank. Tapi, katanya, itu bukan salah pemerintah, tapi regulasi.

“Harus dibatasi asing kuasai jantung ekonomi kita. Jangan sampai asing banyak menguasai bank-bank,” kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

Ia mencontohkan, sebanyak 27 bank syariah yang ada di Indonesia, 13 bank syariah dikuasai oleh asing. “Jadi, saat ini masih ada asing yang lebih dominan menguasai bank-bank di Indonesia,” ujar dia.

Menurutnya, penguasaan bank oleh asing dikarenakan regulasi yang ada memungkinkan untuk itu. “Jadi bukan pemerintahnya yang salah. Tapi regulasi yang memungkinkan hal tersebut,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Oleh karena itu, katanya, Komisi XI akan segera melakukan pembenahan terhadap regulasi, termasuk merevisi UU yang berkaitan dengan penguasaan pihak asing terhadap perbankan Indonesia.

“Tahun 2010 ini, Komisi XI akan merevisi 10 UU yang terkait perekonomian Indonesia. UU tersebut antara lain UU Akuntan Publik, OJK, BPJS, Money Laundring, PPATK, BI, Pasar modal,” kata dia.

Inilah Regulasi yang Dorong Bebasnya Asing Menguasai Ekonomi Nasional ….
76 UU Dicurigai Banteng Untungkan Pihak Asing
Pimpinan DPR Dorong Lakukan Revisi.

Meski Indonesia sudah 65 tahun merdeka, tapi pihak asing tak henti-hentinya gencar menjajah kepentingan nasional. Salah satu modusnya adalah dengan mengintervensi pembuatan peraturan perundang-undangan.

DIUNGKAPKAN anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing.

Dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian Badan ln telijen Nasional (BIN) menengarai antara lain tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat yaitu World Bank (Bank Dunia). International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAfD) ada dibclakang semua itu.

“Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut.” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menje-laskan, keterlibatan Bank Dunia antara lain sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan Bank Dunia tersebut telah membuat pemerintah mengubah sejumlah UU. Antara lain, UU Pendidikan Nasional. UU Kesehatan, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air.

“Konsultasi Bank Dunia melalui anak usahanya yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan IDA (International Development Association) menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” paparnya.

Menurut Eva. dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asinguntuk menjadi operator atau pengelola. Menurutnya pemberian i/ m tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Di bidang kelistrikan juga hampir sama. Pada UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.” ungkapnya.

Selain Bank Dunia, lanjutnya. IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya. UU BUMN, dan 11 Penanaman Modal Asing. Menurutnya, dengan menerima bantuan IMF. secara otomatis pemerintah pasti harus mengikuti ketentuan IMF. “Misalnya seperti privatisasi BUMN, dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapn\ a.

Khusus untuk keterlibatan USAID, anak buah Megawati Soekamoputri ini mejelaskan, bisa melihatnya diantaranya pada UU Migas (No 22 Tahun 2001). UU Pemilu (No 10 Tahun 2008). dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi.

Selama masa reformasi, kata Eva, USAID telah menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan pengau asan pemilihan umum. Di sektor keuangan, UNSAID juga turut membantu usaha restruktu-risasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.

“Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, UNSAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun temyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Dia menegaskan, menyusup-nya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia. IMF. dan USAID secara substansi sama.

“Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” bebernya.

Masih kata Eva, sebagian besar undang-undang yang ditengarai untungkan pihak asing adalah UU hasil usulan dari pemerintah. Makanya dia sangat menyesalkan mengapa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan asing dalam menyusun berbagai undang-undang tersebut. “Di pemerintahan berkumpul orang-orang pinter. Mereka seharunya tahu apa yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Meski begitu dia mengakui, pada akhirnya UU tersebut juga dibahas bersama di DPR, dan kekuatan mencegah intervensi asing itu sangat kecil, karena kebanyakan anggota Dewan yang ada saat ini adalah orang baru yang belum terlalu berpengalaman. “Secara kapasitas, kapabilitas, belum balancing antara DPR dengan pemerintah,” kelitnya.

Kepala Hubungan Eksternal Bank Dunia Di Indonesia. Randy Salim yang dikonfirmasi soal tudingan kepentingan lembaganya yang disusupkan di UU dan RUU. mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum membaca datanya, sehingga saya belum bisa berkomentar.” kelitnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafidz Anshary mengatakan, sampai saat ini lembaganya tidak pernah melakukan diskusi terkait adanya intervensi asing terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD isu dengan pihak DPR. “Kita hanya pelaksana. Jadi secara lembaga kita tidak akan membahas hal itu. Tanya DPR saja.” katanya.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Elan Biantoro juga mengatakan, hal yang serupa soal dugaan intervensi asing dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Meski begitu, menurut Elan, dalam menjalankan tugasnya BP Migas selalu berusaha keras untuk mencermati kinerja para investor di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi itulah, kemudian BP Migas akan memberikan masukan kepada Kementerian, apakah para investor itu layak diperpanjang atau tidak.

Ketika Ekonomi Dikuasai Asing

BANYAK pihak sudah mengingatkan kita tentang liberalisasi yang sudah berlebihan. Mulai dari kalangan budayawan, ilmuwan, agamawan, hingga pensiunan Angkatan Darat meminta agar kita kembali ke jati diri sebagai bangsa.

Kita akan merasakan pentingnya kembali ke identitas sebagai bangsa setelah melihat gambaran yang sesungguhnya. Terutama di bidang ekonomi sangat terasa kuatnya dominasi asing. Di bidang perminyakan misalnya, 75 persen pengelolaan minyak dipegang oleh asing. Demikian pula di bidang perbankan, yang 50,6 persen kepemilikan berada di tangan asing. Hal yang sama juga dengan sektor telekomunikasi dan bahkan juga perkebunan kelapa sawit.

Dalam dunia yang semakin terbuka, kita tidak mungkin menutup diri. Ekonomi pasar bebas membuat kita tidak bisa menghindar dari arus modal asing yang akhirnya ikut menguasai aset-aset milik kita.

Kita memang tidak perlu juga menjadi xenophobia, menjadi takut terhadap asing. Hanya saja, kita juga jangan sampai terbawa arus besar. Sebab, itu dapat melupakan jati diri kita sebenarnya. Yang lebih menakutkan lagi apabila sampai mengorbankan bangsa kita sendiri.

Dominasi asing yang tidak terkontrol akan membuat kita kehilangan kedaulatan. Penjajahan modern tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi lebih berwawasan ekonomi. Dari ekonomi bahkan kemudian memengaruhi cara berpikir kita semua.

Lihat saja bagaimana dominasi asing kemudian mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kenaifan dari para anggota legislatif kita, maka aturan yang dibuat akhirnya membuat kekuatan asing memiliki kebebasan yang luar biasa.

”
Fakta & Data Neoliberalisme Menguasai Ekonomi Nasional
”

Contoh paling nyata adalah dalam pengelolaan tambang. Kontrak karya terhadap penambangan emas di Nusa Tenggara Barat misalnya, royalti yang dibayarkan kepada negara ditetapkan atas dasar harga tetap US$300 per troy ounce. Padahal harga emas sekarang ini sudah mencapai US$1.500 per troy ounce.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena para pembuat peraturan kita mudah untuk diajak untuk `kongkalingkong`. Dengan diiming-imingi materi yang menguntungkan dirinya pribadi, mereka lupa dengan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sepanjang kita membiarkan perekonomian dikelola dengan cara seperti itu, jangan heran apabila kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Kita akan semakin tertinggal untuk bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam ideologi Pancasila kita.

Kebangkitan Nasional yang kita peringati harus bisa dipakai untuk merevitalisasi bentuk perekonomian negeri ini. Kita harus mengembalikan pengelolaan ekonomi negeri ini untuk sejalan dengan cita-cita kehidupan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat Indonesia.

Negara harus hadir untuk mengatur jalannya pengelolaan ekonomi negara ini dengan orientasi memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Kitalah yang harus mengatur kehadiran modal asing untuk ikut memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.

Pengaturan merupakan sesuatu yang menjadi hak mutlak. Namun, kita sebagai bangsa dan tidak bisa diatur-atur oleh bangsa lain. Sama halnya dengan Pemerintah Amerika Serikat yang benar-benar liberal, namun tidak memberikan izin kepada kepemilikan asing untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di negara mereka.

Pada akhirnya semua dikembalikan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Negara harus hadir agar kepentingan nasional tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Kita merasa prihatin bahwa untuk mendefinisikan kepentingan nasional seringkali kita juga kebingungan. Akhirnya, kita lebih banyak berkelahi sendiri dan perseteruan di antara kita akhirnya menguntungkan pihak asing. Kita disuruh untuk berkelahi untuk hal-hal yang tidak substansial dan akhirnya lupa akan esensi yang jauh lebih penting.

Lihat saja tentang rencana pemerintah untuk mengambil kepemilihan saham perusahaan tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam konteks memperkuat kepemilikan nasional, baik jika kita mengambil saham dari perusahaan asing tersebut. Namun DPR dan pemerintah lebih mempersoalkan tata cara pengambilalihan bukan keharusan untuk mengambil alih sebagian saham perusahaan tambang tersebut.

Saatnya kita untuk kembali kepada tujuan besar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Termasuk dalam tata cara pengelolaan ekonominya. Jangan sampai kita mengalami neokolonialisme baru tanpa kita pernah menyadarinya.

LKPJ Gubernur Papua, Bas Suebu Hanya Sebatas Pencitraan

Jayapura,- LKPJ Gubernur Papua hanya bersifat formalitas dan normatif semata, bagusnya semakin banyak masalah yang disuguhkan menjadi lebih baik, kalau hanya yang baik – baik saja, LKPJ masih sebatas alat pencitraan belaka”, kata Budi Setyanto, SH, Direktur Institute Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua.
Menurutnya dari tahun ke tahun LKPJ Gubernur Provinsi Papua masih berpola sama seperti era Orde Baru dahulu, formalitas dan normatif, mestinya sudah harus ada perubahan dalam hal penyampaian LKPJ sehingga masyarakat benar – benar mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Yang terpenting lagi adalah azas transparansi sebagai sebuah laporan itu harus lebih di tonjolkan sehingga masyarakat akan menilai dan melihat sejauh mana kesungguhan seorang Kepala Daerah menjalankan amanat rakyat.
“kalau semuanya di laporkan secara transparan, tanpa klaim berhasil sekalipun masyarakat bisa menilai dan merasakan, keberhasilan yang telah di raih oleh seorang Kepala Daerah”, katanya lagi.
Terkait pelaksanaan RESPEK menurut Budi Setyanto merupakan program yang bagus dan sudah semestinya di teruskan sekalipun nanti ada pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“jadi siapapun Gubernurnya sebaiknya RESPEK tetap di lanjutkan, karena program ini bagus, hanya perlu evaluasi dan pembenahan di sana – sini, salah satunya dalam hal penyediaan tenaga pendamping”, kata Budi Setyanto
Menurutnya dengan adanya program RESPEK terhadap masyarakat, yakni dimana masyarakat bisa merasakan dan terlibat langsung dalam proses perencanaan kegiatan dan program di kampung masing – masing karena ada uangnya, selain itu dari sisi partisipatif dengan adanya dana RESPEK ke kampung – kampung maka masyarakat bisa mendapatkan medium pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan kapasitasnya.
Salah satu persoalan mendasarnya adalah kompetensi tenaga pendamping yang ditempatkan di tiap kampung, dimana masih banyak tenaga pendamping belum memahami tugasnya dengan baik, belum mengerti bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan, proses perencanaan, hanya karena kejar target akhirnya mereka di tempatkan di kampung.
“rata – rata mereka ini baru lulus kuliah, pembekalan yang diberikan juga masih terbatas, 3 hari atau 1 minggu, apalagi bila tidak memiliki jiwa pekerja sosial, bisa dipastikan tidak optimal kinerjanya”, urai pengacara KPU Kota yang tengah berperkara di MK itu.
Ruben Magai, S.IP Ketua Komisi A DPRP mengatakan bahwa persoalan transparansi dalam era kepemimpinan Barnabas Suebu, SH – Alex Hesegem ini memang menjadi satu hambatan bagi mereka untuk melakukan fungsi kontrol sebagaimana diamanatkan di dalam Undang – Undang.
Termasuk dalam hal dana RESPEK ini, selama ini menurutnya masyarakat mengetahui dana Otsus itu untuk RESPEK, tapi masyarakat kurang terlalu mendapatkan informasi yang cukup bahwa dari dana Otsus hanya Rp 100 juta yang di serahkan ke kampung sebagai program RESPEK sedangkan dana bagi pendamping, konsultan dan lain – lain di danai dari donor  luar negeri baik itu Bank Dunia, UNDP, maupun USAID dan beberapa lembaga donor lainnya.
“transparansi dana dari donor untuk memback up dana Otsus yang di gelontorkan untuk RESPEK ini saja, kami sebagai anggota DPRP kurang mendapatkan informasi yang cukup, jadi masyarakat selama ini berpikir Otsus di era Kaka Bas ini hasilnya RESPEK itu sudah, dan selama ini program itulah yang di elu – elukan dan di gembar – gemborkan sebagai suatu keberhasilan”.
Menurutnya dari sisi konsep RESPEK memang program yang ideal, tapi dari sisi penyerapan anggaran yang berpihak ke publik masih sangat minim jika dibandingkan dengan besaran dana yang di gelontorkan pusat maupun lembaga donor ke Papua.
Hal itu juga di –ia-kan Budi Setyanto, menurutnya persoalan transparansi ini memang masih menjadi batu ganjalan, karena asumsi masyarakat bahwa dana Otsus adalah Rp 100 Juta dana RESPEK itu saja, padahal kan tidak sebatas itu saja, banyak program dan kegiatan lain baik dari Provinsi maupun lewat kabupaten. “Hal itu disebabkan oleh lemahnya kontrol dan pengawasan dari DPRP, juga dari institusi dan lembaga negara sepert BPK dan BPKP, mestinya DPRP bisa lebih optimal, kalau persoalan tidak memperoleh laporan, kan sebenarnya DPRP bisa memanggil Gubernur untuk di mintai keterangan, termasuk juga soal dana – dana dari donor, DPRP bisa kok` panggil lembaga – lembaga donor yang ada untuk di mintai keterangan tekait dana – dana yang mereka kucurkan khususnya yang langsung ke Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten”, jelas Direktur ICS Papua ini.

(Pilkada Papua) Golkar : HMS—Yop Kogoya, Final

JAYAPURA— Pasangan Habel Melkias Suwae (HMS)  dan Yop Kogoya akhirnya final. Ini setelah DPP Partai Golkar akhirnya resmi menetapkan dan mengesahkan HMS sebagai Cagub berpasangan Yop Kagoya sebagai Wacagub Provinsi Papua periode 2011-2016.    Pasangan HMS—Yop ditetapkan dan disahkan melalui Surat No R-308/Golkar/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 perihal pengesahan pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2009-2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal  Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Surat ini  ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua serta ditembuskan masing-masing kepada Wakil Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Wilayah Maluku, NTT dan Papua, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi serta  Koordinator DPP Partai Golkar Wilayah Provinsi Papua Emanuel Blegur telah memperkenalkan Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang diusung Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Habel Melkias Suwae (HMS) dan Yop Kagoya ketika menyampaikan penjelasan di Restauran Bintang Laut, Entrop, Jayapura, Rabu (29/6).
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut masing-masing Koordinator DPP Partai Golkar Provinsi Papua Hengki Sawaki, Koordinator DPP Partai Golkar Provinsi Papua Barat  Andi Rukman, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Bidang Pemenangan   Pemilu Wilayah 1 Drs Syamsudin Mandja, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Bidang Pemenangan   Pemilu Wilayah 6  Hengki Sawaki.  
Bahwa berdasarkan. Pertama, Petunjuk Pelaksana DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-2/DPP/Golkar/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Perubahan Juklak-05/DPP/Golkar/IX/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar.
Kedua, hasil Keputusan Rapat Tim Pilkada Pusat tanggal 6 Juni 2011 yang membahas pemilihan dan penetapan Calon Kepala Daerah  Provinsi Papua  yang dipimpin  Ketua Umum DPP Partai Golkar  yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Pilkada Pusat. Ketiga, Surat  DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor: R-22/DPD/PG/P/VI/2011 tertanggal 15 Juni 2011 perihal Usulan Tambahan Bakal Calon Wakil Gubernur.     
Diinstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Pertama, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua, mendaftarkan pasangan calon yang  sudah ditetapkan ke KPUD setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.  Ketiga, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai Golkar. Keempat, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang  berlaku. 
Terkait DPP Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada HMS, Emanuel Blegur menegaskan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan DPP Partai Golkar mengusung HMS untuk maju sebagai Cagub Provinsi Papua  yang paling utama adalah catatan prestasi atau track record dari HMS selama dua periode kepemimpinanya di  Kabupaten Jayapura mencatat program pemberdayaan kampung yang dirintisnya ternyata mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Dibawah kepemimpinan HMS mampu mengeluarkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satunya  Kabupaten di Provinsi Papua sehingga tak lagi tergolong sebagai Kabupaten miskin,” katanya.
Menurutnya, melalui program pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka mengalami ketahanan pangan dan Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten  yang memiliki ketahanan pangan sementara Kabupaten Kabupaten  yang lain masih tergolong rawan pangan. 
Prestasi HMS menyangkut kinerja keuangan. Ia adalah salah satu Bupati  dari  6  Bupati di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi  dalam hal kinerja keuangan. Dan tiga tahun terakhir ini beliau mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan  dan hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Pemda Kabupaten Jayapura Wajar Dengan Pertimbangan (WDP). “DPP Partai Golkar Pihaknya melihat bahwa dalam lingkup yang paling kecil HMS mampu berprestasi. Orang yang setia pada perkara kecil adalah orang yang juga setia pada perkara besar,” ungkapnya.

Dengan Dana Terbatas Ternyata Persipura Emang Macho

Terkesan, Sempurna atas kemenangan 2-1 Persipura atas tim bertabur bintang Indonesian Super League (ISL), All Star ISL pada pertandingan eksibisi tadi sore (29/6/2011) di Stadion Mandala Jayapura. Kemenangan tersebut benar-benar menjadi kado istimewa bagi fans tim yang berjuluk mutiara hitam ini.
Laga penutup ini tentunya punya nilai tersendiri bagi Jaksen F Tiago dan anak asuhanannya karena tampil luar biasa di hadapan supporter setia. Atas kemenangan tersebut, mengangkat trofi juara pertama ISL musim ini (2010-2011) pasti lebih berkesan.
Hebat, fantastis. Salut dengan permainan atraktif dan menghibur yang disajikan Boas dan kawan-kawan saat berhadapan dengan pemain-pemain yang kualitasnya sudah tak diragukan lagi di jagad persepakbolaan Indonesia. Melawan tim All Star yang dihuni oleh beberapa pemain tim nasional, seperti Gonzales, Bambang Pamungkas, Ridwan dan deretan nama besar lainnya seperti Aldo Bareto, tentu bukanlah lawan mudah. Buktinya, Persipura malah kebobolan lebih dulu lewat tendangan keras Ridwan.
Menarik, menelisik taktik dan pola yang kerap dimainkan oleh Persipura dengan sentuhan bola dari kaki ke kaki. Mereka selalu memberikan tontonan memikat mata penikmat sepak bola. Selain karena faktor pelatih dengan latar belakang dari Brazil, negara yang bisa dibilang gudangnya pemain hebat. Saya melihat ada hal yang paling menarik dari tim ini, yaitu pemain lokal.
Apresiasi mesti diberikan untuk pelatih karena tetap mengedapankan pemain asli Papua dalam skuadnya. Ia juga mampu menciptakan pemain-pemain muda berkualitas. Jika dulu, hanya ada pemain muda Boaz Salosa, Kabes, dan Wanggai, kini telah muncul lagi nama-nama baru Mandowen, Bonsafia, dan Tibo. Bahkan Boaz Salosa dinobatkan sebagai pemain terbaik dan top skor tahun ini.
Saya juga sempat ragu Persipura akan berprestasi lagi ketika tidak memperpanjang kontrak Ernes jeremiah dan Beto. Namun, masuknya Zah Rahan yang dipadu dengan pemain-pemain muda, ternyata membuat kilau Persipura lebih menarik walau dengan dana yang sangat terbatas dibandingkan tim2 ISL seperti Persija DLL tetapi Persipura punya cita rasa yang khas. Selamat untuk Persipura, semoga tradisi prestasi dapat diukir lagi. Liga Champion Asia yang masih diikuti, tentu akan menjadi ajang pembuktian Persipura siap menjadi tim terbaik di Asia. Salam, Maju terus sepak bola Indonesia!

(Pemilukada Papua) Golkar dan PDS Usung HMS dan Yap Kogoya Surat Rekomendasi Sah dari Aburizal Bakrie Masih Teka- Teki

JAYAPURA—Meski DPP Partai Golkar telah memutuskan mengusung   Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 atas nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua,  Habel Melkias Suwae (HMS), namun  keputusan ini, ternyata belum disertai surat rekomendasi resmi dan sah. 
Hal  ini memunculkan sejumlah teka- teki yang belum terpecahkan baik pengurus Partai Golkar sendiri maupun publik.  
Wakil  Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Helmi Ihamahu dan Ketua Biro Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Raflus Dorangi  menegaskan,  prosedurnya sebelum ada rekomendasi atau apapun dia itu adalah keputusan rapat Tim Pemilukada DPP Partai Golkar beberapa pekan lalu yang dipimpin Ketua Umum Aburizal  Bakrie (ARB) sudah diputuskan dalam berita acara ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua HMS  sebagai Cagub dan  Cawagub belum diputuskan diminta 3 nama.  Tiga  nama yang diusung termasuk  Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi disetujui DPP Partai Golkar.  Dikatakan, dari proses berita acara itu baru diterbitkan yang namanya rekomendasi atau kontrak politik. Tanpa  ini tak  bisa  diterbitkan apapun.
“Keputusan rapat ini menentukan berita acara ini,  baru diputuskan rekomendasi. Jadi kalau orang berpikir tanpa ini keputusan atau berita acara ini lalu  bisa membuat rekomendasi itu suatu mekanisme yang  tak benar atau keliru. Kan harus rapat dulu, keputusan disepakati dulu barulah dikatakan final,” katanya ketika ditanya Bintang Papua di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (24/6)
Alhasil, ujarnya, DPD Partai Golkar Provinsi Papua, DPD Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Papua serta DPP PDS akan  menandatangi perjanjian politik untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon  Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016  Habel Melkias Suwae (HMS) dan Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi di Kantor DPP Partai Golkar Kamis (23/6) pukul 14.00 WIB. Pengurus DPP Partai Golkar  yang hadir hanyalah Korwil DPP Partai Golkar Indonesia Timur Drs Fredy Latumahina. 
Siapakah Yop Kogoya ia adalah Ketua DPD PDS Provinsi Papua dan Wakil Ketua III DPR Papua.      
Raflus Dorangi menambahkan, surat rekomendasi resmi dari DPP Partai Golkar dan DPP PDS yang resmi  mengusung HMS dan Yap Kogoya direncanakan dibawa langsung oleh HMS dan Yap Kogoya yang kini masih berada di Jakarta.
“Pada Senin 27 Juni direncanakan HMS—Yap Kogoya serta Tim Gabus Sentani Persidafon  yang baru saja promosi ke Liga Super Indonesia (LSI) tahun 2011-2012  bakal diarak keliling  Kota Sentani. Selanjutnya HMS dan Yop Kogoya akan menggelar Jumpa Pers untuk menyatakan secara resmi kepada publik keduanya diusung Partai Golkar dan PDS untuk Pilgub Provinsi Papua lima tahun mendatang.
Sumber internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyampaikan keputusan dan penetapan HMS sebagai Cagub Provinsi Papua dari Partai Golkar masih menyimpan tanda tanya besar, lantaran sesuai  hasil survey Partai Golkar yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Dr (HC) Barnabas Suebu SH (Rangking 1), Alex Hesegem SE (Rangking 2), Klemen Tinal (Rangking 3), HMS (Rangking 4). Tapi rumor yang berhembus  Barnabas Suebu terbentur aturan  tak  bisa mencalonlan diri ketiga kalinya.   Selanjutnya, Alex Hesegem belum secara resmi mendaftarkan diri kepada DPD Partai Golkar, walaupun yang bersangkutan adalah kader senior Partai Golkar.

Papua Surga Koruptor

JAYAPURA—”Papua ini surga bagi para koruptor uang rakyat dan ada sejumlah pejabat tinggi di Papua berbuat seolah olah kebal hukum,” Demikian disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen Jayapura Thomas Sugi ketika menyampaikan orasi politik di saat menggelar unjukrasa mahasiswa dan pemuda di Gedung DPR Papua, Senin (27/6).

Untuk itu, para mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua segera menerbitkan sebuah regulasi atau Perdasi tentang penanganan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana Otsus selama kurun waktu tahun 2002-2010 senilai Rp 28 triliun sebagaimana temuan BPK RI pada 18 April 2011 lalu.

Dia mengatakan, melalui penerbitan Perdasi pemberantasan korupsi tersebut diharapkan para pejabat tinggi di Provinsi Papua memperoleh efek jera apabila ingin menyelewengkan  uang rakyat.

Dia mengutarakan, pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dijanjikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs Bekto Suprapto pada pelbagai kesempatan. Tapi apabila aparat penegak hukum sengaja melindungi para koruptor, maka pihaknya segera menyampaikan mosi tak percaya kepada Kapolda Papua karena telah mengingkari  janjinya.  

Di tempat yang sama, Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK yang didaulat menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Papua menegaskan, aksi unjukrasa ini ikut menyemangati aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, maka pihaknya segera menindaklanjuti melalui proses hukum serta melaporkan tahapan pemeriksaan secara rutin kepada publik.
“Kapolda memberikan jatah kepada masing masing Kapolres dan Kapolresta selama setahun minimal 3 kasus korupsi yang diproses. Tapi pada 2011 kami menangani 5 kasus koruspsi,” tandasnya.

(Pemilukada Papua Barat) Mandacan Klaim Manokwari-Sorong, Basis Utama

MANOKWARI—Kubu DONOR atau pasangan Dominggus Mandacan-Origenes Nauw menargetkan meraih suara signifikan di wilayah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, pada pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat periode 2011-2016, 20 Juli mendatang. Duet pasangan putra asli Papua Barat itu menargetkan meraub 80 persen suara di dua wilayah tersebut.

Sekretaris Tim Sukses DONOR Dance Bleskadit, meski tak ingin sesumbar, mengklaim wilayah Manokwari dan Kota Sorong merupakan basis kultur mereka. “Kami berani mengklaim karena yakin massa trandisional secara adat istiadat tidak akan terpengaruh oleh pemberian apapun dari kandidat lain,” katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.

Penuh optimis, Dance mengatakan, basis kultur bukan hanya di Manokwari dan Kota Sorong. Wilayah kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Bintuni, Wondama Raja Ampat, Fak-Fak dan Kaimana pun sebagai wilayah konstituen DONOR. “Kami optimis mampu meraih 75 hingga 90 persen suara,” kata dia lagi.

Dance melanjutkan, telah bekerja secara militan dengan formulasi khusus. Namun ia tak ingin berbagi seperti apa rumus yang dimaksudkan dengan alasan pertimbangan politik. “Yang jelas Tim akan menitikberatkan pengawasan pada DPT (daftar pemilih tetap). Karena merupakan hal krusial. Semaksimal mungkin akan diawasi sehingga mencegah adanya penggelembungan suara,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain DPT milik DONOR, DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Papua Barat tetap menjadi fokus perhatian. “Intinya jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Papua Barat, tidak boleh berubah. Tim kami di kabupaten dan kota tetap memantaunya. Jika sampai terjadi manipulasi data atau penggelembungan suara maka kita pun akan melakukan proses hukum,” ujar Dance.

Sesuai data KPU Papua Barat, jumlah pemilih pada pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2011-2016 mencapai 629.032 jiwa yang terbagi dari kabupaten Manokwari: 151.535, kota Sorong: 152.408 pemilih, kabupaten Sorong: 79.522 pemilih, Sorong Selatan: 33.143, Raja Ampat: 31.365, Fak-fak: 47.269, Kaimana: 38.829, Teluk Bintuni: 43.248, Teluk Wondama: 16.547, Maybrat: 19.831, dan kabupaten Tambrauw: 15.263 pemilih. Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.270.

Lembaga Masyarakat Adat(LMA) Tolak LKPJ Gubernur Papua Barnabas Suebu ” Rp 29 miliar dana Otsus fiktif dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan fiktif “

JAYAPURA—Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua mengaspirasikan menolak LKPJ Gubernur Provinsi Papua. Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya S.Th, M.Hum mengatakan, LMA Provinsi Papua menolak LKPJ Gubernur Papua ketika sidang paripurna LKPJ Gubernur Papua di Gedung DPRP, Kamis (23/6) lalu.  Penolakan ini lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, LKPJ APBD Tahun Anggaran 2010 tak menyentuh hasil temuan BPK RI pada 18 April 2011 terkait dana Otsus di Papua  dan Papua Barat, dimana ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran  selama kurun waktu 2002—2010 senilai Rp 28 triliun. Bahkan,  anggota BPK RI Rizal Djalil telah dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI.
Demikian aspirasi penolakan LKPJ Gubernur Papua yang dibacakan Lenis Kogoya di hadapan Wakil Ketua II DPR Papua Komarudin Watubun SE MH dan Ketua Komisi C DPR Papua Carolus Boli SE disela sela aksi unjukrasa mahasiswa dan pemuda di Gedung DPR Papua, Senin (27/6).

Dikatakan, temuan BPK RI terkait penyimpangn penggunaan dana Otsus Papua. Pertama, pengeluaran dana Otsus tak didukung bukti valid senilai Rp 66 miliar. Dalam pemeriksaan tahun 2010-2011 ditemukan Rp 211 miliar tak didukung  bukti, termasuk realisasi belanja untuk PT TV Mandiri Papua dari  tahun 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tak sesuai ketentuan dan Rp 1,1 miliar  pertanggungjawaban perjalaan dinas menggunakan tiket palsu  serta temuan terdahulu belum sepenuhnya ditindaklanjuti  senilai Rp 354 miliar.

Kedua,  pengadaan barang dan jasa melalui dana Otsus  senilai Rp 326 miliar tak sesuai aturan, antara lain dana Rp 5,3 miliar terjadi di Kota Jayapura tahun anggaran 2008 tak melalui pelelangan umum. Pengadaan dipecah Rp 1.077.476.613 terjadi di Kabupaten Merauke tahun 2007-2008.

Pengadaan  tanpa adanya kontrak  Rp 10 miliar yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat tahun anggaran 2009. Disamping itu terdapat temuan tahun 2002-2009 yang  belum ditindaklanjuti Rp 309 miliar.

Rp 29 miliar dana Otsus fiktif dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan fiktif.

