KABAR PAPUA

Maju Membangun Bangsa

(Pemilukada Papua) Golkar dan PDS Usung HMS dan Yap Kogoya Surat Rekomendasi Sah dari Aburizal Bakrie Masih Teka- Teki

JAYAPURA—Meski DPP Partai Golkar telah memutuskan mengusung   Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 atas nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua,  Habel Melkias Suwae (HMS), namun  keputusan ini, ternyata belum disertai surat rekomendasi resmi dan sah. 
Hal  ini memunculkan sejumlah teka- teki yang belum terpecahkan baik pengurus Partai Golkar sendiri maupun publik.  
Wakil  Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Helmi Ihamahu dan Ketua Biro Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Raflus Dorangi  menegaskan,  prosedurnya sebelum ada rekomendasi atau apapun dia itu adalah keputusan rapat Tim Pemilukada DPP Partai Golkar beberapa pekan lalu yang dipimpin Ketua Umum Aburizal  Bakrie (ARB) sudah diputuskan dalam berita acara ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua HMS  sebagai Cagub dan  Cawagub belum diputuskan diminta 3 nama.  Tiga  nama yang diusung termasuk  Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi disetujui DPP Partai Golkar.  Dikatakan, dari proses berita acara itu baru diterbitkan yang namanya rekomendasi atau kontrak politik. Tanpa  ini tak  bisa  diterbitkan apapun.
“Keputusan rapat ini menentukan berita acara ini,  baru diputuskan rekomendasi. Jadi kalau orang berpikir tanpa ini keputusan atau berita acara ini lalu  bisa membuat rekomendasi itu suatu mekanisme yang  tak benar atau keliru. Kan harus rapat dulu, keputusan disepakati dulu barulah dikatakan final,” katanya ketika ditanya Bintang Papua di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (24/6)
Alhasil, ujarnya, DPD Partai Golkar Provinsi Papua, DPD Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Papua serta DPP PDS akan  menandatangi perjanjian politik untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon  Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016  Habel Melkias Suwae (HMS) dan Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi di Kantor DPP Partai Golkar Kamis (23/6) pukul 14.00 WIB. Pengurus DPP Partai Golkar  yang hadir hanyalah Korwil DPP Partai Golkar Indonesia Timur Drs Fredy Latumahina. 
Siapakah Yop Kogoya ia adalah Ketua DPD PDS Provinsi Papua dan Wakil Ketua III DPR Papua.      
Raflus Dorangi menambahkan, surat rekomendasi resmi dari DPP Partai Golkar dan DPP PDS yang resmi  mengusung HMS dan Yap Kogoya direncanakan dibawa langsung oleh HMS dan Yap Kogoya yang kini masih berada di Jakarta.
“Pada Senin 27 Juni direncanakan HMS—Yap Kogoya serta Tim Gabus Sentani Persidafon  yang baru saja promosi ke Liga Super Indonesia (LSI) tahun 2011-2012  bakal diarak keliling  Kota Sentani. Selanjutnya HMS dan Yop Kogoya akan menggelar Jumpa Pers untuk menyatakan secara resmi kepada publik keduanya diusung Partai Golkar dan PDS untuk Pilgub Provinsi Papua lima tahun mendatang.
Sumber internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyampaikan keputusan dan penetapan HMS sebagai Cagub Provinsi Papua dari Partai Golkar masih menyimpan tanda tanya besar, lantaran sesuai  hasil survey Partai Golkar yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Dr (HC) Barnabas Suebu SH (Rangking 1), Alex Hesegem SE (Rangking 2), Klemen Tinal (Rangking 3), HMS (Rangking 4). Tapi rumor yang berhembus  Barnabas Suebu terbentur aturan  tak  bisa mencalonlan diri ketiga kalinya.   Selanjutnya, Alex Hesegem belum secara resmi mendaftarkan diri kepada DPD Partai Golkar, walaupun yang bersangkutan adalah kader senior Partai Golkar.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | Tinggalkan komentar

Papua Surga Koruptor

JAYAPURA—”Papua ini surga bagi para koruptor uang rakyat dan ada sejumlah pejabat tinggi di Papua berbuat seolah olah kebal hukum,” Demikian disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen Jayapura Thomas Sugi ketika menyampaikan orasi politik di saat menggelar unjukrasa mahasiswa dan pemuda di Gedung DPR Papua, Senin (27/6).

Untuk itu, para mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua segera menerbitkan sebuah regulasi atau Perdasi tentang penanganan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana Otsus selama kurun waktu tahun 2002-2010 senilai Rp 28 triliun sebagaimana temuan BPK RI pada 18 April 2011 lalu.

Dia mengatakan, melalui penerbitan Perdasi pemberantasan korupsi tersebut diharapkan para pejabat tinggi di Provinsi Papua memperoleh efek jera apabila ingin menyelewengkan  uang rakyat.

Dia mengutarakan, pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dijanjikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs Bekto Suprapto pada pelbagai kesempatan. Tapi apabila aparat penegak hukum sengaja melindungi para koruptor, maka pihaknya segera menyampaikan mosi tak percaya kepada Kapolda Papua karena telah mengingkari  janjinya.  

Di tempat yang sama, Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK yang didaulat menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Papua menegaskan, aksi unjukrasa ini ikut menyemangati aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, maka pihaknya segera menindaklanjuti melalui proses hukum serta melaporkan tahapan pemeriksaan secara rutin kepada publik.
“Kapolda memberikan jatah kepada masing masing Kapolres dan Kapolresta selama setahun minimal 3 kasus korupsi yang diproses. Tapi pada 2011 kami menangani 5 kasus koruspsi,” tandasnya.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | 2 Komentar

(Pemilukada Papua Barat) Mandacan Klaim Manokwari-Sorong, Basis Utama

MANOKWARI—Kubu DONOR atau pasangan Dominggus Mandacan-Origenes Nauw menargetkan meraih suara signifikan di wilayah Kabupaten Manokwari dan Kota Sorong, pada pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat periode 2011-2016, 20 Juli mendatang. Duet pasangan putra asli Papua Barat itu menargetkan meraub 80 persen suara di dua wilayah tersebut.

Sekretaris Tim Sukses DONOR Dance Bleskadit, meski tak ingin sesumbar, mengklaim wilayah Manokwari dan Kota Sorong merupakan basis kultur mereka. “Kami berani mengklaim karena yakin massa trandisional secara adat istiadat tidak akan terpengaruh oleh pemberian apapun dari kandidat lain,” katanya ketika dihubungi melalui telepon selulernya, kemarin.

Penuh optimis, Dance mengatakan, basis kultur bukan hanya di Manokwari dan Kota Sorong. Wilayah kabupaten Sorong Selatan, Maybrat, Bintuni, Wondama Raja Ampat, Fak-Fak dan Kaimana pun sebagai wilayah konstituen DONOR. “Kami optimis mampu meraih 75 hingga 90 persen suara,” kata dia lagi.

Dance melanjutkan, telah bekerja secara militan dengan formulasi khusus. Namun ia tak ingin berbagi seperti apa rumus yang dimaksudkan dengan alasan pertimbangan politik. “Yang jelas Tim akan menitikberatkan pengawasan pada DPT (daftar pemilih tetap). Karena merupakan hal krusial. Semaksimal mungkin akan diawasi sehingga mencegah adanya penggelembungan suara,” tuturnya.

Ia menambahkan, selain DPT milik DONOR, DPT yang telah ditetapkan oleh KPU Papua Barat tetap menjadi fokus perhatian. “Intinya jumlah pemilih yang telah ditetapkan oleh KPU Papua Barat, tidak boleh berubah. Tim kami di kabupaten dan kota tetap memantaunya. Jika sampai terjadi manipulasi data atau penggelembungan suara maka kita pun akan melakukan proses hukum,” ujar Dance.

Sesuai data KPU Papua Barat, jumlah pemilih pada pilkada Gubernur-Wakil Gubernur 2011-2016 mencapai 629.032 jiwa yang terbagi dari kabupaten Manokwari: 151.535, kota Sorong: 152.408 pemilih, kabupaten Sorong: 79.522 pemilih, Sorong Selatan: 33.143, Raja Ampat: 31.365, Fak-fak: 47.269, Kaimana: 38.829, Teluk Bintuni: 43.248, Teluk Wondama: 16.547, Maybrat: 19.831, dan kabupaten Tambrauw: 15.263 pemilih. Dengan jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebanyak 2.270.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Lembaga Masyarakat Adat(LMA) Tolak LKPJ Gubernur Papua Barnabas Suebu ” Rp 29 miliar dana Otsus fiktif dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan fiktif “

JAYAPURA—Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua mengaspirasikan menolak LKPJ Gubernur Provinsi Papua. Ketua LMA Papua, Lenis Kogoya S.Th, M.Hum mengatakan, LMA Provinsi Papua menolak LKPJ Gubernur Papua ketika sidang paripurna LKPJ Gubernur Papua di Gedung DPRP, Kamis (23/6) lalu.  Penolakan ini lantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016, LKPJ APBD Tahun Anggaran 2010 tak menyentuh hasil temuan BPK RI pada 18 April 2011 terkait dana Otsus di Papua  dan Papua Barat, dimana ditemukan sejumlah penyimpangan dalam penggunaan anggaran  selama kurun waktu 2002—2010 senilai Rp 28 triliun. Bahkan,  anggota BPK RI Rizal Djalil telah dilaporkan kepada Presiden dan DPR RI.
Demikian aspirasi penolakan LKPJ Gubernur Papua yang dibacakan Lenis Kogoya di hadapan Wakil Ketua II DPR Papua Komarudin Watubun SE MH dan Ketua Komisi C DPR Papua Carolus Boli SE disela sela aksi unjukrasa mahasiswa dan pemuda di Gedung DPR Papua, Senin (27/6).