Rincian kegiatan fiktif tersebut masing masing Detail Enginering Design PLTA Sungai Urumuka tahap III Rp 9,6 miliar dan Detail Enginering Design PLTA Sungai Mamberamo tahap II  Rp 8,7 miliar serta studi potensi energi terbarukan di 11 Kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Fasilitas Sosialisasi Angggota MRP periode 2010-2015 Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua tahun 2010, sedangkan bagian tindaklanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar.
Dana Otsus tahun anggaran 2008-2010 dedepositokan senilai Rp 1,85 triliun masing masing Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri  A09610 per Januari 2010. “Penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan  dengan  pasal 73 ayar 1 dan 2 Permendagri No 13 Tahun 2006. Kegiatan fiktif tersebut harusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan rakyat Papua,” ungkapnya.
Sehubungan dengan hal hal tersebut, cetusnya, LMA Provinsi Papua dan didukung elemen masyarakat Papua lainnya menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, mendesak DPR Papua untuk mempelajari, memeriksa dan meminta jawaban kepada Gubernur Papua terkait LKPJ tahun 2010 dihadapkan pada temuan BPK RI pada 18 April 2011.
Kedua, segera dibentuk Tim Independen yang mengaudit dan memeriksa kembali hasil temuan BPK RI kepada semua pejabat pemerintah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Ketiga, kepada Fraksi Fraksi di DPR Papua diharapkan jujur menyampaikan temuan dari LKPJ Gubernur Papua tahun 2010 dihadapkan pada fakta fakta  dari proyek  proyek  yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan hasil temuan BPK RI 10 April  2011.
Keempat, mendesak KPK RI untuk  turun ke Provinsi Papua dan memeriksa  hasill temuan BPK RI sampai tuntas dan diumumkan kepada masyarakat Papua.
Wakil Ketua II DPR Papua Komarudin Watubun SE MH usai menerima aspirasi menyampaikan berkaitan dengan temuan BPK RI terhadap dugaan penyelewengan dana Otsus senilai Rp 28 triliun selama kurun waktu 2002-2010, maka pihaknya segera mengambil 2 langkah masing masing DPR Papua tengah menggelar sidang LKPJ Gubernur Papua serta menyiapkan pemandangan akhir Fraksi- Fraksi DPR Papua terkait LKPJ Gubernur Papua.
Selain itu, ungkapnya, dari aspek hukum pihaknya  segera mendorong kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan memeriksa dan memproses dugaan penyelewengan dana Otsus.

5 Tahun Bas—Hesegem ‘Habiskan’ Rp 33 Triliun

Catatan Penaku….!!!!

Selama 5 tahun kepemimpinan Gubernur Provinsi Papua Dr (HC) Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem SE, Provinsi Papua memiliki total anggaran kurang lebih sebesar Rp 32,722 triliun. Sebagian terbesar dari dana tersebut merupakan transfer  dari pemerintah pusat dalam Dana Perimbangan dan Dana Penerimaan Provinsi Papua dalam rangka Otsus. 

33 trilun utk biaya pembangunan Prov Papua selama 5 tahun terakhir di bawah pimpinan kaka bas – hesegem merupakan Angka yang cukup fantastis jika dibandingkan dengan provinsi lain seperti Maluku, NTT dan Gorontalo mis alnya. LKPJ kaka bas tentu bisa menjelaskan untuk apa saja dana sebesar itu telah digunakan….???

Apakah masyarakat papua di kampung- kam
pung sudah merasakan hasil pembangunan dgn dana 33 triliun
itu

33 triliun selama 5 tahun dipimpin kaka Bas tidak ada perubahan dan malah banyak yg mengatakan OTSUS GAGAL.

Hal Itu semua diakibatkan Kaka Bas dan kroni2nya dinilai menyelewengkan dana
OTSUS.

Sekarang baru kalian tahu Barnabas Suebu
Bagaimana hasil kerja nya ? apa yang sdh di Bangun ? RUKO yang berjajar sepanjang jalan utama adalah murni pembangunan yang dilakukan WARGA PENDATANG silahkan
SURVEY ? adakah jalan baru yang bisa
menghubungkan satu dgn yg lain sudah di bangun ? Belum lagi janji kampanye jalan kualitas tol yang menjadi jargon kampanye kaka Bas…

Menagih Mimpi Gubernu Papua Bas Suebu Lima Tahun Yang Penuh Kebohongan

LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua Barnabas Suebu dinilai sarat dengan pembohongan publik.

Direktur La-Keda Institute, Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi di Abepura, Minggu (26/6) menandaskan, pidato LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua yang menyampaikan  indikator keberhasilannya antara lain ekonomi terus bertumbuh dalam lingkungan yang tertata dan terpelihara secara damai, tertib dan teratur.

Lapangan kerja terus bertumbah. Makanan dan gizi mereka terus bertambah baik. Kesehatan mereka terus bertambah baik. Pendidikan mereka terus bertambah baik. Perumahan, air bersih dan sanitasi terus bertambah baik. Kualitas hidup mereka terus meningkat dari waktu ke waktu.

Membaca LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua, , ungkapnya, ini adalah pembohongan publik yang paling nyata. Ekonomi betul tumbuh tapi rakyat asli Papua kenapa banyak sekali yang miskin? Lapangan kerja terus bertumbuh, tapi kenapa banyak orang asli Papua yang tidak terakomodir dalam setiap lapangan kerja yang ada.

“Masih banyak sekali orang asli Papua yang tidak puas dengan rekruitmen setiap pembukaan lowongan kerja yang ada. Janganlah membuat laporan klaim, rakyat tidak perlu dibohongi dengan politik lips service. Ini bukan laporan tapi ini semacam mau kampanye karena beliau masih ingin jadi gubernur lagi,” tandasnya.

Menurut dia, LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Papua sangat berbeda dengan kenyataan sehari hari. Hal ini berbeda dengan pidato Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH pada tanggal 6 November 2006 di hadapan sidang DPR Papua menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Papua (RPJMD) tahun 2006-2011 terkandung visi dan misi, Pembangunan Berkelanjutan sebagai Strategi Dasar, dan 6 prinsip dasar pembangunan. Pertama, Prinsip Kesinambungan, Keseimbangan, Efisiensi, Efektivitas, kemandirian dan akuntabilitas.

Seperti diketahu,4 agenda utama yang akan menjadi fokus pemerintahan selama 2006-2011. Pertama, menata kembali  pemerintahan daerah dalam rangka  membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (Good Governance) pada semua jajaran dan tingkatan.
Kedua, membangun Tanah Papua yang damai dan sejahtera melalui upaya  yang sungguh sungguh untuk meningkatkan kesejahteraan  rakyat secara adil dan merata bagi semua, dengan titik berat perhatian kepada rakyat yang  hidup di kampung kampung, daerah daerah terpencil serta   rakyat miskin di daerah perkotaan. Ketiga, membangun Tanah Papua yang aman dan damai yang rakyatnya ikut serta memelihara dan menikmati suasana yang aman, damai, penuh disiplin, takut kepada Tuhan, taat kepada hukum, dan menjunjung tinggi Hak Hak Asasi Manusia (HAM).
Keempat, meningkatkan dan mempercepat pembangunan prsaranadasar (infrastruktur) diseluruh Tanah Papua antara lain terdiri dari  prasarana perhubungan/trasportasi dalam  rangka membangun  jaringan transportasi terpadu (darat, laut dan udara), ketersediaan air bersih, ketersediaan energi  dan ketersediaan sistim telekomukasi yang  cukup dan memadai bagi seluruh  rakyat.
Secara umum  target yang ingin dicapai oleh RPJM Provinsi Papua tahun 2006-2011 adalah meningkatnya secara menyolok kualitas  kehidupan seluruh rakyat di Provinsiu Papua sebagai akibat  dari upaya sistimatis yang kita lakukan bersama untuk  pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan  rakyat, khususnya orang asli Papua atau  prioritas pembangunan selama tahun 2006-2011 adalah sebesar besarnya pembangunan manusia Papua (Human Development).    

UU Nomor 32 Akan Dipecah Jadi Tiga UU

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Gamawan Fauzi, mengatakan bahwa saat ini pihaknya sedang intens membahas rencana perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 untuk dipecah menjadi tiga undang-undang sebagai perbaikan ataupun penyempurnaan.

“Ketiga undang-undang tersebut adalah pemerintahan daerah, grand design UU pemilihan kepala daerah dan terakhir undang-undang tentang desa. Kami berjanji tiga undang-undang ini harus masuk ke DPR RI [ada bulan Juni ini juga,” katanya saat membuka Rakernas dan Munaslub Apkasi ke VII di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Selatan, Jumat.

Masalahnya, lanjut dia, ada beberapa prinsip penting dalam aturan undang-undang tersebut. Dan itu menjadi jawaban akan masalah otonomi daerahg.

Selain itu, Gamawan juga meminta hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) VII dan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) menjadi bagian poin penting.

“Tolong disampaikan kepada Kemendagri apabila ada hasil kesepakatan tambahan untuk rancangan UU otda sebelum dikirimkan ke DPR-RI harus diserahkan. Kita, masih ada waktu menambah, mengurang dan menyempurnakan. Masalahnya masih banyak hal di UU 32 belum dijawab tuntas,” tuturnya.

Saat membuka kegiatan tersebut, Gemawan juga memuji dan menyambut baik dengan tema yang diangkat dalam Rapat Kerja Nasional VII atau Musyawarah Luar Biasa Asosiasi Pemerintahan Kabupaten Seluruh Indonesia di Kabupaten Kubu Raya.

“Saya baca dan cermati antara tema dan mars APKASI yang dibawakan. Tema Mengejar Kemandirian Daerah Menuju Kejayaan Bangsa bagi saya adalah Spirit Desentralisasi Otonomi Daerah sebenarnya,” katanya.

Menurutnya, sesuai sistem pemerintahan nasional, otonomi berlangsung di Negara Kesatuan Republik Indonesia,? katanya memberikan sambutan dihadapan ratusan Bupati se-Indonesia.

Dia mengatakan, bukan saja tema sebagai spirit untuk mars Apkasi yang dinyanyikan juga menyanyikan minta dihentikannya sentralisasi sebagai upaya memantapkan otonomi sebagai bentuk kemandirian daerah dan kejayaan bangsa.

“Titik berat terbentuknya Apkasi adalah UU 32 tahun 2009. Saya waktu itu sebagai bupati sempat melaksanakan otonomi daerah bahkan dijabarkan dalam undang-undang nomor 5 tahun 74. Akan tetapi otonomi daerah waktu itu, kewenangannya lebih banyak berada di tangan provinsi,” katanya.

Selain itu, undang-undang nomor 32 pernah tidak punya hirarki jelas antara pemerintah Kab/Kota. Makanya ketika itu terjadi ada bupati tidak mau diundang Gubenur karena tidak punya hirarki.

Tidak heran koordinasi macet dan hirarki dari provinsi-kab/kota hingga ke pusat banyak tidak terarah. “Ini yang harus diubah. Karena sitem pemerintahan nasional khusus otda berlangsung di NKRI, bukan di negara federal,” ujarnya.

Dia menjelaskan dalam pasal 4 UU Nomor 32 tersebut dijabarkan kekuasan pemerintah berada di tangan presiden. Akan tetapi dalam pasal 18 Bab VI tentang Pemerintahan Daerah disebutkan kewenangan pemerintahan berada di daerah otonom untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Sudah waktunya jelas ada sinergis dan harmonisasi. Makanya, apabila dalam perjalannya tidak pas, haruslah disempurnakan,” katanya.

Pilkada Provinsi Papua Disepakati 23 September 2011

JAYAPURA—Meski tahapan pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua masih ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan, namun soal pelaksanaan pemilihan, sepertinya sudah tidak bergeser lagi, yakni disepakati 23 September 2011.  Demikian Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH usai       pembukaan Rapat Paripurna DPR Papua dalam  rangka pembahasan LKPJ  Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 di DPR Papua, Kamis (23/6).  Menyoal  tentang siapa yang berwenang melakukan proses pendaftaran dan verifikasi cagub dan cawagub Papua,  dikatakan, semua UU  mesti disejajarkan tanpa mengorbankan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua. Pasalnya, sesuai Pasal 139 PP No 6/2005 ayat 1 menyebutkan, Pemilihan Gubernur dan Wakil  Gubernur di Provinsi Papua dilakukan secara langsung oleh rakyat, yang pencalonannya diusulkan melalui DPR Papua oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang- kurangnya 15% dari jumlah kursi di DPR Papua atau 15% dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Legislatif. Selanjutnya ayat (2) menyebutkan DPR Papua sebagaimana dimaksud pada atau (1) melakukan penjaringan bakal calon  Gubernur dan Wakil Gubernur melalui tahapan yang tertulis dari huruf a—huruf i. Huruf f sebelum menetapkan pasangan calon menjadi pasangan paling sedikit dua (2) pasangan calon, DPR Papua  meminta pertimbangan dan persetujuan MRP.  
Dari ketentuan ini jelas menunjukkan bahwa proses verifikasi administrasi  dan politik merupakan kewenangan daripada DPR Papua. Karena itu, KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilihan setelah menerima klarifikasi dan verifikasi dari DPR Papua. MRP pun dalam memberi pertimbangan dan persetujuan mesti melewati mekanisme  DPR Papua, tanpa itu maka pelaksanaan Pilkada Papua cacat secara hukum.  
Dia mengutarakan, pihaknya menghendaki UU Otsus No 21 Tahun 2001 diletakkan di depan dan menjadi acuan tanpa mengorbankan UU  yang lain. Pasalnya, saat Pilgub Provinsi Papua tahun 2004  tetap mengacu pada PP No 6 Tahun 2005 tentang peranan dan tugas DPR Papua pada Pilgub.
“Saat ini  Tim sedang Konsultasi ke pemerintah pusat  untuk membawa semuanya  kepada  tantanan hukum yang benar,” katanya.
Ditanya  konsultasi kepada pemerintah pusat bakal menghambat tahapan Pilgub, dia mengatakan, yang bergeser adalah jadwal tahapan tapi  pihaknya telah  menyepakati  Pilgub tetap digelar 23 September 2011.  
Sebagaimana diwartakan, yang membedakan DPR Papua dengan DPRD lain di Tanah Air adalah bahwa DPR Papua dalam  hal  pelaksanaan Pilkada mempunyai tugas dan  fungsi melakukan penjaringan terhadap bakal calon gubernur  dan wakil gubernur. Tugas dan  fungsi ini sesuai dengan amanat UU Otsus No 21 Tahun 2001 dalam hal penjaringan bakal calon gubernur dan wakil gubernur  dilakukan oleh DPR Papua  dan kemudian memperoleh rekomendasi berupa pertimbangan dan persetujuan dari MRP terhadap   bakal calon pasangan yang berkaitan dengan syarat Orang Asli Papua (Orpa).
Pasal 139 PP No 6/2005 ayat 1 jelas menunjukkan bahwa proses verifikasi administrasi  dan politik merupakan kewenangan daripada DPR Papua. Karena itu, KPU hanya bertugas sebagai penyelenggara pemilihan setelah menerima klarifikasi dan verifikasi dari DPR Papua. MRP pun dalam memberi pertimbangan dan persetujuan mesti melewati mekanisme  DPR Papua, tanpa itu maka pelaksanaan Pilkada Papua cacat secara hukum. 
Lahirnya Pasal 139 PP No 6/2005 adalah hasil sinkronisasi antara UU Otsus No 21 Tahun  2001 dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan  Daerah. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa. Pertama, telah terjadi  amandemen ke 3 dari UUD 1945 yang mengamanatkan tentang pemilihan langsung Presiden dan Wapres. Kedua, amandemen ke 3 ini menjadi  dasar bagi UU No 32/204 untuk pemilihan gubernur, bupati/walikota pun dipilih secara langsung. Dalam kasus Papua  (2005-2006) sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1, UU No 21 Tahun 2001, DPR Papua mempunyai kewenangan untuk memilih  Gubernur dan Wagub. Tapi karena suasana sosio-psiko-politis pasca amandemen ke 3 tersebut dan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 dimana pemilihan Gubernur, Bupati/Walikota  dilakukan secara  langsung oleh rakyat, sama seperti pemilihan langsung presiden dan wakil presiden maka dilakukan penyesuaian amandemen UUD 1945 maupun UU No 32 Tahun 2005(Binpa)

DPR RI Sayangkan Penundaan Pilgub Papua

JAYAPURA – Terkait masalah penundaan tahapan pemilukada Gubernur Papua akibat adanya tarik ulur antara DPRP dan KPU Papua soal siapa yang melakukan berhak verifikasi berkas para cagub dan cawagub, kembali mendapat tanggapan. 

Jika sebelumnya Direktur ICS Papua, Budi Setyanto,SH berpendapat untuk mengatasi masalah itu sepatutnya diselesaikan melalui mekanisme hukum yakni dengan mengajukan judicial review dan ia menyarankan sebaiknya DPRP mengalah saja karena dasar yang digunakan DPRP yaitu PP No 6 Tahun 2005 itu secara strata hukum lebih rendah daripada Undang-Undang No 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilu yang menjadi dasar bagi KPU Papua.

Berkenaan dengan pernyataan sebaiknya DPRP mengalah saja, Wakil Ketua II DPRP Komarudin Watubun menyatakan, di sini bukan soal mengalah atau tidak mengalah, dan bukan soal punya kemauan atau tidak, tapi yang menjadi persoalan adalah aturan main itu sendiri yang harus sesuai dengan aturan hukum yang ada.
 
“Kenapa? Karena DPRP mempersoalkan kewenangan yang ada padanya itu sebagai mana terdapat di dalam 139 PP No 6 Tahun 2005 tersebut, yang mana DPRP melakukan pendaftaran dan verifikasi terhadap bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Papua, seperti dilakukan pada periode 2005-2006 lalu,” katanya.

Sebagaimana hal yang sama dipersoalkan oleh KPU Provinsi Papua, karena memiliki kewenangan seperti diamanatkan di dalam UU No. 22 Tahun 2007.
  “Sebelum PP No 6 Tahun 2005 tersebut dihapus, maka sangatlah wajar DPRP berkewajiban melaksanakan kewenangan yang ada padanya itu,” ujarnya.

Menurutnya, agar tidak menimbulkan pertentangan dan permasalahan di kemudian hari, maka alangkah lebih bijaknya semua harus taat pada aturan, dengan melakukan pengujian materi kedua aturan hukum itu di Mahkamah Agung (MA). Guna diputuskan oleh lembaga yang berkompeten itu bahwa kewenangan menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas bakal calon gubernur/wakil gubernur itu sesungguhnya ada di mana, apakah di DPRP atau KPU Provinsi Papua.

“Kalau diputuskan di DPRP ya silakan saja, tapi kalau di KPU ya silakan saja juga. Jadi saya pikir tidak ada soal untuk siapa yang akan kerjakan atau menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi berkas bakal calon gubernur/wakil gubernur. Ini kan masing-masing melakukan penafsiran yang berbeda-beda dan mencari kebenarannya sendiri-sendiri,” tuturnya.

Soal pertentangan aturan itu atas kesalahan siapa, Watubun tidak menyebutkannya, hanya saja ia menyatakan, sejak bergulirnya era reformasi menyebabkan banyak dikeluarkannya peraturan perundangan oleh Pemerintah Pusat, yang mana aturan-aturan itu ada yang saling bertentangan dan ada juga yang tidak bertentangan, maka kadang ada aturan yang saling bertentangan dan bertabrakan itu yang akhirnya menimbulkan penafsiran yang berbeda.

Sementara itu, terkait penundaan pemilukada Gubernur Papua ini ternyata sangat disayangkan salah seorang anggota DPR-RI asal Papua, Diaz Gwijangge. Kepada Cenderawasih Pos, Diaz mengatakan, pemilihan Gubernur Papua adalah menjadi salah satu persoalan yang penting bagi seluruh orang Papua karena menyangkut kepentingan pemimpin Papua dalam rangka menjalankan kebijakan pembangunan, namun ditunda tanpa ada alasan yang jelas.

Penundaan itu menurutnya, telah mengorbankan masyarakat pendukung balon gubernur yang sudah berdatangan dari berbagai daerah termasuk pegunungan, lembah, pantai dan pesisir yang ingin menyaksikan langsung calonnya mendaftarkan diri.
 
“Masyarakat pendukung yang berdatangan itu pasti sangat antusias ikut serta dalam pendaftaran itu, namun ternyata ditunda, kan kasihan mereka sudah datang jauh-jauh tapi malah kecewa,” ujarnya.

Harusnya, katanya, KPU Papua harus konsisten dengan jadwal yang sudah ditentukan dan harus menjalankannya sesuai rencana, bahkan KPU harus menjelaskan secara rinci alasan kenapa ditunda pendaftaran itu dan jangan hanya mengatakan belum ada kesepakatan antara KPU dengan DPRP.

“Harusnya lagi KPU legowo melakukan pendaftaran itu dan biarkan saja berjalan sebagaimana mestinya karena kalau sampai tunda seperti ini maka bisa saja publik menilai ada nepotisme. Intinya yang sudah siap itu dilaksanakan tanpa ada alasan yang membuat orang banyak menjadi menilai buruk KPU,”tandasnya.

Tim Rekonsiliasi Optimis Dorong Pemilukada Sarmi

SARMI – Ketua Tim Rekonsiliasi Pemilukada Kabupaten Sarmi, Pendeta Robbi Depondoye optimis timnya mampu  mendorong Pemda Sarmi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU, dan Panwas untuk bertemu dan mencapai keputusan terkait pemilukada yang terus molor.

“Rekonsiliasi sudah terjadi. Hanya saja pada 15 Juni lalu penentu kebijakan tidak hadir. Padahal beliau yang mengundang kami,” kata Depondoye yang tidak mau menyebut dengan tegas “beliau” yang dimaksud, kemarin.

Tim yang terdiri dari delapan orang itu dibentuk berdasar keinginan pemerintah. Depondoye mengatakan tugas dari Tim Rekonsiliasi memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang permasalahan yang menyebabkan kemandegan pemilukada.

“Agar semua pihak bisa menelaah apa yang terjadi,” harapnya.

Selain itu, kata Depondoy, tim akan menolong lembaga penyelenggara pemilukada baik Pemda, DPRD, KPU, Panwas, dan masyarakat luas untuk mengembalikan kepercayaan rakyat kepada institusi tersebut.

Sejauh ini, pihaknya telah menemui beberapa pihak untuk mengetahui sumbatan utama dari mandegnya pemilukada. Menurutnya, adanya saling ketidakpercayaan lah yang menjadi pokok persoalan.

“Jangan melihat apa yang dikerjakan orang lain, bercerminlah dulu apa yang sudah dikerjakan. Jangan lagi ada saling menuding, melempar permasalahan,” ujar Depondoye. Dalam waktu dekat, pihaknya akan memberikan laporan temuan kepada instansi terkait.

Lebih jauh, dirinya mengharapkan ada pertemuan antara pihak kunci dengan pelaksana pemilukada.

“Kesatuan hati dan pikir dari semua pihak untuk melihat kepentingan rakyat, darah, dan bangsa di atas kepentingan pribadi, golongan, dan mengaktualisasikan itu di Sarmi,” harap Depondoye.

Sementara itu, terkait tertundanya pemilukada, beredar kabar ada Surat Perintah Nomor 900/1667/SET tertanggal 16 Juni 2011 dari Gubernur Papua ke Penjabat Bupati Sarmi agar secepatnya menyerahkan dana ke KPU Kabupaten Sarmi. Tim Rekonsiliasi dan KPU yang dihubungi,
Rabu (22/6), belum dapat memberikan konfirmasi.

Sebelumnya, beredar juga surat kawat dari Gubernur Papua ke Penjabat Bupati Sarmi yang dihembuskan Ketua KPU Kabupaten Sarmi untuk segera mencairkan dana pemilukada, namun sampai hari ini belum bisa dibuktikan kebenarannya. (Binpa)

Pekan Ini, MRP Papua Barat PAW 6 Anggota ” Ketua MRP Dorkas Dwaramuri Di PAW”

MANOKWARI –Lahirnya Provinsi Papua Barat dinilai sebagian kalangan sebagai anak haram dari perjalanan otonomi khusus di Papua. Begitupun sebaliknya, Majelis Rakyat Papua yang terlahir dari Otsus kini menjadi dilema dengan lahirnya MRP Papua Barat.

Direncanakan dalam pekan ini, Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) akan melaksanakan pleno usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap 6 anggota MRP asal wilayah pemilihan Papua Barat, yang belum melaksanakan tugasnya di Provinsi itu.
Ketua MRPB, Vitalis Yumte, dalam sebuah konferensi pers di Mansinam Beach Hotel kemarin mengatakan, keenam anggota tersebut masing-masing, Dorkas Dwaramuri, Ketua Definitif MRP, yang merupakan wakil perempuan bersama Atakia Sirfefa, juga tiga wakil adat yakni Zeth Mlaskit, Lukas Surbay dan Walas Karenak, serta satu wakil dari unsur agama yakni Edward Sangkek.

Vitalis mengatakan, terhadap mereka-mereka yang belum melaksanakan tugas di Papua Barat, pihaknya akan menegakan aturan sesuai dengan amanat UU Otsus. “Jadi bagi mereka yang tidak melaksanakan tugas, dalam waktu dekat, kita akan berikan deadline, sesuai dengan kode etik dalam MRP sendiri. Nanti akan kita plenokan, usulan itu seperti apa, akan kami sampaikan kepada media,” ujar Vitalis.

Dia menyebutkan, MRPB adalah lembaga kultur yang dibentuk di Papua Barat dan diberikan gaji oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. “Untuk itu, tidak ada kata lain, untuk mereka harus kembali dan melaksanakan tugas di Papua Barat. Jika sampai batas waktu yang ditentukan nantinya mereka tidak kembali, kami akan ambil sikap tegas,” katanya.

Sementara itu, terkait dengan rencana pleno untuk usulan PAW, salah satu dari keenam anggota MRP, Edward Sangkek, yang berhasil dikonfirmasi kemarin mengatakan, yang melanggar kode etik itu sebenarnya adalah mereka yang membentuk MRP di Papua Barat.

“Saya ingin mempertanyakan, kode etik mana yang kami langgar? Karena kode etik yang diakui sebanyak 73 anggota MRP adalah Kode Etik yang ditandatangani oleh ketiga unsur pimpinan terpilih, yakni Dorkas Dwaramuri, Herman Saud dan Thimo Murip. Dan tidak ada satu pun yang kami langgar untuk saat ini.

Kami bekerja di MRP itu karena kami tidak ingin keluar dari aturan yang ditetapkan, bukan karena untuk kepentingan lalu kami tanggalkan semua ketentuan yang sudah kami sepakati,” kata Edward.

Edward juga mempertanyakan, tata tertib (tatib) mana yang dipergunakan oleh MRPB untuk memilih 3 pimpinan sementara hingga pimpinan definitif. “Kalau mau jujur, pada saat itu, MRPB belum punya tatib. Kalau memang MRPB punya tatib, tidak mungkin dilaksanakan secepat itu. Pembahasan Tatib di MRP saja memakan waktu hingga sebulan, itu pun belum final sampai saat ini. Dengan kata lain, tatib dan segala keputusan lain ibarat mie instant,” ujarnya.

Ia menyesal dengan perilaku elit politik di Papua Barat, yang secara terang-terangnya mengakui pemilihan pimpinan sementara MRPB, padahal hanya dihadiri oleh 11 anggota MRPB. “Kalau secara organisatoris, ini tidak sah, karena keputusan diambil tidak memenuhi quorum.

Dan lebih parahnya lagi, pelantikan pimpinan MRPB yang dilaksanakan dengan pengawalan super ketat aparat keamanan tersebut, tidak ada dasar hukumnya,” pungkasnya.

1,2 Triliun untuk Rekonstruksi Wasior

MANOKWARI – Rehabilitasi dan rekonstruksi Kota Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, pasca banjir bandang yang menghantam wilayah itu, Oktober 2010 silam, masih belum bisa dilakukan. Pemerintah pusat belum menetapkan anggaran yang rencananya akan digunakan untuk membangun Wasior sebesar Rp 1,2 trliun, sebagaimana diusulkan Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Derek Ampnir Ketua Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua Barat Rabu (22/6) mengatakan, anggaran itu sendiri masih sementara dibahas menteri keuangan dan komisi VIII DPR RI serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Tapi Pemerintah Papua Barat sudah menyampaikan usulan dana itu kepada DPR RI untuk ditetapkan,” katanya.
Dijelaskan Ampnir, pembahasan anggaran RR (Rehabilitasi dan Rekonstruksi) ini baru dibahas dalam dua kali pertemuan yaitu pada tanggal 1 Juni bersama Badan Anggaran DPR RI, lalu dibahas juga oleh komisi VIII DPR RI. “Saya harap Semua pihak memahami, kami ini hanya mengkoordinasikan tetapi yang melaksanakan kegiatan adalah kementrian teknis. Dan kementrian pekerjaan umum juga telah membentuk Program Managemen Unit yang bertugas untu mengelola rencana RR,” kata ampnir. Dikatakan Ampnir, BPBD Papua Barat telah melakukan kegiatan earli atau pemulihan awal di Wasior dengan dana Rp 3 milyar dari usulan sebesar Rp 9 miliar. Dana tersebut sudah digunakan untuk pembersihan lingkungan dan untuk program air bersih, “sedangkan sisanya 40% belum keluar hingga kini masih menunggu pencairan anggaran dari pusat,” ujarnya.
Sementara untuk dana 12,9 milyar lainnya yang dipertanyakan beberapa pihak, kata Ampnir telah dialokasikan untuk pembangunan tambahan barak hunian sementara sebanyak 43 unit. Pembangunan itu sesuai rapat koordinasi awal Oktober 2010 lalu bersama BNPB.
“Meskipun hunian tersebut sudah dibangun namun beberapa diantaranya belum berpenghuni. Pemerintah Papua Barat sendiri telah mendata siapa saja yang berhak mendapatkan hunian sementara” katanya..

Dualisme MRP Ancam Eksistensi Orang Papua

JAYAPURA – Pro dan kontra soal lahirnya Majelis Rakyat Papua Barat (MRP PB) masih berlanjut dan diperkirakan akan terus berkepanjangan. Bahkan dengan adanya dualisme MRP tersebut diklaim menjadi ancaman bagi eksistensi orang asli Papua. Hal itu terungkap dalam seminar sehari yang dilegar Badan Eksekutif Mahasiswa, Rabu (22/6), kemarin.   Seperti diketahui,  menyikapi pecahnya institusi MRP (Majelis Rakyat Papua) setelah MRP Papua Barat dilantik oleh Gubernur Papua Barat atas nama Menteri Dalam Negeri, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Uncen, Rabu (22/6) menggelar seminar sehari, dengan mengambil thema ‘Dampak dualisme MRP bagi eksistensi Orang Asli Papua di atas Tanahnya Sendiri’.   Seminar yang digelar di Auditorium Uncen dan diikuti oleh sekitar 100 peserta dari berbagai kalangan yang didominasi para mahasiswa tersebut, menghadirkan dua orang pemateri, yaitu dari Dewan Adat Papua Fadhal Alhamid  dan Pastor Jong Jonga selaku tokoh agama.  Dengan dimoderatori Laus Rumayom.
Fadhal Alhamid mengatakan bahwa yang bahaya terkait dualisme MRP di Tanah Papua adalah, standar hak dasar orang Papua di Papua Barat dengan di Papua akan berbeda. Selain itu, menurutnya bahwa pembentukan MRP di Papua Barat, penuh dengan kepentingan, terkait konspirasi politik pemilihan Gubernur dan Wagub di Papua Barat. “MRP pernah membuat satu kesepakatan terkait satu kesatuan kultural dan ekonomi. Namun jika ada dua MRP, maka satu kesatuan kultural dan ekonomi tersebut terancam hilang,” ungkapnya saat memberikan materi secara lisan.  
Dan terkait dualisme MRP tersebut, menurutnya harus dimintakan pertanggungjawaban kepada MRP. “Betulkah MRP Papua Barat yang bentuk mereka,” itu perlu dipertanyakan.
Setelah dualisme MRP tersebut, diungkapkan bahwa telah terjadi kekacauan posisi jabatan pimpinan antara MRP di Papua dan MRP di Papua Barat. “Posisi Ketua MRP, Ibu Dorkas yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua di MRP Papua Barat. Tentunya ini sangat membingungkan,” katanya.
Sedangkan Pastor John Jonga lebih memaparkan  tentang pengalamannya mendalami permasalahan jemaatnya di wilayah Keerom. “Otsus sama sekali tidak memberi perlindungan, kenyamanan dan keamanan bagi orang asli Papua. Menurut saya, secara defacto Otsus gagal, karena hanya dinikmati masyarakat yang tinggal di sekitar daerah dimana ibukota Kabupaten,” ungkapnya.
Padahal di daerah tersebut, menurutnya  prosentase orang asli Papua sangat kecil dibandingkan dengan masyarakat migran (pendatang). “Sedangkan keberadaan MRP yang diharapkan menjadi alat pemersatu, sekarang menjadi alat pemecah belah orang asli Papua,” ungkapnya.
dalam kesempatan tanya jawab, sejumlah mahasiswa yang maju lebih menyoroti masalah penolakan Otsus.
“MRP adalah salah satu lembaga yang hadir karena Otsus. Dan Otsus lahir ini hanya memperpanjang penderitaan orang asli Papua. Otsus adalah kepanjagan tangan Pemerintah Pusat. Sehingga harus segera digelar sidang paripurna DPRP untuk menggagalkan pembentukan MRP Papua Barat,” tegas salah satu mahasiswa bernama Yulian Goby.
Ungkapan senada diungkapkan mahasiswa lain yang diberi kesempatan mengajukan pertanyaan kepada pemateri.(Binpa)

Inilah Produk Undang Undang Yang Dibuat DPR-RI Yang Pro Kepentingan Asing

Menurut Dani Setiawan,Ketua Koalisi Anti Hutang,bahwa beberapa aturan yang dibuat oleh DPR waktu itu justeru dibiayai dengan  dana yang berasal dari hutang .Karenanya sangat wajar jika  produk aturan-aturan atau undang-undang tersebut kelihatannya  sangat pro investor asing sebagai penyandang dana itu.Undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

1.Undang-undang no. 22 tahun 2001 mengenai minyak dan gas

2.Undang-undang no.21 tahun 2002 mengenai ketenaga listerikan

3.Undang-undang no.19 tahun 2003 mengenai Badan Usaha Milik Negara

4.Undang-undang no. 7 tahun 2004  mengenai Sumber daya air

5.Undang-undang no. 25 tahun 2007 mengenai penanaman modal

6.Undang-undang no. 27 tahun 2007 mengenai pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

7.Undang-undang no. 9 tahun 2009  mengenai Badan Hukum pendidikan

Bertitik tolak dari undang-undang semacam itu memungkinkan intervensi asing terutama para penyandang dana tersebut,untuk mempengaruhi proses hulu sampai hilir berbagai kebijakan pemerintah Indonesia  supaya selalu menguntungkan mereka,meskipun dikecam keras oleh masyarakat Indonesia.Karena tidak heran,sekiranya berbagai kebijakan pemerintah sekarang lebih menguntungkan investor asing ketimbang bangsa Indonesia.

Sebagai konsekuwensinya,maka pertambangan nasional tahun 2011 75 persen dikuasai oleh investor asing,dan perbankan dikuasai asing sekitar 50 persen.Sedangkan industri telekomunikasi juga dikuasai asing 23,91 persen (smartfren Telecom),35 persen(Telkomsel),60 persen(Hutchinson),70,14 persen(Indosat),80 persen(XL Axiata)  dan 95 persen(Natrindo).Sedangkan industri kelapa sawit  juga sudah dilego kepada investor -investor asing, yang terdiri dari Guthrie Bhd,Malaysia seluas 167.908 hektar,Wilmar International Group,Singapore lahannya  seluas 85.000 hektar.Lalu Hindali-Cargill(AS) mengelola lahan seluas 63.455 hektar,Kuala Lumpur Kepong Bhd seluas 45.714 hektar,kemudian perusahan Belgia(Sipef group)30.952 hektar dan perusahaan Malaysia lainnya Golden Hope group sekitar 12810 hektar .

Karenanya meskipun Indonesia memiliki lahan yang luas dan subur,namun dikelola bukan oleh bangsa Indonesia sendiri sehingga mereka tidak memperdulikan bangsa yang justeru tinggal disekitar jutaan hektar lahan kelapa sawit  atau pertambangan  minyak dan gas.Oleh sebab itu sudah pantas sekiranya bangasa Indonesia sering sekali  mengalami kelangkaan  minyak goreng atau minyak dan gas,dan jikapun ada harganya sudah melambung tinggi . Nah,hal ini tidak bisa dibiarkan lagi terus berlangsung,makanya sudah waktunya bangsa Indonesia memiliki pemimpin yang bernyali tinggi namun profesional dan proporsional,yang mempunyai daya tawar-menawar tinggi dengan perusahan-perusahan asing yang sudah lama memeras bangsa Indonesia karena ketololan pemimpinnya.Jika tidak sekarang ,kapan lagi bung ?!  kita sudah muak dengan politisi busuk ,yang hanya getol korupsi  meras dan meras rakyat .Selamatkan Indonesia dari New Liberaslisme !.

Bupati Supiori Harap Jaga Kebersamaan

SUPIORI — Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH MH MM., meminta kepada kontingen Pramuka asal Kabupaten Supiori yang akan mengikuti Kegiatan Jambore Nasional (Jamnas) Pramuka di Palembang, agar menjaga nama baik daerah dan tetap memupuk kebersamaan bersama selama mengikuti kegiatan.
Hal ini dilontarkan Fred sapaan akrabnya, saat melepas secara resmi, 50 Kontingen Pramuka asal Kabupaten Supiori, di Hotel Mapia Kabupaten Biak Numfor, pukul 23.00 WIT, Senin (21/6) malam lalu.
“Saya berharap, agar apa yang sudah diperoleh selama masa persiapan di Supiori, dan kegiatan didaerah lain, agar diperhatikan dengan baik, sehinga nantinya bisa diterapkan. Tunjukkan kemahiran yang telah diperoleh dalam Pramuka untuk nama keharuman Supiori,” ungkap Fred yang sebelumnya memberikan salam khas Pramuka kepada para kontingen Pramuka yang kebanyakan anak usia sekolah dasar dan menegah pertama di Supiori. Pramuka, kata Fred, merupakan kegiatan yang paling disukai anak-anak bahkan orang dewasa di hampir seatero manusia di Bumi, karena banyak ilmu yang dapat diperoleh dari kegiatan kepramukaan, mulai dari ketangkasan hidup hingga kedisiplinan.
Fred mengatakan, sebagai Bupati yang baru menjabat tiga pekan di Kabupaten Supiori. Ia bersama wakilnya Yan Imbab telah mengambil kebijakan yaitu menutup sementara rekening kas daerah, sehingga apapun bantuan yang telah diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori dalam rangka menyukseskan Munas Palembang agar di manfaatkan semaksimal mungkin.
“Kami dua (Fred dan Yan) baru saja menjabat tiga minggu di Supiori, Ada kebijakan yang saya ambil, yaitu menutup sementara rekening kas daerah, agar semua penggunaan anggaran di tahun 2010 bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga apa yang bisa Pemda berikan hanya itu, manfaatkan secara baik,” jelas Fred.
Selaku Kaka Majelis Pembimbing Cabang, Kwarcab 2620 Supiori, Fred tidak lupa menitipkan pesan kepada para pembina maupun pengurus Kwarcab 2620 Supiori yag ikut dalam kegiatan Jamnas agar mengutamakan keslamatan kontingen, mengingat kontingan pramuka asal Supiori lebih didominasi anak-anak.
“Ini tanggungjawab yang diberikan oleh orang tua mereka kepada kalian, jaga mereka baik-baik. Dan bawa pulang mereka sampai di Orang Tua mereka dengan sehat,” harap Fred.
Sementara itu, M. Hasan, selaku Ketua Kwarcab 2620 Kabupaten Supiori, dan juga Asisten Bidang Umum, Setda Kabupaten, kepada Bupati Fred mengatakan, kwarcab 2620 Kabupaten Supiori memberangkat 50 kontingen yang terdiri dari para anggota serta pembina. Segala kebutuhan kontingen mulai dari perlengkapan tenda hingga pakaian ditanggung Pemda Supiori.(Binpa)

Memilih Bupati Boven Digoel Definitif, Tunggu Keputusan MA

MERAUKE – Terhitung sejak tanggal 7 Maret 2010 lalu, pemegang  kuasa Pemerintahan Kabupaten Boven Digoel secara resmi berada di tangan Wakil Bupati Merasi Yesaya. Dengan demikian Wabup sebagai penjabat Bupati melaksanakan tugas Pemerintahan yang ada.
Dibawah kepemimpinan Yesaya ini juga terjadi rotasi jabatan terhadap sejumlah kepala dinas.
Hal ini yang membuat beberapa mantan kepala dinas mengajukan komplain, sehingga Wabup saat ini harus pulang pergi ke Jayapura untuk konsultasi dengan Gubernur Provinsi Papua dan Kepala Badan Kepegawaian agar bagaimana mengatur para kepala dinas tersebut.
“Padahal mereka (mantan kepala dinas) bukan dinonaktifkan melainkan mereka digeser ke staf ahli untuk bagaimana membantu mengatur Pemerintahan secara teknis agar berjalan lebih baik lagi. Dan, saya sendiri melihat kinerja Wabup cukup baik menjalankan amanahnya sebagai penjabat Bupati,” kata Ketua DPRD Kabupaten Boven Digoel, Marcelus K. Kimbiraka kepada wartawan terkait kisruh yang tengah terjadi di Pemkab Boven Digoel, Selasa (21/6). Secara resmi tongkat komando Bupati sementara ini diserahkan kepada Wabup, namun Bupati definitif tetap diharapkan ada secepatnya. Meski DPRD sendiri memiliki hak inisiatif dalam menentukan Bupati, tetapi DPRD harus menunggu keputusan Mahkamah Agung tentang status Bupati.
“Kalau sudah ada keputusan MA di bulan ini atau bulan depan, baru kami akan mengatur bagaimana Wabup ini naik sebagai Bupati, dan juga memilih dua orang lainnya untuk mendampinginya sebagai Wabup,” terangnya yang tidak bisa menentukan deadline dalam masalah ini.
Marcelus sendiri enggan menyebutkan siapa bakal calon yang di gadang-gadang untuk maju sebagai Wabup. Menurutnya, hal itu masih menjadi rahasia internal sehingga belum bisa dipublikasikan. Yang jelas, sambungnya, yang berhak mengusung calon adalah berasal dari partai pemenang.
“Kalau soal itu saya tidak bisa menjawab sekarang. Tapi yang berhak menunjuk para calon adalah partai pemenang, dimana partai  akan mengusung dua orang calonnya,” kilahnya.

Karateker Gubernur Papua Tengah Diajukan ke Mendagri

Ketua tim panitia khusus pemekaran Propinsi Papua Tengah Afred L.Numberi, Sth.MA kemarin mengatakan, dalam mempersiapkan karateker gubernur untuk pemekaran Propinsi Papua Tengah, perlu adanya dukungan dan kerjasama dari semua masyarakat.

“Menyangkut persiapan karateker akan diajukan ke Mendagri, kami telah siap mulai dari dasar hukum yang didukung oleh dokumentasi sepuluh kabupaten, juga peraturan daerah dan peraturan lainnya kami telah siap,” ujarnya.

Menurutnya, untuk pembentukan Propinsi Papua Tengah yang diatur dalam UU, ibukotanya di kabupaten Nabire. “Kami telah menerima pembebasan tanah dari delapan kepala suku besar dengan luas sepuluh ribu hektar yang terdapat di daerah Kuartisore, Nabire barat. Dengan luas tanah yang kosong dan sebesar itu, kami akan membangun Provinsi Papua Tengah yang baru,” ujarnya.

Daerah yang termasuk wilayah Propinsi Papua Tengah meliputi, Supiori, Biak, Biaknumfor, Yapen, Waropen, Dogiyai, Dayai, Nabire, Intan Jaya, Paniai, dan Timika.

Persipura Masuk Peringkat 207 Dunia

JAYAPURA – Luar biasa, Persipura Jayapura saat ini naik dari peringkat 264 menjadi peringkat  207 dunia. Hal ini  seperti dilansir oleh International Federation of Football History & Statistics (IFFHS) dalam situs resminya, Tim Kebanggaan masyarakat Papua, Persipura Jayapura saat ini berada di Peringkat ke 207 dunia, pada medio sebelumnya anak asuh Jacksen Tiago ini hanya berada di Peringkat 264. IFFHS sendiri adalah sebuah Federasi Internasional yang bertugas melakukan pendataan sejarah dan statistic klub di seluruh dunia berdasarkan data base yang diperoleh FIFA. Keberhasilan dalam peningkatan peringkat Persipura ini adalah sebuah kebanggaan lain yang telah ditorehkan oleh para prajurit muda Port Numbay sehingga semakin meninggikan derajat dan martabatat sepakbola Indonesia di kancah Internasional, terlebih lagi harkat dan martabat orang Papua terangkat dengan prestasi ini. “Ini adalah bukti dari kerja keras yang telah dilakukan oleh anak-anak Papua, semoga hal ini juga bisa membuka mata public sepakbola Indonesia yang belum sepenuhnya mengakui kehebatan anak-anak Papua,” ungkap pengamat dan pelatih sepakbola Papua, Ferdinand Fairyo.
Ditambahkan juga oleh Nando bahwa, “Seharusnya pelatih Tim Nasional juga harus bisa membuka mata untuk kenyataan ini, jangan lagi melihat talenta-talenta Papua ini dengan subyektifitas, mereka sudah menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemain dan tim-tim lain di Negeri ini,” jelas Nando lagi.
Dari susunan peringkat klun dunia yang dirilis tersebut peringkat lima besar diisi oleh, Barcelona, Real Madrid, FC Porto, Manchester United dan Manchester city, sementara perwakilan Serie A Italy hanya mendududuki peringkat 6 melalui Internazionale Milan.
Peringkat 207 yang dihuni Persipura Jayapura (Indonesia), ternyata jauh lebih baik dari beberapa klub besar Eropa dan Amerika Latin yang sudah sangat tersohor seantero jagat raya, sebut saja Nama-nama seperti, Maccabi Haifa, Israel (208), River Plate, Argentina (213), Fiorentina, Italy (246), dan Newcastle United, Inggris (292).
“Semoga apa yang sudah diraih oleh Persipura ini bisa terus dipertahankan dan kalau bisa ditingkatkan lagi karena semua tidak mustahil kalau ada kemuan, usaha dan dukungan, serta ijin dari Tuhan, jadi untuk seluruh tim Persipura teruslah berjuang, kalian sudah buktikan didalam negeri, kita tetap akan memberikan dukungan untuk kalian bisa berprestasi di tingkat Asia,” ujar Emon Ondoafo, seorang Persipura Mania yang berdomisili di Abepura.

Pusat Diminta Terbitkan Pemendagri Pengeloaan Dana Otsus

JAYAPURA—Pemerintah Daerah (Pemda) dinilai lemah dalam melaksanakan perintah UU Otsus No 21 Tahun 2001. Akibatnya, pelaksanaan  UU Otsus di Papua mengalami hambatan.  Pasalnya, sejumlah peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Otsus ternyata hanya sebagian yang telah dibuat pemerintah daerah, baik DPR Papua, MRP maupun Gubernur. Selebihnya belum dilakukan. Hal ini disampaikan Researcher The House of Representantives of the Republic of Indonesia (DPR-RI) Riris Katharina ketika dihubungi usai melakukan pertemuan dengan Ketua Fraksi Partai Golkar DPRP Jan Ayomi S.Sos di ruang kerjanya, Senin (20/6).   Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat  sampai sejauh mana implementasi UU Otsus Nor 21 Tahun 2001 di Papua, khususnya  dari sisi peran lembaga perwakilannya yaitu DPRP dan MRP. Ditanya apa yang diharapkan dari kegiatan ini, dikatakan pertama pihaknya sangat mengharapkan mendapat data riil tentang pelaksanaan Otsus. Karena ternyata selama ini Tim Pemantau Otsus DPR RI  sangat sulit mendapatkan data yang akurat mengenai berapa sebenarnya jumlah  peraturan   pelaksanaan yang sudah dibuat maupun yang belum di buat oleh DPRP dan Gubernur. Kedua, pihaknya ingin mencari tahu  apa sebenarnya yang menjadi masalah di daerah ini, sehingga pembuatan peraturan pelaksanaan itu terhambat, apakah pihak Gubernur, DPRP atau MRP.
Pihaknya juga ingin mencari tahu kenapa sulit mendapatkan data mengenai jumlah dana Otsus dan peruntukannya. Pihaknya baru tahu ternyata Gubernur menggunakan Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang laporan keterangan pertanggungjawaban keuangan. Jadi Permendagri itu mendasari UU No 32 Tahun 2004. Padahal di UU N0 21 Tahun 2001 itu kan anggaran Otsus itu diatur tersendiri untuk kesehatan, pendidikan, perekonomian dan Infrastruktur.
Dia mengatakan, ketika laporan keuangan dari Gubernur itu disatukan maka DPRP kemudian tak bisa melihat seberapa besar UU Otsus dilaksanakan oleh Gubernur.  Itu menjadi salah satu kendala. Kemudian pihaknya juga mendapat  data bahwa ternyata pemerintah pusat belum pernah belum pernah mengundang DPRP untuk mendengarkan suara DPRP. “Jadi selama ini yang diundang selalu pihak eksekutif  karena dianggap yang lebih representatif untuk mewakili pemerintah daerah,” tukasnya.
Ditanya kenapa DPR RI sulit mendapatkan data terkait penggunaan dana Otsus, dia menandaskan, DPR RI tak mempunyai  data tertulis mengenai pelaksanaan Otsus. Pasalnya, menurut informasi pemerintah daerah  kurang terbuka menyampaikan  kepada DPR RI. Kalaupun ada  hanya informasi sepihak dari Gubernur.
“Nah mungkin disitu letak permasalahannya jadi versi Gubernur mungkin yang lebih banyak didengar daripada DPRP,” tukasnya.
Karena  itu, tambahnya,   hal ini merupakan masukan bagi pemerintah pusat bahwa seharusnya mengundang Gubernur, DPRP dan MRP duduk dan membahas bersama pelaksanaan UU Otsus.
Terkait Evaluasi Otsus, dia mengatakan, hal ini pernah dipertanyakan DPR RI  ketika mengundang Menkeu, Mendagri ternyata evaluasi Otsus pernah dilaksanakan, tapi hanya parsial yang didasarkan pada sektoral dan belum pernah dilakukan evaluasi Otsus secara menyeluruh.
Karena itu, dia menambahkan,  setelah pemerintah pusat mendengar DPR RI membentuk Tim Pemantau Otsus  kemudian merekomendasikan untuk membentuk semacam Badan Evaluasi Pelaksanaan Otsus, tapi hingga kini belum terbentuk.
Sementara itu, Ketua Fraksi Golkar DPR Papua Jan Ayomi SSos menandaskan guna mempertanggungjawabkan penggunaan dana Otsus Papua, maka pemerintah pusat dianjurkan membuat Permendagri tentang pengelolaan dana Otsus. Pasalnya, apabila ada Permendagri tentang pengelolaan dana Otsus jadi semua  dana yang dialokasikan diatur secara terpisah sehingga mudah mengontrolnya serta mudaj dipertanggungjawabkan. 
Dia mengatakan, selama ini dana Otsus dijadikan satu paket dengan Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Pendapaat Asli Daerah (PAD) dan lain lainya yang masuk dalam satu paket dalam Buku APBD. Semua dana digabungkan  dan sulit dipisahkan antara  dana Otsus, DAK, DAU serta PAD.
Hal ini membuat sejumlah pihak termasuk DPR Papua  kesulitan memberikan evaluasi terhadap dana Otsus dari aspek segi anggaran. Pasalnya, selama ini kan pemerintah daerah menggunakan Permendagri Nomor 13 yang sumbernya dari UU Nomor 32.
“Jadi semua dana Otsus diatur disitu. Nah ini susah untuk mengontrol dana Otsus,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya,  dana Otsus ini akan diarahakan untuk membiayai KUA dan PPAS yang bersifat khusus bagi orang asli Papua  serta mempermudah pertanggungjawabannya.
Tapi kalau diantur secara khusus, maka mudah untuk kita kontrol dana Otsus misalnya di bidang kesehatan apakah sudah mencapai 15 persen, di bidang pendidikan apakah sudah mencapai 30 persen.(Binpa)

( Pemilukada Papua Barat) Ataruri-Katjong Lapor Kandidat Lain ke Polisi

Pernyataan sikap koalisi tiga kandidat sebelum pleno pengambilan nomor urut Pemilihan Kepala Daerah di Manokwari, Papua,  Senin, berbuntut panjang. Pihak pasangan calon Abraham O Atururi-Rahimin Katjong melaporkan ketiga kandidat ke kepolisian.

Kuasa hukum Bram-Katjong, Christian Warinusy, Selasa (21/6/2011) menyatakan kliennya keberatan dengan beberapa isi pernyataan sikap koalisi tiga kandidat.

Pernyataan lain yang tidak diterima pasangan itu adalah Rahimin Katjong bukan orang asli Papua. Padahal, Majelis Rakyat Papua wilayah Papua Barat telah merekomendasikan, Katjong orang asli Papua.

Bahkan, dilihat dari UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus Papua, kata Warinusy, kandidat yang kini juga menjabat wakil gubernur PB adalah orang asli Papua.

Laporan pencemaran nama baik yang dilakukan tiga kandidat kepada Bram-Katjong, diserahkan ke Kantor Polres Manokwari sekitar pukul 12.00 WIT.

MRP Papua Barat = MRP Tandingan

Manokwari – Pembentukkan Majelis Rakyat Papua Papua Barat atau MRP PB sama dengan membuat MRP tandingan di tanah Papua. Pasalnya, pembentukan itu bertentangan dengan hasil rapat pleno pimpinan dan seluruh anggota Majelis Rakyat Papua dari tiga unsur (Adat, Perempuan, Agama) pada tanggal 25 Mei 2011 lalu.
Eduard Sangkek anggota MRP dari unsur agama mengatakan, pada tanggal 26 April lalu, 73 anggota dari total 75 anggota Majelis Rakyat Papua bertolak ke Jakarta bertemu Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) untuk berkonsultasi mengenai tata tertib (tatib). Dia mengatakan, pemerintah pusat (Menteri Dalam Negeri dan Dirjen Otda) memerintahkan untuk merubah tatib dan membuatnya terpisah antara provinsi Papua dan Papua Barat.
“Hasil rapat tanggal 25 Mei yang dihadiri oleh seluruh anggota dari tiga unsur menyatakan pandangan bahwa MRP hanya ada satu dengan tiga unsur pimpinan. Namun untuk sekretariat yang di bagi dua. Dan SK-nya telah di tandatangani oleh Sekretaris Majelis,” jelas Eduard Sangkek kepada wartawan sesaat sebelum bertolak ke Jayapura, Papua. “Sikap 27 anggota MRP asal wilayah pemilihan Papua Barat sangat disesalkan. Berangkat secara diam-diam ke Provinsi Papua Barat tanpa ada surat resmi dari pemerintah provinsi setempat. Dan angenda kerja mereka pun tak jelas. Tiba-tiba tanggal 2 Juni telah mendeklarasikan pembentukkan MRP Papua Barat,” katanya.
Ada dua hal yang menjadi dasar, lanjut Eduard, mengapa seluruh anggota mendukung MRP hanya satu. Pertama, merupakan keputusan dari 73 anggota dari total 75 anggota MRP. Ia mengatakan dua anggota sakit. Dan kedua, hasil rapat pleno tanggal 30 Mei. “Kami 6 anggota asal Papua Barat, bersama 42 anggota Majelis Rakyat Papua lainnya cukup kaget dengan kabar telah terbentuk MRP PB. Ini sama saja sebagai MRP tandingan,” kata Eduard lagi.
”Ini (pembentukkan) sama halnya tidak menghargai rakyat sebagai pemegang demokrasi tertinggi. Jelas kalau rakyat telah sepakat MRP hanya satu, ya dilaksanakan karena itu adalah keputusan rakyat. Dan pembentukan yang dilakukan tergesa-gesa dan pelantikan yang hanya di hadiri 11 anggota. Jangan hanya karena kepentingan politik. MRP adalah lembaga kultural yang memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua,” ucap Eduar yang didampingi rekannya Lukas Surbay.
Lukas Surbay menambahkan, dibentuknya Majelis Rakyat Papua karena telah terjadi pelanggaran HAM di Tanah Papua. “Hadirnya MRP PB sama halnya pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM. Karena pembentukan Majelis Rakyat Papua di Papua Barat telah terkontaminasi kepentingan politik. Karena pembentukannya bertentangan dengan Undang-undang otonomi khusus maupun Peraturan Pemerintah nomor 54/2004,” kata Lukas

Manokwari Bentrok 65 Warga Ditangkap

Manokwari- Diduga berawal dari kasus asusila, menyebabkan bentrok massal di Manokwari Provinsi Papua Barat. Aksi saling serang warga ini terjadi Senin sekitar pukul 15.45 WIT kemarin, mengakibatkan beberapa rumah warga di Sanggeng Dalam hancur. Kaca-kaca berguguran setelah sekelompok warga yang belum diketahui dari mana asalnya tersebut, menyerang warga di wilayah itu. Aksi penyerangan yang dilakukan tersebut, menyebabkan sebagian warga di Sanggeng Dalam harus berusaha menyelamatkan diri. Sebagian besar mereka mengungsi ke tempat yang aman, sementara lainnya masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Kejadian tersebut berlangsung sekitar 30 menit lamanya. Ulah main hakim sendiri dari sekelompok warga Manokwari tersebut, menyebabkan polisi harus turun tangan. Sekitar puluhan personil dari Polres Manokwari bergerak langsung menuju TKP. Pengepungan oleh aparat yang turun dengan senjata lengkap itu pun digelar. Dan alhasil, polisi berhasil meringkus sebanyak 65 warga yang diduga melakukan penyerangan. Setelah diringkus satu persatu akhirnya digelandang ke Mapolres Manokwari untuk selanjutnya diinterogasi.  Pantauan wartawan Koran ini, proses interogasi itu dilakukan oleh puluhan personil dari Satuan Reserse dan Kriminal Polres Manokwari, di Teras Aula Mapolres Manokwari. Hingga berita ini diturunkan, proses interogasi disertai foto sebanyak 65 orang tersebut dilakukan satu persatu oleh polisi. Kapolres Manokwari AKBP Agustinus Supriyanto, dalam keterangannya kepadda wartawan kemarin menjelaskan, penahanan terhadap 65 orang tersebut, dua diantaranya perempuan terkait perngrusakan rumah dan kendaraan. “Jadi awalnya kejadian ini bermula dari kasus asusila dan penganiayaan. Untuk itu saat ini kita masih dalam pendalaman terhadap kasus ini. Pemeriksaan akan tetap kita lakukan terhadap mereka-mereka yang terlibat. Nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada teman-teman,” ujar Kapolres.
Kapolres juga menyebutkan, terkait dengan pengamanan terhadap perumahan warga saat ini sedang dikawal oleh pihaknya. Hal itu ditakutkan jangan sampai adanya penyerangan menyusul, karena sebagian warga yang melakukan penyarangan tersebut lari ketika hendak ditangkap polisi. “Ini akan kita kembangkan. Dan bagi yang terlibat dalam kasus ini akan kita proses hukum. Saat ini kita terus melakukan pemeriksaan intensif kepada 65 orang ini,” kata Kapolres lagi.
Pasca bentrok yang terjadi kemarin, kondisi wilayah Sanggeng Dalam kembali berjalan normal. Sebagian warga sudah mulai melakukan aktivitas mereka. Namun mereka masih trauma dengan aksi penyerangan yang dilakukan oleh warga lainnya. Mereka takut, jangan sampai pada malam hari akan dilakukan penyerangan kembali, karena mereka tidak puas dengan penyerangan sebelumnya.

Nilai Aset Kabupaten Supiori Capai Rp 739 Miliar

SUPIORI—Upaya Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH, MH, MM., dan Wakilnya Drs. Yan Imbab, untuk terus mendata semua aset Pemda Supiori mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Tercatat hingga Oktober 2010, total asset mencapai Rp 739 Miliar lebih.

Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH MH MM.

Nilai aset ini dilaporkan Kepala Sub Bagian verikasi dan aset daerah, Bagian Keuangan Setda Kabupaten Supiori, Katerina Arwakon, pada lanjutan Pemeriksaan SPJ TA 2010 serta pemeriksaan data aset milik Pemda Kabupaten Supiori tahap pertama, yang dilakukan Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH MH MM., selama beberapa pekan terakhir.

Nilai aset Pemkab Supiori yang dicatat sejak tahun 2005 hingga Oktober tahun 2010 merupakan suatu prestasi yang luar biasa, pasalnya nilai aset yang dimiliki Pemda Supiori ini tidak pernah terekspos ke publik, bahkan terkesan ditutup-tutupi. Nilai aset ini baru terungkap (walaupun kebenarannya masih diragukan) setelah Bupati definitif Supiori, Fredrik Menufandu memerintahkan pendataan ulang semua aset Pemda.

Sebelumnya juga, Ir. Helly Weror M.Si., yang menjabat Penjabat Bupati Supiori selama beberapa bulan sebelum pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Supiori, kepada media ini beberapa waktu lalu, menegaskan bahwa pendataan aset merupakan salah satu agendanya.

Tidak terdatanya aset pemda Supiori serta pengelolan keuagan yang jelek sejak menjadi daerah Otonom, menyebabkan Supiori menjadi salah satu Kabupaten di Provinsi Papua yang terus sulit keluar dari Opini Disclimer alias amburadul dari BPK RI.

Nilai aset ini kemungkinan masih akan bertambah, karena data aset yang terhimpun oleh Sub Bagian Verikasi dan Aset Daerah hanya pada data kendaraan roda dua dan roda empat dari SAMSAT Kabupaten Biak Numfor serta aset di Setda Kabupaten Supiori. Sedangkan aset lainnya yang diadakan oleh setiap SKPD tidak semuanya terdata.

“Laporan hasil pendataan aset sejak tahun 2005 hingga oktober 2010 sesuai SP2D, sedagkan nilai asset November-Desember belum sempat dilakukan,” jelas Arwakon.

Ia juga mengakui bahwa data aset yang dipegang pihaknya juga tidak dapat dipercaya, pasalnya setelah dilakukan croscek dengan SKPD ternyata banyak sekali perbedaan yang muncul.

Menyikapi hal itu, Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu, menegaskan kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk melaporkan aset yang dimilikinya. Pasalnya dari laporan masyarakat, banyak aset Pemda yang dipakai oleh oknum tertentu untuk memperkaya diri. “Yang dipinjamkan atau dipindahkan ke pihak ke dua harus ada tanda bukti atau terima. Ada informasi yang masuk ke telinga saya, ada kendaraan rumah sakit dijadikan taksi,” ungkap Fred.

Oleh karena itu, untuk penertiban aset Pemda Supiori, kata Fred, Pemda Supiori akan membuat perjanjian kerjasama dengan institusi Polri sebagai lembaga yang diakui Undang-Undang dalam hal ini Polres Supiori untuk menertibakan semua aset Pemda.

“kita akan buat MoU dengan Polres untuk usut. Kalau memang dihibahkan atau diserahkan kepada pihak kedua, mana buktinya dan barangnya dimana. Kalau mau di dem, harus melalui mekanisme yang jelas dan benar,” tegas Fred. (Binpa)

Percepat Infrastruktur Bupati Supiori Seriusi Kerjasama Bank Papua

SUPIORI—Kapasitas keuangan yang terbatas dan tidak seimbang dengan kebutuhan pembangunan di daerah memaksa Pemerintah Daerah harus cerdas. Dalam rangka tersebut, Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH, MH, MM., tengah menseriusi kerjasama dengan perbankan untuk membantu kapasitas keuangan daerah.

Bupati Kabupaten Supiori Fred Menufandu dan Wakil Bupati Yan Imbab bersama para pimpinan dari PT. Bank Papua.

Salah satu bank yang akan digandeng Pemda Supiori adalah Bank Papua.

Upaya kerjasama antara Pemda Supiori dengan Bank Plat merah ini dibuktikan dengan pertemuan yang dilakukan di kantor Bupati Supiori, Sabtu pekan kemarin.

Bupati Fred mengatakan, kerja sama Pemda dengan Bank Papua mutlak dilakukan, mengingat kapasitas keuangan Pemda sangat terbatas terutama untuk membiayai pembangunan infratruktur jalan, jembatan, gedung serta energi listrik yang membutuhkan biaya yang cukup besar.

Fred mengatakan, pembangunan infrastruktur yang memadai dan aman seperti jalan, merupakan syarat mutlak yang harus dipersiapkan Pemerintah daerah dalam rangka menembus keterisolasian daerah yang tentunya akan diikuti dengan pembangunan ekonomi masyarakat di kampung-kampung.

“Kita ingin membangun masyarakat yang ada dikampung-kampung, tapi kita terbatas pada infrastruktur, maka itu untuk mempercepat pembangunan, kita harus buka semua akses, seperti jalan dan penerangan yang memadai dan baik. Keuangan kita terbatas dan banyak yang harus dibiayai, maka tidak ada salahnya kalau Pemda gandeng Bank untuk kerjasama,” jelas Fred.

Fred mengatakan, pertemuan dengan Bank Papua selain membahas kerjasama, juga membuat rencana untuk meningkatkan status Bank Papua Kantor Cabang Pembantu (KCP) Sorendiweri menjadi Kantor Cabang (kancab).

Peningkatan status ini tentu membutuhkan dukungan infrastruktur yang layak dan baik, seperti listrik dan telekomunikasi.

“Ada rencana mereka untuk tingkatkan status KCP ke Kancab, jadi kita bicarakan, apa-apa saja yang dibutuhkan mereka yang harus disiapkan Pemda,” jelas Fred.( Binpa)

KPU Papua Tolak Fatwa MA

Jayapura,-Terkait fatwa MA, Ketua KPU Provinsi Papua Benny Sweny SSos yang dihubungi sebelumnya menegaskan, pihaknya menolak fatwa MA yang mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk  maju sebagai Gubernur Provinsi Papua yang ketika kalinya.
Hal ini membantah sebuah Sumber. Yang menyebutkan bahwa saat ini Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.
Sekadar diketahui, Lima Balon Gubenur Diusulkan PDI-P
Saat pendaftaran yang dibuka DPD beberapa waktu lalu,  hanya menerima lima nama yang mendaftarkan diri ke sekretariat..  Kelima nama itu masing-masing-masing-masing, Leon Wayoi, Barnabas Suebu, Alex hesegem, Klemen Tinal dan Lukas Enembe.
Dikatakan,  Ia saat ini sedang mengupayakan untuk bertemu unsur pimpinan DPP PDI Perjuangan di Jakarta guna membicarakan proses verifikasi lebih lanjut. Dalam waktu satu minggu ini diharapkan sudah ada kejelasan hasil verifikasi di DPP. .

“Jelang Pilgub Papua ” PDIP Tolak Rekomendasikan Bas- Hesegem

JAYAPURA—Adanya kabar  yang menyebutkan DPP PDIP telah secara resmi  memberikan rekomendasi kepada Dr (HC) Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem SE untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016 yang dijadwalkan digelar 26 September mendatang, ternyata dibanta Ketua Fraksi PDIP  di DPR Papua Drs Marcus Mirino SH MH ketika dikonfirmasi menegaskan bahwa pihaknya hingga kini belum memberikan rekomendasi resmi kepada Cagub dan Cawagub Provinsi Papua, termasuk Barnabas Suebu SH dan Alex Hesegem. Namun demikian, untuk rekomendasi kepada Cagub dan Cawagub adalah kewenangan DPP PDIP untuk memutuskan setelah diusulkan DPD PDIP Provinsi Papua.  Sebuah sumber terpercaya menandaskan, DPD PDIP Provinsi Papua, DPD Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua  (3 kursi di DPR Papua) serta Partai Kedaulatan Provinsi Papua (3 kursi di DPR Papua)  telah membahas bersama guna memberikan rekomendasi kepada   Barnabas Suebu dan Alex Hesegem untuk maju dalam Pilgub Provinsi Papua. Sumber itu juga menambahkan, Barnabas Suebu dan Alex Hesegem bersama Tim Sukses Gabungan PDIP, PBR dan Partai Kedaulatan pada Selasa (21/6) bertolak ke Jakarta untuk menindaklanjuti fatwa Mahkamah Agung (MA) kepada pihak KPU Pusat. Fatwa MA mengabulkan permohonan Barnabas Suebu untuk minta agar  keputusan KPU  No 13 Tahun 2010, khususnya pasal 9 tentang syarat kepada daerah  yang tak sesuai dengan pasal  12  dan pasa 17 ayat (1) UU Otsus Papua, putusan MA dengan  perkara No Reg 18 P/HUM/2011n yang diajukan 25 Maret 2011.

MRP di Papua Barat = Otsus Gagal

JAYAPURA – Tanggapan keras terus mengalir terhadap Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat, yang baru saja dilantik oleh Gubernur Papua Barat Abraham O. Ataruri, Rabu (15/6) lalu. Kali ini datangnya dari Koordinator Program The Institute for Civil Strengthening (ICS) Papua, Yusak Reba saat dihubungi , kemarin.
 Menurutnya, sikap elit-elit politik di Papua Barat yang sengaja membentuk MRP di Papua Barat melambangkan sikap yang akan memberikan stigma kepada orang Papua, bahwa undang-undang otonomi khusus di Papua telah gagal.
 “Saya menilai ini permainan dari elit politik di Papua Barat, yang sengaja membentuk MRP, tanpa dasar hukum yang kuat, akan meluruskan opini masyarakat  Papua, bahwa otsus gagal. Jangan heran masyarakat Papua selalu menolak otsus di Papua,” tegasnya.
 Bahkan, Yusak meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Presiden dan Menteri Dalam Negeri jangan sekali-kali memberikan peluang kepada elit-elit politik yang sengaja mengacaukan pelaksanaan undang-undang otsus di Papua, bahkan pusat harus segera menegur kepada gubernur yang bersangkutan.
“Jika pusat memberikan kesempatan kepada elit-elit politik untuk mengacaukan pelaksanaan otsus di Papua, maka pusat juga ikut dalam perpecahan orang Papua,” terangnya.
 Bahkan kata Yusak, sesuai dengan Undang-Undang Otsus No.21/2001, MRP adalah lembaga negara, bukan bawahan dari gubernur, sehingga gubernur tidak pantas melantik pimpinan MRP, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Papua Barat, dengan melantik MRP di Papua Barat, bisa terkesan dua kali pelantikan dalam periode yang sama.
  “Ini terkesan dua kali pelantikan, ini bisa dikatakan melanggar hukum,” ucapnya.
  Yusak menjelaskan, pembentukan MRP di Papua Barat oleh elit-elit politik di Provinsi termuda tersebut membuktikan bahwa elit-elit politik di Provinsi tersebut belum memahami regulasi soal undang-undang otsus secara baik, terutama Undang-undang no.21/2001, serta perubahan UU.no.35/2008, tentang perubahan undang-undang 21.2001, untuk Provinsi Papua Barat, Kata Yusak,jika dibaca dengan baik, tidak ada salah satu pasal yang mengatakan MRP harus ada di Papua Barat.
 “Tidak ada landasan hukum yang kuat untuk membentuk MRP di Papua Barat, jadi MRP di Papua Barat ilegal. Pusat harus segera ambil sikap,” terangnya.
 Sementara itu, MRP Papua Barat hanya membutuhkan waktu satu hari untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon menyangkut syarat keaslian calon sebagai orang asli Papua. Berkas yang diserahkan KPU Papua Rabu (15/6) sekitar pukul 16.00 WIT langsung diserahkan kembali, Jumat (17/6) pukul 09.00 WIT. Dari 33 anggota MRP Papua Barat, sebanyak 24 anggota MRP Papua Barat hadir menyaksikan penyerahan berkas tersebut.
 Berkas diserahkan langsung Ketua MRP Papua Barat Vitalis Yumte dan diterima Plt Ketua KPU Papua Barat Philep Wamafma yang juga Devisi Hukum. Ketua MRP Papua Barat didampingi Wakil Ketua I Anike T.H Sabami dan Wakil Ketua II Zainal Abidin Bay. Penyerahan berkas pasangan calon tersebut dihadiri Gubernur Papua Barat Abraham O Atururi dan Wagub Drs Rahimin Katjong, M.Ed dan Muspida Kabupaten Manokwari.
 Saat dikonfirmasi usai penyerahan berkas, Vitalis enggan menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukannya. Yang jelas pihaknya sudah melakukan tugasnya sesuai yang diamanatkan dalam undang-undang Otsus nomor 21 Tahun 2001 maupun PP 54 Tahun 2004 yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap calon khususnya menyangkut orang Papua asli. Vitalis mengaku akan segera melanjutkan proses pembahasan tugas MRP Papua Barat lainnya.
 Setelah menerima berkas dari MRP Papua Barat, KPU Papua Barat, Jumat (17/6) sekitar pukul 14.00 WIT langsung menggelar pleno untuk menetapkan pasangan calon yang sudah mendapatkan pertimbangan dan persetujuan terkait keaslian calon sebagai orang Papua.
 Plt Ketua KPU Papua Barat Philep Wamafma yang juga komisioner Devisi Hukum dalam jumpa pers, Jumat (17/6) di Kantor KPU Papua Barat di Jalan SKMA II Basecamp Arfai Distrik Manokwari Selatan langsung membacakan surat keputusan KPU Papua Barat nomor 26 Tahun 2011 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi syarat dan lolos dalam pencalonan untuk mengikuti pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011.
  Dalam surat keputusan KPU Papua Barat nomor 26 Tahun 2011 tersebut telah menetapkan empat pasangan sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Tahun 2011. “Pasangan calon yang sudah kita tetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur sudah mendapat pertimbangan dan persetujuan dari MRP Papua Barat,”tuturnya.
Keempat pasangan tersebut antara lain pertama Abraham O Atururi sebagai Calon Gubernur dan Drs Rahimin Katjong, M.Ed sebagai calon wakil gubernur. Kedua, Drs Dominggus Mandacan sebagai calon gubernur dan Origenes Nauw, S.Pd sebagai calon wakil gubernur. Ketiga, George Celcius Auaparay, SH, MM, MH sebagai calon Gubernur dan Hasan Ombaer, SE sebagai calon wakil gubernur. Keempat, DR Wahidin Puarada, M.Si sebagai calon Gubernur dan Ir Herman Donatus Felix Orisoe sebagai calon wakil gubernur.
 Dikatakan, pasangan-pasangan calon gubernur yang sudah ditetapkan akan mengikuti proses tahapan selanjutnya sesuai dengan keputusan KPU Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2011. Sesuai dengan jadwal, KPU Papua Barat akan melakukan pencabutan nomor urut, Senin (20/6) di Kantor KPU Papua Barat.(cepos)

Menyelusuri Tokoh Intelektual Di Balik Pergolakan Timur Tengah

Oleh: Nurdin Muhammad

Tulisan ini coba mengungkapkan menurut fakta-fakta yang ada ,bahwa pergolakan yang sampai sekarang masih dan akan berlangsung lama di kawasan Timur Tengah tersebut merupakan hasil -hasil desain besar yang sengaja dilakukan oleh organisasi-organisasi yang di danai AS untuk mewujudkan suatu konsep yang disebut “Timur Tengah Raya”atau”Timur Tengah Baru” yang paralel dengan konsep lain,yakni”Israil; Raya”,buatan Freemasonry Zionis  itu.                                       

Agenda besar Washington -NED(Natonal Endowment for Democracy)yang dibiayai Gedung Putih itu kini menjadi pemain utama di kawasan Timur Tengah,serta akan merambah keseluruh dunia muslim.Karena program NED tersebut sudah di rancang sedemikian rupa supaya semua pemerintahan negara-negara muslim disesuaikan dengan demokrasi gaya Paman Sam,sehingga semua kepentingannya tetap terjamin dikawasan-kawasan teresebut.Proyek itu meliputi negara -negara yang mayoritas populasinya muslim dari Pakistan,Afghanistan ,Asia Tengah,Timur Tengah,Afrika Utara ,Afrika Barat,Afrika Timur ,dan tidakmmustahil juga Asia tenggara.                                                                               

Pada tahun 2009 sebelum Barack H.Obama mengunjungi Mesir,untuk bertemu Husni Mubaraq,Menlu AS  Hillary Clinton mengumpulkan sejumlah aktifis muda Mesir di Washington  dibawah naungan Freedom House ,yang menamakan diri sebagai organisasi yang bergerak pada hak asasi manusia yang berbasis di Washington dengan rangkaian sejarah panjang keterlibatannya dalam berbagai aktifitas mendalangi perubahan rejim-rejim yang di sponsori Gedung Putih,yang kini secara aktif terlibat dalam hal serupa di kawasan-kawasan dunia muslim.                                                                       

Proyek Timur Tengah Raya yang juga disebut Timur Tengah Baru bertujuan untuk memaksakan “demokrasi”dan “pasar bebas”selaras kaca mata kuda Washington dan sekutunya terhadap bangsa -bangsa lain,terutama kawasan Timur Tengah yang kaya tersebut.Hillary Clinton dan Jeffrey Feltman  menjadi pembimbing akatis-aktifis muda Mesir di Washington dibawah naungan Freedom House,yang mencuci otak generasi muda Timur Tengah supaya tunduk,patuh kepada berbagai kebijakan Washington dan sekuutnya.                                                                                                                 

Sebagai arsitek dan direktur pertama NED,Allen Weinstein yang mengatakan kepada koran Washington Post tahun 1991  ,bahwa “Banyak yang kita lakukan hari ini ,telah dilakukan secara terselubung 25 tahun yang lalu oleh CIA”,demikian kata tokoh Freemasonry dan Zionisme politik tersebut.Kemudian coba kita lihat siapa-saja yang duduk dalam jajaran NED tersebut.Frank Carlucci,mantan Menteri Pertahanan dan Deputi kepala CIA.Kemudian Jenderal Wesley Clark,pensiunan dari NATO,dan ia sebagai “Warhawk” Zalmay Khalilzad,arsitek invasi George W.Bush  ke Afghanistan dan Iraq.Sedangkan anggota NED lainnya juga seperti Vin Weber,salah seorang pimpinan satuan independen atas Arab.Ia juga sebagai perancang kebijakan luar negeri AS terhadap reformasi di dunia bersama mantan Menlu AS berdarah Yahudi,Madeleine  Albright.Wanita ini sebagai salah seorang  anggota pendiri  lembaga think-tank Project for a New American Century dengan  Dic Cheney dan Donald Rumsfeld,yang menganjurkan pemaksaan perubahan rejim di Iraq tahun 1998 .                    

Kononnya NED ini adalah lembaga swasta  non pemerintah,yayasan non profit ,namun menerima alokasi tahunan untuk peroyek internasional dari Kongres  AS.Memang NED sangat tergantung kepada para pembayar pajak AS untuk semua pendanaannya ,tetapi karena NED bukaninstansi pemerintah,maka ia tidak tunduk pada pengawasan Kongres.Sehingga  tidak diketahui berapa dana yang dikeluarkan setiap tahunnya dalam proses menciptakan dunia ini sesuai dengan kepentingan AS dan sekutunya tersebut.Dana  disalurkan keberbagai kawasan target melalui empat yayasan berikut: National Democratic Institute for International Affairs(NDIIA)yang terkait erat dengan Partai Demokrat ,partainya Barack H.Obama.Kemudian Institute International Republic(IIR)yang juga terkait dengan Partai Republik  yang sekarang  mendominasi Kongres dan Senat AS.The American Center for International Labor Solidarity yang terkait dengan AFL-CIO (federasi buruh AS)  dan Departemen Luar Negeri AS.Selanjutnya,Center for International Private Interprise(CIPE)yang sangat erat kaitannya dengan Kadin-nya AS,yakni US Chamber of Commerce.                                                                    

Oleh sebab itu,maka pergolakan di kawasan Timur Tengah kelihatannya masih berkepanjangan sampai rejim-rejim yang tidak disukai oleh AS dan Israel bisa dirontokkan,sehinnga semua kepentingan Washington dan sekutunya akan tetap terjamin.Untuk itulah,maka perlu segera Washington dengan semampunya akan menrealisasikan konsep “Timur Tengah Raya”atau”Timur Tengah Baru”yang seirama dengan konsep yang sejak lama dikembangkan oleh Freemasonry -Zionis Israel,yakni Israel Raya dari Lembah Sungai Nil (Mesir)sampai Lembah Sunagi Tigris-Euprat di Iraq  .

Pemilukada Kab Sarmi Tidak Jelas, Ondoafi Nyatakan Mosi Tidak Percaya

SARMI – Karena pemilukada tak kunjung jelas digelar, Ondoafi se-Kabupaten Sarmi akan melayangkan mosi tidak percaya pada pemerintah. Para ondoafi menuding pemerintah tidak bekerja sesuai tugasnya, dan akan menuntut mundur para pejabat yang tidak melakukan tugasnya dengan baik.
Hal ini terungkap dalam rapat adat yang melibatkan Ondoafi Sobey, Armati, Rombay, Manirem, dan Isirawa, serta perwakilan dari Dewan Adat Sarmi dan Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Sarmi bertempat di kediaman Ondoafi Yonias Awete di Bagaiserwar, Sarmi, Jumat (17/6). “Kita akan layangkan mosi tidak percaya pada pemerintah. Jika ada pejabat yang tidak melakukan tugas harus dicopot dari jabatan,” tandas salah seorang ondo.
Menurut ketua LMA Sakweray, dirinya menganggap pemerintah bekerja dengan tidak jujur karena dirugikan oleh kepentingan seseorang. “Uang untuk pilkada itu ada atau tidak, kenapa ditunda,” ungkap Sakweray. Ondoafi Sawar Lukas Senis mengatakan pihak adat akan mendesak pemerintah mempercepat pelaksanaan pemilukada. Jika masih berlarut-larut, lanjutnya, mereka akan bertindak. “Kalau masih berlarut-larut, adat harus bertindak pakai penunjukan atau cara lainnya,” kata Lukas.
Selain itu, rapat adat menyepakati dibentuknya Badan Pengurus Masyarakat Kabupaten Sarmi. Dalam waktu dekat, akan bertemu dengan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati, sekretaris daerah, dan DPRD.
Pasca pertemuan Muspida beberapa pekan lalu di Jayapura, tahapan pemilukada di Sarmi belum juga jelas. Selain masyarakat adat, ada juga Tim Rekonsiliasi yang merupakan perwakilan adat, agama, pemuda, dan perempuan melakukan mediasi untuk mempercepat pelaksanaan pemilukada.(Binpa)

Disiplinkan PNS, Bupati Supiori Minta SKPD Mendata Ulang PNS

Fred Menufandu: Saya Tidak Akan Toleransi

SUPIORI—Untuk mendisiplinkan serta menertibkan administrasi kepegawaian, Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu SH, MH, MM.,memerintahkan seluruh Kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk segera melaporkan status
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan kerja masing-masing ke Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Supiori, paling lambat Senin pekan depan.
Penegasan Fred sapaan akrabnya ini muncul menyusul adanya pengangkatan pejabat dalam Internal Pemda Supiori serta pemutasian PNS baik yang bergabung ke Pemda Supiori maupun yang memilih bertugas di daerah lain, yang mungkin saja dilakukan oleh mantan pejabat terdahulu atau sesuka hati PNS, tanpa melalui aturan-aturan kepegawaian yang benar.
“Kepada seluruh kepala SKPD agar segera menyerahkan nama-nama PNS Pemkab Supiori yang melaksanakan ijin belajar atau tugas belajar disertai nama pejabat yang memberi ijin atau yang menugaskan,” tegas Fred melalui surat edaran Bupati Supiori Nomor 602/278/SET, kepada masing-masing SKPD, Kamis lalu. Bupati Fred juga meminta seluruh kepala SKPD untuk melaporkan daftar nama PNS yang melakukan mutasi baik ke luar maupun masuk ke Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori yang sampai saat ini prosesnya tertunda atau bermasalah.
Sebelumnya Bupati Fred pada setiap kesempatan telah menegaskan kepada seluruh PNS di Kabupaten Supiori agar mendisiplinkan diri dengan tertib masuk kantor dan pulang kantor

LSI Diskriminatif TIM PERANG BINTANG TANPA PEMAIN PAPUA

JAYAPURA – Pemain-pemain sepakbola Papua kembali harus mengurungkan niatnya untuk unjuk gigi pada partai perang Bintang yang akan diselenggarakan di Stadion Mandala Jayapura, 29 Juni 2011 nanti, pasalnya dari 64 pemain yang dinominasikan oleh PT. Liga Indonesia melalui Badan Liga Indonesia tidak ada satupun pemain atau anak Papua yang terdapat di dalamnya. Selain Persipura, tim dari Papua yang ikut berlaga di ajang ISKL adalah Persiwa wamena, sementara pemain Persiwa Wamena yang masuk nominasi pemain pada perang bintang adalah, Ferdinand Sinaga dan Boakay Edi Foday. Menanggapi kondisi ini, pengamat dan mantan pemain Persipura, Daud arim, berpendapat bahwa, “Jangan karena Persipura sudah juara jadi pemain Papua yang lain diabaikan, itu tidak boleh, kita masih bisa lihat beberapa pemain asal Papua yang bermain di klub luar, seperti Elie Aiboy, Engelbert Sani, Ruben Sanadi dan lain-lain, sedangkan pemain Persiwa, masih ada Yesaya Desnam, Habel Satya, Isak konon”, ungkap Daud Arim.
Senada dengan Daud Arim, Abdul haji Mayor, yang juga eks pemain Persipura, menganggap bahwa, hal tersebut membuktikan bahwa Tim yang menentukan pemain-pemain itu belum jeli dan professional, “Jelas mereka kurang professional, bayangkan saja, dari mana dasarnya mereka memasukan sebelas pemain Sriwijaya FC ? apa hebatnya pemain-pemain itu, indikasinya adalah saat ini Sriwijaya berada di peringkat berapa ? kenapa pemain Sriwijaya banyak sekali ?, mudah-mudahan  kedepan mereka bisa lebih jeli melakukan pemantauan pemain”, ungkap pemain yang semasa bermainnya sangat lincah itu.
Perang Bintang yang diharapkan dapat menjadi representasi permainan para bintang sepakbola Indonesia, ternyata belum mampu memenuhi ekspektasi pecinta sepakbola tanah air, khususnya mereka yang berada di Papua, apapun perkembangan dari hasil poling SMS yang akan menentukan pemain yang akan berlaga nanti, diharapkan dapat menampilkan sebuah permainan yang berkelas dan enak disaksikan.

MRP Papua Barat Terancam Di bubarkan

JAYAPURA— Pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat  di Manokwari Rabu (15/6),   terus menuai sorotan. Kali ini, giliran Ketua DPR Papua Drs John Ibo MM memberikan tanggapannya.  Menurut John Ibo,  terkait pelantikan MRP Papua Barat tersebut, DPRP  merencanakan akan membahasnya dengan  MRP yang sah  guna membubarkan MRP Papua Barat. Selanjutnya, DPR segera melakukan paripurna-paripurna istimewa guna memutuskan pembubaran DPRP.  Dia mengatakan, pihaknya akan meminta agenda-agenda sidang DPRP sementara ditunda guna membahas tentang pertimbangan membubarkan MRP,  serta segera membuka sidang Non APBD untuk memberikan kesempatan kepada Fraksi- Fraksi DPRP  guna memberikan pertimbangan pembubaran MRP.

Menurut dia,  pihaknya melakukan kebijakan ini  biar pemerintahan di Papua menjadi vakum dan semua pihak boleh melihat bahwa pemerintah pusat tak mentolerir lagi daerah dan pusat tak menganggap daerah daerahnya pusat. Tapi pada segi lain pihaknya tetap menganggap pusat adalah pusatnya daerah.
Dia mengatakan,  DPRP mengagendakan  pembubaran MRP apalagi rakyat berkali kali menyampaikan aspirasi  untuk mengembalikan Otsus. Pasalnya, masyarakat Papua mengaggap  Otsus sudah mati dan segera  bubarkan MRP.
“Kalau rakyat sudah minta kami sebagai repsentatif rakyat ya akan juga menuju ke situ,” kata John Ibo MM didampingi Ketua Komisi E DPRP Drs Marcus Mirino SH MH ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat (17/6). 
Untuk menindaklanjuti pembubaran MRP, lanjutnya, pihaknya telah menugaskan sejumlah anggota  DPRP yang sedang berada di tengah masyarakat ikut memperhatikan aspirasi yang berkembang terkait pembentukan MRP Papua Barat.  Dan ketika  anggota DPRP kembali dibuat pertemuan  pada  Badan Musyawarah DPRP untuk menghimpun seluruh aspirasi masyarakat.  “Inilah langkah-langkah yang kami akan lakukan di Papua agar dunia tahu apa yang terjadi di Papua,” katanya.
Penasehat DPD Partai Golkar Provinsi Papua ini menandaskan, jauh hari sebelum pemilihan MRP, DPR Papua Barat dan DPR Papua sepakat hanya satu MRP karena kultur masyarakat di Tanah Papua hanya satu maka MRP satu.  “Pemerintan pusat jangan terus lakukan intervensi dan mengurangi hak-hak kami orang asli Papua. Saya hanya beri peringatan Otonomi Khusus itu melalui UU Otonomi Khusus No 21  tahun 2001 ada kekhususan yang perlu dipertimbangkan,” katanya.
Karena itu, tambahnya,  melalui kekhususan itu membuat harkat dan martabat orang Papua terangkat dan menunjukan jatidiri  dan sikap rakyat Papua selama ini. 
“Kami anggota DPR yang biasanya mengutamakan kepentingan pemerintah negara kesatuan Republik Indonesai di Papua,” tukasnya.
Menurutnya, Gubernur  Papua Barat Abraham O Ataruri mengetahui mengapa ada semangat untuk  memiliki hanya MRP satu karena ada komitmen yang terbangun untuk memiliki satu pemahaman tentang semangat MRP. “Jujurkah Pak Bram setelah usai Gubernur masih bisa ingat tentang rakyat  Papua karena didalam hati Pak Bram ada nuansa ke Papua  dan dia sebagai anak Papua mengetahui dari mana semangat memiliki satu MRP,” ungkapnya.
Senada dengan itu, Ketua Komisi E DPRP Drs Marcus Mirino SH MH mengatakan, ketika proses pemilihan MRP Jilid II hendak digelar pihaknya bekerja serius dan sungguh sungguh guna menghimpun suara masyarakat dimana mana diseluruh Tanah Papua. Dan masyarakat sendiri menghendaki MRP hanya satu sebagaimana UU Otsus No 21 Tahun 2001.
Dengan aspirasi rakyat itulah   DPRP dan DPRPB sepakat aspirasi rakyat diwujudkan secara sempurna dalam rangka pembentukan MRP yang baru, maka lahirlah semua yang  kita saksikan dan Mendagri datang melantik sendiri anggota MRP Jilid II.
Tapi, ungkapnya,  kini tiba-tiba ada MRP Papua Barat, maka hal ini perlu dipertanyakan. Pasalnya, DPRP mesti mempertanggungjawabkan ketika suatu saat rakyat Papua datang bertanya mengapa ada MRP di Papua Barat. “Pembentukan MRP Papua Barat tak dapat dimengerti akal sehat. Pemerintah mana yang melantik MRP ini lalu pemerintah mana yang mensahkan MRP Jilid II,” katanya.(Binpa)

Ratusan TKI Hamil dari Arab Saudi Tiba di Padang

Padang,- Setelah menempuh perjalanan 10 hari, Kapal Motor Labobar merapat di Pelabuhan Teluk Bayur, Padang, Sumatra Barat. Kapal itu mengangkut 2.349 tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Arab Saudi. Para TKI dipulangkan karena berbagai masalah, di antaranya kasus overstay dan tidak memiliki dokumen.

Menurut Ketua Tim Pemulangan TKI Nugroho Mujianto, dari ribuan orang itu setidaknya ada 120 TKI dalam kondisi hamil, tiga di antaranya melahirkan dalam perjalanan ke Tanah Air. Salah seorang TKI bernama Musrifah binti Komar, 50 tahun, asal Pontianak, meninggal akibat gagal ginjal dua hari menjelang kedatangannya di Padang. Sementara itu, 173 orant TKI lainnya berstatus di bawah umur.

NKRI Sebaiknya Bubar

Bung Hatta dulu pernah bilang,lebih rela melihat nusantara tenggelam drpd dikuasasi asing. Jadi kalau memang belum mampu menambang ya sabar,jgn diserahkan asing spt skrg,lah wong RRC aja menimbun SDAnya,menyimpan stok batubara,nikel dan gas,sumber saya alamnya sbg cadangan,kok RI lepas kontrol semuanya dikuasakan kpd asing.

Itulah begonya generasi kemarin itu,apakah kita mau ikutan bodoh,founding father kita justru lebih pintar. Generasi kemarin itu hasil cuci otak asing,bangganya bukan main kalo dipuji asing.

Apakah tambang emas di freeport sebegitu sulitnya diolah? Teknologi seperti apa yang anda maksud? terus terang. Sy tidak percaya sama propaganda pembodohan kyk ginian.

Tenaga ahli? Ente hidup di jaman apa? Lulusa ITB udah segitu banyaknya juga, yang sekolah di luar negeri juga banyak. Kurang apa coba? (cuma kurang niat pemerintah aja, masih mental babu, mental dijajah)

Apakah bagi hasil itu cukup menguntungkan bagi Indonesia? Udah tau berapa persen bagi hasil freeport? Itu bukan bagi hasil, tapi perampokan.

Masih mau juga dikadalin konsep globalisasi. Semua negara di dunia menerapkan proteksi terhadap pasar dan pelaku usaha dalam negerinya, termasuk amrik sendiri.

Ente kira korsel itu dulu langsung maju gitu? Mereka dulu bertahan dari gempuran mobil jepang, bertekad membuat industri mobil sendiri, dengan pasar korsel yang kecil, nyatanya bisa. Perancis juga, dan banyak negara juga.

Kalo birokrasinya yang ancur, yach ditata birokrasinya. Ada tikus banyak koq rumahnya yang dibakar.

Generasi kemaren itu pemimpinnya melakukan kudeta terhadap founding fathers kita, tim ekonominya hasil didikan anak buahnya Nixxon. Hasilx, Boediono, sri mulyani Dll…

siapa juga yang pengen politik isolasi?
Cuman membahas model pembangunan ekonomi yang perlu dikoreksi. sistem ekonomi kita sekarang aneh.

Globalisasi boleh, tapi ya ngga blak2an mempersilakan rumah sendiri buat dirampok orang to ya.

amrik aja memberi subsidi yg “reckless” terhadap petani jagungnya, lha kita mau2nya dikadalin suruh semuanya liberal mekanisme pasar globalisasi, borderless world.

Bagi yang pro neo liberalisasi dan melawan UUD’45,itulah hasil cuci otak barat,tak layak ngaku sbg orang Indonesia,tak layak tinggal di Indonesia,menguasai aset Indonesia dipergunakan seenak perutnya sendiri! PLN kendalanya justru krn gak kebagian gas yg justru diekspor,kebutuhan NKRI justru dikorbankan,lol! Generasi muda yg dicuci otak,sama spt generasi kemarin.

Anak muda harus bangkit dan mandiri,harus cerdas spy tidak dibodohi bangsa lain.

Generasi muda yang cerdas adalah generasi muda yang gak takut akan tantangan jaman, tantangan globalisasi, yang gak hiper ama orang2 berkulit putih, orang2 muda yang percaya diri ama kemampuannya untuk bersaing secara sehat dengan siapapun dari manapun.

Bukan anak muda yang cengeng, yang apa2 harus dilindungi negara.
Karena selama masih ada antek antek asing di Indonesia apalagi di pemerintahan,juga parlemen masih akan merongrong tuh,menggerogoti aset kekayaan RI dari dalam. Singapore saja masih mempertahankan BUMN nya kok,melaksanakan Pasal 33 UUD’45.

bodohnya Indonesia,justru mengamandemen UUD’45, itu begoo atau sengaja menbegokan diri!!! BUMN untuk bidang yg menguasai hajat hidup orang banyak di negara lain dipertahankan,dipegang erat erat spt amanat UUD’45,eh Indonesia yg sdh punya UUD’45 justru diamandemen,begoo!

alasan klise antek antek asing adalah UUD’45 bukan kitab suci,gitu kilahnya,dasar dongok! UUD’45 jelas bukan kitab suci,tapi UUD’45 itu adalah kesepakatan bangsa Indonesia,bahwa kemerdekaan Indonesia itu dilaksanakan sesuai kesepakatan dalam UUD’45,amanat founding father kepada generasi ke generasi! l

Nah buat yg nggak setuju dgn UUD’45 maka bukan tempatmu di sini! Kamu sudah makar dari NKRI! Keluarlah jadi WNA! UUD’45 itu kesepakatan seluruh rakyat Indonesia,sistem bernegara warga Indonesia, way of life bangsa Indonesia! Mengingkari UUD’45 berarti keluar dari negara RI yg diproklamasikan tgl 17 Agustus 1945! Bodoh sekali generasi yg dicuci otak barat itu,bener bener keblinger

Sistem Ekonomi Indonesia yang dikehendaki UUD 1945 (yang asli), sesungguhnya sudah ideal. Ada porsi Negara dan ada porsi Swasta. Selain yang menyangkut sumber-sumber ekonomi yang ada di Bumi dan Air (seperti SDA mineral, energi dan air serta penguasaan Lahan), dan jenis usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pihak Swasta atau Pasar tidak dilarang bermain.

Tapi pasca Reformasi lalu diduga ada banyak UU yang dilahirkan diduga sarat kepentingan asing itu, seperti UU Migas 2002 dan UU Sumber daya Air .

Hal inilah yang telah merubah segalanya. Isi UU pro-asing itu selain diduga sarat kepentingan asing, diduga bertentangan dengan isi dan semangat pasal 33 UUD 1945.

Tatanan UU yang menyangkut masalah ekonomi pasca Reformasi itu, telah mengurangi banyak peran Negara dalam perekonomian, suatu hal yang sesungguhnya tidak diharamkan dalam UUD 1945.

Akibat lebih jauh daripada implementasi isi UU tadi, peran Swasta menjadi sangat penting di dalam menggerakkan roda perekonomian Nasional.

Masalahnya, kalau yang menggerakkan itu mayoritas adalah Swasta Nasional, mungkin masih bisa dipahami dan diterima. Tetapi manakala yang terjadi sebaliknya, justru Swasta Asing yang dominan menguasai kehidupan perekonomian Nasional, dengan menyisihkan perekonomian rakyat dan peran Swasta Nasional, hal itu yang patut dipertanyakan kepada Elit dan Pemimpin di Negeri ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Itu sama saja bentuk poenjajahan ekonomi model baru, atau Neo-Kolonialisme dengan memakai model Neo-Liberalisme.

MRP Papua Barat = Masalah Baru

JAYAPURA—Pelantikan unsur pimpinan Majelis Rakyat Papua Papua Barat  (MRP PB)  oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Atururi hari Rabu (15/6) mendapat reaksi dari Gubernur Provinsi Papua, DR (HC) Barnabas Suebu, SH dan kalangan DPR Papua. baik Gubernur maupun DPR Papua sangat tidak setuju dengan pelantikan MRP PB yang dinilai ilegal tersebut.  Menurut Suebu, pelantikan unsur pimpinan MRP Papua Barat tersebut  merupakan sebuah masalah baru, karena tidak diatur dalam UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.  “Di dalam aturan UU MRP tidak ada pasal yang mengatur mengenai pembentukan MRP Papua Barat,” tandasnya  kepada wartawan di Gedung Negara, Kamis (16/6).  Menurutnya, MRP Papua Barat tidak seharusnya dibentuk. Pasalnya, sesuai aturan tidak ada yang namanya pembentukan dua MRP, jadi pembentukan MRP Papua Barat menjadi pertanyaan apakah sudah sesuai Undang-Undang Otsus atau belum.
“Jika hal ini dibiarkan, maka akan menimbulkan masalah baru sampai ke tingkat nasional bahkan sampai ke tingkat internasional,” urainya.
Untuk diketahui anggota MRP telah dilantik beberapa beberapa waktu lalu Pelantikan Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat oleh Gubernur Papua Barat, Abraham O Ataruri yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus). Pasalnya, pelantikan itu hanya didasarkan pada peraturan menteri yang kedudukannya jauh lebih rendah dari sebuah undang-undang sehingga itu  jelas menyalahi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus di Papua, sebab dalam Undang-Undang Otsus hanya menyebutkan satu MRP bukan dua MRP.
Sementara itu Ketua Pansus Otsus Ir Weynand Watori mengatakan, rakyat di seluruh Tanah Papua sangat tersinggung dengan sikap Gubernur Papua Barat Abraham Ataruri yang mewakili Mendagri Gamawan Fauzi melantik pimpinan MRP di Papua Barat pada Rabu (15/6). Pasalnya, sebelumnya yang bersangkutan nyata nyata melanggar perundang undangan  dan memaksakan pembentukan  Provinsi Papua Barat. Kini ia ingin membentuk dan melantik pimpinan MRP Papua Barat.
Dikatakan, jauh hari sebelum pembahasan pelantikan MRP yang melibatkan DPRP, DPR Papua Barat, Gubernur Papua serta Papua Barat seharusnya diusulkan agar MRP Papua Barat dibentuk tersendiri lepas dari MRP Papua. Tapi ironisnya, setelah disepakati pemilihan dan pelantikan MRP ternyata  muncul upaya- upaya dari oknum tertentu untuk membentuk  MRP Papua Barat. 
“Apabila  ingin mengubah kesepakatan itu ya kita mesti duduk semua, tak bisa Gubernur Bram merasa dia sebagai simbol keterwakilan orang Papua. Dari mana dia dapat simbol itu,” tandasnya ketika dihubungi Bintang Papua di Jayapura, Kamis (16/6).
Menurut dia, pihaknya menilai pembentukan dan pelantikan MRP Papua Barat secara ilegal adalah perbuatan yang sangat memalukan. Padahal, Gubernur Papua  DR (HC) Barnabas Suebu SH  sebelumnya mengatakan, apabila ada keinginan kuat untuk membentuk dua MRP, maka  dibuat referendum sesuai UU Nomor 5 Tahun 1985 untuk meminta orang asli Papua menentukan MRP  hanya satu atau dua MRP.
Karena itu, urainya, DPRP secara tegas menolak pembentukan dan pelantikan MRP Papua Barat serta mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan semua problem yang ada. Pasalnya, hal ini  menjadi persoalan besar yang akan menyebabkan situasi politik di Papua menjadi tak kondusif.
Terpisah, Anggota Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Albert Bolang SH MH menandaskan pembentukan MRP Papua Barat menjadi dilema hukum. Bahwanya, ketika berbicara soal etika menjalankan sistim pemerintahan Otonomi Khusus sekali tak dihormati maka hal ini akan berkonsekuensi pada pemangku kepentingan  dalam hal ini rakyat yang ada di Papua.
“Kami juga belum mendapatkan pemberitahuan tentang pelantikan MRP Papua Barat,” tukasnya.
Dia mengatakan, pihaknya mempertanyakan pembentukan MRP Papua Barat karena sesuai SK Kemendagri menetapkan 75 anggota MRP. Kini akan menjadi persoalan kemudian misalnya Perdasus atau pengajuan Calon Gubernur apakah cukup dengan 45  anggota MRP yang ada kemudian  dikurangi MRP yang ada di Papua Barat. Cukup dengan itu ataukah harus mendapat persetujuan 75 anggota MRP.
Karena itu, tambahnya, pembentukan MRP Papua Barat ini  perlu disikapi secara legal dan bukan ilegal karena provinsi induk sampai saat ini belum mendapatkan pemberitahuan resmi baik kepada DPRP maupun Gubernur. Apabila sudah dilakukan pelantikan MRP Papua Barat, maka hal ini  tak akan seiring dan seirama sesuai UU Otsus No 21 Tahun 2001 karena anggota MRP yang sah adalah 75 orang. Kalau diajukan dan ternyata diplenokan oleh hanya setengah anggota MRP. Ini juga menjadi dilema hukum sehingga pihaknya menyikapi kekhususan Papua ini jangan serta merta menjalankan sistim pemerintahan dengan tanpa berlandaskan hukum serta meninggalkan etika dan kode-kode etik terkait dengan menuju pada pemerintahan yang baik kedepan.
Ditanya apakah perlu dilakukan peninjauan ulang pasca pelantikan MPR Papua Barat, katanya, silahkan MRP dan pemerintahan induk menyikapinya.  Pasalnya, Gubernur adalah kepala pemerintahan di Papua. Apabila  pemerintahannya  mengalami kepincangan seperti ini lalu kemudian didiamkan oleh Gubernur ini juga patut diperhatikan lebih jauh karena ada kepincangan hukum dan kepincangan pemerintahan.
Dia mengatakan, jangan sampai pemekaran atau mendorong secepatnya pembentukan MRP hanya untuk melegitimasi kekuatan politik yang ada di Papua Barat menuju Pilgub. Jangan sampai mulai mengkotak-kotak atau ada kepentingan politik untuk mendorong keberadaan MRP mempertimbangkan Gubernur Papua Barat.
“Jangan sampai itu yang menjadi kepentingan-kepentingan indifidual, bukan kepentingan politik atau kepentingan kelompok yang akan menuju pada pesta politik kedepan. Yah ini juga menjadi kemungkinan-kemungkinan kenapa itu didorong secepatnya tanpa melalui etika-etika pemerintahan yang baik,” tuturnya. (Binpa)

Netralitas Anggota KPUD Kabupaten Supiori Dipertanyakan

Jayapura,- Tim pemenang pasangan nomor urut tiga(3) Fred Manufandu- Yan Imbab(MENIMBA) mempertanyakan netralitas Anggota KPUD Kabupaten Supiori dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori.

“ Kami yakin pemilukada kali ini penuh dengan rekayasa dan konspirasi bahkan ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota KPUD, padahal jika merujuk pada peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 netralitas anggota KPUD harus dijaga, fakta dilapangan menunjukan ada beberapa oknum anggota KPUD Supiori secara terstruktur telah berkonspirasi dengan memihak salah satu kandidat tertentu,” kata anggota Tim pemenang nomor urut tiga (3)Fred Manufandu-Yan Imbab (MENIMBA), Saly Maskat S.sos kemarin(29/9).

Ini terbukti, menyangkut coblosan kertas suara simetris di TPS lain dianggap sah, sedangkan di TPS yang kebetulan kami unggul dianggap tidak sah. “ Ini sebenarnya ada apa , bukankah keputusan KPU berlaku menyeluruh bukan parsial atau sepotong-sepotang,” katanya.

Yang anehnya lagi, perolehan suara kami di sejumlah TPS secara sengaja telah dihilangkan, hal ini terbukti berupa ada tanda typex pada hasil rekapitulasi suara yang secara kebetulan perolehan suara kami unggul dibandingkan kandidat lain.

Selain itu, Bukti keberpihakan anggota KPUD kabupaten Supiori kepada kandidat tertentu mulai terlihat pada hasil Pleno KPUD kabupaten Supiori dimana mereka(KPU) menolak usulan penghitungan kotak suara ulang di sejumlah TPS yang dinilai terjadi pengglembungan suara. Karena itu, melalui gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi(MK) pihaknya berharap ada keadilan terutama bagi konstituen kami maupun rakyat Supiori secara menyeluruh. “ Siapa takut pilkada Kabupaten Supiori akan berlanjut ketahap dua jika perolehan suara kami tidak mencapai 30 persen, namun fakta di lapangan menunjukan perolehan suara kami telah tembus mencapai 32 persen, namun ada konspirasi sehingga pleno KPUD kemarin suara kami dipangkas, di typex dan lain sebagainya sehingga hasilnya hanya 28,7 persen. Dan untuk itu kami berharap agar masyarakat di Supiori selalu Yakin bahwa Fred Manufandu- Yan Imbab adalah Bupati dan Wakli Bupati pilihan bagi seluruh rakyat Supiori,” ungkapnya.

Pleno KPUD Supiori “By Design”

Supiori- Pleno penetapan terbuka hasil perolehan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat KPU Kabupaten Supiori tanggal 23 september 2010 disinyalir ditunggangi kepentingan salah satu kandidat untuk diarahkan ke putaran kedua.

Bukti keberpihakan anggota KPUD kabupaten Supiori kepada pasangan nomor urut 2  mulai terlihat ketika KPUD kabupaten Supiori menolak usulan penghitungan kotak suara  ulang di sejumlah TPS yang dinilai terjadi pengglembungan suara.

Tak ayal lagi,  tindakan KPUD sempat menimbulkan  ketegangan, selain itu hujan interupsi mengalir deras pada rapat pleno KPUD Kabupaten Supiori yang kebetulan dihadiri Bupati, Kapolres maupun unsur muspida lainnya.

Para saksi yang merasa tidak puas terus melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara KPU yang sempat membuat rapat Pleno dikrosing tiga kali. Pleno KPUD yang menerjunkan personil keamanan dalam jumlah besar disinyalir “ by design” oleh KPUD karena telah menguntungkan kandidat tertentu

Hal ini terbukti, ketika saksi kandidat nomor urut 3 (MENIMBA)mengusulkan agar membuka kotak suara supaya dilakukan penghitungan secara bersama- sama supaya member rasa adil bagi seluruh kandidat namun permintaan tersebut, ditolak oleh KPU dengan dalih penghitungan ulang dapat dilakukan KPU ketika  telah menerima keputusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi(MK).

Penghitungan ulang  menurut permintaan para saksi seharusnya menjadi wewenang KPUD  untuk melakukan penghitungan ulang, setidak-tidaknya dapat dikonsultasikan dengan pihak KPU  Provinsi untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut.

Namun ada sedikit keanehan, ketika  pleno KPUD Supiori yang berlangsung pekan kemarin(23/9) hanya  melakukan penghitungan suara ulang pada pasangan nomor urut 2 dan 5 pada distri Supiori Selatan dan TPS Dubor atas usulan saksi dari kandidat bersangkutan sehingga ada penambahan suara pada pasangan nomor urut 2 dan 5.

Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 Fred Manufandu- Yan Imbab( Menimba) memperoleh suara terbanyak : 2542 suara dibandingkan kandidat lain.

Sementara itu, Ketua KPUD Supiori Alberth Rumbekwan,SH yang ditemui media ini mengatakan  bahwa pleno KPUD kabupaten Supiori telah memutuskan pemilukada Kabupaten Supiori berlanjut ke putaran kedua, namun untuk saat Ini pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Kontitusi sehingga ada dasar hukum bagi KPU maupun kandidat.
Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 (Menimba) merasa  keberatan dan dirugikan terhadap hasil pleno KPU dan saat ini telah melakukan gugatan ke MK, begitupun sebaliknya pasangan nomor urut 5 (MEKAR) saat ini telah mendaftarkan gugatan ke MK karena merasa perolehan suaranya lebih banyak dari pada perolehan pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes yang secara sepihak ditetapkan KPU untuk mendampingi  pasangan nomor urut 3 (menimba) pada pemilukada Kabupaten Supiori putaran kedua.

Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten Supiori
1.  Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom  : 905
2.  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1875
3.  Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab  : 2542
4.  Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 514
5.  Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi  : 1817
6.  Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi  : 1331

Kepulauan Aruri : suara sah 2653. suara tidak sah 91  jumlah suara 2744
1. 9
2. 476
3. 1496
4. 113
5. 329
6. 230
Supiori Timur suara sah 2784. suara tidak sah 196. total. 2980
1. 551
2. 518
3. 412
4. 151
5. 458
6. 694

Supiori selatan.  Suara sah1666.  tidak sah 6 total.1672
1. 132
2. 661
3. 267
4. 207
5. 288
6. 111
Supiori utara. Suara sah 855, tidak sah 72 total 927
1. 24
2. 55
3. 202
4. 9
5. 368
6. 197
Supior Barat. suara sah 1026. tidak sah 49 total. 1075.
1.  189
2.  165
3.  165
4.   34
5.   374
6.   99

Fred Manufandu Unggul di Pemilukada Kabupaten Supiori

Pemilukada Supiori, Lambang Pemborosan

Enam Kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, merebut tiga puluh persen suara dari sebelas ribu lebih pemilih, apakah bisa?”

Oleh : Hendrik Hay
Musim Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2010 ini banyak hal baru bermunculan, mulai dari trik-trik politik politisi lokal sampai dengan klaim dukungan dari Yang Maha Esa (YME) yang kesemuanya hanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadi orang nomor satu di Kabupaten/kota tersebut.
Namun dari semua Pemilukada di Indonesia, Pemilukada di Kabupaten Supiori tahun 2010 ini memiliki keunikan dan patut dijadikan sebagai contoh bagi para pembuat kebijakan di Jakarta. Me­ngapa demikian? kare­na pulau berpenduduk paling sedikit di Povinsi Papua berdasarkan data SP 2010 yang hanya dihuni limabelas ribu jiwa itu dengan total ternyata diajang musim Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun ini, ada enam kandidat kepala daerah yang “menjual diri” pada masyarakat Supiori untuk dipinang menjadi orang nomor satu dengan total pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Supiori hanya 11.141 pemilih.
Mengapa unik? Ya, kare­na bila didasarkan pada logika maupun perhitungan matematis, yang mengharuskan calon kepala daerah setidaknya harus mendapatkan dukungan suara paling tidak tigapuluh persen suara dari total suara pemilih sah, maka untuk pemilukada Supiori yang menawarkan enam kandidat calon kepala daerah hal itu tidak mungkin alias imposible.

Dengan demikian untuk mendapatkan calon kepala daerah yang sesuai dengan acuan undang-undang pemilihan umum, setidaknya dibutuhkan dua kali pemilihan umum kepala daerah.

Yang lebih memprihatinkan adalah total DPT 11.141 suara, hanya delapan ribu penduduk saja yang menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian “mustahil” jika ada kandidat yang mampu mengumpulkan tiga puluh persen suara. Walaupun KPU Supiori belum secara resmi mengumumkan perolehan suara untuk ma­sing-masing kandidat, namun perhitungan matematis yang didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku, maka pemilukada tahap dua tidak dapat terhindarkan.
Akan tetapi jika hal ini didasarkan pada kondisi wilayah maka KPU maupun para pihak yang berkompoten di wilayah tersebut harus bisa menentukan sikap, pasalnya Undang-Undang yang mengharuskan calon kepala daerah harus mendapatkan tigapuluh persen dukungan dari total pemilih itu, dibuat dengan asumsi bahwa jumlah penduduk di masing-masing daerah kabupaten/kota tidak kurang dari limapuluh ribu jiwa, sehingga Supiori yang total penduduk 15 ribu jiwa dengan jumlah 11.141 pemilih menjadi bagian yang masuk dalam tata aturan tersebut alias ikut ramai saja.

“putaran pertama enam miliar, kalau lanjut putaran dua, maka pasti KPU minta dana dua miliar atau lebih lagi, uang yang banyak itu,” kata seorang Warga Supiori kepada media ini.
Ya, jika saja KPU Supiori melakukan pemilukada tahap dua, maka bayangkan saja, kabupaten yang baru saja bangkit dari badai keterpurukan alias banyak mendapat sorotan dari pemerintah pusat itu harus menggelondorkan sedikitnya uang rakyat yang bersumber dari APBD untuk pesta demokrasi tersebut.
Padahal disisi lain pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan, jembatan, ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi masih sangat minim. Pertumbuhan ekonomi rakyat juga tidak tampak, hal ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah memekarkan kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, pemerin­tah pusat, DPR RI, DPD RI dan semua kepentingan di negara ini harus menaruh perhatian untuk penyelenggaraan pemilukada di wilayah-wilayan dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 50 ribu jiwa seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Supiori.

Jumlah penduduk paling sedikit di Papua, luas wilayah pun tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten/kota lainnya namun untuk menyelenggarakan satu pesta demokrasi tidak sedikit uang yang dihabiskan, padahal rakyat lebih membutuhkan uang tersebut.***

Pawai Perdana Kampanye Calon Walikota/Wakil Walikota Jayapura

Calon Harus Siap Dipilih dan Tidak Dipilih

Jayapura—Sebagaimana direncanakan sebelumnya, Senin (20/9) kemarin bertempat di Buper Waena secara resmi dimulai kampanye untuk para kandidat Walikota/Wakil Walikota Kota Ja­yapura.
Hal itu setelah secara resmi dibuka dengan ditandai penandatanganan deklarasi bersama semua kandidat dan simulasi pencoblosan surat suara oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs Henk Bleskadit.
Dalam pawai tersebut diikuti seluruh (enam) pasangan calon masing-masing Abisai Rollo-Reynalda Kaisepo, Benhur Tommy Mano-Nur Alam, Musa Youwe-Rustan Saru, Jan Hendrik Hamadi-Lievelien Ansanay, Thobias Solossa-Hariyanto dan Pdt. Freddy Toam-Jimmy Ansanay.
Pejabat Walikota Ja­yapura Eliezer Renmaur yang sempat mengkritik atas para kandidat karena terlambat datang ke lokasi pembukaan kampanye tersebut mengharapkan agar pentahapan Pemilukada dapat berlangsung dengan damai hingga ak­hir. ‘’Karena hanya de­ngan damai kita semua mampu menyelesaikan Pemilukada dengan aman dan lancar,’’ ujarya.
Untuk itu Walikota mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam mensukseskan Pemilukada di Kota Jayapura. ‘’5 item yang dideklarasikan hari ini harus bisa dilaksanakan semuanya oleh para calon. Jangan sampai ada yang bilang ‘saya hanya laksanakan 4 dari lima itu’. Jangan sampai ada gesekan-gesekan kecil atau memancing-mancing situasi,’’ harapnya.
Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan juga menyatakan,suasana damai yang telah tercipta sejak proses pendaftaran hendaknya dijaga sampai akhir. ‘’Berkaitan dengan Pemilukada secara umum berlangsung aman, meskipun ada pengaduan dari sejumlah calon ke PTUN,’’ ungkapnya.
Dikatakan, sipapun yang nantinya terpilih sebagai Walikota Jayapura hendaknya didukung.

‘’Karena yang terbaik adalah yang mampu berjiwa besar menerima kekalahan dan mendukung calon yang terpilih nantinya,’’ ungkapnya lagi.
Dalam pembukaan kampanye tersebut juga dilaksanakan ibadah bersama yang dipimpin Pdt. Jimmy Koirewoa,S.Th. ‘’Kebenaran adalah cahaya terang yang pasti akan mengusir kegelapan. Cuaca yang terang dan terik ini mudah-mudahan seterang cahaya yang akan diberikan oleh calon terpilih terhadap Kota jayapura. amiin,’’ ujarnya.
Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Belskadit mengatakan, dalam kampanye yang dijadwalkan selama 14 hari, untuk kampanye dalam bentuk debat publik dilaksankan satu hari lewat media massa ektronik maupun cetak.
Setelah dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Jayapura, selanjutnya adalah pembacaan deklarasi yang dipimpion Pdt. Yulius Mano. Deklarasi yang berisi empat poin tersebut adalah : 1. Melaksankaan kampanye secara santun dan bermartabat. 2. Patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Saling menghargai dan menghormati sesama calon Walikota dan Wakil Walikota,sesama tim kampanye, saling menjaga dan memelihara atribut dan simbol-simbol masing-masing pasangan calon. 4. menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Jayapura menuju terwujudnya Papua zona damai. 5. siap untuk terpilih dan tidak dipilih.
Pawai kampanye yang diikuti oleh enam pasangan calon yang mengerahkan sejumlah tim sukses maupun relawan pun dimulai dengan dikawal Fooreder dari Satantas Polresta Jayapura yang menyusuri seluruh wilayah Kota Jayapura hingga finis di Lapangan Karang PTC Entrop.
Selama dalam perjalanan menuju PTC, 6 pasangan kandidat dan massanya
dieluh-eluhkan warga  yang menyaksikan sepanjang jalan dari Buper, Ekspo Waena, Abepura, Entrop, Tasangka RRI, Argapura, Pelabuhan Laut Jayapura, Kota Jayapura, Dok V Bawah, Pasir Dua dan kembali finis di Lapangan PTC.
Mobil dan sepeda motor yang ditumpangi tersebut juga dihiasi bendera partai pendukung dan gambar para kandidat. Nampak satu persatu kandidat melakukan pawai damai menurut Nomor Urut masing masing. Bahkan sejumlah mobil dan motor pendukung pasangan Jan Hendrik Hamadi—Lievielin Ansanay Monim membagikan cinderanata berupa tas belanja bergambar wajah keduanya kepada warga. Warga berebut mendapatkannya.

(binpa)

Dugaan Keterlibatan Bupati Biak YM Terhadap KPU Supiori

Dugaan Keterlibatan Bupati Biak Yusuf Maryem Terhadap KPUD Supiori Mulai Menguat

Supiori –  Dugaan  keterlibatan Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yusuf Maryem yang secara sengaja  melakukan intevensi terhadap kinerja KPUD Kabupaten Supiori  mulai menguat.

Kabar pertemuan Bupati Biak dengan sejumlah kandidat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Supiori disalah satu Hotel di Kabupaten Biak pekan kemarin mulai marak diperbincangkan.

Sejumlah situs jejaring social seperti Facebook, Twitter maupun Blog mulai mendiskusikan hal tersebut. Diskusi tersebut disinyalir dilakukan sejumlah aktivis LSM yang memantau jalannya pemilukada di Kabupaten Supiori.

Dugaan sementara Intervensi ini dilakukan agar hasil Pemilukada kabupaten Supiori digiring ke putaran kedua dan ada uapaya pengkroyokan .

Upaya ini dilakukan guna melakukan intimidasi atas kemenangan pasangan nomor urut tiga (3) ) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)yang hingga hari keenam rekapan suara pemilih di Kabupaten Supiori telah menembus angka 30 persen.

“ Sungguh aneh rekayasa ini orang , jago Golkar nomor  enam su tumbang jika diarahkan keputaran kedua su pasti ada politik dagang sapi, dia sebagai Bupati Biak  urus saja Kabupatenx, kenapa mau intervensi ke Supiori yang bukan wilayah kerjax dia, hei Pace, sa curiga jika rekayasa ini berhasil , maka ada upaya penggiringan kandidat yang kalah ke pasangan nomor urut 2. Kitorang tau, dia pung jago sapa “  mengutip diskusi yang beredar di situs jejaring sosial Facebook.

Ketua Tim Ahli pasangan cabup dan cawabup Supiori  nomor urut tiga (3), Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab, Yan Kbarek ketika dihubungi terkait isu keterlibatan Bupati Biak Yusuf Maryem mengakui belum mengetahui hal tersebut.

Namun pihaknya tidak memungkiri bahwa ada upaya pihak luar untuk menggagalkan hasil yang diraih pasangan Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA).

“ Tangan tangan jahil ini berupaya mau menyogok KPU, bayar PPD,  mau merekayasa hasil rekapa suara biar berlanjut ketahap dua, tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut. “ katanya.

Seperti yang dirilis salah satu harian lokal di Jayapura kemarin, pemilukada Kabupaten Supiori sangat sulit dilakukan ketahap dua mengingat pasangan MENIMBA telah menembus angka 30 persen.

Akan tetapi, sebelum dilakukan pleno resmi oleh KPUD Supiori  pada hari selasa tanggal 21 September 2010 ada upaya kuat membangun opini masyarakat agar Pemilukada Kabupaten Supiori  berlanjut ke putaran dua.

Disebutkan bahwa tangan-tangan jahil ini berupaya melakukan lobi lobi kecil dan  mencoba merubah suara,  dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian gencar dilakukan.

Oleh kare­na itu publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudahterprovokasi dan percaya begitu saja.
jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori,” harap Yan Dance Kbarek, seperti dikutip Harian Bintang Papua di Biak, kamis (16/7) kemarin.

“Proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab,” tandas Kbarek menambahkan.

KPUD Supiori Mulai di Intervensi Kandidat Yang Kalah Dengan Diback-up Salah Satu Bupati

Supiori– Indepedensi KPUD Kabupaten Supiori diuji terkait intervensi pihak luar yang berupaya menggiring hasil Pemilukada kabupaten Supiorii ke putaran kedua.

Upaya ini dilakukan guna melakukan intimidasi atas kemenangan pasangan nomor urut tiga (3) ) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)yang hingga hari kelima rekapan suara pemilih telah menembus angka 30 persen.

Menurut informasi yang dibocorkan sejumlah LSM kepada media di Jayapura, ada beberapa oknum kandidat yang kalah dalam pertarungan Pemilukada Kabupaten Supiori  diakui  telah dibackup oleh salah satu Bupati di Papua guna menekan KPUD kabupaten Supiori  agar hasil Perhitungan suara dirubah KPUD supaya dilanjutkan ke putaran kedua.

Padahal  di hari keenam Update suara dari PPD ke KPUD , Pasangan nomor urut 3 Fred Manufandu,SH,MM,MH -Drs Yan Imbab (MENIMBA) telah melebihi angka 30 persen dari total suara pemilih di kabupaten Supiori.

Karena itu, pemungutan suara putaran kedua seperti yang diisukan sejumlah pihak sulit terlaksana .

Meskipun begitu, sampai saat ini KPU Supiori belum mengumumkan hasil rekapitulasi suara kepada publik, namun sejumlah pihak meyakini bahwa data rekapan suara sementara Tim Pemena­ngan MENIMBA yang telah menembus angka tiga puluh persen (30%) tersebut tidak berbeda jauh dengan data  yang dimilikiKPU Supiori.

Namun adanya kekhawatiran dilakukan intervensi terhadap independsi KPU,  Hal ini memaksa Ketua Tim Ahli pasangan cabup dan cawabup Supiori Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab, Yan Kbarek yang juga adalah Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk mengambil langkah Serius.

“ Propaganda murahan yang mengarahkan masyarakat  bahwa Pemilukada Kabupaten Supiori  berlanjut ke putaran dua semakin marak, pihaknya terus diserang, ini pertanda bahwa ada pihak pihak yang tidak terima dengan kemenangan kami, oleh karena itu kita harus tetap solid, KPUD harus independen tanpa ada intervensi siapapun sekalipun dia seorang penguasa” ajaknya ketika dihubungi via Handphone kemarin(17/9).

Untuk meyakinkan para masyarakat , Wiliam menyebutkan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh salah satu Tim Independent di Kabupaten Supiori beberapa waktu lalu menorehkan bahwa pasangan Menimba lebih diunggulkan dari pasangan lain dengan capaian angka dukungan partisipan 76.2 persen.

Kemengan Pasangan” Menimba ” menandakan bahwa rakyat Supiori saat ini membutuhkan warna baru, Pemimpin baru oleh karena itu, KPUD Supiori dituntut  bekerja dengan serius tanpa ada intervensi dari kandidat yang kalah. “  Kami yakin data ini tidak berbedah jauh dengan data KPU Supiori, kita konfrontir data kita dengan data KPU, kalau ada perbedaan maka kita akan kejar, penambahan terjadi dimana dan lari kepada kandidat mana, itu akan kita kejar,” tegasnya

Seperti diketahui, Hasil Pemilukada Kabupaten Supiori Yang dirilis Harian Bintang Papua menyebutkan bahwa  ada tangan-tangan jahil yang ingin melakukan permainan suara, ini hal yang aneh, dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian genjar dilakukan.

Oleh kare­na itu publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudahterprovokasi dan percaya begitu saja.
jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori,” harap Yan Dance Kbarek, seperti dikutip Harian Bintang Papua di Biak, kamis (16/7) kemarin.

“Proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab,” tandas Kbarek menambahkan.

Hasil Rekapan Suara hari kelima Pemilukada Kabupaten Supiori

1. Yan Piet Pariaribo / Herman Swom:   878 Suara

2. Drs.Hendrik J Rumkabu / Marinus Maryar,S.Sos,M.Kes :   1984  Suara

3. Drs.Fred Manufandu,MM / Drs.Yan Imbab:    2603 Suara

4. Drs.Josep Amsamsyum / Samuel Sauyas,SH, M.Si : 1363 Suara

5. Ds.Julianus Mnusefer,S.Si, MAP / Drs.Theodorus Kawer,M.Si: 1984 Suara

6. Dra.Hulda Inda Imbir,MM / Drs.Tony Silas Manufandu,M.Si :  1779 Suara

Pasangan Fred Manufandu-Yan Imbab Menang di Pilkada Kabupaten Supiori Papua.

Pasangan nomor urut tiga(3) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)hingga hari keempat rekapan suara pemilih sementara berhasil menembus angka 30 persen.

Dengan menembus angka 30 persen dari total suara pemilih di kabupaten Supiori, maka pemungutan suara putaran kedua seperti yang diisukan sejumlah pihak bakal kandas.

“Data kita sudah hampir mendekati 2600 suara sah dan sudah melampui 30 persen,” kata Yan Dance Kbarek, di Biak, kamis (16/7) kemarin.

Meskipun sampai saat ini KPU Supiori belum juga mengupdate data rekapan suara sementara kepada publik, namun Kbarek meyakini bahwa data rekapan suara sementara Tim Pemena­ngan MENIMBA yang telah menembus angka tiga puluh persen tersebut tidak berbeda jauh dengan
data KPU Supiori.

“Kami yakin data ini tidak berbedah jauh dengan data KPU Supiori, kita konfrontir data kita dengan data KPU, kalau ada perbedaan maka kita akan kejar, penambahan terjadi dimana dan lari kepada kandidat mana, itu akan kita kejar,” tegas Kbarek.

Berdasarkan rekapan sementara yang  dikonfrontir dengan data dari sejumlah lembaga resmi serta para saksi dari masing-masing kandidat yang ikut memantau jalannya perhitungan suara di Pemilukada Supiori ternyata ada kejanggalan yang ditemui, salah satu yang sedang ditelusuri adalah penambahan suara yang tidak jelas dari mana.

Ada tangan-tangan jahil yang melakukan permainan suara, ini hal yang aneh, dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian genjar dilakukan.

Oleh kare­na itu penulis mengharapkan kepada publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudah
terprovokasi dan percaya begitu saja.

Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, bocoran  dari orang dalam di KPUD Kabupaten Supiori yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan sangat  sulit jika Pemilukada Kabupaten Supiori berlangsung ketahap dua jika perolehan salah satu kandidat telah menembus angka 30 persen.

Memang diakuinya, hingga saat ini ada pihak-pihak yang sedang mempresure KPUD agar Pemilukada kabupaten Supiori berlanjut ketahap dua. Yakni  mengambil pasangan suara terbanyak satu dan dua.

Akan tetapi, sulit dilakukan mengingat data rekapan yang diperoleh KPUD dari PPD sama persis dengan data rekapan suara yang dimiliki para kandidat.

Dicari Massa, Ketua KPU Supiori Amankan Diri di Polres

Sementara itu terkait dengan hasil perolehan suara sementara yang dilakukan, nampaknya mulai melakukan aksi protes ke kantor KPU Supiori. Bahkan informasi yang diterima pukul 19.30 WIT tadi malam menyatakan kalau massa telah memenuhi sepanjang jalan yang tidak jauh dari Kantor KPU Supiori.

Kapolres Supiori AKBP Bonar Sitinjak, SH, MH yang dikonfirmasi via hand phonenya tadi malam membenarkan hal tersebut. Hanya saja dia menyatakan bahwa situasi di Kabupaten Supiori pada dasarnya aman. Ratusan massa yang tidak puas atas hasil pemungutan suara itu mulai berangsek mendekati Kantor KPU Supiori dengan memenuhi sepanjang jalan di wilayah tersebut sekitar pukul 17.30 WIT.

“Ya biasalah, di KPU kami telah tempatkan sejumlah anggota kami, termasuk dari Brimob melakukan pengamanan. Pada dasarnya masih aman, kami aparat kepolisin tetap akan melakukan pengamanan secara ketat dan akan menidak tegas siapa saja jika ada melakukan tindakan-tindakan anarkis” tandasnya.

Sedangkan Ketua KPU Supiori yang juga dihubungi via hand phonenya tadi malam menyatakan saat ini tidak bisa keluar dari Kabupaten Supiori. Dia mengaku terpaksa mengamankan dirinya di Kantor Polres Supiori untuk mengindar dari massa yang diduga tujuannya adalah untuk mencari para anggota KPU Supiori itu.

Hingga saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan ditingkat PPD pada dasarnya berjalan lancar dan aman. Setiap kotak suara setelah pencoblosan diupayakan dibawa ke PPD dan diupayakan secepatnya diserahkan ke KPU Supiori untuk pengamanan selanjutnya.

“Saat ini saya di Kantor Polres Supiori, saya tidak bisa pulang karena massa ibu Hulda mencari kami anggota KPU. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti kami menilai pelaksanaan pencoblosan dan tahapan-tahapannya sudah berjalan sesuai prosedur,” kata Ketua KPUD Kabupaten Supiori

Indonesia Siap Buat Kejutan Di Bidang Nuklir

Rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya industri pertahanan, Pencaplokan wilayah yang dilakukan Malaysia yang didukung sekutunya Inggris dan Australia semakin membuat murka rakyat indonesia.

Konflik kawasan yang ditandai masuknya Australia  sebagai anggota ASEAN semakin memperuncing masalah di Asean. Inipun belum ditambah tidakan provokasi yang sering dilakukan Malaysia “ Boneka Brittish” telah  menyadarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya arti sebuah kedaulatan dalam bingkai Negara kesatuan.

Persahabatan Indonesia- Rusia yang telah terjalin lama kini mulai direcoki dengan kematian 3 teknisi Sukhoi beberapa waktu lalu. Disejumlah forum bebas mulai muncul kecurigaan terhadap agen CIA dibalik kematian ketiga teknisi Sukhoi tersebut. Inipun belum ditambah ulah Australia yang berencana mengugat institusi Polri terkait pelanggaran HAM terhadap sejumlah Tapol RMS di Ambon beberapa waktu lalu.

Penulis sebagai warga indonesia yang baik,  terkesan alergi dengan ulah para pengamat yang mulai menunjukan diri sebagai antek-antek amerika dan sekutunya. Namun setelah ketegangan RI-Malaysia terkait penangkapan tiga petugas DKP kemarin,  rakyat Indonesia mulai tersentak, pengamat mulai kaget, bahwa industry pertahanan yang berpijak kepada kemampuan sendiri menjadi sangatlah penting.

Sehingga di forum-forum online muncul kata “Malaysia kita Ganyang, Inggris kita linggis Australia kita basmi”. Pentingnya modernisasi persenjataan Indonesia kepada kemampuan sendiri  terlihat ketika Departemen Pertahanan Republik Indonesia mulai melakukan riset dan merintis pengembangan tentang rudal.

Dengan demikian, Indonesia  saat ini Indonesia telah memiliki rudal atau peluru kendali buatan dalam negeri.

Dengan diluncurkannya roket RX 420 oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), Kamis 2 Juli 2009, diharapkan dapat mendukung mengembangkan pembuatan rudal dalam negeri.

Walaupun, roket RX-420 masih jadi pertimbangan Departemen Pertahanan, apakah mampu menjadi salah satu senjata penangkal di darat yang dapat diandalkan maka Indonesia  memerlukan armada kapal atau senjata perang lainnya, selain faktor biaya yang dominan besar.

“Faktor biaya sangat menentukan, apakah pengembangan rudal berpangkal di darat lebih murah dibanding dengan membeli alutsista seperti kapal atau pesawat,” ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta.

Berdasarkan Penelusuran di Departemen Pertahanan, ide produksi rudal dalam negeri mulai tercetus tahun 2005. Dana sebesar Rp 2,5 miliar digelontorkan untuk proyek pembuatan rudal pada tahun itu, dan ternyata hasilnya terwujud Dephan menggandeng PT Pindad Indonesia, pabrik senjata dalam negeri yang melakukan penelitian hulu ledak kaliber 122 milimeter.

Dengan biaya yang cukup, LAPAN dan Departemen Pertahanan akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi untuk mewujudkan rudal dengan kaliber 70 milimeter sebagai roket militer yang dilengkapi hulu ledak.

Bahkan saat ini, LAPAN telah berhasil meluncurkan roket dengan kekuatan jarak tempuh 100 kilometer, dan memiliki kecepakatan luncur awal 4 kali kecepatan suara.

Program Nuklir Indonesia

Bagi Indonesia Membuat BOM Nuklir Bukanlah hal yang sulit, Tinggal Menggabungkan, antara BADAN TENAGA ATOM NASIONAL + PT.PINDAD = Pembuat Bom + LAPAN= Pembuat Roket, JADILAH HULU LEDAK NUKLIR BUATAN INDONESIA

Program Nuklir Indonesia merupakan program Indonesia untuk membangun reaktor nuklir, sehingga dapat memproduksi energi.

Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di lautan Pasifik.

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktifdanfasilitas nuklir lainnya.

Sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU No. 10 tentang ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir(BATAN)dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) didirikan tahun 1998. Penelitian energi atom dimulai di Indonesia. Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur.

Rencana untuk program atom dihentikan tahun 1997 karena penemuan gas alam Natuna, tetapi program ini kembali dijalankan sejak tahun 2005.^[1]

Indonesia menyatakan bahwa program akan berkembang dengan pantauan International Atomic Energy Agency (IAEA). Oleh sebab itu, Mohammed ElBaradei diundang untuk mengunjungi negara ini pada Desember 2006.

Protes terhadap rencana ini muncul pada Juni 2007 didekat Jawa Tengah^[1] dan juga lonjakan pada pertengahan 2007.^[2]

Pada maret 2008 , melalui menteri Riset dan Teknologi, Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN berkekuatan 4800 MWe (4 x 1200 MWe).

Lokasi reaktor nuklir

Untuk penelitian, reaktor percobaan telah dibuat di Indonesia:

Bandung, Jawa Barat. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Bandung. (reaktor Triga Mark II – berkapasitas 250 kW diresmikan 1965 , kemudian ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 MW pada tahun 2000 ).[3]

Yogyakarta, Jawa Tengah (Reaktor penelitian nuklir Kartini – kapasitas 250 kW operasi sejak 1979).

Serpong (Banten). (reaktor penelitian nuklir MPR RSG-GA Siwabessy – kapasitas 30 MW diresmikan tahun 1987).

Berbagai lokasi digunakan untuk membangun reaktor untuk memproduksi listrik:

Muria, Jawa Tengah.

Sumber daya alam

Indonesia memiliki tiga tambang uranium, yaitu tambang Remaja-Hitam dan tambang Rirang-Tanah Merah. Kedua uranium tersebut terletak di Kalimantan Barat dan ketiga di Freeport Papua. Jika uranium tidak cukup, Indonesia memiliki pilihan mengimpor uranium.

Indonesia Aktif Produksi Rudal Balistik(Jelajah)

Untuk menaikan performa kekuatan militer Republik Indonesia kita bisa meniru militer Iran,Korea Utara,India,Pakistan. Yaitu dengan membuat/memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN serta kawasan Australia.Makin sering kita lakukan uji coba daya jangkau rudal akan menaikan pamor & harga diri bangsa INDONESIA. DEPHANKAM harus bisa menujukan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat high technologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian alat & senjata pertahanan negara dari negara lain dimana syarat-syarat pembelian senjata selalu ada perjanjian yang berkaitan dng hak asasi manusia dan yg paling parah kena sanksi embargo pembelian suku cadang ya sudah matilah kita.

Hal seperti itu jangan terjadi lagi mari kita bangkit membangun pertahanan negara yang kuat dengan kemampuan kita sendiri, jangan selalu membebani APBN yg minim anggaran pertahananya.

Lakukan reseach, bentuk lembaga khusus pembuatan rudal Balistik dan libatkan mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai bahan kajian,libatkan BIN (Badan Intelejen Negara) mencari & mencuri tehnologi rudal negara lain.Saya yakin DEPHANKAM punya kemampuan untuk mewujudkan bahwa bangsa Indonesia punya kemampuan untuk memproduksi rudal balistik.

Roket Indonesia Mampu Mengangkut Hulu Ledak Nunklir Ber kekuatan 1/2 dari Boom Nuklir Amerika yag di jatuhkan di Hirosima JAPAN. Setelah berhasil uji coba 9 Jenis roket dan 1 jenis roket gagal. Roket Indonesia Siap Mengangkut Hulu Ledak… Nuklir…

Belajar Dari Korea Utara

Dunia mungkin tidak akan pernah mencapai keadaan nirsenjata nuklir. Tetapi (apa yang dikemukakan Presiden Obama tentang dunia yang bebas nuklir) akan membantu membuat banyak hal jauh lebih aman bila yang lain juga mau berbuat serupa. (”The Economist”, 11-17 April 2009) Korea Utara memang negara misterius, tetapi suka menghadirkan kejutan. Setelah tak puas dengan perundingan Enam Pihak yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, dan Korea Selatan, tanpa didahului peringatan, Senin (25/5), negara yang masih menganut sistem Komunis Stalinis ini mengumumkan telah sukses melakukan uji nuklir kedua. Terlepas dari reaksi dan kecaman internasional, rezim di Pyongyang ini ingin meyakinkan kepada dunia, juga kepada rakyat Korut sendiri, bahwa status kekuatan nuklir Korut tak bisa diragukan lagi. (Secara politik, langkah uji nuklir juga dilakukan di tengah upaya Sang Pemimpin Kim Jong Il mencari dukungan militer untuk rencananya mengalihkan kekuasaan kepada salah satu dari tiga anak laki-lakinya.) Selain menyatakan bahwa uji dilakukan sebagai upaya meningkatkan deteren nuklir untuk pertahanan diri, uji yang dilakukan di bawah tanah ini juga dilaporkan dilakukan dengan aman. Seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi Korut, KCNA (yang dikutip IHT, 26/5), hasil pengujian telah membantu dengan memuaskan penyelesaian masalah ilmiah dan teknologis yang muncul dalam usaha memperbesar kekuatan senjata nuklir, dan seiring dengan itu juga dalam upaya pengembangan teknologi nuklir. Melengkapi keterkejutan dunia, sesaat setelah pengumuman uji peledakan nuklir, Korut juga meluncurkan rudal ke lepas pantai timur. Rudal ini memang berjelajah pendek, tetapi hal itu juga perlu dicatat karena merupakan bagian dari upaya Korut untuk menyempurnakan kemampuan wahana peluncur hulu ledak nuklir. Sudah menjadi pakem bahwa kemampuan membuat bom nuklir barulah komplet bila disertai dengan kemampuan membuat rudal peluncurnya. Ini karena rudal merupakan satu pelontar bom yang praktis-ekonomis dibandingkan dengan pengebom yang rawan ditembak dan disergap, atau kapal selam balistik yang mahal dan jauh lebih menuntut berbagai kemampuan. Kini, meski dikecam dunia, Korut berhasil membuktikan tidak saja tekad, tetapi juga kemampuan teknologi nuklirnya. Sekadar catatan, uji nuklir pertama Korut dilakukan pada 9 Oktober 2006, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kini, uji yang kedua menghasilkan gempa berkekuatan lebih besar, dalam magnitudo 4,5-5,3, dibandingkan uji pertama yang hanya menghasilkan gempa berkekuatan 3,6. Daya ledak nuklir Korut yang diuji pada 25 Mei oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Alexander Drobyshevsky kepada kantor berita RIA-Novosti diperkirakan 10 hingga 20 kiloton, sementara daya yang pertama hanya 0,8 kiloton. Daya ledak nuklir sebesar 1 kiloton setara dengan 1.000 ton trinitrotoluena (TNT) atau dinamit. Sementara itu, ahli keamanan dari Universitas Korea di Seoul menyebutkan, daya ledak nuklir Korut, Senin lalu, hanya 1 kiloton. Berapa pun dayanya, uji kedua yang juga dilakukan di timur laut kota Kilju ini dipandang lebih sukses dibandingkan dengan uji peledakan pertama. Pada uji 2006, Korut dinilai terlalu ambisius dalam desain bomnya, lalu mereka juga menggunakan plutonium yang tidak pas, atau tidak menguasai kerumitan alat pemicu (ledakan) (Wall Street Journal , 26/5). Kemajuan nuklir Korut ini jadi berita justru ketika Presiden AS Barack Obama telah menyerukan dunia bebas senjata nuklir dalam lawatan di Praha awal April silam. Inilah idealisme pemimpin adidaya yang pada masa Perang Dingin mengembangkan persenjataan nuklir secara besar-besaran, hingga dunia pernah ”dipayungi” oleh 50.000 hulu ledak nuklir yang sanggup untuk memusnahkannya berulang kali. AS, Rusia, dan Inggris diberitakan bersedia mengurangi arsenal nuklirnya, tetapi China dan Perancis tidak. Masih jadi pertanyaan pula, bagaimana dengan nuklir Israel, India, Pakistan, juga Korut, dan lainnya?. Nuklir Batan Dalam wacana nuklir persenjataan yang semula diperkirakan surut seusai Perang Dingin, ternyata tidak karena merebaknya isu proliferasi (penyebarluasan), orang pun lalu teringat kembali dengan imajinasi mengerikan tentang perang nuklir yang bisa membinasakan jutaan orang sekaligus. Hal ini membuat manfaat nuklir yang positif nonmiliter seperti terbenam. Bersamaan dengan dilakukannya uji kedua nuklir Korut Senin lalu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Ahli Tenaga Nuklir di Jakarta. Bagi Batan, situasi yang dihadapi selama ini memang lebih banyak mengecilkan hati daripada membesarkan. Tetapi Batan tak harus kehilangan orientasi. Memang wacana di permukaan didominasi oleh isu PLTN, tetapi akan lebih baik bila PLTN masuk dulu dalam lemari, menunggu saat yang lebih tepat dari berbagai segi. Sebagai gantinya, kajian energi dilanjutkan dalam bentuk eksperimen seperti yang selama ini telah dilakukan, seperti fabrikasi elemen bakar untuk reaktor daya tipe Cirene, menguasai teknik eksplorasi bahan galian nuklir, dan prospeksi mineral uranium. Atau, yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan kemampuan pengelolaan limbah radioaktif. Program penelusuran sumber air tanah dengan teknik nuklir, seperti yang telah dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Lombok, dan Madura, juga terdengar lebih akseptabel. Batan juga bisa membantu pembangkitan listrik tenaga panas bumi dengan teknik nuklirnya. Selain energi, Batan juga telah memiliki kemampuan dalam aplikasi nuklir di bidang pertanian dan peternakan, juga di bidang kesehatan dan obat-obatan. Sejak munculnya varietas padi atomita pada 1980-an, Batan terus melanjutkan pengembangan varietas unggul dengan teknologi mutasi radiasi. Dilakukan juga pemuliaan tanaman sorgum. Sementara itu, di bidang kesehatan dan obat-obatan telah dikembangkan sarana untuk pemisahan dan pengemasan radioisotop dan radiofarmaka, juga pemeriksaan medik menggunakan kamera gamma. Berbagai hasil penelitian dan pengembangan serta rekayasa Batan di atas, pekan ini juga diperkenalkan di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Inilah langkah yang untuk saat ini lebih kurang kontroversial, dan bermanfaat bagi Batan, daripada berfokus pada PLTN. Dari uraian tentang aktivitas ilmiah Batan di atas terlihat betapa kontras aktivitas nuklir di Korut dan Indonesia. Bisa saja program nuklir Korut lebih terfokus dan mencapai satu prestasi nasional, lepas dari baik atau buruknya bagi perdamaian internasional. Sementara program seperti yang dilakukan Batan hanya lebih bersifat ”nice- to- have” tanpa value yang berarti secara nasional. Sejarahlah yang nanti akan membuktikan mana yang lebih benar dari kedua mazhab di atas. Momentum ini harus dijaga terus dan ditingkatkan sebagai kebanggaan atas kemampuan teknologi sendiri. Jangan sampai karya insinyur Indonesia ini dijegal justru oleh orang Indonesia sendiri (biasa) para ekonom-ekonom Pemerintah yang sering menganggap karya bangsa sendiri sebagai terlalu mahal dan hanya buang-buang uang saja untuk riset ….! Inilah musuh yang sebenarnya. Waspadailah kawan-kawan insinyur Indonesia. Meski sudah berlangsung 2 pekan yang lalu, peluncuran roket RX-420 Lapan ternyata masih jadi buah bibir. Anehnya bukan jadi buah bibir di Indonesia yang lebih senang ceritera Pilpres, tetapi di Australia, Singapura dan tentu saja di negara tetangga yang suka siksa TKI dan muter-muterin Ambalat yakni Malaysia. Seperti diketahui roket RX-420 ini menggunakan propelan yang dapat memberikan daya dorong lebih besar sehingga mencapai 4 kali kecepatan suara. Hal itu membuat daya jelajahnya mencapai 100 km. Bahkan bisa mencapai 190 km bila struktur roket bisa dibuat lebih ringan. Yang punya nilai tambah tinggi ini adalah 100% hasil karya anak bangsa, para insinyur Indonesia. Begitu pula semua komponen roket-roket balistik dan kendali dikembangkan sendiri di dalam negeri, termasuk software. Hanya komponen subsistem mikroprosesor yang masih diimpor. Anggaran yang dikeluarkan untuk peluncurannya pun “cuma” Rp 1 milyar. Kalah jauh dengan yang dikorupsi para anggota DPR untuk traveller checks pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang lebih dari Rp. 50 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan korupsi BLBI yang lebih dari Rp. 700 trilyun. Mengapa malah menjadi buah bibir di Australia, Singapura dan Malaysia? Karena keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama Nano Satellite sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Bila ini terlaksana Indonesia akan menjadi negara yang bisa menerbangkan satelit sendiri dengan produk buatan sendiri. Indonesia dengan demikian akan masuk member “Asian Satellite Club” bersama Cina, Korea Utara, India dan Iran. Nah kekhawatiran Australia, Singapura dan Malaysia ini masuk akal, bukan? Kalau saja Indonesia mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan macam-macam tergantung kesepakatan rakyat Indonesia. Maka otomatis pekerjaan ecek-ecek bagi Indonesia untuk mampu meluncurkan roket sejauh 190 km untuk keperluan militer bakal sangat mengancam mereka sekarang ini pun juga!!! Kalau tempat peluncurannya ditempatkan di Batam atau Bintan, maka Singapura dan Malaysia Barat sudah gemetaran bakal kena roket Indonesia. Dan kalau ditempatkan di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur, maka si OKB Malaysia tak akan pernah berpikir ngerampok Ambalat. Akan hal Australia, mereka ada rasa takutnya juga. Bahwa mitos ada musuh dari utara yakni Indonesia itu memang bukan sekedar mitos tetapi sungguh ancaman nyata di masa depan dekat. CN 235 Versi Militer Rupanya Australia, Singapura dan Malaysia sudah lama “nyaho” kehebatan insinyur-insinyur Indonesia. Buktinya? Tidak hanya gentar dengan roket RX-420 Lapan tetapi mereka sekarang sedang mencermati pengembangan lebih jauh dari CN235 versi Militer buatan PT. DI. Juga mencermati perkembangan PT. PAL yang sudah siap dan mampu membuat kapal selam asal dapat kepercayaan penuh dan dukungan dana dari pemerintah. Kalau para ekonom Indonesia antek-antek World Bank dan IMF menyebut pesawat-pesawat buatan PT. DI ini terlalu mahal dan menyedot investasi terlalu banyak (“cuma” Rp. 30 trilun untuk infrastruktur total, SDM dan lain-lain) dan hanya jadi mainannya BJ Habibie. Tetapi mengapa Korea Selatan dan Turki mengaguminya setengah mati? Turki dan Korsel adalah pemakai setia CN 235 terutama versi militer sebagai yang terbaik di kelasnya. Inovasi 40 insinyur-insinyur Indonesia pada CN 235 versi militer ini adalah penambahan persenjataan lengkap seperti rudal dan teknologi radar yang dapat mendeteksi dan melumpuhkan kapal selam. Jadi kalau mengawal Ambalat cukup ditambah satu saja CN235 versi militer (disamping armada TNI AL dan pasukan Marinir yang ada) untuk mengusir kapal selam dan kapal perang Malaysia lainnya. Nah, jadi musuh yang sebenarnya ada di Indonesia sendiri. Yakni watak orang Indonesia yang tidak mau melihat orang Indonesia sendiri berhasil. Karya insinyur-insinyur Indonesia yang hebat dalam membuat alutsista dibilangin orang Indonesia sendiri terutama para ekonom pro Amerika Serikat dan Eropa: “Mending beli langsung dari Amerika Serikat dan Eropa karena harganya lebih murah”. Mereka tidak berpikir jauh ke depan bagaimana Indonesia akan terus tergantung di bidang teknologi, Indonesia hanya akan menjadi konsumen teknologi dengan membayarnya sangat mahal terus menerus sampai kiamat tiba. Kalau ada kekurangan yang terjadi dengan industri karya bangsa sendiri, harus dinilai lebih fair dan segera diperbaiki bersama-sama. Misalnya para ahli pemasaran atau sarjana-sarjana ekonomi harus diikutsertakan dalam team work. Sehingga insinyur-insinyur itu tidak hanya pinter produksi sebuah pesawat tetapi setidaknya tahu bagaimana menjual sebuah pesawat itu berbeda dengan menjual sebuah Honda Jazz. Kalau ada kendala dalam pengadaan Kredit Ekspor sebagai salah satu bentuk pembayaran, tolong dipecahkan dan didukung oleh dunia perbankan, agar jualan produk sendiri bisa optimal karena akan menarik bagi calon pembeli asing yang tak bisa bayar cash. Saly Maskat Anak Bangsa Yang Peduli Terhadap NKRI

SBY : Tawaran Komunikasi Konstruktif Dengan Papua

JAYAPURA—Niat baik Pemerintah SBY untuk melakukan komunikasi Kons­truktif dengan Papua terkait Pembangunan di Papua dalam kerangka otsus Papua, disambut baik oleh salah satu pengagas Dialog Jakarta Papua, P. Neles Tebay.
“ Sudah ada upaya komunikasi konstruktif dari Pemerintah, itu sudah baik dan disambut positif” sebab ada kepedulian terhadap orang Papua,” kata Neles.
Hanya saja lanjutnya, kita perlu mendapatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Komunikasi Konstruktif, sebab pengertiannya sangat luas, siapa yang  membuat komunikasi tersebut  yang mewakili Pemerintah  pusat, siapa yang terlibat didalamnya.
Dalam pidato Presiden pada 16 Agustus lalu tentang menyelesaikan masalah Papua dengan menjalin Komunikasi yang konstruktif,  menurutnya, pihaknya akan mengikuti perkembangan ini, sebab niat baik Pemerintah SBY ini mesti diketahui secara resmi oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat bersama DPRP,  para Bupati dan DPRD disemua Kabupaten di Papua mesti tahu hal ini.
Sebab bila niat baik ini tidak secara resmi diketahui Pemerintah Daerah khusus Gubernur dan para Bupati di Papua, akan sangat berbahaya, sebab  penujukan yang jelas tentang siapa dari Pihak Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan Komunikasi Konstruktif ini penting diketahui public di Papua, sebab bisa  saja ada  oknum oknum tertentu yang mengtasnamakan Pemerintah pusat datang ke Papua dan mengaku sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga dirinya  berharap kalau benar komunikasi itu akan dibuat SBY, sebaiknya ada penunjukan serta format yang jelas bahwa presiden angkat siapa misalnya untuk lakukan komunikasi konstruktif tersebut.

Menurutnya, bila komunikasi Konstruktif dengan Papua akan dilakukan sesuai formatnya Pemerintah Pusat, maka tujuannyapun harus jelas juga, mau mencapai apa dengan komunikasi ini, serta mekanisme dan tahapan- tahapan macam apa yang akan dilalui, ini­pun harus jelas dan sangat perlu diperjelaskan secara resmi kepada Pemerintah Daerah yakni Gubernur dan para Bupati.
Neles Tebay menjelaskan bahwa upaya komunikasi konstruktif ini akan diikuti perkembangannya seperti apa, namun pihaknya juga tetap melanjutkan upaya yang telah dirilis bersama dengan LIPI dan terus melakukan konsultasi Publik.(Binpa)

Persipura Akan Daftarkan 25 Pemain ke BLI

JAYAPURA—Untuk  mengejar  batas waktu pendaftaran  ke Badan Liga Indonesia (BLI)  untuk ke­ikut­sertaan   skuad Mutiara Hitam Persipura  Jaya­pura  di  Indonesia Super Liga (ISL) 2010/11, maka manajemen klub berjersey Merah-Hitam ini  merencanakan   mendaftarkan 25 pemain  ke Badan Liga In­doenesia (BLI).  Guna bisa mengikuti ISL yang sesuai agenda akan digelar serentak  diseluruh Tanah Air mulai Minggu (26/9) petang.
Hal ini disampaikan Manajer Persipura Rudi Maswi  didampingi arsitek Persipura Jacksen F Tiago di Lapangan Brimob Kotaraja, Jayapura, Rabu (15/9) petang kemarin. Dikatakannya, tim pelatih Persipura saat ini telah merekomendasikan 21  pemain yang layak untuk memperkuat Persipura di musim mendatang. Apalagi Boaz Solossa dkk juga akan melakoni laga di AFC Cup yang digelar di Stadion Mandala Jayapura dengan sistim home and away (kandang/tandang).

Menurut pengusaha sukses ini, ke-25 pemain yang diplot tim pelatih tersebut dapat mengisi seluruh komposisi tim sesuai kebutuhan di lapangan nanti. “Apabila ada 5 pemain cedera, sakit  atau akumulasi kartu,  kami masih punya stok 7 pemain untuk diturunkan setiap saat,” katanya.
Senada dengan itu, Jacksen menjelaskan  21 pemain  telah menandatangani kontrak  bersama manajemen pada Rabu (15/9) siang.  “Kami sudah rekomendasikan 21 pemain. Kami masih cari  2 atau 3 pemain lagi untuk mengisi kuota 25 pemain sebelum batas akhir,” ujar Jacksen.

Hari ini, 6 Caretaker Bupati/Walikota Dilantik

Eliezer Renmaur Pjs Walikota Jayapura JAYAPURA—Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH menurut rencana, hari ini Kamis (16/9) pukul 11.00 WIT di Gedung Negara, Jayapura  akan  melantik 6  pejabat  di lingkungan Pemprov Papua  sebagai caretaker , guna   mengisi  kekosongan jabatan bupati dan walikota di Provinsi Papua yang telah mengakhiri masa jabatannya.  “Benar. Besok Pagi (Kamis (16/9) Pak Gubernur  akan  melantik caretaker untuk mengisi jabatan  bupati/walikota yang telah mengakhiri masa tugasnya,” tukas Plt Humas dan Protokoler Setda Papua Henock Puraro ketika dihubungi  Bintang Papua semalam. Menurut dia,  pejabat pejabat yang akan dilantik antara lain, Eliezer Renmaur  yang sebelumnya menjabat Asisten I Setda Provinsi Papua dilantik menjadi  Pjs  Walikota Jayapura,  Ch  Rumbiak  Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua  dilantik menjadi   Pjs Bupati Memberamo Tengah, Washinton Turnib Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlin­dungan Setda Provinsi Papua Pjs  Bupati Tolikara, Alex Rumaseb Kepala Bapeda  Provinsi Papua menjadi  Pjs  Bupati Merauke, Jhony Way  salah seorang pejabat di Dinas Kehutanan Provinsi Papua menjadi  Pjs Bupati Lani Jaya, serta   Yosua  Awaltouw  Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Provinsi Papua  menjadi Pjs Bupati  Sarmi.

6 Pasang Calon Walikota Paparkan Visi Misi, Hari ini

Pencoblosan Surat Suara Pemilukada  Segera  Disosialisasikan

JAYAPURA—Enam pasang calon walikota dan wakil walikota Jaya­pura periode 2010-2015 memaparkan visi dan misi dalam sidang paripurna DPRD Kota Jayapura, hari ini Kamis (16/9) pukul 10.00 WIT dan terbuka untuk seluruh  masyarakat Kota Jaya­pura.
Keenam pasangan tersebut masing masing Abisay Rollo—Reynalda Kaisiepo, Benhur Tomy Mano-Nuralam, Musa Jan Youwe-Rustan Saru serta Jan Hendrik Hamadi—Lievelien Ansanay Monim, Thobias Solossa—Haryanto serta Fredrik Toam—Jummy Ansanay.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit disela sela  rapat koordinasi Pemilukada Kota Jayapura  antara KPU Kota Jayapura, Panwas Kota Jaya­pura, para calon walikota/wakil walikota Jayapura serta masing masing Tim Sukses di Hotel Relat, Jayapura, Rabu (15/9) kemarin.
Dikatakannya, KPU Kota Jayapura segera mensosialisasikan sistim pencoblosan surat suara Pemilukada Kota Jayapura yang dijadwalkan berlangsung 11 Oktober 2010 mendatang. Hal ini dilakukan agar  masyarakat pemilih dapat memahami sebelum menggunakan hak pilihnya.
“Kami  menggunakan pencoblosan surat suara bukan pencontrengan sebagaimana Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Presiden 2005 silam. Kami minta kepada masing masing calon walikota dan wakil walikota Jayapura  untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat  pemilih turut memahami­nya,” ujar
Terkait pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho para kandidat, menurut Ketua Pokja KPU Kota Jayapura Marinus Yaung, sesuai aturan KPU maka setelah 3 hari pengundian Nomor Urut para kandidat   maka baliho dapat dipasang.  Namun  lantaran 2 kandidat masing masing Thobias Solossa—Haryanto dan Fredrik Toam—Jimmy Ansanay baru dapat dilaksanakan Selasa (7/9) atau menjelang Hari Raya Idul Fitri seharusnya baliho dapat dibuka pada Rabu (15/9). Tapi aturan ini malah dilanggar para kandidat yang  lebih dahulu memasang baliho.  Karena itu untuk  menertibkannya, maka  Panwaslu Kota Jaya­pura mengirim surat teguran kepada para kandidat untuk mencabut kembali baliho tersebut.

Namun lantaran ada saran dari Ketua Panwaslu Kota Jayapura Moses Moses Yomungga SE MM agar ditunda sehari atau dua hari  untuk  memberi kesempatan bagi pihaknya melakukan koordinasi bersama pihak Panwaslu tingkat distrik dan Kampung/Kelurahan.
Alhasil, sesuai kesepaka­tan antara para kandidat dan Panwaslu Kota Jaya­pura baliho  baliho tersebut batal dicabut, tapi hanya ditutup kain. Karena itu, lanjut Marinus, pihaknya telah  menyepakati  baliho dibuka kembali pada Jumat (17/9).
Dijelaskan Marinus, pihaknya juga akan menggelar  konvoi kampanye damai yang diikuti seluruh kandidat dan  masing ma­sing  Tim Sukses pada   Senin (20/9) petang mengambil star di Expo Waena menuju Pasir Dua, Angkasa  dan finish di Lapangan PTC Entrop. “Kami mengajak masyarakat Kota Jayapura agar bersama sama mendukung gerakan kampanye damai pada Pemilukada ini,” tukasnya mengajak. (Binpa)

Pasangan Fred Manufandu- Jan Imbab Makin Melejit

” Pemilukada Kabupaten Supiori ”

SUPIORI—Langkah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA) dengan nomor urut tiga seakan tidak terkejar lagi oleh lima
pasangan kandidat cabup-cawabup lainnya, rekapan sementara media ini Rabu (15/9) kemarin telah mencapai 2514 suara atau 28.00 persen.
Rekapan hasil perolehan suara sementara ini akan te­rus bertambah serta berubah sampai ada penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang diagendakan akan dilakukan tanggal 21 September 2010 mendatang di Supiori melalui rapat pleno KPU Supiori.
Berdasarkan hasil rekapan sementara yang dilakukan media ini, menunjukkan bahwa peningkatan suara terus terjadi pada masing-masing kandidat dari waktu ke waktu, namun peningkatkan suara signifikan terjadi pada pasangan Fredrik Menufandu-Yan Imbab.
Sementara itu menyusul pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar S.Sos Mkes yang sebelumnya pada rekapan suara sementara, Selasa (14/9) lalu berada pada posisi ketiga kini berada pada posisi kedua dengan 1917 suara atau 21.35 persen, kemudian menyusul pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer S.Si-Drs Theodorus Kawer Msi dengan 1742 suara atau 19.40 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tiga pasangan lainnya.

Dengan rekapan suara sementara yang terus bertambah dari waktu ke waktu di masing-masing kandidat, memberitahukan pada publik bahwa Pemilukada Kabupaten Supiori yang sebelumnya diisukan akan dilakukan dalam dua tahap sepertinya sulit terwujud, pasalnya pasangan MENIMBA hanya tinggal menunggu dua persen suara saja untuk menduduki kursi
nomor satu di Kabupaten Supiori terhitung sejak hari ini hingga rapat pleno penetapan suara oleh KPU Supiori.
Hasil rekapan perolehan suara sementara oleh media ini untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori adalah 8978 suara sehingga suara yang belum terhitung adalah 2163 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.
1.  Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara atau 9.48 persen
2.  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1917 suara atau
21. 35 persen
3.  Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2514 Suara atau 28.00 persen
4.  Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 544 Suara atau 6.06 persen
5.  Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1742 suara atau 19.40 persen
6.  Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1410 suara atau 15.71 persen. (hen)

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Siapa yang tak kenal Lukas Enembe? Bagi orang Papua,  Lukas Enembe laksana ikon bagi orang gunung. Dia adalah perintis anak koteka menjadi tuan di tanahnya.

Namanya mulai mencuat tatkala dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua periode 2006–2011.

Selama ini, Peta perpolitikan di Papua  selalu didominasi orang dari daerah pesisir pantai.

Lukas Enembe sebenarnya ingin membuka tabir bahwa orang gunung yang dikenal pemalu bisa maju di arena politik, tetapi ia mau menunjukkan bahwa sebenarnya hak politik orang gunung itu sama dengan yang lainnya.

Bukan kursi gubernur semata-mata yang ingin diraihnya. Tetapi ada banyak muatan kepentingan bagi harkat dan martabat orang gunung itu sendiri

Maklum, orang gunung yang umumnya tinggal di pedalaman Papua ini, memang dianggap sebagai orang bodoh, terbelakang, pemabuk dan selalu membuat onar belum lagi stigmatisasi separatis (OPM) selalu melekat bagi orang gunung sungguh pemandangan tak enak dilihat dan bagi penulis pemandangan tersebut adalah pelanggaran HAM.

Mendekati agenda pemilukada Provinsi 2011 mendatang, entah mengapa Papua selalu bergejolak entah ini sengaja diciptakan atau hanya  permainan segelintir elite local guna menyudutkan orang gunung terutama  agenda-agenda  yang mendekatkan stigmatisasi OPM bagi orang gunung.

Bagi Lukas Enembe, Orang gunung masih tertinggal dan ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan pembangunan. Yang lebih penting lagi, Dia mengajak agar orang gunung lebih memihak kepada realitas,  bergabungnya Papua ke dalam NKRI adalah kehendak tuhan.

Mungkin ini  sepenggal kalimat yang pernah penulis catat ketika bekunjung ke Puncak Jaya tahun 2009 lalu.

“ Mari lupakan masa lalu, melalui otsus ini mari kita sama-sama bangun tanah Papua, orang gunung kalau mau pintar harus sekolah, kita harus punya ilmu sebab kualitas manusia bukan ditentukan oleh warna kulit melainkan ilmu yang bermanfaat,  mari berpikir bagaimana kita orang gunung bisa terlibat dengan saudara saudara lain di tanah ini untuk membangun bangsa,” kata Lukas Enembe yang juga  Bupati Puncak Jaya.

Enembe juga mencatat, sejak integrasi dengan RI sampai saat ini, belum pernah orang gunung diberi kesempatan memimpin daerah ini.

Oleh karena itu, Enembe bertekad mengambil langkah politik secara berani untuk membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pegunungan sehingga mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Papua lainnya.

Asosiasi pegunungan tengah

Ketika terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 mengantikan Bupati Tolikara DR (HC)Jhon Tabo, pada Rapat Asosiasi bupati se-Pengunungan Tengah, Senin  22 Februari 2010 silam.

Asosiasi yang terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan ini terendah dari seluruh wilayah RI. Demikian pula dengan indeks kemahalan konstruksi maupun kebutuhan bahan pokok lainnya, tertinggi di Indonesia coba dibayangkan harga semen 1 sak di Puncak jaya mencapai 2 juta rupiah tiap sak-nya.

Lukas Enembe pernah menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat.  Agar pemerintah  pusat mau  menetapkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua.

Bagi Lukas, Pemerintah harus melakukan pembangunan infarstruktur terpadu. Langkah ini untuk membuka isolasi wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat dari dan ke wilayah pegunungan tengah.

Secara tersirat,  selama ini dana yang dibagikan melalui Otsus tidak banyak berarti di kawasan ini. Harus ada pembangunan yang terpadu dan terfokus sehingga ada hasil yang monumental bagi rakyat di sana.

Besaran alokasi dana infrastruktur Otsus dari Pemprov Papua disesuaikan dengan tingkat spesifik wilayah pegunungan tengah. Sebab, kawasan tersebut memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan wilayah lainnya.

“Kita berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp 42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga  Daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,”.,” ungkap Lukas Enembe dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah Papua di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Kamis 25 Maret 2010.

Restu SBY

Karena usulannya yang  progresif Lukas Enembe langsung mendapatkan restu dari presiden SBY.

Menyangkut agenda Pemilukada 2011 mendatang, wacana pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat  maupun dipilih oleh DPRP, sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan .

Presiden  SBY menurut kabar telah memberikan lampu hijau kepada Lukas Enembe untuk menjadi calon gubernur Provinsi Papua.

Apakah Dirinya Siap Maju Lagi Menjadi Calon Gubernur?

“Saya siap, apalagi dari tahun 2005 saya sudah siap mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua. Mau pemilihan melalui DPRP atau rakyat kah? Kita siap, apalagi restu dari SBY sudah ada, baik,” katanya.

Kapan deklarasi? Enembe mengatakan akan dilakukan tahun depan, karena Oktober 2010 KPU Provinsi luncurkan jadwal, termasuk pemutakhiran data dan lainnya, mungkin bulan April sudah pendaftaran.

Memang diakui, kelemahan dan kelebihan pelaksanaan Pemilukada langsung maupun melalui DPRP, membutuhkan biaya besar, baik penyelenggara maupun kandidat. Di samping itu, kondisi masyarakat Papua yang sebagian besar  banyak yang tidak menyalurkan aspirasinya.

Dari berbagai Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pilpres dan Pemilukada, memang benar demokrasi itu selalu mengatasnamakan rakyat dan demokrasi saat ini dinilai hanya sebatas pencoblosan surat suara saja, yang berlangsung bertahun-tahun.

Itu salah satu kelemahan jika pemilu langsung dilaksanakan rakyat. Tapi, keunggulan juga memasuki reformasi dimana rakyat mempunyai hak, apalagi demokrasi yang baru dibangun tidak bisa dimatikan di tengah jalan tanpa melewati  proses panjang.

Sehingga ujian ini harus dilewati, seperti demokrasi di Amerika yang sudah berjalan  ratusan tahun sehingga kematangan politiknya sangat baik.

Namun Indonesia yang baru 10 tahun reformasi belum bisa menjadikan demokrasi lebih matang. Enembe menilai jika dikembalikan ke DPRP, merupakan satu langkah kemunduran dari proses demokrasi yang berlansung sejak reformasi

DPRP yang ingin mendorong pemilihan gubernur melalui DPRP agar peran mereka lebih maksimal dan dianggap sebagai pintu masuk pelaksanaan UU Otsus ini?

Sebenarnya pengelolaan negara khususnya di Papua, dalam penerapan Otsus dari awal sudah salah. Apalagi, pelaksanaan  pemilukada gubernur pada beberapa waktu lalu  tidak menggunakan pasal 7 huruf a UU No 21 Tahun 2001 karena peluang itu ada, tetapi justru terjadi proses mekanisme pemilihan ada yang mengurus di KPU dan MRP.

Enembe menilai bahwa Papua tidak jeli melihat celah-celah aturan itu, karena pada saat itu memungkinkan pemilihan gubernur melalui DPRP, tapi justru dilakukan langsung oleh rakyat.

Sejak pelaksanaan Otsus, banyak hal yang tidak bisa diperbuat dan justru persoalkan Otsus gagal atau tidak, misalnya 2 persen DAU Nasional untuk Otsus sudah masuk atau tidak, karena pasal-pasal lain itu memungkin untuk kewenangan lebih oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, sampai hari ini penerimaan CPNS harus mengurus di pusat, padahal tidak perlu lagi.

Pengelolaan SDA Papua dimana 70 persen dan 30 persen pusat sampai hari ini realisasinya bagaimana sudah 9 tahun…

Saly Maskat

Pemerhati

Pilkada Kabupaten Supiori Hanya 1 Putaran

“Pasangan Fred Manufandu – Yan Imbab Meraup Lebih Dari 30%”

Supiori- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode tahun 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM—Drs Yan Imbab (MENIMBA) unggul dengan perolehan 3324 suara. Atau 30 persen dari hasil rekapitulasi suara sisa pada 7 TPS.

Hasil rekapan perolehan suara sementara hingga , Rabu(15/9) . Untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori, adalah 8291 suara sehingga tersisa 2850 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.

Angka ini masih merupakan hasil Quik Kount (perhitungan cepat) yang sempat dibocorkan sejumlah LSM kepada sejumlah media massa di Jayapura Provinsi Papua.

Namun hingga kini belum ada pengu­muman resmi oleh KPU Supiori.

Setelah pasangan MENIMBA, pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer SSi-Drs Theodorus Kawer Msi mendapat 1707 suara. Pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes berada pada posisi ketiga dengan 1574 suara. Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi yang merupakan pasangan nomor urut enam menyusul dibawahnya dengan 1330 suara.

Seperti Yang dirilis Harian Bintang Papua hari ini bahwa perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri.
Rekapan suara sementara
1.Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara
2.Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1574 suara
3.Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2420 Suara
4.Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 378 Suara
5.Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1707 suara
6.Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1330 suara

Poll: Apakah Anda Puas dengan Kepemimpinan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH Polldaddy.com poll 3754467

Poll: Apakah Anda Puas dengan Kepemimpinan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH Polldaddy.com poll 3754467.

Fred Manufandu Sementara Unggul Di Pilkada Kabupaten Supiori

SUPIORI—Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode tahun 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM—Drs Yan Imbab (MENIMBA) diprediksi unggul dengan perolehan 2420 suara. Atau 21.71 persen dari hasil rekapitulasi suara pada enam distrik.
Hasil rekapan perolehan suara sementara oleh media ini hingga Selasa, Kamis (14/9) kemarin. Untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori, adalah 8291 suara sehingga tersisa 2850 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.
Angka ini masih bisa berubah sampai ada pengu­muman resmi oleh KPU Supiori. Setelah pasangan MENIMBA, pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer SSi-Drs Theodorus Kawer Msi mendapat 1707 suara. Pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes berada pada posisi ketiga dengan 1574 suara. Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi yang merupakan pasangan nomor urut enam menyusul dibawahnya dengan 1330 suara.

Sebelumnya perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri. (hen)
Rekapan suara sementara
1.Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara
2.Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1574 suara
3.Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2420 Suara
4.Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 378 Suara
5.Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1707 suara
6.Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1330 suara

2010 “ERA KEBANGKITAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA”

Mengapa tema ini penulis coba angkat pada LIPUTAN KHUSUS edisi perdana?

Tema ini muncul bukan semata-mata iseng belaka dari kami, namun karena kenyataan itu bisa dilihat dari geliat industry pertahanan negeri ini yang memang lagi sedang berkembang cukup signifikan. Liat saja PT. PINDAD dengan Panser Anoa, PT. DI dengan CN-235-MPA nya, Serta Tidak ketinggalan PT. PAL dengan Produk terakhirnya KRI Banjarmasin nya. Serta masih banyak lagi seperti RCS dengan produk unggulannya RADAR INDERA, PT. LEN dengan Combat Management System, dan masih banyak lagi.

Walau bila dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya mungkin INDONESIA saat ini masih belum seberapa. Namun hal ini bisa di jadikan mile stone yang membanggakan bagi INDONESIA yang lebih baik.

Untuk apa saat ini INDONESIA harus mengembangkan industry Pertahanannya?

Pada dasarnya sebuah Negara di bentuk atau didirikan adalah untuk memberikankan rasa aman dan memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Bila hal pokok tersebut tidak dapat diberikan oleh sebuah Negara maka pembentukan sebuah Negara tersebut perlu dipertanyakan.

Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya sebuah system atau tatanan baku yang harus dibentuk. Bagai sebuah mata rantai, dua prinsip pokok di atas itu akan saling berkait dan saling mendukung. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera harus ada iklim usaha yang kondusif di dalam masyarakat, sedangkan iklim usaha yang kondusif dibutuhkan rasa aman dalam berusaha. Jadi intinya bila rasa aman itu tidak ada, sangat susah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam hal ini TNI sebagai ujung tombak untuk menjaga kedaulatan NEGARA INDONESIA memang masih bisa diandalkan walaupun penuh dengan kekurangan dan keterbatasan terutama dalam hal perlengkapan. Pendapat “Man behind The Gun” memang benar adanya karena sehebat apapun senjata tanpa didukung kemampuan pemakainya akan percuma saja. Namun “Man Without The Gun” akan akan lebih percuma lagi karena jaman telah berubah, sekarang ini adalah era ilmu dan teknologi yang menuntut keseimbangan antara kemampuan manusia dan alat untuk menunjangnya.

Lihat saja INDONESIA oleh (http://www.globalfirepower.com/) masuk dalam 13 besar kekuatan militer dunia (Dominan Karena Faktor Jumlah penduduk dan luas wilayah) namun faktanya Malaysia berani mengusik keamanan INDONESIA dengan profokasi-profokasi di Ambalat, padahal notabene Malaysia adalah negara kecil dan tidak masuk dalam 40 besar kekuatan militer dunia, karena siapapun tahu persenjataan Malaysia sekarang ini jauh lebih baik dari INDONESIA. Ini merupakan bukti bahwa Tanpa Teknologi pertahanan yang memadai suatu Negara akan menghadapi kendala untuk menjaga keamanan Negara sendiri.

Sebenarnya INDONESIA bisa memenuhi Teknologi pertahanannya dengan membeli dari Negara-negara yang sudah mapan secara teknologinya namun hal itu akan memiliki keterbatasan. Teknologi pertahanan adalah salah satu teknologi yang sangat penting dan sangat sensitive bagi tiap-tiap Negara sehingga teknologi ini sangat dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Jadi walau banyak Negara yang membuat senjata untuk diekspor tapi hamper semua menurunkan teknologi mereka kurangi dari apa yang mereka sendiri pakai. Serta tidak jarang dari para Negara pengekspor senjata tersebut menambahkan syarat penjualan untuk melindungi kepentingan mereka. Suatu contoh INDONESIA pernah mengalami embargo senjata dari AS dan sekutunya yang mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan INDONESIA.

Kemandirian alutsista merupakan harga mati untuk mewujudkan kekuatan pertahanan NKRI, karena dengan kemandirian tersebut kita akan terhindar dari ancaman embargo dari Negara lain. Dengan kemandirian pula system pertahanan kita akan relative susah dibaca oleh Negara lain baik secara volume maupun kemampuan karena kita memenuhi dari dalam negeri.

Kemajuan industry pertahanan memiliki keuntungan bagi Negara Indonesia. Disini ada dua keuntungan yang dapat digaris bawahi.

1. Pertahanan
Bila kita bisa memenuhi kebutuhan perlengkapan militer kita dengan Industry pertahanan dalam negeri, kita tidak mengalami ketergantungan dari pihak manapun dan kekuatan kita tidak bisa terbaca secara volume maupun kekuatannya.

2. Ekonomi
Secara ekonomipun dengan berkembangnya industry pertahanan kita akan berimbas terhadap perekonomian kita. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi dibawah ini.

Dari table di atas bisa dilihat potensi dari industry pertahanan itu sendiri. Sebagai contoh 1 unit Panser Anoa 6×6 dengan harga satuan 7 M per Unit Setara dengan 23 Unit Toyota Innova V Automatic. Maka dengan pertumbuhan teknologi pertahanan bangsa kita bisa lebih disegani baik dalam bidang pertahanan maupun bidang ekonomi.

Apa saja yang telah bisa dibuat oleh industry pertahanan dalam negeri ?

Sebenarnya INDONESIA telah memiliki banyak industry pertahanan, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta. Diantaranya adalah PT. PINDAD , PT. PAL , PT. DI , LEN Industri , Dahana , Dok Kodja Bahari , Lundin , SSE Armored , RCS Solusi 247 , Jakarta Aerospace , Robo Aero , Pacific Tech , Aviator , UAVindo , Rekayasa Teknologi , Amadani , RMTindo , , dan masih banyak lagi. Tiap-tiap perusahaan tersebut memiliki produk-produk unggunan yang diantaranya :

PT. PINDAD
Senjata : Mortir, Pistol, Senapan Mesin, Senapan Sniper, SS1, hingga yang terbaru SS2
Amunisi : BOMB BT-250, Nerbagai Amunisi senapan, Mortar, Granat.

Kendaraan Tempur : Yang terbaru adalah Panser Anoa 6×6.

PT.DI
Pesawat : CN 235-MPA

Peluncur Roket NDL 40

Roket FFAR

PT PAL
KRI Banjarmasin

LAPAN
Roker Peluncur Satelit

Lundin

Produk-produk diatas hanya merupakan contoh saja karena bila kami menulis semuanya bisa-bisa harus membuat blog tersendiri. Namun dengan fakta diatas kita sebagai bangsa INDONESIA harus bersiap menyongsong Era tersebut yaitu “ERA KEBANGKITAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA”.

Hari Ini, 11.141 Masyarakat Supiori Ikuti Pencoblosan

SUPIORI- Sebanyak 11.141 masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memberikan hak suaranya dalam agenda pencoblosan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Supiori Senin (13/9) hari ini. Siapapun dari enam (6) pasangan yang akan dipercaya masyarakat memimpin Kabupaten Supiori untuk lima tahun kedepan tentunya diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik.
Adapun keenam pasangan itu sesuai dengan nomor urut masing-masing Calon Bupati/Wabup dengan nomor urut (1)Piet Yan Pariaribo/Herman Swom lewat jalur indepeden, pasangan nomor urut (2) Drs HJ Rumkabu/Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes diusung PAN, PDK, PIB, PPD dan Barnas, pasangan nomor urut (3) Drs Fred Manufandu, MM/Drs Yan Imbab diusung oleh oleh PPRn, PPDI dan PDP.
Sedangkan pasangan nomor urut (4) Drs Josep Amsamsyum/Samuel Sauyas, SH,M.Sidiusung oleh Partai Hanura, PNBK, PKB, PKS, Gerindra, PBB, Republikan, PNI Marhaenisme, PKNU dan PKDI, lalu pasangan dengan nomor urut (5) Ds Julianus Mnusefer, S.Si, MAP/Drs Theodorus Kawer, M.Si diusung oleh Partai Demokrat, PPP, Patriot, PMB, Pelopor dan PKPB dan pasangan nomor urut (6) Dra Hulda Inda Imbir,MM/Drs Toni Silas Manufandu, M.Si diusung oleh dua parpol pemenang Pemilu
2009 di Supiori masing-masing Golkar dan PDI Perjauangan.
Rencana pencoblosan yang akan dimulai pada pukul 09.00 – 13.00 WIT akan berlangsung di 40 TPS, 38 PPS dan 5 PPD. Kalau dilihat dari jumlah TPS itu maka rata-rata setiap kampung (PPS) hanya 1 TPS kecuali di Sorendiweri yang memang padat jumlah penduduknya.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan pencoblosan yang akan dilakukan Senin (13/9) hari ini nampaknya tidak semuanya mendapat persetujuan dari pasangan kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati. Salah satunya adalah pasanganDra Hulda Inda Imbir,MM/Drs Toni Silas Manufandu, M.Si ingin dilakukan penundaan selama 14 hari sambil melakukan verifikasi ulang terhadap DPT yang telah ada itu.
Pasangan ini menilai terjadi penggelembungan sejumlah suara di tiga distrik, diantaranya Distrik Supiori Selatan, Sipiori Timur dan Kepulauan Aruri. Usulan penundaan Pemilukada yang telah disampaikan ke KPU Supiori, Provinsi Papua, KPU Pusat dan sejumlah instansi lainnya mengacu pada temuan pihaknya di lapangan.
Dimana dari 3 kampung yang telah diverifikasi pihaknya ditemukan ada pemilih ganda sebanyak 251, dimana ada yang satu orang terdaftar sebanyak 3 kali, ada yang umurnya belum bisa memilih namun sudah didaftar, bahkan belalasan orang yang telah meninggal namun masih ada di DPT. Demikian halnya juga ada yang tidak terdaftar pada hal menetap di Kabupaten Supiori sendiri.
“Pada dasarnya pengamanan telah dilakukan sejak tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada dilakukan, nah khususn untuk pengamanan terhadap pencoblosan ini maka setiap TPS ditempatkan minimal 2 orang anggota. Ada juga yang melakukan pengamanan secara tertutup, ya intinya kami berharap agar masyarakat ikut mendukung keamanan dan suksesnya pelaksanaan pencoblosan,” ujar Kapolres Supiori AKBP Bonar Sitinjak, SH, MH kepada Cenderawasih Pos saat dikonfirmasi,
kemarin.

Waspada Kopi Narkoba” Kopi Malaysia”, Rasa Narkoba

Jakarta – Jaringan pengedar narkoba, seolah tidak pernah kehabisan akal untuk menjual barang haram itu di Indonesia. Narkoba kini hadir dalam kemasan seperti kopi, namun isinya tetap saja amphetamin. Polisi pun semakin waspada.

Penggerebekan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat pada Rabu (1/9) silam itu membelalakan mata. Bukan soal jumlah narkoba yang mereka temukan di Dadap, Tangerang, melainkan narkoba jenis kopi berlabel King White dari Malaysia.

Namun tentu saja ini bukan kopi untuk diseduh. Dalam penelusuran detikcom, kopi narkoba ini sebenarnya sama saja dengan sabu, hanya dimodifikasi dalam bentuk bubuk kopi. Tujuannya tidak lain untuk kamuflase. Tidak heran, barang ini menjadi tren baru di kalangan para pemakai narkoba.

“Cara penggunaannya sama seperti kita memakai sabu. Hanya saja asap yang keluar saat kita bakar akan tercium aroma seperti kopi,” jelas Rusdi (nama samaran), yang merupakan seorang bandar narkoba di kawasan Jakarta Barat, Senin (6/9/2010) malam.

Dijelaskan Rusdi, kesamaan dalam penggunaan narkoba jenis ini dengan sabu, lantaran untuk menggunakannya dibutuhkan bong (alat penghisap) dan alumunium foil (sebagai tempat pembakaran). Namun, ungkap Rusdi, kadang-kadang ada juga yang menggunakannya dengan cangklong (alat penghisap tembakau). Adapun bedanya, kata Rusdi, setelah proses pembakaran baik di alumunium foil maupun di bongnya akan terlihat ampas berwarna kecoklatan. Ini hasil dari warna kopi yang melekat pada bubuk itu.

“Kalau sabu yang pada umumnya kan ampasnya berwarna putih,” ujarnya.

Karena bahan yang digunakan sama seperti sabu, efek yang dihasilkan bagi pemakainya juga sama seperti memakai sabu. Pernyataan Rusdi ini dibenarkan Jerry, sebut saja namanya begitu, seorang pemakai narkoba yang ditemui detikcom. Jerry mengaku sempat beberapa kali menggunakan narkoba jenis ini. “Mata bisa melek sampai 2 hari,” terangnya.

Ditambahkan Jerry, sabu dalam bentuk kopi ini dijual seharga Rp 1 juta-1,5 juta per bungkus. Satu bungkusnya seberat 600 gram. Selain dijual bungkusan, narkoba jenis ini juga dijual secara eceran. Hanya saja minimal pembelian sebanyak seperempat bungkus yang harganya berkisar Rp 300 ribu-350 ribu.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, narkoba jenis ini sudah beredar hampir 3 tahun lalu. Barang haram tersebut masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Selain dalam bentuk kopi, narkoba jenis sabu tersebut juga ada yang dimodifikasi dalam bentuk salep. Untuk narkoba yang berbentuk salep ini disebut-sebut masuk ke Indonesia sejak 5 tahun lalu dari China.

Modifikasi narkoba dalam bentuk salep dan kopi merupakan salah satu cara untuk mengelabui petugas. Dengan modus seperti ini barang-barang haram tersebut bisa dengan mudah masuk ke sejumlah kota di Indonesia.

Kasat Narkoba Jakarta Barat Kompol Kristian Siagian saat dihubingi detikcom mengatakan, narkoba dalam bentuk bubuk kopi sudah banyak beredar di sejumlah kota di Indonesia. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Barat berhasik mengamankan narkoba berbentuk kopi yang bermerk ‘King White’ asal Malaysia dari tangan LWT,seorang bandar yang tinggal di Villa Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kosambi, Tangerang.

Dalam penggrebekan itu, polisi berhasil menyita barang bukti 100 gram kethamine, 175 bungkus kopi kecil yang sudah dicampur bubuk kethamine dan 23 ribu pil ekstasi. “Narkoba bubuk kopi ini cukup laris di pasaran Indonesia,” kata Kristian, Selasa (7/9/2010).

Hal ini terlihat dari omset pelaku yang mencapai Rp 4,5 miliar selama 6 bulan mengedarkan kopi narkoba. Dari pengakuan pelaku, tambah Kristian, dalam seharinya dijual 150 sachet. Adapun harga per sachet dijual seharga Rp 1 juta. Kristian mengatakan kepolisian memerangi dengan serius segala modus peredaran narkoba.

Dua Pesawat Sukhoi Pesanan TNI AU Tiba di Lanud Hasanuddin

Foto: Pentak Lanud Hassanudin

Makassar – Dua pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM yang dipesan pemerintah Indonesia dari Rusia tiba di Lapangan Udara (Lanud) Sultan Hasanudin, Makassar. Dua pesawat tempur canggih ini akan memperkuat Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin.

“Dua pesawat ini diangkut dengan pesawat Antonov AN-124-100 dari Rusia,” ujar Kepala Penerangan Lanud Hasanuddin, Mayor Sus Mulyadi dalam keterangan pers pada detikcom, Senin (13/9/2010).

Pemerintah Indonesia, memesan 3 buah Sukhoi. Rencananya, satu pesawat terakhir yang dipesan akan datang pada minggu kedua September. Pesawat ini pun akan bergabung di skadron yang sama.

“Ketiga pesawat tempur canggih tersebut akan memperkuat Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin sebagai home base pesawat tempur SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 buatan KNAPO (Komsomolsk Amure Aircraft Production Association) Rusia,” jelas Mulyadi.

Menurut Mulyadi, tim dari Rusia yang mendampingi kedatangan pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM terdiri dari 3 orang pilot, dan belasan teknisi serta personel pendukung lainnya.

Kedatangan pesawat tempur ini disambut oleh para pejabat TNI AU, diantaranya Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar, Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama TNI Abdul Muis, Kepala Staf Koopsau II Ida Bagus Anom dan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama Agus Supriatna.(detik)

Ilmuwan Indonesia Unjuk Gigi di Konferensi Manajemen Dunia

Roma – Andreas Raharso, direktur penelitian Global Hay Group yang berbasis di Singapura terpilih menjadi salah satu session chair di Strategic Management Society (SMS) conference pada tanggal 12-15 September di Roma Italia.

Beranggotakan 2.500 orang dari 60 negara di seluruh dunia, konferensi SMS menjadi ajang bergengsi bagi setiap praktisi bisnis maupun akademisi bidang manajemen di dunia untuk mempresentasikan makalah maupun ide-ide terbaru di bidang strategi bisnis dan manajemen.

Setiap tahunnya SMS mengadakan konferensi taraf dunia dimana para pembicaranya terdiri dari para eksekutif, pejabat pemerintah dan akademisi dari berbagai intitusi terkemuka di dunia. Untuk menjadi pemakalah di SMS conference, panelis harus memberikan terobosan baru dan segar dalam dunia manajemen strategi.

Panitia konferensi SMS tahun ini menerima lebih dari 1.100 proposal yang masuk dan kemudian diseleksi oleh komite yang beranggotakan para pemikir terbaik dunia dalam bidang ini.

Andreas Raharso sendiri adalah koordinator Ikatan Ilmuwan Indonesia International (I-4) untuk wilayah Asia yang tercatat menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menjadi session chair di konferensi paling bergengsi di bidang manajemen tersebut. Sebagai salah satu session chair, ia akan mendatangkan para panelis kaliber internasional, termasuk salah satunya Emmir Satar, Presdir Garuda untuk berdiskusi dengan panelis lain.

“Saya ingin mengenalkan pada dunia bahwa orang Indonesia mampu dan sanggup untuk berbicara pada level dunia. Sudah saatnya ilmu mengalir dari Timur ke Barat dan bukan sebaliknya” ujar Andreas Raharso.

Dalam kesempatan tersebut Dr Andreas Raharso akan membawakan topik Strategy Execution: Eastern Perspective on Self Organization.

Selain Andreas, dosen muda FE UGM Rangga Almahendra juga akan menjadi salah satu pemakalah dalam sesi berbeda. Sebelumnya ia juga menjadi pembicara pada konferensi SMS di Washington DC tahun lalu.

“Bidang keilmuan dan ketrampilan manajemen di level stratejik harus terus dikembangkan, agar kita bisa mencetak lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang visioner dari Indonesia” ujar Rangga yang akan mengisi sesi Innovation and Knowledge Acquisition in a Global Context dalam konferensi tersebut.

Baik Andreas maupun Rangga, berharap bahwa dikemudian hari makin banyak orang Indonesia yang bisa unjuk gigi dalam konferensi international bergengsi lainnya.(detik news)

Malaysia Of The Nation Terror For Indonesia ?

Otak dibelakang semua teror ini adalah Dr Azzahari Husein, Noordin M Top, yang keduanya adalah warga negara malaysia. Lalu kenapa mereka tidak melakukan pengeboman di Malaysia kalau alasannya ingin melenyapkan Amerika dan kaum kafir ? Di Malaysia ada pusat perjudian Genting highlands, di Malaysia banyak turis asing sejak mereka gencar berpromosi dengan Truly Asianya. Semua yang dijadikan sasaran teroris, Hotel JW Marriott, Hotel Ritz Carlton dan Kedutaan Amerika serta Australia, semuanya juga memiliki cabang di Malaysia, kenapa Indonesia yang di bom ?

Ketika bom Bali pada Oktober 2005 dan bom di Kedutaan Australia pada September 2004. Bali dipilih, karena salah satu lokasi wisata yang paling terkenal di Dunia, setiap tahunnya kunjungan turis asing ke Bali mengalahkan kunjungan turis asing ke Malaysia. Merasa tidak bisa bersaing, maka Malaysia membom Bali. Jumlah turis ke Bali menjadi sepi dan hampir semua berpindah ke Malaysia, yang kemudian gencar promosi dengan Malaysia Truly Asianya.

Sekedar informasi bahwa Malaysia terobsesi menjadikan Negaranya Pusat Kebudayaan se-Asia. Saat Malaysia merebut sipadan dan Ligitan dari Indonesia, dimaksudkan untuk menandingi Bali ? kenapa kedutaan Australia di Indonesia yang di Bom? mengapa bukan Amerika? Karena hubungan antara Indonesia dan Australia yang kurang akur, tetapi walaupun sering terjadi konflik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia-Bali banyak yang berasal dari Australia dan korban Bom Bali terbanyak adalah warga Australia, dengan mengebom kedutaan Australia di Indonesia, Malaysia berharap akan terjadi konflik antara Indonesia dengan Australia, Malaysia berharap bisa meraup wisatawan dari Australia yang mengeluarkan Travel warning dan mengalihkan wisatanya dari Indonesia. Dari sejumlah korban yang berjatuhan akibat teror bom di Indonesia tidak ada satu orangpun warga negara Malaysia yang menjadi korban.

Negara yang selamat dari Resesi Global di Asia hanya 3 negara (Indonesia, China & India). Malaysia anjlok dengan pertumbuhan ekonomi minus 6%!. Produk andalan mereka (Kelapa sawit dan karet harganya anjlok di pasar dunia. mereka harus mencari sumber baru). sumber baru itu bernama Ambalat. Lepas pantai ambalat menyimpan banyak cadangan minyak bumi yang nilainya luar biasa. Karena berada di Indonesia, maka malaysia mencoba melakukan provokasi kepada Indonesia dengan harapan Indonesia merespon dan menyerang terlebih dahulu, kalau sudah demikian dan terjadi perang terbuka, maka Malaysia akan mengadukannya kepada Mahkamah Internasional.

Malaysia gagal memprovokasi Indonesia di Ambalat maka Malaysia melakukan terror bom. Disaat Indonesia baru selesai Pemilu dengan kisruh DPT dan bersiap menyambut MU, ditambah dengan kepercayaan dunia Internasional yang tinggi yaitu: konferensi berskala internasional banyak dilakukan di Indonesia. Malaysia membom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot dengan harapan pengeboman terjadi karena orang yang tidak puas dengan Pemilu.

Mengapa di lakukan 17 Juli? mengapa tidak tanggal 19/20 ketika MU sudah berada di Hotel Ritz Carlton ? mengapa dilakukan di saat pagi hari ? karena yang diincar adalah kegiatan CEO Breakfast meeting yang berlangsung. Meeting itu merupakn pertemuan rutin yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan TAMBANG yang ada di Indonesia, tujuannya memberikan image kepada dunia bahwa Indonesia bukan tempat yang aman untuk berinvestasi dan berharap pengerjaan blok Ambalat pertambangan, akan jatuh ke tangan mereka.

Perhatikan nama-nama korban dibawah ini, alasan yang kuat mengapa Malaysia melakukannya di pagi hari
1. Kevin S Moore, PresDir Husky, perusahaan energi besar dunia.
2. Gary Ford, PresDir Anadarko Indonesia Company, produsen minyak & gas terbesar di dunia.
3. Garth McEvoy, PresDir Thiess Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan asal Australia.
4. Peter Van Wessel, PresDir Oil Tanking Ltd, perusahaan bergerak di bidang layanan penampungan minyak & bahan tambang.
5. James Castle, Chairman dan pendiri Castle Asia, perusahaan konsultan bisnis. Castle adalah tukang lobi terkemuka bagi perusahaan asing yang ingin investasi di Indonesia.
6. Noke Kiroyan, Mantan CEO PT Newmont Pacific Nusantara dan PresDir PT Rio 7. Tinto Indonesia, Noke menjabat sebagai Managing Partner PT Komunikasi Kinerja.
8. Adrianto Machribie, Mantan PresDir PT Freeport Indonesia pada 1996 -2006. Sekarang menjabat PresDir Atlantic Copper, anak usaha Freeport-McMoran Copper and Gold. Dia juga Penasehat Senior Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
9. Dave Potter, Warga negara Amerika Serikat Direktur PT Freeport Indonesia, perusahaan emas besar dunia asal Amerika Serikat.
Timothy Mackay, CEO PT Holcim Indonesia, Holcim merupakan raksasa semen dunia asal Swiss.

Semenjak reformasi terjadi di Indonesia, serangan terror yang dilakukan oleh Malaysia semakian nyata dan intensitasnya juga meninggi. Ketegasan Pemimpin Indonesia sama sekali tidak terlihat meskipun terror tersebut begitu nyata dan menyakitkan bangsa Indonesia. Dimana kita ketahui pada tahun 1998 dan tahun 2009 ini adalah puncak krisis ekonomi global.

1. Puluhan kali kapal-kapal perang milik Malaysia masuk ke wilayah perairan Indonesia, diantaranya wilayah Ambalat dan perbatasan di Kalimantan. Meskipun Pemerintah Indonesia sudah berpuluh-puluh kali melayang nota protes diplomatic, kejadian pelanggaran wilayah tetap saja dilakukan oleh pihak Malaysia.

2. Beberapa wilayah Indonesia sudah diklaim dan akan diklaim sebagai wilayah Malaysia. Salah satu wilayah yang sudah menjadi milik Malaysia yakni pulau Sipadan yang dimenangkan Malaysia dalam sidang Arbitrase Internasional.

3. Beberapa tapal batas antara Malaysia dan Indonesia yang berada di wilayah Kalimantan bergeser kedalam wilayah Indonesia yang mengakibatkan luas wilayah Malaysia bertambah. Pergeseran ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum Malaysia untuk menguasai produksi kayu yang ada diwilayah Kalimantan.

4. Perusakan hutan dan pencurian kayu diwilayah perbatasan Kalimantan hampir seluruhnya di otaki oleh pengusaha-pengusaha Malaysia dengan memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pelaku lapangan.

5. Pemerintah Malaysia jauh lebih takut dengan keberadaan TKI di negeri Jiran tersebut dibandingkan dengan keberadaan teroris. Hal ini dibuktikan dengan kerapnya Pemerintah Malaysia melakukan rahasia-rahasia terhadap warga Negara Indonesia yang berada di Malaysia, meskipun masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia mempunyai dokumen lengkap, banyak juga dari mereka yang tetap dianggap pendatang illegal dan terpaksa dibui.

6. Puluhan bahkan ratusan kasus penganiyaan TKI dan TKW di Malaysia tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, banyak dari mereka yang pulang ke Indonesia cacat seumur hidup dan bahkan sudah menjadi mayat.

7. Hasil kebudayaan dan seni Indonesia banyak sekali yang diklaim oleh Malaysia, dan secara terang-terangan mereka mengakui semuanya merupakan hasil karya bangsa Malaysia.

8. Hampir semua pelaku terror bom di Indonesia diotaki oleh teroris berkebangsaan Malaysia, dan sampai saat ini belum ada kebijakan tegas dari Pemerintah Malaysia untuk bekerjasama menangkap pelaku yang sampai saat ini berkeliaran di Indonesia.

Hari ini, Senin 31 Agustus 2009, negeri jiran Malaysia berulang tahun yang ke-52. Kemerdekaan Malaysia yang lebih dari setengah abad ini merupakan jerih payah Malaysia melawan penjajah Inggris, tetapi sebenarnya kemerdekaan hadiah yang diberikan oleh kekuasaan Ratu British Empire sebagai koloninya dan saat ini Malasyia adalah salah satu anggota persemakmuran Inggeris.

Adalah Lokananta, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam usaha dokumentasi, meyakinkan publik bahwa lagu ‘Terang Bulan’ adalah lagu milik bangsa Indonesia yang telah dijiplak dan hanya diubah syairnya oleh Malaysia untuk dijadikan lagu kebangsaan. “Introduksi maupun nadanya sama persis. Hanya temponya diubah sedikit. Sedangkan syairnya diubah disesuaikan untuk kebutuhan negara Malaysia. Syairnya semula sangat umum karena memang itu lagu hiburan, diubah menjadi sangat patriotik,” ujar Kepala Perum Lokananta Surakarta, Ruktiningsih, Jumat 28 Agustus lalu.

Dalam catatan arsip Lokananta, hanya tertulis lagu tersebut sebagai lagu hiburan atau lagu rakyat populer dalam kategori jenis irama keroncong berdurasi 11 menit 15 detik dan tidak ada nama pencipta. Terang Bulan direkam pada piringan hitam pada 16 Maret 1965, bersama tiga lagu jenis keroncong lainnya. Lagu ‘Terang Bulan’ yang konon dijiplak untuk lagu kebangsaan Malaysia pada tahun 1957, ‘Negaraku’ ternyata juga saduran dari lagu karangan musisi Prancis Pierre-Jean de Béranger.

Sebelumnya, anak Syamsul Bachri, Aden Bachri mengklaim, lagu terang bulan adalah karya ayahnya. Saat ini, Aden tengah berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung pernyataannya itu. Namun demikian jika hal ini benar adalah hasil saduran tetapi itu merupakan hasil kreasi bangsa Indonesia yang dipopulerkan di tanah air dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pun malasyia tidak layak untuk melakukan klaim kebenaran atas lagu tersebut.

Lagu Terang Bulan sebenarnya tak diketahui penciptanya. Lagu tersebut pertama kali dinyanyikan secara kor di Radio Republik Indonesia Jakarta pada 1956. Lagu tersebut kemudian dipindahkan ke piringan hitam di perusahaan rekaman Lokananta, yang kini merupakan salah satu cabang Perum Percetakan Negara RI, pada 1965. “Kedua lagu tersebut sangat identik dan sangat mirip, terutama dalam hal introduksi, nada, dan tempo lagu,” kata Ruktiningsih. Ruktiningsih menjelaskan, Negaraku hanya mengubah syair Terang Bulan. Musik pengiring Negaraku dimodifikasi dengan sentuhan orkestra. Adapun lagu Terang Bulan diiringi musik sejenis keroncong.

Konsultan hukum Lokananta, Jaka Irwanta, menceritakan, Presiden Soekarno pernah menghadiahkan piringan hitam lagu Terang Bulan kepada pemerintah Malaysia saat belum merdeka. “Namun, itu hanya hadiah, bukan untuk dijiplak,” katanya. Dalam situs http://www.malaysianmonarchy.org.my, lagu kebangsaan Malaysia Negaraku disebut memang diperkenalkan oleh orkes Indonesia. Berdasarkan cerita Raja Kamaruzzaman, putra Raja Mansur–Sekretaris Khusus Penguasa Kesultanan Perak pada 1887-1916, Sultan Idris Murshidul’azam Syah–lagu Terang Bulan disajikan oleh sebuah orkes dari Indonesia saat menggelar pertunjukan di Singapura. Setelah Negaraku ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, lagu Terang Bulan masih diperdengarkan dalam acara masyarakat di Indonesia pada masa itu.

Tak cuma sering mengklaim budaya Indonesia seperti tari pendet, wayang, angklung, keris dan sebagainya, Malaysia ternyata sudah membeli semua karya sastra dan budaya dari Kepulauan Riau dan Mentawai. Hal ini diungkapkan oleh pegiat masyarakat nusantara Bondan Gunawan Sabtu 29 Agustus kemarin dalam sebuah acara diskusi. Bondan menilai, langkah Malaysia yang membeli karya sastra dan budaya Indonesia dapat dikategorikan teror budaya. Malaysia telah mendeklarasikan perang budaya terhadap Indonesia.

Koran Kompas Senin, 31 Agustus 2009 | 03:20 WIB, Baskara T Wardaya menulis :

Negeri Tak (Lagi) Bergigi?

Betapa bedanya keadaan kita kini. Bukan hanya lagu dan tarian yang satu per satu diklaim negara lain, sumber-sumber alam dan sumber daya manusia kita pun banyak yang ada di bawah kendali orang luar.

Baru-baru ini kita disadarkan, barang yang kita gunakan dan konsumsi sehari-hari ternyata sebagian besar merupakan hasil impor. Belum lagi jika benar jaringan terorisme yang membuat tewasnya para korban bom maupun orang-orang muda Indonesia berhasil dirayu menjadi kaki tangannya, ternyata didanai orang dari kawasan tertentu.

Itu semua mendorong kita bertanya, jangan-jangan kita sedang tidak dihormati oleh banyak kalangan di luar Tanah Air. Lebih dari itu, jangan-jangan kita ini sedang dilecehkan dan dimanfaatkan berbagai pihak untuk melayani kepentingan mereka sendiri, dari kepentingan ekonomi, budaya, politik, hingga radikalisme transnasional.

Jika itu benar, tampaknya tugas kita kini bukan hanya menyatakan rasa berang dan protes terhadap negeri jiran yang suka main klaim itu, tetapi juga berjuang agar bangsa ini kembali disegani bangsa-bangsa lain karena kepeloporannya.

Kita perlu tunjukkan kepada dunia bahwa bagai seekor harimau, kita tidak hanya gagah perkasa, tetapi juga bergigi lengkap dan tajam, siap menerkam setiap bentuk kesombongan, main klaim, terorisme antarnegara, dan setiap wujud ketidakadilan.

Dalam tulisan saya sebelumnya Indonesial VS Malaysial menjelaskan :

jika kita kembali lagi ke masa silam saat Islam mulai masuk ke pelosok dan pesisir nusantara, beberapa bangsawan yang tidak eksis di wilayah seperti Sulawesi yang dikuasai oleh Kerajaan Goa Bugis-Makassar, dalam epos lagaligo para bangsawan Kerajaan Luwu melakukan perantaun di tanah Malaysia. Para Melayu yang tidak eksis di daerah Minang dengan adanya kerajaan Sumbar, juga merantau ke Malaysia, dan runtuhnya kerajaan Majapahit membuat beberapa raja merantau ke tanah Bali bagi yang beragam Siwa, Hindu-Budha, sedangkan etnis Jawa yang sudah memeluk Islam yang berada di pesisir pantura mereka juga merantau ke Malaysia.

Sialnya bagi Malaysia bahwa beberapa etnis yang merantau itu dan beranak pinak di sana tentu tidak membawa ritual budaya di mana mereka berasal karena budaya itu secara etis dan moral adalah milik para kerajaan di mana mereka berasal.

Artinya apa makna dari lakon sejarah ketika eksodus etnis ini terjadi ke wilayah Malasyia sekitar abad 17, Malaysia kontemporer saat ini ketika mereka kembali akan mengukuhkan jati diri akar budayanya sebagai lambang supremasi promosi pariwisata, mereka menemukan berasal dari leluhur para pelarian yang kecewa dan tergusur di tanah nusantara pada masa itu. Tentu secara mistik ini adalah luka lama dan dendam sejarah yang perlu diraih kembali demi keagungan leluhur mereka, secara psikologis dan kosmologi Malaysia memang punya potensi The Nation Terror For Indonesia dalam lakon sejarah Kerajaan Malaysia ?

Indonesiaunite, maka perlu kita sadari bahwa klaim Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan penguasaan beberapa SDA Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing seperti gas dan minyak di Aceh, Blok Cepu, PT Freport, HPH yang dimiliki oleh beberapa perusahaan asing, dan seterusnya. Arus reformasi pasca Soeharto tumbang di mana kebebasan informasi begitu meluas di tanah air telah membuka kesadaran rakyat dan pemerintah Malaysia yang selama ini merasa direpotkan oleh para TKW dan TKI kita, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya di dalam penguasaan ekonomi pihak asing.

Atas kondisi ini, kongklusinya di dalam pencaturan diplomasi politik Internasional, pihak asing di Indonesia melalui company-companynya mempunyai persamaan persepsi dengan Malaysia, mempunyai kepentingan yang sama di Indonesia, sehingga semisal kasus pulau sipadan-ligitan dapat dimenangkan oleh Malaysia di arbitrase international.

Hasilnya, walaupun Malaysia dalam kebijakan politik dalam negerinya sangat anti budaya AS dan barat, namun kebijakan diplomasi politik international mereka sangat bersahabat dengan AS dan dunia barat yang nota bene semua afiliasi Yahudi-Israel. Indonesia kalah dalam percaturan diplomasi politik international dengan Malaysia, jadi segala sengketa dalam arbitrase mahkamah international sangat jelas akan menguntungkan negeri jiran tersebut.

Indonesia adalah negara besar baik luas wilayah dan besaran penduduk di dukung oleh kekayaan alam setelah Cina, AS, dan India, plus mayoritas muslim, jadi semua bangsa merasa punya kepentingan besar atas kelansungan bisnis mereka di Indonesia termasuk masalah ideologi.

Nah, kembali lagi kepada kita, harus kemana bangsa ini menghadapi kemelut ini, gurita era globalisasi neoliberalisme dimana kita hanya menjadi penonton dan penikmat sesaat ?

Kita pernah punya Soekarno dengan slogan ‘Ganefo’ disegani oleh dunia AS/barat dan Malaysia, kita juga pernah punya Soeharto disegani karena kepeloporannya dalam gerakan non blok dan ASEAN, ternyata kepeloporan itu banyak negara-negara asing yang punya kepentingan besar di Indonesia menjadi risau dan gundah gulana. Artinya kita memang butuh figur yang menganeksasi dan mengkolaborasi misi dan visi kedua pemimpin tersebut agar dapat menuai suksesi yang tertunda dalam satu tangan seorang presiden dan dengan dukungan parlemen yang kuat agar gerakan politik keniscayaan konfrontasi itu lahir dalam diplomasi politik international yang elok.

Lima tahun ke depan langkah-langkah itu terasa mendesak untuk segera dilakukan, gerakan nationalisme dalam bentuk aksi sensitifitas budaya di forum international harus menjadi pilihan mutlak sebagai stimulus menggerakan semangat membangun dari dalam negeri. Namun secara paralel PR dalam negeri seperti pemberantasan korupsi perlu dengan tegas-tegas diberantas karena berdampak di dalam menguatkan gerakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan fondasi perekonomian negara serta metode pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan dari dasar sampai erguruan tinggi. Stabilitas ekonomi yang mapan didukung sensitifitas budaya nasionalisme yang tinggi akan berdampak positif di dalam penguasan sistem keamanan dan pertahanan nasional yang kuat di tangan profesionalisme TNI dan Polri. Dan pada sisi lain PR yang menunggu adalah reformasi kinerja birokrat pemerintahan kita.

bagaimanapun itu, semua kembali kepada diri kita, bahwa diri kita sendiri yang bisa membuat kita bermartabat dan dihargai serta disegani oleh pihak luar. Bagaimana kita bisa berwibawa di hadapan negara lain kalau ternyata korupsi dan kemiskinan adalah penyakit akut yang tidak bisa kita sembuhkan ?

karena Malaysia of nation terror for Indonesia itu tidak perlu ada dan sejenisnya kalau para pemimpin nasional bangsa ini bisa mengelola peran-peran itu.

Permintaan maaf Malaysia atas klaim tari pendek sebagai momentum awal melakukan gerakan itu, mereka tidak cukup sekedar meminta maaf, pemerintah Indonesia harus menggalang konsesi dari negeri jiran sebagai wujud niat baik mereka “meminta maaf” atas klaim-klaim berbau terror selama ini, bukankah Nurdin M Top adalah warga negara Malaysia.

Jika Malaysia tidak mau melakukan ini, maka jalan konfrontasi dalam bentuk aksi pemboikotan produk malaysia dan pemutusan hubungan diplomatik adalah alternatif terbaik. Jika jalan ini tidak menemukan solusi terbaik, maka kemungkinan besar gejolak di dalam negeri Malaysia segera akan terjadi, pemerintah dan WNM akan terprovokasi melakukan diskriminasi dan pengusiran terhadap para TKW dan TKI kita yang secara kasar berjumlah antara 1 – 3 juta orang. Salah penanganan pemerintah Malaysia mengelola ‘chaos’ ini akan mengakibatkan lahirnya tragedi kemanusiaan international, inilah scenario terburuk yang akan meluluhlantakkan famor malaysia di dunia international, berani ?

Bagi saya secara sederhana harus berani dan segera mungkin ? wallahualam,
lalu bagaimana tanggapan teman-teman blogger lainnya ?

Salam dialog

Teror Bom,Teroris, Strategi Malaysia Meraup Untung?

Bom di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli lalu, makin menyadarkan bahwa tidak ada jaminan aksi-aksi sejenis tidak terulang lagi. Dari temuan aparat tentang bagaimana bom dirakit, diselundupkan, dan pelaku pengeboman, tampak bahwa tindakan itu telah dirancang cermat dan penuh ketelitian.

Dari pelakunya, gabungan pemain lama dan baru, memperlihatkan bahwa teroris telah sukses melebarkan simpul jaringan ke sejumlah komunitas baru. Dua pelaku bom Mega Kuningan, Nana Maulana dan Dani Dwi Permana, menguatkan dugaan bahwa calon “pengantin” atau pengebom bisa siapa saja yang mudah diindoktrinasi kelompok Noor Din atau yang lain.

“Bom kini hanya soal waktu,” kata Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI. Menurut Zacky, banyaknya calon “pengantin”, adanya dana segar, ringkasnya penguasaan teknologi peledakan, dan mudahnya akses material bom, membuat target ekonomis, vital, dan strategis menjadi sulit dilindungi dengan sistem keamanan apapun. Kondisi ini makin diperburuk oleh sikap permisif warga, banyaknya simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), dan lemahnya hukum antiterorisme.

Cepat atau lambat, tambah Zacky, aksi teror bisa menghancurkan demokrasi, stabilitas sosial-politik, dan mengganggu pembangunan ekonomi. Apalagi jika target aksi teror nantinya terbukti juga mengalami pergeseran. Sasarannya tak hanya representasi kepentingan Barat, tapi beralih ke pemimpin negara dan objek vital milik negara. “Pokoknya, siapa saja yang dikategorikan musuh,” katanya. Jadi, belum aman 100%.

Tampaknya masyarakat sudah merasa “terbiasa” dengan teror. Apalagi, terorisme adalah fenomena global yang direspons luar biasa ketika pertama kali meletup. Sehari pasca-bom Bali I di Legian pada 12 Oktober 2002, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi minus 10,35. Kinerja rupiah ikut terkulai minus 3,7. Berturut-turut, butuh 24 hari dan 38 hari untuk bisa pulih ke level sebelum meledaknya bom itu. Dampaknya dahsyat, karena membuat susah jutaan orang.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali merosot tajam, dari 5.000 menjadi 700 orang per hari. Tren buruk ini juga melanda tempat wisata lainnya. Travel advisory tidak cuma menyusutkan penerimaan devisa, melainkan juga berdampak ganda pada sembilan sektor lain yang terkait dengan pariwisata. Selain itu, macetnya kredit modal kerja para pengusaha dan pemutusan hubungan kerja di sektor ini membengkak.

Bahkan penurunan neraca pembayaran 2003 mencapai 20%. Jika sumbangan sektor pariwisata pada neraca pembayaran 2001 sebesar US$ 5,4 milyar, maka tahun 2003 devisa dari sektor ini berkurang hingga US$ 1,1 milyar. Agar sektor ini tidak mati, pemerintah menggalakkan wisata domestik dan meyakinkan negara sumber wisman untuk menarik larangan kunjungannya ke Indonesia.

Sektor ini baru bisa pulih pada awal 2005. Namun dihantam lagi oleh bom Bali II, 1 Oktober 2005. Meskipun ada pemulihan, akselerasi kenaikan wisman tidak pernah spektakuler.

Padahal, pariwisata bisa digenjot lebih maksimal. Banyak negara menjadikan sektor ini sebagai ladang devisa nonmigas. Turis asing yang tinggal lebih dari sehari sangat signifikan. Pada 2007, wisatawan yang mengunjungi Prancis mencapai 81,9 juta orang. Disusul Spanyol sebanyak 58,5 juta orang dan Amerika Serikat sebanyak 51,1 juta orang, pada 2006.

Sejumlah negara jiran pun gencar berpromosi menggaet wisman. Singapura memancing lewat “great sale” selama berbulan-bulan. Malaysia, yang devisa negaranya dari pariwisata mencapai 7%, genjar berpromosi dengan “Truly Asia”.

Ketika stabilitas keamanan rapuh, kondisi ini menjadi peluang bagi negeri jiran untuk menarik wisman dan investor. Aspek keamanan yang menjadi jargon pertama Sapta Pesona rentan terhadap aksi teror. Target 7 juta wisman dengan lama mukim tiga hari pada 2008 terkendala banyak faktor. Pulihnya kondisi keamanan di satu sisi justru diperburuk oleh resesi dunia yang ditandai anjloknya daya beli publik. Pada tahun ini, kondisinya payah karena diselingi bom Mega Kuningan II.

Namun fenomena menarik dari ritual pengeboman hingga bom Bali II pada 1 Oktober 2005 adalah reaksi cepat untuk pemulihannya. Upaya keras aparat menangkap pelaku pengeboman telah mengembalikan kepercayaan publik. “Ekonomi nasional jadi tahan terhadap aksi bom, tapi justru sangat sensitif oleh gejolak perdagangan di pusat-pusat saham dunia,” kata Tommy Suryopratomo, host “Economic Challenge” di Metro TV.

Ada sejumlah faktor yang menurut Tommy membuat ekonomi menjadi kebal terhadap teror bom. Pertama, terorisme adalah fenomena global, tidak melulu di Indonesia, melainkan juga di banyak negara. Kemudian Indonesia yang begitu luas relatif aman dan daya beli masyarakatnya masih kuat. “Sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan investasi,” katanya. Ini terbukti, ketika terjadi pengeboman di Mega Kuningan pada 17 Juli lalu, IHSG hanya terkoreksi minus 0,6 pada hari pertama pembukaan.

Teror gagal merusak perekonomian, tapi pertumbuhan diprediksi cuma 3,5%. Indonesia masih merasa lega karena tumbuh relatif tinggi, setelah Cina dan India. Toh, keresahan tak bisa disembunyikan. Opini publik di sejumlah media massa dan situs komunitas maya, seperti Facebook dan Twitter, justru menggugat aksi teror yang menjadikan Indonesia sebagai target. Siapa biang di balik aksi yang mematikan ratusan nyawa dan menyusahkan jutaan orang itu?

Ketika rakyat tengah bangkit, para pelaku teror enggan menyerang langsung targetnya dan menyasar kepentingan Barat di dalam negeri. Siapa yang bermain? Pasalnya, kepentingan asing juga ada di Malaysia dan Singapura. Negara-negara Barat-kah? Aktor lokal? Atau ada negeri jiran yang sengaja “mengekspor” teroris ke Indonesia? Apalagi, Mas Slamat Kastari sempat “lolos” dari penjara ketat Singapura dan berkonsolidasi dengan anggota JI di kawasan Sumatera Selatan. Siapa yang meraup untung di atas keterpurukan Indonesia?

Merunut akar dan aktor pelaku pengeboman, Nasir Abas, mantan anggota JI asal Malaysia, kepada Gatra pernah mengemukakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia dijadikan ajang perang. Pertama, reaksi keras Malaysia dan Singapura dengan The Internal Security Act-nya untuk melumat habis gerakan mereka. Apalagi, mayoritas warga Malaysia tidak memberi ruang pada aksi kejahatan kemanusiaan yang mereka pilih.

Kedua, secara geografis dan demografis, Indonesia cocok untuk meningkatkan aksi mereka. Apalagi, sejumlah anggota JI asal Indonesia, seperti Mukhlas dan Amrozi, memfasilitasi tempat untuk Noor Din dan Azahari. Ketiga, lemahnya hukum serta sistem administrasi keimigrasian dan kependudukan yang membuat mereka leluasa bergerak.

Hal itu juga dikemukakan Ansyaad Mbai, Kepala Desk Counter Terrorism Menkopolhukam. “Undang-undang kita kurang memberi ruang gerak bagi polisi dan intelijen sehingga teroris pindah ke sini,” katanya kepada Cavin R. Manuputty dari Gatra.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto, menambahkan bahwa akar sejarah terorisme di Indonesia yang panjang ikut menyumbang terjadinya aksi terorisme di sini. “Ini lahan subur bagi mereka,” ujarnya. Hal itu dibenarkan Zacky. Namun proses “impor” teroris makin menjadi-jadi karena tidak adanya aturan hukum yang sifatnya preventif. Hukum antiterorisme di dunia sifatnya selalu preventif, seperti di Inggris, Jerman, dan Australia.

“Bahkan Malaysia meniru sistem teritorial yang pernah dijalankan Orde Baru,” tutur Zacky. Untuk kepentingan nasional, cara yang ditempuh Malaysia dan Singapura terbukti efektif. Banyak negara yang mengategorikan terorisme sebagai acaman kepada negara. Oleh sebab itu, menurut Tommy, terorisme masuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terorisme tidak dipahami secara parsial, tetapi holistik, demi kemanusiaan.

Karena itu, tindak preventif tidak sekadar melibatkan intelijen dan detasemen antiteror. Saatnya institusi keimigrasian dan administrasi kependudukan bersikap tegas. “Jika Undang-Undang Antiteror dikhawatirkan menimbulkan ekses represif dan ekstensif, maka hal itu dapat dicegah dengan adanya pasal-pasal kepastian hukum,” ujar Tommy. Usaha menyelamatkan bangsa tidak harus mempertentangkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia.( Gatra)