Dikatakan, temuan BPK RI terkait penyimpangn penggunaan dana Otsus Papua. Pertama, pengeluaran dana Otsus tak didukung bukti valid senilai Rp 66 miliar. Dalam pemeriksaan tahun 2010-2011 ditemukan Rp 211 miliar tak didukung  bukti, termasuk realisasi belanja untuk PT TV Mandiri Papua dari  tahun 2006-2009 sebesar Rp 54 miliar tak sesuai ketentuan dan Rp 1,1 miliar  pertanggungjawaban perjalaan dinas menggunakan tiket palsu  serta temuan terdahulu belum sepenuhnya ditindaklanjuti  senilai Rp 354 miliar.

Kedua,  pengadaan barang dan jasa melalui dana Otsus  senilai Rp 326 miliar tak sesuai aturan, antara lain dana Rp 5,3 miliar terjadi di Kota Jayapura tahun anggaran 2008 tak melalui pelelangan umum. Pengadaan dipecah Rp 1.077.476.613 terjadi di Kabupaten Merauke tahun 2007-2008.

Pengadaan  tanpa adanya kontrak  Rp 10 miliar yang terjadi di Kabupaten Kaimana, Papua Barat tahun anggaran 2009. Disamping itu terdapat temuan tahun 2002-2009 yang  belum ditindaklanjuti Rp 309 miliar.

Rp 29 miliar dana Otsus fiktif dalam tahun anggaran 2010 terdapat Rp 22,8 miliar dana Otsus yang dicairkan tanpa ada kegiatan fiktif.

Rincian kegiatan fiktif tersebut masing masing Detail Enginering Design PLTA Sungai Urumuka tahap III Rp 9,6 miliar dan Detail Enginering Design PLTA Sungai Mamberamo tahap II  Rp 8,7 miliar serta studi potensi energi terbarukan di 11 Kabupaten Rp 3,1 miliar pada Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua. Fasilitas Sosialisasi Angggota MRP periode 2010-2015 Rp 827,7 miliar pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Papua tahun 2010, sedangkan bagian tindaklanjut tahun sebelumnya Rp 6 miliar.
Dana Otsus tahun anggaran 2008-2010 dedepositokan senilai Rp 1,85 triliun masing masing Rp 1,25 triliun pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379012 per 20 November 2008. Rp 250 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri AA 379304 per 20 Mei 2009 dan Rp 350 miliar pada Bank Mandiri dengan Nomor Seri  A09610 per Januari 2010. “Penempatan dana Otsus dalam bentuk deposito bertentangan  dengan  pasal 73 ayar 1 dan 2 Permendagri No 13 Tahun 2006. Kegiatan fiktif tersebut harusnya digunakan untuk program pendidikan dan kesehatan rakyat Papua,” ungkapnya.
Sehubungan dengan hal hal tersebut, cetusnya, LMA Provinsi Papua dan didukung elemen masyarakat Papua lainnya menyatakan sikap sebagai berikut.
Pertama, mendesak DPR Papua untuk mempelajari, memeriksa dan meminta jawaban kepada Gubernur Papua terkait LKPJ tahun 2010 dihadapkan pada temuan BPK RI pada 18 April 2011.
Kedua, segera dibentuk Tim Independen yang mengaudit dan memeriksa kembali hasil temuan BPK RI kepada semua pejabat pemerintah baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat.
Ketiga, kepada Fraksi Fraksi di DPR Papua diharapkan jujur menyampaikan temuan dari LKPJ Gubernur Papua tahun 2010 dihadapkan pada fakta fakta  dari proyek  proyek  yang telah dilaksanakan oleh Pemprov Papua dan hasil temuan BPK RI 10 April  2011.
Keempat, mendesak KPK RI untuk  turun ke Provinsi Papua dan memeriksa  hasill temuan BPK RI sampai tuntas dan diumumkan kepada masyarakat Papua.
Wakil Ketua II DPR Papua Komarudin Watubun SE MH usai menerima aspirasi menyampaikan berkaitan dengan temuan BPK RI terhadap dugaan penyelewengan dana Otsus senilai Rp 28 triliun selama kurun waktu 2002-2010, maka pihaknya segera mengambil 2 langkah masing masing DPR Papua tengah menggelar sidang LKPJ Gubernur Papua serta menyiapkan pemandangan akhir Fraksi- Fraksi DPR Papua terkait LKPJ Gubernur Papua.
Selain itu, ungkapnya, dari aspek hukum pihaknya  segera mendorong kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian maupun Kejaksaan memeriksa dan memproses dugaan penyelewengan dana Otsus.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

   

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: