KABAR PAPUA

Maju Membangun Bangsa

Mega Proyek Ratusan Triliun Dimulai!!

Pemerintah meluncurkan 79 proyek infrastruktur berskala besar tahun ini. Proyek-proyek itu dituangkan dalam Buku Rencana Proyek atau Project Plan Book 2011.

Total investasi keseluruhan proyek yang ditawarkan dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership itu sebesar US$53,4 miliar atau sekitar Rp456,41 triliun.

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Armida S Alisjahbana, mengatakan, dari 79 proyek itu, sebanyak 13 di antaranya merupakan proyek baru senilai US$27,52 miliar atau sekitar Rp234,4 triliun.

“Inti pembangunan infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta ini adalah untuk menciptakan iklim investasi yang kompetitif, khususnya dalam menarik minat swasta membiayai pembangunan infrastruktur di Indonesia,” ujar Armida di kantornya, Jakarta, Kamis 9 Juni 2011.

Armida menambahkan, infrastruktur menjadi faktor utama dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara, termasuk Indonesia. Tahun ini, pemerintah bertekad untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dibandingkan tahun sebelumnya.

Namun, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Sofjan Wanandi, menilai keterlibatan swasta dalam sejumlah proyek infrastruktur hanya akan berhasil jika pemerintah menjamin kepastian hukum.

“Masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah. Selain kepastian hukum, juga pembebasan lahan,” kata Sofjan kepada VIVAnews.com, kemarin.

Kendala pembebasan lahan yang sering ditemukan dalam setiap proyek infrastruktur itu, dia menjelaskan, dapat menghambat masuknya perusahaan swasta. “Bukan lalu kami pesimis, tapi memang persoalan itu yang masih jadi hambatan,” tuturnya.

Armida melanjutkan, Buku Rencana Proyek 2011 tersebut memiliki tiga fungsi utama.

Pertama, merencanakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan swasta yang di dalamnya akan bersinergi dengan kebijakan-kebijakan nasional dan alokasi belanja.

Kedua, menginformasikan kepada kalangan swasta tentang persiapan proyek infrastruktur, inisiasi proyek-proyek baru, dan tender proyek siap jual dari berbagai negara. Ketiga, memonitor perencanaan dan pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

“Dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan swasta itu ada tiga kategori, yaitu proyek siap ditawarkan, proyek prioritas, dan proyek potensial,” kata Armida.

Proyek siap ditawarkan sebanyak 13 proyek senilai US$27,52 miliar. Sedangkan proyek prioritas sebanyak 21 proyek dengan nilai US$10,38 miliar (Rp88,4 triliun) dan 45 proyek potensial senilai US$15,5 miliar (Rp132 triliun).

Selain itu, ada juga 16 proyek kerja sama yang sedang dan akan transaksi pada 2011 dengan nilai US$32,33 miliar (Rp274,5 triliun).

Seluruh proyek yang ditawarkan dalam skema itu diharapkan dapat menjadi penghubung bagi pemerintah dan swasta guna membangun sektor infrastruktur di Indonesia. Apalagi, sistem administrasi dan organisasi skema kerja sama pemerintah dan swasta itu juga melibatkan tiga institusi pemerintah, yaitu Kementerian Keuangan, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan Bappenas.

Update Proyek Pembangunan:

Berikut ini beberapa proyek yang nilai investasinya di atas Rp 1 triliun:

Pertama, proyek pembangunan Kawasan Industri Kelapa Sawit Sei Mangke, yang akan dilaksanakan oleh PT Perkebunan Nusantara III, berlokasi di Sei Mangke, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Nilai investasi Rp2,5 triliun dimulai tahun ini dan diperkirakan selesai 2014.

Kedua, proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Peusangan 1 dan 2 (2×44 MW) di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang terletak di Takengon, Ibukota Kabupaten Aceh Tengah di dataran tinggi Gayo. Proyek ini rencananya akan dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dengan estimasi biaya Rp1,53 triliun.

Ketiga, proyek pembangunan pabrik baja modern yang merupakan joint operation antara PT Krakatau Steel dan POSCO, Korea Selatan. Investasi senilai Rp60 triliun untuk dua tahap.

Keempat, proyek Floating Storage and Regasification Unit Jawa Barat. Nilai proyek Rp59 triliun.

Kelima, proyek perluasan pabrik stamping, engine, casting, dan assembling kendaraan bermotor oleh PT Astra Daihatsu Motor berlokasi di Kawasan Industri Surya Cipta Karawang. Nilai investasi Rp2,4 triliun dengan produksi pertama mulai beroperasi pada 2014.

Keenam, proyek jalan bebas hambatan Tanjung Priok seksi E2 dan NS yang berlokasi di Jakarta. Proyek ini dibiayai oleh Japan Bank for International Cooperation, pemerintah pusat, pemda, PT Angkasa Pura, dan PT Jasa Marga Tbk dengan nilai investasi Rp1,6 triliun.

Ketujuh, proyek Chemical Grad Alumunium berlokasi di Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai rangkaian terakhir. Pelaksana proyek ini adalah PT Aneka Tambang Tbk yang diperkirakan selesai 2013 dengan nilai investasi Rp4,3 triliun.

Kedelapan, proyek perluasan pembangunan bandara internasional Ngurah Rai dengan sumber dana oleh BUMN dengan nilai proyek Rp1,94 triliun. Dan pembangunan proyek jalan raya dari Merauke-Waropko sepanjang 600 kilometer dengan nilai investasi Rp1,2 triliun.

Kesembilan, proyek pertambahan dan pengolahan nikel serta kobal dengan tenaga hidrometalurgi di Kabupaten Halmahera Tengah dan Halmahera Timur, di Provinsi Maluku Utara. Proyek ini didanai oleh PT Weda Bay Nickel senilai Rp50 triliun. Diharapkan dapat menyerap tenaga 2000 orang saat operasi

12 Juni 2011 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Daftar Nama Yayasan dan perusahaan yang mengusai seluruh kekayaan Indonesia dan menjadi mesin pemiskinan di Indonesia

Anda mungkin kenal dengan Yayasan dan perusahaan yang mengusai seluruh kekayaan Indonesia dan menjadi mesin pemiskinan di Indonesia :

Berikut  Yayasan yang pernah di laporkan Tempo yang memiliki hubungan langsung ataupun langsung dengan Penguasa ORBA :

Yayasan Supersemar
Yayasan Dharma Bhakti Sosial (Dharmais)
Yayasan Dana Abadi Karya Bakti (Dakab)
Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila
Yayasan Serangan Umum 1 Maret
Yayasan Bantuan Beasiswa Jatim Piatu Tri Komando Rakyat, disingkat Yayasan Trikora
Yayasan Dwikora
Yayasan Seroja
Yayasan Nusantara Indah
Yayasan Dharma Kusuma
Yayasan Purna Bhakti Pertiwi
Yayasan Dana Sejahtera Mandiri
Yayasan Harapan Kita
Yayasan Kartika Chandra
Yayasan Kartika Djaja
Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan
Toyota Astra Foundation
Yayasan Astra Dharma Bhakti

Yayasan Dana Bantuan Astra

Yayasan Dharma Satya Nusantara

Yayasan Abdi Bangsa

Yayasan Tiara Indonesia

Yayasan Dharma Setia

Yayasan pendidikan tinggi di Dili
Yayasan Tiara Putra, yang dipimpin Tutut bersama iparnya, Halimah Bambang Trihatmojo
Yayasan Bimantara yang diketuai Bambang Trihatmojo sendiri

Yayasan Bhakti Putra Bangsa

Yayasan IMI (Ikatan Motoris Indonesia) Lampung

Yayasan Badan Intelejen ABRI (BIA)

Yayasan Veteran Integrasi Timor Timur

Yayasan Hati

yayasan pemilik obyek wisata Taman Buah Mekarsari (TMB)

Yayasan Bunga Nusantara
Yayasan Tri Guna Bhakti
Yayasan Pembangunan Jawa Barat
Yayasan 17 Agustus 1945
Yayasan Pendidikan Triguna
Yayasan Balai Indah yang diketuai Hashim Djojohadikusumo
Yayasan Mangadeg
Yayasan Kemusuk Somenggalan

Kemudian beberapa perusahaan yang terlibat langsung dengan ekspor impor dan dukungan keuangan dari beberapa Bank milik mereka sendiri :

Bank Duta
Bank Windu Kentjana
Bank Umum Nasional (BUN)
Bank Bukopin
Bank Umum Tugu
Bank Muamalat Indonesia (BMI)
PT Multi Nitroma Kimia
PT Indocement Tunggal Prakarsa
PT Nusantara Ampera Bakti (Nusamba)
PT Teh Nusamba
PT Gunung Madu Plantations
PT Gula Putih Mataram
PT Werkudara Sakti
PT Wahana Wirawan
Wisma Wirawan
PT Fendi Indah
PT Kabelindo Murni
PT Kalhold Utama
PT Kertas Kraft Aceh
PT Kiani Lestari
PT Kiani Murni
PT Sagatrade Murni
PT Bogasari Flour Mills

PT Bank Windu Kencana
PT Kalhold Utama
PT Fatex Tory
PT Gula Putih Mataram

PT Gunung Madu Plantation

PT Hanurata

PT Harapan Insani

PT Kartika Chandra
PT Kartika Tama

PT Marga Bima Sakti

PT Rimba Segara Lines

PT Santi Murni Plywood

RS Harapan Kita

Ditulis dengan WordPress untuk Blackberry

12 Juni 2011 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7564:netralitas-anggota-kpud-supiori-dipertanyakan&catid=49:pemilukada&Itemid=74

30 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Netralitas Anggota KPUD Kabupaten Supiori Dipertanyakan

Jayapura,- Tim pemenang pasangan nomor urut tiga(3) Fred Manufandu- Yan Imbab(MENIMBA) mempertanyakan netralitas Anggota KPUD Kabupaten Supiori dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Supiori.

“ Kami yakin pemilukada kali ini penuh dengan rekayasa dan konspirasi bahkan ada beberapa pelanggaran kode etik yang dilakukan oknum anggota KPUD, padahal jika merujuk pada peraturan KPU nomor 31 tahun 2008 netralitas anggota KPUD harus dijaga, fakta dilapangan menunjukan ada beberapa oknum anggota KPUD Supiori secara terstruktur telah berkonspirasi dengan memihak salah satu kandidat tertentu,” kata anggota Tim pemenang nomor urut tiga (3)Fred Manufandu-Yan Imbab (MENIMBA), Saly Maskat S.sos kemarin(29/9).

Ini terbukti, menyangkut coblosan kertas suara simetris di TPS lain dianggap sah, sedangkan di TPS yang kebetulan kami unggul dianggap tidak sah. “ Ini sebenarnya ada apa , bukankah keputusan KPU berlaku menyeluruh bukan parsial atau sepotong-sepotang,” katanya.

Yang anehnya lagi, perolehan suara kami di sejumlah TPS secara sengaja telah dihilangkan, hal ini terbukti berupa ada tanda typex pada hasil rekapitulasi suara yang secara kebetulan perolehan suara kami unggul dibandingkan kandidat lain.

Selain itu, Bukti keberpihakan anggota KPUD kabupaten Supiori kepada kandidat tertentu mulai terlihat pada hasil Pleno KPUD kabupaten Supiori dimana mereka(KPU) menolak usulan penghitungan kotak suara ulang di sejumlah TPS yang dinilai terjadi pengglembungan suara. Karena itu, melalui gugatan kami ke Mahkamah Konstitusi(MK) pihaknya berharap ada keadilan terutama bagi konstituen kami maupun rakyat Supiori secara menyeluruh. “ Siapa takut pilkada Kabupaten Supiori akan berlanjut ketahap dua jika perolehan suara kami tidak mencapai 30 persen, namun fakta di lapangan menunjukan perolehan suara kami telah tembus mencapai 32 persen, namun ada konspirasi sehingga pleno KPUD kemarin suara kami dipangkas, di typex dan lain sebagainya sehingga hasilnya hanya 28,7 persen. Dan untuk itu kami berharap agar masyarakat di Supiori selalu Yakin bahwa Fred Manufandu- Yan Imbab adalah Bupati dan Wakli Bupati pilihan bagi seluruh rakyat Supiori,” ungkapnya.

29 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Pleno KPUD Supiori “By Design”

Supiori- Pleno penetapan terbuka hasil perolehan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat KPU Kabupaten Supiori tanggal 23 september 2010 disinyalir ditunggangi kepentingan salah satu kandidat untuk diarahkan ke putaran kedua.

Bukti keberpihakan anggota KPUD kabupaten Supiori kepada pasangan nomor urut 2  mulai terlihat ketika KPUD kabupaten Supiori menolak usulan penghitungan kotak suara  ulang di sejumlah TPS yang dinilai terjadi pengglembungan suara.

Tak ayal lagi,  tindakan KPUD sempat menimbulkan  ketegangan, selain itu hujan interupsi mengalir deras pada rapat pleno KPUD Kabupaten Supiori yang kebetulan dihadiri Bupati, Kapolres maupun unsur muspida lainnya.

Para saksi yang merasa tidak puas terus melakukan protes terhadap hasil perhitungan suara KPU yang sempat membuat rapat Pleno dikrosing tiga kali. Pleno KPUD yang menerjunkan personil keamanan dalam jumlah besar disinyalir “ by design” oleh KPUD karena telah menguntungkan kandidat tertentu

Hal ini terbukti, ketika saksi kandidat nomor urut 3 (MENIMBA)mengusulkan agar membuka kotak suara supaya dilakukan penghitungan secara bersama- sama supaya member rasa adil bagi seluruh kandidat namun permintaan tersebut, ditolak oleh KPU dengan dalih penghitungan ulang dapat dilakukan KPU ketika  telah menerima keputusan pengadilan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi(MK).

Penghitungan ulang  menurut permintaan para saksi seharusnya menjadi wewenang KPUD  untuk melakukan penghitungan ulang, setidak-tidaknya dapat dikonsultasikan dengan pihak KPU  Provinsi untuk mendapat pertimbangan dan persetujuan lebih lanjut.

Namun ada sedikit keanehan, ketika  pleno KPUD Supiori yang berlangsung pekan kemarin(23/9) hanya  melakukan penghitungan suara ulang pada pasangan nomor urut 2 dan 5 pada distri Supiori Selatan dan TPS Dubor atas usulan saksi dari kandidat bersangkutan sehingga ada penambahan suara pada pasangan nomor urut 2 dan 5.

Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 Fred Manufandu- Yan Imbab( Menimba) memperoleh suara terbanyak : 2542 suara dibandingkan kandidat lain.

Sementara itu, Ketua KPUD Supiori Alberth Rumbekwan,SH yang ditemui media ini mengatakan  bahwa pleno KPUD kabupaten Supiori telah memutuskan pemilukada Kabupaten Supiori berlanjut ke putaran kedua, namun untuk saat Ini pihaknya masih menunggu putusan Mahkamah Kontitusi sehingga ada dasar hukum bagi KPU maupun kandidat.
Seperti diketahui, pasangan nomor urut 3 (Menimba) merasa  keberatan dan dirugikan terhadap hasil pleno KPU dan saat ini telah melakukan gugatan ke MK, begitupun sebaliknya pasangan nomor urut 5 (MEKAR) saat ini telah mendaftarkan gugatan ke MK karena merasa perolehan suaranya lebih banyak dari pada perolehan pasangan nomor urut 2 yaitu pasangan  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes yang secara sepihak ditetapkan KPU untuk mendampingi  pasangan nomor urut 3 (menimba) pada pemilukada Kabupaten Supiori putaran kedua.

Hasil rekapitulasi suara tingkat kabupaten Supiori
1.  Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom  : 905
2.  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1875
3.  Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab  : 2542
4.  Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 514
5.  Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi  : 1817
6.  Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi  : 1331

Kepulauan Aruri : suara sah 2653. suara tidak sah 91  jumlah suara 2744
1. 9
2. 476
3. 1496
4. 113
5. 329
6. 230
Supiori Timur suara sah 2784. suara tidak sah 196. total. 2980
1. 551
2. 518
3. 412
4. 151
5. 458
6. 694

Supiori selatan.  Suara sah1666.  tidak sah 6 total.1672
1. 132
2. 661
3. 267
4. 207
5. 288
6. 111
Supiori utara. Suara sah 855, tidak sah 72 total 927
1. 24
2. 55
3. 202
4. 9
5. 368
6. 197
Supior Barat. suara sah 1026. tidak sah 49 total. 1075.
1.  189
2.  165
3.  165
4.   34
5.   374
6.   99

23 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Fred Manufandu Unggul di Pemilukada Kabupaten Supiori

21 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Pemilukada Supiori, Lambang Pemborosan

Enam Kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati, merebut tiga puluh persen suara dari sebelas ribu lebih pemilih, apakah bisa?”

Oleh : Hendrik Hay
Musim Pemilihan Umum Kepala Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2010 ini banyak hal baru bermunculan, mulai dari trik-trik politik politisi lokal sampai dengan klaim dukungan dari Yang Maha Esa (YME) yang kesemuanya hanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjadi orang nomor satu di Kabupaten/kota tersebut.
Namun dari semua Pemilukada di Indonesia, Pemilukada di Kabupaten Supiori tahun 2010 ini memiliki keunikan dan patut dijadikan sebagai contoh bagi para pembuat kebijakan di Jakarta. Me­ngapa demikian? kare­na pulau berpenduduk paling sedikit di Povinsi Papua berdasarkan data SP 2010 yang hanya dihuni limabelas ribu jiwa itu dengan total ternyata diajang musim Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun ini, ada enam kandidat kepala daerah yang “menjual diri” pada masyarakat Supiori untuk dipinang menjadi orang nomor satu dengan total pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU Supiori hanya 11.141 pemilih.
Mengapa unik? Ya, kare­na bila didasarkan pada logika maupun perhitungan matematis, yang mengharuskan calon kepala daerah setidaknya harus mendapatkan dukungan suara paling tidak tigapuluh persen suara dari total suara pemilih sah, maka untuk pemilukada Supiori yang menawarkan enam kandidat calon kepala daerah hal itu tidak mungkin alias imposible.

Dengan demikian untuk mendapatkan calon kepala daerah yang sesuai dengan acuan undang-undang pemilihan umum, setidaknya dibutuhkan dua kali pemilihan umum kepala daerah.

Yang lebih memprihatinkan adalah total DPT 11.141 suara, hanya delapan ribu penduduk saja yang menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian “mustahil” jika ada kandidat yang mampu mengumpulkan tiga puluh persen suara. Walaupun KPU Supiori belum secara resmi mengumumkan perolehan suara untuk ma­sing-masing kandidat, namun perhitungan matematis yang didasarkan pada aturan perundangan yang berlaku, maka pemilukada tahap dua tidak dapat terhindarkan.
Akan tetapi jika hal ini didasarkan pada kondisi wilayah maka KPU maupun para pihak yang berkompoten di wilayah tersebut harus bisa menentukan sikap, pasalnya Undang-Undang yang mengharuskan calon kepala daerah harus mendapatkan tigapuluh persen dukungan dari total pemilih itu, dibuat dengan asumsi bahwa jumlah penduduk di masing-masing daerah kabupaten/kota tidak kurang dari limapuluh ribu jiwa, sehingga Supiori yang total penduduk 15 ribu jiwa dengan jumlah 11.141 pemilih menjadi bagian yang masuk dalam tata aturan tersebut alias ikut ramai saja.

“putaran pertama enam miliar, kalau lanjut putaran dua, maka pasti KPU minta dana dua miliar atau lebih lagi, uang yang banyak itu,” kata seorang Warga Supiori kepada media ini.
Ya, jika saja KPU Supiori melakukan pemilukada tahap dua, maka bayangkan saja, kabupaten yang baru saja bangkit dari badai keterpurukan alias banyak mendapat sorotan dari pemerintah pusat itu harus menggelondorkan sedikitnya uang rakyat yang bersumber dari APBD untuk pesta demokrasi tersebut.
Padahal disisi lain pembangunan infrastruktur dasar dalam hal ini jalan, jembatan, ketersediaan energi listrik dan telekomunikasi masih sangat minim. Pertumbuhan ekonomi rakyat juga tidak tampak, hal ini jelas tidak sejalan dengan cita-cita pemerintah memekarkan kabupaten tersebut.
Oleh karena itu, pemerin­tah pusat, DPR RI, DPD RI dan semua kepentingan di negara ini harus menaruh perhatian untuk penyelenggaraan pemilukada di wilayah-wilayan dengan jumlah penduduk tidak lebih dari 50 ribu jiwa seperti yang saat ini terjadi di Kabupaten Supiori.

Jumlah penduduk paling sedikit di Papua, luas wilayah pun tidak sebanding dengan luas wilayah kabupaten/kota lainnya namun untuk menyelenggarakan satu pesta demokrasi tidak sedikit uang yang dihabiskan, padahal rakyat lebih membutuhkan uang tersebut.***

21 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Pawai Perdana Kampanye Calon Walikota/Wakil Walikota Jayapura

Calon Harus Siap Dipilih dan Tidak Dipilih

Jayapura—Sebagaimana direncanakan sebelumnya, Senin (20/9) kemarin bertempat di Buper Waena secara resmi dimulai kampanye untuk para kandidat Walikota/Wakil Walikota Kota Ja­yapura.
Hal itu setelah secara resmi dibuka dengan ditandai penandatanganan deklarasi bersama semua kandidat dan simulasi pencoblosan surat suara oleh Ketua KPU Kota Jayapura Drs Henk Bleskadit.
Dalam pawai tersebut diikuti seluruh (enam) pasangan calon masing-masing Abisai Rollo-Reynalda Kaisepo, Benhur Tommy Mano-Nur Alam, Musa Youwe-Rustan Saru, Jan Hendrik Hamadi-Lievelien Ansanay, Thobias Solossa-Hariyanto dan Pdt. Freddy Toam-Jimmy Ansanay.
Pejabat Walikota Ja­yapura Eliezer Renmaur yang sempat mengkritik atas para kandidat karena terlambat datang ke lokasi pembukaan kampanye tersebut mengharapkan agar pentahapan Pemilukada dapat berlangsung dengan damai hingga ak­hir. ‘’Karena hanya de­ngan damai kita semua mampu menyelesaikan Pemilukada dengan aman dan lancar,’’ ujarya.
Untuk itu Walikota mengajak semua pihak untuk bergandengan tangan dalam mensukseskan Pemilukada di Kota Jayapura. ‘’5 item yang dideklarasikan hari ini harus bisa dilaksanakan semuanya oleh para calon. Jangan sampai ada yang bilang ‘saya hanya laksanakan 4 dari lima itu’. Jangan sampai ada gesekan-gesekan kecil atau memancing-mancing situasi,’’ harapnya.
Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan juga menyatakan,suasana damai yang telah tercipta sejak proses pendaftaran hendaknya dijaga sampai akhir. ‘’Berkaitan dengan Pemilukada secara umum berlangsung aman, meskipun ada pengaduan dari sejumlah calon ke PTUN,’’ ungkapnya.
Dikatakan, sipapun yang nantinya terpilih sebagai Walikota Jayapura hendaknya didukung.

‘’Karena yang terbaik adalah yang mampu berjiwa besar menerima kekalahan dan mendukung calon yang terpilih nantinya,’’ ungkapnya lagi.
Dalam pembukaan kampanye tersebut juga dilaksanakan ibadah bersama yang dipimpin Pdt. Jimmy Koirewoa,S.Th. ‘’Kebenaran adalah cahaya terang yang pasti akan mengusir kegelapan. Cuaca yang terang dan terik ini mudah-mudahan seterang cahaya yang akan diberikan oleh calon terpilih terhadap Kota jayapura. amiin,’’ ujarnya.
Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Belskadit mengatakan, dalam kampanye yang dijadwalkan selama 14 hari, untuk kampanye dalam bentuk debat publik dilaksankan satu hari lewat media massa ektronik maupun cetak.
Setelah dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Kota Jayapura, selanjutnya adalah pembacaan deklarasi yang dipimpion Pdt. Yulius Mano. Deklarasi yang berisi empat poin tersebut adalah : 1. Melaksankaan kampanye secara santun dan bermartabat. 2. Patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Saling menghargai dan menghormati sesama calon Walikota dan Wakil Walikota,sesama tim kampanye, saling menjaga dan memelihara atribut dan simbol-simbol masing-masing pasangan calon. 4. menjaga ketentraman dan ketertiban Kota Jayapura menuju terwujudnya Papua zona damai. 5. siap untuk terpilih dan tidak dipilih.
Pawai kampanye yang diikuti oleh enam pasangan calon yang mengerahkan sejumlah tim sukses maupun relawan pun dimulai dengan dikawal Fooreder dari Satantas Polresta Jayapura yang menyusuri seluruh wilayah Kota Jayapura hingga finis di Lapangan Karang PTC Entrop.
Selama dalam perjalanan menuju PTC, 6 pasangan kandidat dan massanya
dieluh-eluhkan warga  yang menyaksikan sepanjang jalan dari Buper, Ekspo Waena, Abepura, Entrop, Tasangka RRI, Argapura, Pelabuhan Laut Jayapura, Kota Jayapura, Dok V Bawah, Pasir Dua dan kembali finis di Lapangan PTC.
Mobil dan sepeda motor yang ditumpangi tersebut juga dihiasi bendera partai pendukung dan gambar para kandidat. Nampak satu persatu kandidat melakukan pawai damai menurut Nomor Urut masing masing. Bahkan sejumlah mobil dan motor pendukung pasangan Jan Hendrik Hamadi—Lievielin Ansanay Monim membagikan cinderanata berupa tas belanja bergambar wajah keduanya kepada warga. Warga berebut mendapatkannya.

(binpa)

21 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Dugaan Keterlibatan Bupati Biak YM Terhadap KPU Supiori

20 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Dugaan Keterlibatan Bupati Biak Yusuf Maryem Terhadap KPUD Supiori Mulai Menguat

Supiori –  Dugaan  keterlibatan Bupati Kabupaten Biak Numfor, Yusuf Maryem yang secara sengaja  melakukan intevensi terhadap kinerja KPUD Kabupaten Supiori  mulai menguat.

Kabar pertemuan Bupati Biak dengan sejumlah kandidat Bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang kalah dalam Pemilukada Kabupaten Supiori disalah satu Hotel di Kabupaten Biak pekan kemarin mulai marak diperbincangkan.

Sejumlah situs jejaring social seperti Facebook, Twitter maupun Blog mulai mendiskusikan hal tersebut. Diskusi tersebut disinyalir dilakukan sejumlah aktivis LSM yang memantau jalannya pemilukada di Kabupaten Supiori.

Dugaan sementara Intervensi ini dilakukan agar hasil Pemilukada kabupaten Supiori digiring ke putaran kedua dan ada uapaya pengkroyokan .

Upaya ini dilakukan guna melakukan intimidasi atas kemenangan pasangan nomor urut tiga (3) ) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)yang hingga hari keenam rekapan suara pemilih di Kabupaten Supiori telah menembus angka 30 persen.

“ Sungguh aneh rekayasa ini orang , jago Golkar nomor  enam su tumbang jika diarahkan keputaran kedua su pasti ada politik dagang sapi, dia sebagai Bupati Biak  urus saja Kabupatenx, kenapa mau intervensi ke Supiori yang bukan wilayah kerjax dia, hei Pace, sa curiga jika rekayasa ini berhasil , maka ada upaya penggiringan kandidat yang kalah ke pasangan nomor urut 2. Kitorang tau, dia pung jago sapa “  mengutip diskusi yang beredar di situs jejaring sosial Facebook.

Ketua Tim Ahli pasangan cabup dan cawabup Supiori  nomor urut tiga (3), Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab, Yan Kbarek ketika dihubungi terkait isu keterlibatan Bupati Biak Yusuf Maryem mengakui belum mengetahui hal tersebut.

Namun pihaknya tidak memungkiri bahwa ada upaya pihak luar untuk menggagalkan hasil yang diraih pasangan Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA).

“ Tangan tangan jahil ini berupaya mau menyogok KPU, bayar PPD,  mau merekayasa hasil rekapa suara biar berlanjut ketahap dua, tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut. “ katanya.

Seperti yang dirilis salah satu harian lokal di Jayapura kemarin, pemilukada Kabupaten Supiori sangat sulit dilakukan ketahap dua mengingat pasangan MENIMBA telah menembus angka 30 persen.

Akan tetapi, sebelum dilakukan pleno resmi oleh KPUD Supiori  pada hari selasa tanggal 21 September 2010 ada upaya kuat membangun opini masyarakat agar Pemilukada Kabupaten Supiori  berlanjut ke putaran dua.

Disebutkan bahwa tangan-tangan jahil ini berupaya melakukan lobi lobi kecil dan  mencoba merubah suara,  dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian gencar dilakukan.

Oleh kare­na itu publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudahterprovokasi dan percaya begitu saja.
jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori,” harap Yan Dance Kbarek, seperti dikutip Harian Bintang Papua di Biak, kamis (16/7) kemarin.

“Proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab,” tandas Kbarek menambahkan.

18 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

KPUD Supiori Mulai di Intervensi Kandidat Yang Kalah Dengan Diback-up Salah Satu Bupati

Supiori– Indepedensi KPUD Kabupaten Supiori diuji terkait intervensi pihak luar yang berupaya menggiring hasil Pemilukada kabupaten Supiorii ke putaran kedua.

Upaya ini dilakukan guna melakukan intimidasi atas kemenangan pasangan nomor urut tiga (3) ) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)yang hingga hari kelima rekapan suara pemilih telah menembus angka 30 persen.

Menurut informasi yang dibocorkan sejumlah LSM kepada media di Jayapura, ada beberapa oknum kandidat yang kalah dalam pertarungan Pemilukada Kabupaten Supiori  diakui  telah dibackup oleh salah satu Bupati di Papua guna menekan KPUD kabupaten Supiori  agar hasil Perhitungan suara dirubah KPUD supaya dilanjutkan ke putaran kedua.

Padahal  di hari keenam Update suara dari PPD ke KPUD , Pasangan nomor urut 3 Fred Manufandu,SH,MM,MH -Drs Yan Imbab (MENIMBA) telah melebihi angka 30 persen dari total suara pemilih di kabupaten Supiori.

Karena itu, pemungutan suara putaran kedua seperti yang diisukan sejumlah pihak sulit terlaksana .

Meskipun begitu, sampai saat ini KPU Supiori belum mengumumkan hasil rekapitulasi suara kepada publik, namun sejumlah pihak meyakini bahwa data rekapan suara sementara Tim Pemena­ngan MENIMBA yang telah menembus angka tiga puluh persen (30%) tersebut tidak berbeda jauh dengan data  yang dimilikiKPU Supiori.

Namun adanya kekhawatiran dilakukan intervensi terhadap independsi KPU,  Hal ini memaksa Ketua Tim Ahli pasangan cabup dan cawabup Supiori Fred Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab, Yan Kbarek yang juga adalah Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Biak Numfor untuk mengambil langkah Serius.

“ Propaganda murahan yang mengarahkan masyarakat  bahwa Pemilukada Kabupaten Supiori  berlanjut ke putaran dua semakin marak, pihaknya terus diserang, ini pertanda bahwa ada pihak pihak yang tidak terima dengan kemenangan kami, oleh karena itu kita harus tetap solid, KPUD harus independen tanpa ada intervensi siapapun sekalipun dia seorang penguasa” ajaknya ketika dihubungi via Handphone kemarin(17/9).

Untuk meyakinkan para masyarakat , Wiliam menyebutkan bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh salah satu Tim Independent di Kabupaten Supiori beberapa waktu lalu menorehkan bahwa pasangan Menimba lebih diunggulkan dari pasangan lain dengan capaian angka dukungan partisipan 76.2 persen.

Kemengan Pasangan” Menimba ” menandakan bahwa rakyat Supiori saat ini membutuhkan warna baru, Pemimpin baru oleh karena itu, KPUD Supiori dituntut  bekerja dengan serius tanpa ada intervensi dari kandidat yang kalah. “  Kami yakin data ini tidak berbedah jauh dengan data KPU Supiori, kita konfrontir data kita dengan data KPU, kalau ada perbedaan maka kita akan kejar, penambahan terjadi dimana dan lari kepada kandidat mana, itu akan kita kejar,” tegasnya

Seperti diketahui, Hasil Pemilukada Kabupaten Supiori Yang dirilis Harian Bintang Papua menyebutkan bahwa  ada tangan-tangan jahil yang ingin melakukan permainan suara, ini hal yang aneh, dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian genjar dilakukan.

Oleh kare­na itu publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudahterprovokasi dan percaya begitu saja.
jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

“Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori,” harap Yan Dance Kbarek, seperti dikutip Harian Bintang Papua di Biak, kamis (16/7) kemarin.

“Proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab,” tandas Kbarek menambahkan.

Hasil Rekapan Suara hari kelima Pemilukada Kabupaten Supiori

1. Yan Piet Pariaribo / Herman Swom:   878 Suara


2. Drs.Hendrik J Rumkabu / Marinus Maryar,S.Sos,M.Kes :   1984  Suara


3. Drs.Fred Manufandu,MM / Drs.Yan Imbab:    2603 Suara


4. Drs.Josep Amsamsyum / Samuel Sauyas,SH, M.Si : 1363 Suara


5. Ds.Julianus Mnusefer,S.Si, MAP / Drs.Theodorus Kawer,M.Si: 1984 Suara

6. Dra.Hulda Inda Imbir,MM / Drs.Tony Silas Manufandu,M.Si :  1779 Suara


17 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Pasangan Fred Manufandu-Yan Imbab Menang di Pilkada Kabupaten Supiori Papua.

Pasangan nomor urut tiga(3) calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA)hingga hari keempat rekapan suara pemilih sementara berhasil menembus angka 30 persen.

Dengan menembus angka 30 persen dari total suara pemilih di kabupaten Supiori, maka pemungutan suara putaran kedua seperti yang diisukan sejumlah pihak bakal kandas.

“Data kita sudah hampir mendekati 2600 suara sah dan sudah melampui 30 persen,” kata Yan Dance Kbarek, di Biak, kamis (16/7) kemarin.

Meskipun sampai saat ini KPU Supiori belum juga mengupdate data rekapan suara sementara kepada publik, namun Kbarek meyakini bahwa data rekapan suara sementara Tim Pemena­ngan MENIMBA yang telah menembus angka tiga puluh persen tersebut tidak berbeda jauh dengan
data KPU Supiori.

“Kami yakin data ini tidak berbedah jauh dengan data KPU Supiori, kita konfrontir data kita dengan data KPU, kalau ada perbedaan maka kita akan kejar, penambahan terjadi dimana dan lari kepada kandidat mana, itu akan kita kejar,” tegas Kbarek.

Berdasarkan rekapan sementara yang  dikonfrontir dengan data dari sejumlah lembaga resmi serta para saksi dari masing-masing kandidat yang ikut memantau jalannya perhitungan suara di Pemilukada Supiori ternyata ada kejanggalan yang ditemui, salah satu yang sedang ditelusuri adalah penambahan suara yang tidak jelas dari mana.

Ada tangan-tangan jahil yang melakukan permainan suara, ini hal yang aneh, dibeberapa TPS angka yang tadinya oleh enam saksi sama, ternyata mulai berubah, ada TPS yang mulai memainkan suara rakyat Supiori dengan menambahkan suara mereka pada kandidat tertentu bahkan tidak tanggung-tanggung bisa sampai 40 suara

Tangan-tangan jahil, kebiasan pengaruhi KPU, bayar PPD, ini yang sedang terjadi di Supiori, dan apa yang dilakukan sudah kami ketahui indikasi keterlibatan dari PPD sampai KPU, dan kami sudah tahu siapa orang-orangnya tapi itu bukan ranah kami, biarkan polisi yang mengusut.

Selain menyinggung adanya tangan-tangan jahil di Pemilukada Supiori, upaya memainkan serta pengemasan isu yang begitu kuat dengan upaya membangun opini masyarakat Supiori pun bahwa Pilkada Kabupaten Supiori akan berlangsung ke tahap dua  kian genjar dilakukan.

Oleh kare­na itu penulis mengharapkan kepada publik Supiori agar tetap mempercayakan tahapan pemilukada kepada KPU Supiori serta tidak mudah
terprovokasi dan percaya begitu saja.

Jangan buat informasi yang mengkelirukan masyarakat, toh pada akhir­nya KPU juga yang akan menetapkan kandidat mana yang menang, jadi mari tetap menjaga kondisi keamanan di Supiori, proganda yang dilakukan saat ini sudah ketinggalan, itu progranda murahan, tingkat kemampuan politik tidak pada tempatnya. Berusaha untuk mengekspos hasil pada rakyat agar rakyat percaya, itu propaganda yang tidak bertanggungjawab.

Sementara itu, bocoran  dari orang dalam di KPUD Kabupaten Supiori yang enggan disebutkan namanya juga mengatakan sangat  sulit jika Pemilukada Kabupaten Supiori berlangsung ketahap dua jika perolehan salah satu kandidat telah menembus angka 30 persen.

Memang diakuinya, hingga saat ini ada pihak-pihak yang sedang mempresure KPUD agar Pemilukada kabupaten Supiori berlanjut ketahap dua. Yakni  mengambil pasangan suara terbanyak satu dan dua.

Akan tetapi, sulit dilakukan mengingat data rekapan yang diperoleh KPUD dari PPD sama persis dengan data rekapan suara yang dimiliki para kandidat.

Dicari Massa, Ketua KPU Supiori Amankan Diri di Polres

Sementara itu terkait dengan hasil perolehan suara sementara yang dilakukan, nampaknya mulai melakukan aksi protes ke kantor KPU Supiori. Bahkan informasi yang diterima pukul 19.30 WIT tadi malam menyatakan kalau massa telah memenuhi sepanjang jalan yang tidak jauh dari Kantor KPU Supiori.

Kapolres Supiori AKBP Bonar Sitinjak, SH, MH yang dikonfirmasi via hand phonenya tadi malam membenarkan hal tersebut. Hanya saja dia menyatakan bahwa situasi di Kabupaten Supiori pada dasarnya aman. Ratusan massa yang tidak puas atas hasil pemungutan suara itu mulai berangsek mendekati Kantor KPU Supiori dengan memenuhi sepanjang jalan di wilayah tersebut sekitar pukul 17.30 WIT.

“Ya biasalah, di KPU kami telah tempatkan sejumlah anggota kami, termasuk dari Brimob melakukan pengamanan. Pada dasarnya masih aman, kami aparat kepolisin tetap akan melakukan pengamanan secara ketat dan akan menidak tegas siapa saja jika ada melakukan tindakan-tindakan anarkis” tandasnya.

Sedangkan Ketua KPU Supiori yang juga dihubungi via hand phonenya tadi malam menyatakan saat ini tidak bisa keluar dari Kabupaten Supiori. Dia mengaku terpaksa mengamankan dirinya di Kantor Polres Supiori untuk mengindar dari massa yang diduga tujuannya adalah untuk mencari para anggota KPU Supiori itu.

Hingga saat ini proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan ditingkat PPD pada dasarnya berjalan lancar dan aman. Setiap kotak suara setelah pencoblosan diupayakan dibawa ke PPD dan diupayakan secepatnya diserahkan ke KPU Supiori untuk pengamanan selanjutnya.

“Saat ini saya di Kantor Polres Supiori, saya tidak bisa pulang karena massa ibu Hulda mencari kami anggota KPU. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tapi yang pasti kami menilai pelaksanaan pencoblosan dan tahapan-tahapannya sudah berjalan sesuai prosedur,” kata Ketua KPUD Kabupaten Supiori

17 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 2 Komentar

Indonesia Siap Buat Kejutan Di Bidang Nuklir

Rakyat Indonesia semakin sadar akan pentingnya industri pertahanan, Pencaplokan wilayah yang dilakukan Malaysia yang didukung sekutunya Inggris dan Australia semakin membuat murka rakyat indonesia.

Konflik kawasan yang ditandai masuknya Australia  sebagai anggota ASEAN semakin memperuncing masalah di Asean. Inipun belum ditambah tidakan provokasi yang sering dilakukan Malaysia “ Boneka Brittish” telah  menyadarkan bangsa Indonesia tentang pentingnya arti sebuah kedaulatan dalam bingkai Negara kesatuan.

Persahabatan Indonesia- Rusia yang telah terjalin lama kini mulai direcoki dengan kematian 3 teknisi Sukhoi beberapa waktu lalu. Disejumlah forum bebas mulai muncul kecurigaan terhadap agen CIA dibalik kematian ketiga teknisi Sukhoi tersebut. Inipun belum ditambah ulah Australia yang berencana mengugat institusi Polri terkait pelanggaran HAM terhadap sejumlah Tapol RMS di Ambon beberapa waktu lalu.

Penulis sebagai warga indonesia yang baik,  terkesan alergi dengan ulah para pengamat yang mulai menunjukan diri sebagai antek-antek amerika dan sekutunya. Namun setelah ketegangan RI-Malaysia terkait penangkapan tiga petugas DKP kemarin,  rakyat Indonesia mulai tersentak, pengamat mulai kaget, bahwa industry pertahanan yang berpijak kepada kemampuan sendiri menjadi sangatlah penting.

Sehingga di forum-forum online muncul kata “Malaysia kita Ganyang, Inggris kita linggis Australia kita basmi”. Pentingnya modernisasi persenjataan Indonesia kepada kemampuan sendiri  terlihat ketika Departemen Pertahanan Republik Indonesia mulai melakukan riset dan merintis pengembangan tentang rudal.

Dengan demikian, Indonesia  saat ini Indonesia telah memiliki rudal atau peluru kendali buatan dalam negeri.

Dengan diluncurkannya roket RX 420 oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa (LAPAN), Kamis 2 Juli 2009, diharapkan dapat mendukung mengembangkan pembuatan rudal dalam negeri.

Walaupun, roket RX-420 masih jadi pertimbangan Departemen Pertahanan, apakah mampu menjadi salah satu senjata penangkal di darat yang dapat diandalkan maka Indonesia  memerlukan armada kapal atau senjata perang lainnya, selain faktor biaya yang dominan besar.

“Faktor biaya sangat menentukan, apakah pengembangan rudal berpangkal di darat lebih murah dibanding dengan membeli alutsista seperti kapal atau pesawat,” ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Jakarta.

Berdasarkan Penelusuran di Departemen Pertahanan, ide produksi rudal dalam negeri mulai tercetus tahun 2005. Dana sebesar Rp 2,5 miliar digelontorkan untuk proyek pembuatan rudal pada tahun itu, dan ternyata hasilnya terwujud Dephan menggandeng PT Pindad Indonesia, pabrik senjata dalam negeri yang melakukan penelitian hulu ledak kaliber 122 milimeter.

Dengan biaya yang cukup, LAPAN dan Departemen Pertahanan akan terus melakukan perbaikan dan evaluasi untuk mewujudkan rudal dengan kaliber 70 milimeter sebagai roket militer yang dilengkapi hulu ledak.

Bahkan saat ini, LAPAN telah berhasil meluncurkan roket dengan kekuatan jarak tempuh 100 kilometer, dan memiliki kecepakatan luncur awal 4 kali kecepatan suara.

Program Nuklir Indonesia

Bagi Indonesia Membuat BOM Nuklir Bukanlah hal yang sulit, Tinggal Menggabungkan, antara BADAN TENAGA ATOM NASIONAL + PT.PINDAD = Pembuat Bom + LAPAN= Pembuat Roket, JADILAH HULU LEDAK NUKLIR BUATAN INDONESIA

Program Nuklir Indonesia merupakan program Indonesia untuk membangun reaktor nuklir, sehingga dapat memproduksi energi.

Kegiatan pengembangan dan pengaplikasian teknologi nuklir di Indonesia diawali dari pembentukan Panitia Negara untuk Penyelidikan Radioaktivitet tahun 1954. Panitia Negara tersebut mempunyai tugas melakukan penyelidikan terhadap kemungkinan adanya jatuhan radioaktif dari uji coba senjata nuklir di lautan Pasifik.

Dengan memperhatikan perkembangan pendayagunaan dan pemanfaatan tenaga atom bagi kesejahteraan masyarakat, maka melalui Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1958, pada tanggal 5 Desember 1958 dibentuklah Dewan Tenaga Atom dan Lembaga Tenaga Atom (LTA), yang kemudian disempurnakan menjadi Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) berdasarkan UU No. 31 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Tenaga Atom. Selanjutnya setiap tanggal 5 Desember yang merupakan tanggal bersejarah bagi perkembangan teknologi nuklir di Indonesia dan ditetapkan sebagai hari jadi BATAN.

Pada perkembangan berikutnya, untuk lebih meningkatkan penguasaan di bidang iptek nuklir, pada tahun 1965 diresmikan pengoperasian reaktor atom pertama (Triga Mark II) di Bandung. Kemudian berturut-turut, dibangun pula beberapa fasilitas litbangyasa yang tersebar di berbagai pusat penelitian, antara lain Pusat Penelitian Tenaga Atom Pasar Jumat, Jakarta (1966), Pusat Penelitian Tenaga Atom GAMA, Yogyakarta (1967), dan Reaktor Serba Guna 30 MW (1987) disertai fasilitas penunjangnya, seperti: fabrikasi dan penelitian bahan bakar, uji keselamatan reaktor, pengelolaan limbah radioaktifdanfasilitas nuklir lainnya.

Sementara itu dengan perubahan paradigma pada tahun 1997 ditetapkan UU No. 10 tentang ketenaganukliran yang diantaranya mengatur pemisahan unsur pelaksana kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir(BATAN)dengan unsur pengawas tenaga nuklir (BAPETEN).

Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN) didirikan tahun 1998. Penelitian energi atom dimulai di Indonesia. Selain untuk memproduksi listrik, teknologi nuklir juga digunakan untuk kegunaan medis, manipulasi genetika dan agrikultur.

Rencana untuk program atom dihentikan tahun 1997 karena penemuan gas alam Natuna, tetapi program ini kembali dijalankan sejak tahun 2005.[1]

Indonesia menyatakan bahwa program akan berkembang dengan pantauan International Atomic Energy Agency (IAEA). Oleh sebab itu, Mohammed ElBaradei diundang untuk mengunjungi negara ini pada Desember 2006.

Protes terhadap rencana ini muncul pada Juni 2007 didekat Jawa Tengah[1] dan juga lonjakan pada pertengahan 2007.[2]

Pada maret 2008 , melalui menteri Riset dan Teknologi, Indonesia memaparkan rencananya untuk membangun 4 buah PLTN berkekuatan 4800 MWe (4 x 1200 MWe).

Lokasi reaktor nuklir

Untuk penelitian, reaktor percobaan telah dibuat di Indonesia:

Bandung, Jawa Barat. Pusat Penelitian Tenaga Nuklir (PPTN) Bandung. (reaktor Triga Mark II – berkapasitas 250 kW diresmikan 1965 , kemudian ditingkatkan kapasitasnya menjadi 2 MW pada tahun 2000 ).[3]

Yogyakarta, Jawa Tengah (Reaktor penelitian nuklir Kartini – kapasitas 250 kW operasi sejak 1979).

Serpong (Banten). (reaktor penelitian nuklir MPR RSG-GA Siwabessy – kapasitas 30 MW diresmikan tahun 1987).

Berbagai lokasi digunakan untuk membangun reaktor untuk memproduksi listrik:

Muria, Jawa Tengah.

Sumber daya alam

Indonesia memiliki tiga tambang uranium, yaitu tambang Remaja-Hitam dan tambang Rirang-Tanah Merah. Kedua uranium tersebut terletak di Kalimantan Barat dan ketiga di Freeport Papua. Jika uranium tidak cukup, Indonesia memiliki pilihan mengimpor uranium.

Indonesia Aktif Produksi Rudal Balistik(Jelajah)

Untuk menaikan performa kekuatan militer Republik Indonesia kita bisa meniru militer Iran,Korea Utara,India,Pakistan. Yaitu dengan membuat/memproduksi sendiri rudal jelajah yang bisa menjangkau seluruh kawasan ASEAN serta kawasan Australia.Makin sering kita lakukan uji coba daya jangkau rudal akan menaikan pamor & harga diri bangsa INDONESIA. DEPHANKAM harus bisa menujukan kepada rakyat Indonesia bahwa kita bisa membuat senjata berat high technologi sebagai alat pertahanan negara. Selama ini kita masih mengandalkan pembelian alat & senjata pertahanan negara dari negara lain dimana syarat-syarat pembelian senjata selalu ada perjanjian yang berkaitan dng hak asasi manusia dan yg paling parah kena sanksi embargo pembelian suku cadang ya sudah matilah kita.

Hal seperti itu jangan terjadi lagi mari kita bangkit membangun pertahanan negara yang kuat dengan kemampuan kita sendiri, jangan selalu membebani APBN yg minim anggaran pertahananya.

Lakukan reseach, bentuk lembaga khusus pembuatan rudal Balistik dan libatkan mahasiswa dan perguruan tinggi sebagai bahan kajian,libatkan BIN (Badan Intelejen Negara) mencari & mencuri tehnologi rudal negara lain.Saya yakin DEPHANKAM punya kemampuan untuk mewujudkan bahwa bangsa Indonesia punya kemampuan untuk memproduksi rudal balistik.

Roket Indonesia Mampu Mengangkut Hulu Ledak Nunklir Ber kekuatan 1/2 dari Boom Nuklir Amerika yag di jatuhkan di Hirosima JAPAN. Setelah berhasil uji coba 9 Jenis roket dan 1 jenis roket gagal. Roket Indonesia Siap Mengangkut Hulu Ledak… Nuklir…

Belajar Dari Korea Utara
Dunia mungkin tidak akan pernah mencapai keadaan nirsenjata nuklir. Tetapi (apa yang dikemukakan Presiden Obama tentang dunia yang bebas nuklir) akan membantu membuat banyak hal jauh lebih aman bila yang lain juga mau berbuat serupa. (”The Economist”, 11-17 April 2009)

Korea Utara memang negara misterius, tetapi suka menghadirkan kejutan. Setelah tak puas dengan perundingan Enam Pihak yang melibatkan Amerika Serikat, Rusia, China, Jepang, dan Korea Selatan, tanpa didahului peringatan, Senin (25/5), negara yang masih menganut sistem Komunis Stalinis ini mengumumkan telah sukses melakukan uji nuklir kedua.

Terlepas dari reaksi dan kecaman internasional, rezim di Pyongyang ini ingin meyakinkan kepada dunia, juga kepada rakyat Korut sendiri, bahwa status kekuatan nuklir Korut tak bisa diragukan lagi. (Secara politik, langkah uji nuklir juga dilakukan di tengah upaya Sang Pemimpin Kim Jong Il mencari dukungan militer untuk rencananya mengalihkan kekuasaan kepada salah satu dari tiga anak laki-lakinya.)

Selain menyatakan bahwa uji dilakukan sebagai upaya meningkatkan deteren nuklir untuk pertahanan diri, uji yang dilakukan di bawah tanah ini juga dilaporkan dilakukan dengan aman. Seperti dilaporkan oleh kantor berita resmi Korut, KCNA (yang dikutip IHT, 26/5), hasil pengujian telah membantu dengan memuaskan penyelesaian masalah ilmiah dan teknologis yang muncul dalam usaha memperbesar kekuatan senjata nuklir, dan seiring dengan itu juga dalam upaya pengembangan teknologi nuklir.

Melengkapi keterkejutan dunia, sesaat setelah pengumuman uji peledakan nuklir, Korut juga meluncurkan rudal ke lepas pantai timur. Rudal ini memang berjelajah pendek, tetapi hal itu juga perlu dicatat karena merupakan bagian dari upaya Korut untuk menyempurnakan kemampuan wahana peluncur hulu ledak nuklir.

Sudah menjadi pakem bahwa kemampuan membuat bom nuklir barulah komplet bila disertai dengan kemampuan membuat rudal peluncurnya. Ini karena rudal merupakan satu pelontar bom yang praktis-ekonomis dibandingkan dengan pengebom yang rawan ditembak dan disergap, atau kapal selam balistik yang mahal dan jauh lebih menuntut berbagai kemampuan.

Kini, meski dikecam dunia, Korut berhasil membuktikan tidak saja tekad, tetapi juga kemampuan teknologi nuklirnya. Sekadar catatan, uji nuklir pertama Korut dilakukan pada 9 Oktober 2006, tetapi hasilnya tidak memuaskan. Kini, uji yang kedua menghasilkan gempa berkekuatan lebih besar, dalam magnitudo 4,5-5,3, dibandingkan uji pertama yang hanya menghasilkan gempa berkekuatan 3,6.

Daya ledak nuklir Korut yang diuji pada 25 Mei oleh Juru Bicara Kementerian Pertahanan Rusia Alexander Drobyshevsky kepada kantor berita RIA-Novosti diperkirakan 10 hingga 20 kiloton, sementara daya yang pertama hanya 0,8 kiloton. Daya ledak nuklir sebesar 1 kiloton setara dengan 1.000 ton trinitrotoluena (TNT) atau dinamit. Sementara itu, ahli keamanan dari Universitas Korea di Seoul menyebutkan, daya ledak nuklir Korut, Senin lalu, hanya 1 kiloton.

Berapa pun dayanya, uji kedua yang juga dilakukan di timur laut kota Kilju ini dipandang lebih sukses dibandingkan dengan uji peledakan pertama. Pada uji 2006, Korut dinilai terlalu ambisius dalam desain bomnya, lalu mereka juga menggunakan plutonium yang tidak pas, atau tidak menguasai kerumitan alat pemicu (ledakan) (Wall Street Journal , 26/5).

Kemajuan nuklir Korut ini jadi berita justru ketika Presiden AS Barack Obama telah menyerukan dunia bebas senjata nuklir dalam lawatan di Praha awal April silam. Inilah idealisme pemimpin adidaya yang pada masa Perang Dingin mengembangkan persenjataan nuklir secara besar-besaran, hingga dunia pernah ”dipayungi” oleh 50.000 hulu ledak nuklir yang sanggup untuk memusnahkannya berulang kali.

AS, Rusia, dan Inggris diberitakan bersedia mengurangi arsenal nuklirnya, tetapi China dan Perancis tidak. Masih jadi pertanyaan pula, bagaimana dengan nuklir Israel, India, Pakistan, juga Korut, dan lainnya?.

Nuklir Batan

Dalam wacana nuklir persenjataan yang semula diperkirakan surut seusai Perang Dingin, ternyata tidak karena merebaknya isu proliferasi (penyebarluasan), orang pun lalu teringat kembali dengan imajinasi mengerikan tentang perang nuklir yang bisa membinasakan jutaan orang sekaligus. Hal ini membuat manfaat nuklir yang positif nonmiliter seperti terbenam.

Bersamaan dengan dilakukannya uji kedua nuklir Korut Senin lalu, Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) menyelenggarakan Pertemuan Kelompok Ahli Tenaga Nuklir di Jakarta. Bagi Batan, situasi yang dihadapi selama ini memang lebih banyak mengecilkan hati daripada membesarkan.

Tetapi Batan tak harus kehilangan orientasi. Memang wacana di permukaan didominasi oleh isu PLTN, tetapi akan lebih baik bila PLTN masuk dulu dalam lemari, menunggu saat yang lebih tepat dari berbagai segi. Sebagai gantinya, kajian energi dilanjutkan dalam bentuk eksperimen seperti yang selama ini telah dilakukan, seperti fabrikasi elemen bakar untuk reaktor daya tipe Cirene, menguasai teknik eksplorasi bahan galian nuklir, dan prospeksi mineral uranium.

Atau, yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan kemampuan pengelolaan limbah radioaktif. Program penelusuran sumber air tanah dengan teknik nuklir, seperti yang telah dilakukan di Yogyakarta, Jawa Tengah, Lombok, dan Madura, juga terdengar lebih akseptabel. Batan juga bisa membantu pembangkitan listrik tenaga panas bumi dengan teknik nuklirnya.

Selain energi, Batan juga telah memiliki kemampuan dalam aplikasi nuklir di bidang pertanian dan peternakan, juga di bidang kesehatan dan obat-obatan. Sejak munculnya varietas padi atomita pada 1980-an, Batan terus melanjutkan pengembangan varietas unggul dengan teknologi mutasi radiasi. Dilakukan juga pemuliaan tanaman sorgum.

Sementara itu, di bidang kesehatan dan obat-obatan telah dikembangkan sarana untuk pemisahan dan pengemasan radioisotop dan radiofarmaka, juga pemeriksaan medik menggunakan kamera gamma.

Berbagai hasil penelitian dan pengembangan serta rekayasa Batan di atas, pekan ini juga diperkenalkan di kalangan mahasiswa di Kota Malang. Inilah langkah yang untuk saat ini lebih kurang kontroversial, dan bermanfaat bagi Batan, daripada berfokus pada PLTN.

Dari uraian tentang aktivitas ilmiah Batan di atas terlihat betapa kontras aktivitas nuklir di Korut dan Indonesia. Bisa saja program nuklir Korut lebih terfokus dan mencapai satu prestasi nasional, lepas dari baik atau buruknya bagi perdamaian internasional. Sementara program seperti yang dilakukan Batan hanya lebih bersifat ”nice- to- have” tanpa value yang berarti secara nasional. Sejarahlah yang nanti akan membuktikan mana yang lebih benar dari kedua mazhab di atas.

Momentum ini harus dijaga terus dan ditingkatkan sebagai kebanggaan atas kemampuan teknologi sendiri. Jangan sampai karya insinyur Indonesia ini dijegal justru oleh orang Indonesia sendiri (biasa) para ekonom-ekonom Pemerintah yang sering menganggap karya bangsa sendiri sebagai terlalu mahal dan hanya buang-buang uang saja untuk riset ….! Inilah musuh yang sebenarnya. Waspadailah kawan-kawan insinyur Indonesia.

Meski sudah berlangsung 2 pekan yang lalu, peluncuran roket RX-420 Lapan ternyata masih jadi buah bibir. Anehnya bukan jadi buah bibir di Indonesia yang lebih senang ceritera Pilpres, tetapi di Australia, Singapura dan tentu saja di negara tetangga yang suka siksa TKI dan muter-muterin Ambalat yakni Malaysia.

Seperti diketahui roket RX-420 ini menggunakan propelan yang dapat memberikan daya dorong lebih besar sehingga mencapai 4 kali kecepatan suara. Hal itu membuat daya jelajahnya mencapai 100 km. Bahkan bisa mencapai 190 km bila struktur roket bisa dibuat lebih ringan. Yang punya nilai tambah tinggi ini adalah 100% hasil karya anak bangsa, para insinyur Indonesia. Begitu pula semua komponen roket-roket balistik dan kendali dikembangkan sendiri di dalam negeri, termasuk software. Hanya komponen subsistem mikroprosesor yang masih diimpor. Anggaran yang dikeluarkan untuk peluncurannya pun “cuma” Rp 1 milyar. Kalah jauh dengan yang dikorupsi para anggota DPR untuk traveller checks pemenangan Miranda Gultom sebagai Deputi Senior Gubernur BI yang lebih dari Rp. 50 milyar. Apalagi kalau dibandingkan dengan korupsi BLBI yang lebih dari Rp. 700 trilyun.

Mengapa malah menjadi buah bibir di Australia, Singapura dan Malaysia? Karena keberhasilan peluncuran roket Indonesia ini ke depan akan membawa Indonesia mampu mendorong dan mengantarkan satelit Indonesia bernama Nano Satellite sejauh 3.600 km ke angkasa. Satelit Indonesia ini nanti akan berada pada ketinggian 300 km dan kecepatan 7,8 km per detik. Bila ini terlaksana Indonesia akan menjadi negara yang bisa menerbangkan satelit sendiri dengan produk buatan sendiri. Indonesia dengan demikian akan masuk member “Asian Satellite Club” bersama Cina, Korea Utara, India dan Iran.

Nah kekhawatiran Australia, Singapura dan Malaysia ini masuk akal, bukan? Kalau saja Indonesia mampu mendorong satelit sampai 3.600 km untuk keperluan damai atau keperluan macam-macam tergantung kesepakatan rakyat Indonesia. Maka otomatis pekerjaan ecek-ecek bagi Indonesia untuk mampu meluncurkan roket sejauh 190 km untuk keperluan militer bakal sangat mengancam mereka sekarang ini pun juga!!! Kalau tempat peluncurannya ditempatkan di Batam atau Bintan, maka Singapura dan Malaysia Barat sudah gemetaran bakal kena roket Indonesia. Dan kalau ditempatkan di sepanjang perbatasan Kalimantan Indonesia dengan Malaysia Timur, maka si OKB Malaysia tak akan pernah berpikir ngerampok Ambalat. Akan hal Australia, mereka ada rasa takutnya juga. Bahwa mitos ada musuh dari utara yakni Indonesia itu memang bukan sekedar mitos tetapi sungguh ancaman nyata di masa depan dekat.

CN 235 Versi Militer
Rupanya Australia, Singapura dan Malaysia sudah lama “nyaho” kehebatan insinyur-insinyur Indonesia. Buktinya? Tidak hanya gentar dengan roket RX-420 Lapan tetapi mereka sekarang sedang mencermati pengembangan lebih jauh dari CN235 versi Militer buatan PT. DI. Juga mencermati perkembangan PT. PAL yang sudah siap dan mampu membuat kapal selam asal dapat kepercayaan penuh dan dukungan dana dari pemerintah.

Kalau para ekonom Indonesia antek-antek World Bank dan IMF menyebut pesawat-pesawat buatan PT. DI ini terlalu mahal dan menyedot investasi terlalu banyak (“cuma” Rp. 30 trilun untuk infrastruktur total, SDM dan lain-lain) dan hanya jadi mainannya BJ Habibie. Tetapi mengapa Korea Selatan dan Turki mengaguminya setengah mati? Turki dan Korsel adalah pemakai setia CN 235 terutama versi militer sebagai yang terbaik di kelasnya. Inovasi 40 insinyur-insinyur Indonesia pada CN 235 versi militer ini adalah penambahan persenjataan lengkap seperti rudal dan teknologi radar yang dapat mendeteksi dan melumpuhkan kapal selam. Jadi kalau mengawal Ambalat cukup ditambah satu saja CN235 versi militer (disamping armada TNI AL dan pasukan Marinir yang ada) untuk mengusir kapal selam dan kapal perang Malaysia lainnya.

Nah, jadi musuh yang sebenarnya ada di Indonesia sendiri. Yakni watak orang Indonesia yang tidak mau melihat orang Indonesia sendiri berhasil. Karya insinyur-insinyur Indonesia yang hebat dalam membuat alutsista dibilangin orang Indonesia sendiri terutama para ekonom pro Amerika Serikat dan Eropa: “Mending beli langsung dari Amerika Serikat dan Eropa karena harganya lebih murah”. Mereka tidak berpikir jauh ke depan bagaimana Indonesia akan terus tergantung di bidang teknologi, Indonesia hanya akan menjadi konsumen teknologi dengan membayarnya sangat mahal terus menerus sampai kiamat tiba.

Kalau ada kekurangan yang terjadi dengan industri karya bangsa sendiri, harus dinilai lebih fair dan segera diperbaiki bersama-sama. Misalnya para ahli pemasaran atau sarjana-sarjana ekonomi harus diikutsertakan dalam team work. Sehingga insinyur-insinyur itu tidak hanya pinter produksi sebuah pesawat tetapi setidaknya tahu bagaimana menjual sebuah pesawat itu berbeda dengan menjual sebuah Honda Jazz. Kalau ada kendala dalam pengadaan Kredit Ekspor sebagai salah satu bentuk pembayaran, tolong dipecahkan dan didukung oleh dunia perbankan, agar jualan produk sendiri bisa optimal karena akan menarik bagi calon pembeli asing yang tak bisa bayar cash.

Saly Maskat

Anak Bangsa Yang Peduli Terhadap NKRI

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

SBY : Tawaran Komunikasi Konstruktif Dengan Papua

JAYAPURA—Niat baik Pemerintah SBY untuk melakukan komunikasi Kons­truktif dengan Papua terkait Pembangunan di Papua dalam kerangka otsus Papua, disambut baik oleh salah satu pengagas Dialog Jakarta Papua, P. Neles Tebay.
“ Sudah ada upaya komunikasi konstruktif dari Pemerintah, itu sudah baik dan disambut positif” sebab ada kepedulian terhadap orang Papua,” kata Neles.
Hanya saja lanjutnya, kita perlu mendapatkan penjelasan tentang apa yang dimaksud “ Komunikasi Konstruktif, sebab pengertiannya sangat luas, siapa yang  membuat komunikasi tersebut  yang mewakili Pemerintah  pusat, siapa yang terlibat didalamnya.
Dalam pidato Presiden pada 16 Agustus lalu tentang menyelesaikan masalah Papua dengan menjalin Komunikasi yang konstruktif,  menurutnya, pihaknya akan mengikuti perkembangan ini, sebab niat baik Pemerintah SBY ini mesti diketahui secara resmi oleh Pemerintah Daerah Papua dan Papua Barat bersama DPRP,  para Bupati dan DPRD disemua Kabupaten di Papua mesti tahu hal ini.
Sebab bila niat baik ini tidak secara resmi diketahui Pemerintah Daerah khusus Gubernur dan para Bupati di Papua, akan sangat berbahaya, sebab  penujukan yang jelas tentang siapa dari Pihak Pemerintah yang ditunjuk untuk melakukan Komunikasi Konstruktif ini penting diketahui public di Papua, sebab bisa  saja ada  oknum oknum tertentu yang mengtasnamakan Pemerintah pusat datang ke Papua dan mengaku sebagai pihak yang ditunjuk langsung oleh Presiden, sehingga dirinya  berharap kalau benar komunikasi itu akan dibuat SBY, sebaiknya ada penunjukan serta format yang jelas bahwa presiden angkat siapa misalnya untuk lakukan komunikasi konstruktif tersebut.

Menurutnya, bila komunikasi Konstruktif dengan Papua akan dilakukan sesuai formatnya Pemerintah Pusat, maka tujuannyapun harus jelas juga, mau mencapai apa dengan komunikasi ini, serta mekanisme dan tahapan- tahapan macam apa yang akan dilalui, ini­pun harus jelas dan sangat perlu diperjelaskan secara resmi kepada Pemerintah Daerah yakni Gubernur dan para Bupati.
Neles Tebay menjelaskan bahwa upaya komunikasi konstruktif ini akan diikuti perkembangannya seperti apa, namun pihaknya juga tetap melanjutkan upaya yang telah dirilis bersama dengan LIPI dan terus melakukan konsultasi Publik.(Binpa)

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Persipura Akan Daftarkan 25 Pemain ke BLI

JAYAPURA—Untuk  mengejar  batas waktu pendaftaran  ke Badan Liga Indonesia (BLI)  untuk ke­ikut­sertaan   skuad Mutiara Hitam Persipura  Jaya­pura  di  Indonesia Super Liga (ISL) 2010/11, maka manajemen klub berjersey Merah-Hitam ini  merencanakan   mendaftarkan 25 pemain  ke Badan Liga In­doenesia (BLI).  Guna bisa mengikuti ISL yang sesuai agenda akan digelar serentak  diseluruh Tanah Air mulai Minggu (26/9) petang.
Hal ini disampaikan Manajer Persipura Rudi Maswi  didampingi arsitek Persipura Jacksen F Tiago di Lapangan Brimob Kotaraja, Jayapura, Rabu (15/9) petang kemarin. Dikatakannya, tim pelatih Persipura saat ini telah merekomendasikan 21  pemain yang layak untuk memperkuat Persipura di musim mendatang. Apalagi Boaz Solossa dkk juga akan melakoni laga di AFC Cup yang digelar di Stadion Mandala Jayapura dengan sistim home and away (kandang/tandang).

Menurut pengusaha sukses ini, ke-25 pemain yang diplot tim pelatih tersebut dapat mengisi seluruh komposisi tim sesuai kebutuhan di lapangan nanti. “Apabila ada 5 pemain cedera, sakit  atau akumulasi kartu,  kami masih punya stok 7 pemain untuk diturunkan setiap saat,” katanya.
Senada dengan itu, Jacksen menjelaskan  21 pemain  telah menandatangani kontrak  bersama manajemen pada Rabu (15/9) siang.  “Kami sudah rekomendasikan 21 pemain. Kami masih cari  2 atau 3 pemain lagi untuk mengisi kuota 25 pemain sebelum batas akhir,” ujar Jacksen.

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hari ini, 6 Caretaker Bupati/Walikota Dilantik

Eliezer Renmaur Pjs Walikota Jayapura

JAYAPURA—Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH menurut rencana, hari ini Kamis (16/9) pukul 11.00 WIT di Gedung Negara, Jayapura  akan  melantik 6  pejabat  di lingkungan Pemprov Papua  sebagai caretaker , guna   mengisi  kekosongan jabatan bupati dan walikota di Provinsi Papua yang telah mengakhiri masa jabatannya.  “Benar.

Besok Pagi (Kamis (16/9) Pak Gubernur  akan  melantik caretaker untuk mengisi jabatan  bupati/walikota yang telah mengakhiri masa tugasnya,” tukas Plt Humas dan Protokoler Setda Papua Henock Puraro ketika dihubungi  Bintang Papua semalam.

Menurut dia,  pejabat pejabat yang akan dilantik antara lain, Eliezer Renmaur  yang sebelumnya menjabat Asisten I Setda Provinsi Papua dilantik menjadi  Pjs  Walikota Jayapura,  Ch  Rumbiak  Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua  dilantik menjadi   Pjs Bupati Memberamo Tengah, Washinton Turnib Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlin­dungan Setda Provinsi Papua Pjs  Bupati Tolikara, Alex Rumaseb Kepala Bapeda  Provinsi Papua menjadi  Pjs  Bupati Merauke, Jhony Way  salah seorang pejabat di Dinas Kehutanan Provinsi Papua menjadi  Pjs Bupati Lani Jaya, serta   Yosua  Awaltouw  Kepala Biro Tata Pemerintah Setda Provinsi Papua  menjadi Pjs Bupati  Sarmi.

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

6 Pasang Calon Walikota Paparkan Visi Misi, Hari ini

Pencoblosan Surat Suara Pemilukada  Segera  Disosialisasikan

JAYAPURA—Enam pasang calon walikota dan wakil walikota Jaya­pura periode 2010-2015 memaparkan visi dan misi dalam sidang paripurna DPRD Kota Jayapura, hari ini Kamis (16/9) pukul 10.00 WIT dan terbuka untuk seluruh  masyarakat Kota Jaya­pura.
Keenam pasangan tersebut masing masing Abisay Rollo—Reynalda Kaisiepo, Benhur Tomy Mano-Nuralam, Musa Jan Youwe-Rustan Saru serta Jan Hendrik Hamadi—Lievelien Ansanay Monim, Thobias Solossa—Haryanto serta Fredrik Toam—Jummy Ansanay.
Hal ini disampaikan Ketua KPU Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit disela sela  rapat koordinasi Pemilukada Kota Jayapura  antara KPU Kota Jayapura, Panwas Kota Jaya­pura, para calon walikota/wakil walikota Jayapura serta masing masing Tim Sukses di Hotel Relat, Jayapura, Rabu (15/9) kemarin.
Dikatakannya, KPU Kota Jayapura segera mensosialisasikan sistim pencoblosan surat suara Pemilukada Kota Jayapura yang dijadwalkan berlangsung 11 Oktober 2010 mendatang. Hal ini dilakukan agar  masyarakat pemilih dapat memahami sebelum menggunakan hak pilihnya.
“Kami  menggunakan pencoblosan surat suara bukan pencontrengan sebagaimana Pemilu Legislatif 2004 dan Pemilihan Presiden 2005 silam. Kami minta kepada masing masing calon walikota dan wakil walikota Jayapura  untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat  pemilih turut memahami­nya,” ujar
Terkait pemasangan alat peraga kampanye seperti baliho para kandidat, menurut Ketua Pokja KPU Kota Jayapura Marinus Yaung, sesuai aturan KPU maka setelah 3 hari pengundian Nomor Urut para kandidat   maka baliho dapat dipasang.  Namun  lantaran 2 kandidat masing masing Thobias Solossa—Haryanto dan Fredrik Toam—Jimmy Ansanay baru dapat dilaksanakan Selasa (7/9) atau menjelang Hari Raya Idul Fitri seharusnya baliho dapat dibuka pada Rabu (15/9). Tapi aturan ini malah dilanggar para kandidat yang  lebih dahulu memasang baliho.  Karena itu untuk  menertibkannya, maka  Panwaslu Kota Jaya­pura mengirim surat teguran kepada para kandidat untuk mencabut kembali baliho tersebut.

Namun lantaran ada saran dari Ketua Panwaslu Kota Jayapura Moses Moses Yomungga SE MM agar ditunda sehari atau dua hari  untuk  memberi kesempatan bagi pihaknya melakukan koordinasi bersama pihak Panwaslu tingkat distrik dan Kampung/Kelurahan.
Alhasil, sesuai kesepaka­tan antara para kandidat dan Panwaslu Kota Jaya­pura baliho  baliho tersebut batal dicabut, tapi hanya ditutup kain. Karena itu, lanjut Marinus, pihaknya telah  menyepakati  baliho dibuka kembali pada Jumat (17/9).
Dijelaskan Marinus, pihaknya juga akan menggelar  konvoi kampanye damai yang diikuti seluruh kandidat dan  masing ma­sing  Tim Sukses pada   Senin (20/9) petang mengambil star di Expo Waena menuju Pasir Dua, Angkasa  dan finish di Lapangan PTC Entrop. “Kami mengajak masyarakat Kota Jayapura agar bersama sama mendukung gerakan kampanye damai pada Pemilukada ini,” tukasnya mengajak. (Binpa)

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Pasangan Fred Manufandu- Jan Imbab Makin Melejit

” Pemilukada Kabupaten Supiori ”

Fredrik Menufandu SH MH MM Dan Drs Yan ImbabSUPIORI—Langkah pasangan calon bupati dan wakil bupati kabupaten Supiori periode 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab (MENIMBA) dengan nomor urut tiga seakan tidak terkejar lagi oleh lima
pasangan kandidat cabup-cawabup lainnya, rekapan sementara media ini Rabu (15/9) kemarin telah mencapai 2514 suara atau 28.00 persen.
Rekapan hasil perolehan suara sementara ini akan te­rus bertambah serta berubah sampai ada penetapan resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Supiori yang diagendakan akan dilakukan tanggal 21 September 2010 mendatang di Supiori melalui rapat pleno KPU Supiori.
Berdasarkan hasil rekapan sementara yang dilakukan media ini, menunjukkan bahwa peningkatan suara terus terjadi pada masing-masing kandidat dari waktu ke waktu, namun peningkatkan suara signifikan terjadi pada pasangan Fredrik Menufandu-Yan Imbab.
Sementara itu menyusul pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar S.Sos Mkes yang sebelumnya pada rekapan suara sementara, Selasa (14/9) lalu berada pada posisi ketiga kini berada pada posisi kedua dengan 1917 suara atau 21.35 persen, kemudian menyusul pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer S.Si-Drs Theodorus Kawer Msi dengan 1742 suara atau 19.40 persen. Hal yang sama juga terjadi pada tiga pasangan lainnya.

Dengan rekapan suara sementara yang terus bertambah dari waktu ke waktu di masing-masing kandidat, memberitahukan pada publik bahwa Pemilukada Kabupaten Supiori yang sebelumnya diisukan akan dilakukan dalam dua tahap sepertinya sulit terwujud, pasalnya pasangan MENIMBA hanya tinggal menunggu dua persen suara saja untuk menduduki kursi
nomor satu di Kabupaten Supiori terhitung sejak hari ini hingga rapat pleno penetapan suara oleh KPU Supiori.
Hasil rekapan perolehan suara sementara oleh media ini untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori adalah 8978 suara sehingga suara yang belum terhitung adalah 2163 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.
1.  Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara atau 9.48 persen
2.  Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1917 suara atau
21. 35 persen
3.  Fredrik Menufandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2514 Suara atau 28.00 persen
4.  Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 544 Suara atau 6.06 persen
5.  Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1742 suara atau 19.40 persen
6.  Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1410 suara atau 15.71 persen. (hen)

16 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Siapa yang tak kenal Lukas Enembe? Bagi orang Papua,  Lukas Enembe laksana ikon bagi orang gunung. Dia adalah perintis anak koteka menjadi tuan di tanahnya.

Namanya mulai mencuat tatkala dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua periode 2006–2011.

Selama ini, Peta perpolitikan di Papua  selalu didominasi orang dari daerah pesisir pantai.

Lukas Enembe sebenarnya ingin membuka tabir bahwa orang gunung yang dikenal pemalu bisa maju di arena politik, tetapi ia mau menunjukkan bahwa sebenarnya hak politik orang gunung itu sama dengan yang lainnya.

Bukan kursi gubernur semata-mata yang ingin diraihnya. Tetapi ada banyak muatan kepentingan bagi harkat dan martabat orang gunung itu sendiri

Maklum, orang gunung yang umumnya tinggal di pedalaman Papua ini, memang dianggap sebagai orang bodoh, terbelakang, pemabuk dan selalu membuat onar belum lagi stigmatisasi separatis (OPM) selalu melekat bagi orang gunung sungguh pemandangan tak enak dilihat dan bagi penulis pemandangan tersebut adalah pelanggaran HAM.

Mendekati agenda pemilukada Provinsi 2011 mendatang, entah mengapa Papua selalu bergejolak entah ini sengaja diciptakan atau hanya  permainan segelintir elite local guna menyudutkan orang gunung terutama  agenda-agenda  yang mendekatkan stigmatisasi OPM bagi orang gunung.

Bagi Lukas Enembe, Orang gunung masih tertinggal dan ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan pembangunan. Yang lebih penting lagi, Dia mengajak agar orang gunung lebih memihak kepada realitas,  bergabungnya Papua ke dalam NKRI adalah kehendak tuhan.

Mungkin ini  sepenggal kalimat yang pernah penulis catat ketika bekunjung ke Puncak Jaya tahun 2009 lalu.

“ Mari lupakan masa lalu, melalui otsus ini mari kita sama-sama bangun tanah Papua, orang gunung kalau mau pintar harus sekolah, kita harus punya ilmu sebab kualitas manusia bukan ditentukan oleh warna kulit melainkan ilmu yang bermanfaat,  mari berpikir bagaimana kita orang gunung bisa terlibat dengan saudara saudara lain di tanah ini untuk membangun bangsa,” kata Lukas Enembe yang juga  Bupati Puncak Jaya.

Enembe juga mencatat, sejak integrasi dengan RI sampai saat ini, belum pernah orang gunung diberi kesempatan memimpin daerah ini.

Oleh karena itu, Enembe bertekad mengambil langkah politik secara berani untuk membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pegunungan sehingga mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Papua lainnya.

Asosiasi pegunungan tengah

Ketika terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 mengantikan Bupati Tolikara DR (HC)Jhon Tabo, pada Rapat Asosiasi bupati se-Pengunungan Tengah, Senin  22 Februari 2010 silam.

Asosiasi yang terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan ini terendah dari seluruh wilayah RI. Demikian pula dengan indeks kemahalan konstruksi maupun kebutuhan bahan pokok lainnya, tertinggi di Indonesia coba dibayangkan harga semen 1 sak di Puncak jaya mencapai 2 juta rupiah tiap sak-nya.

Lukas Enembe pernah menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat.  Agar pemerintah  pusat mau  menetapkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua.

Bagi Lukas, Pemerintah harus melakukan pembangunan infarstruktur terpadu. Langkah ini untuk membuka isolasi wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat dari dan ke wilayah pegunungan tengah.

Secara tersirat,  selama ini dana yang dibagikan melalui Otsus tidak banyak berarti di kawasan ini. Harus ada pembangunan yang terpadu dan terfokus sehingga ada hasil yang monumental bagi rakyat di sana.

Besaran alokasi dana infrastruktur Otsus dari Pemprov Papua disesuaikan dengan tingkat spesifik wilayah pegunungan tengah. Sebab, kawasan tersebut memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan wilayah lainnya.

“Kita berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp 42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga  Daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,”.,” ungkap Lukas Enembe dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah Papua di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Kamis 25 Maret 2010.

Restu SBY

Karena usulannya yang  progresif Lukas Enembe langsung mendapatkan restu dari presiden SBY.

Menyangkut agenda Pemilukada 2011 mendatang, wacana pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat  maupun dipilih oleh DPRP, sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan .

Presiden  SBY menurut kabar telah memberikan lampu hijau kepada Lukas Enembe untuk menjadi calon gubernur Provinsi Papua.

Apakah Dirinya Siap Maju Lagi Menjadi Calon Gubernur?

“Saya siap, apalagi dari tahun 2005 saya sudah siap mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua. Mau pemilihan melalui DPRP atau rakyat kah? Kita siap, apalagi restu dari SBY sudah ada, baik,” katanya.

Kapan deklarasi? Enembe mengatakan akan dilakukan tahun depan, karena Oktober 2010 KPU Provinsi luncurkan jadwal, termasuk pemutakhiran data dan lainnya, mungkin bulan April sudah pendaftaran.

Memang diakui, kelemahan dan kelebihan pelaksanaan Pemilukada langsung maupun melalui DPRP, membutuhkan biaya besar, baik penyelenggara maupun kandidat. Di samping itu, kondisi masyarakat Papua yang sebagian besar  banyak yang tidak menyalurkan aspirasinya.

Dari berbagai Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pilpres dan Pemilukada, memang benar demokrasi itu selalu mengatasnamakan rakyat dan demokrasi saat ini dinilai hanya sebatas pencoblosan surat suara saja, yang berlangsung bertahun-tahun.

Itu salah satu kelemahan jika pemilu langsung dilaksanakan rakyat. Tapi, keunggulan juga memasuki reformasi dimana rakyat mempunyai hak, apalagi demokrasi yang baru dibangun tidak bisa dimatikan di tengah jalan tanpa melewati  proses panjang.

Sehingga ujian ini harus dilewati, seperti demokrasi di Amerika yang sudah berjalan  ratusan tahun sehingga kematangan politiknya sangat baik.

Namun Indonesia yang baru 10 tahun reformasi belum bisa menjadikan demokrasi lebih matang. Enembe menilai jika dikembalikan ke DPRP, merupakan satu langkah kemunduran dari proses demokrasi yang berlansung sejak reformasi

DPRP yang ingin mendorong pemilihan gubernur melalui DPRP agar peran mereka lebih maksimal dan dianggap sebagai pintu masuk pelaksanaan UU Otsus ini?

Sebenarnya pengelolaan negara khususnya di Papua, dalam penerapan Otsus dari awal sudah salah. Apalagi, pelaksanaan  pemilukada gubernur pada beberapa waktu lalu  tidak menggunakan pasal 7 huruf a UU No 21 Tahun 2001 karena peluang itu ada, tetapi justru terjadi proses mekanisme pemilihan ada yang mengurus di KPU dan MRP.

Enembe menilai bahwa Papua tidak jeli melihat celah-celah aturan itu, karena pada saat itu memungkinkan pemilihan gubernur melalui DPRP, tapi justru dilakukan langsung oleh rakyat.

Sejak pelaksanaan Otsus, banyak hal yang tidak bisa diperbuat dan justru persoalkan Otsus gagal atau tidak, misalnya 2 persen DAU Nasional untuk Otsus sudah masuk atau tidak, karena pasal-pasal lain itu memungkin untuk kewenangan lebih oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, sampai hari ini penerimaan CPNS harus mengurus di pusat, padahal tidak perlu lagi.

Pengelolaan SDA Papua dimana 70 persen dan 30 persen pusat sampai hari ini realisasinya bagaimana sudah 9 tahun…

Saly Maskat

Pemerhati

15 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Protocol of Zions Strategy Menjarah Bumi

Protocol of Zions Strategy Menjarah Bumi Tuhan

Oleh: Firmansyah Tasril

Protocol of Zions atau Protokolat Zionis merupakan salah satu dokumen paling kontroversial di dunia. Banyak yang menganggap Protokol merupakan sebuah dokumen palsu yang sengaja di buat-buat demi menguntungkan kelompok anti Semit, pandangan ini diwakili oleh kaum Zionis-Yahudi dan para pendukungnya.

Dalam bukunya The International Jew (1976), Henry Ford menyatakan, “Jika saya ditanya tentang asli tidaknya Protokolat Zionis, maka saya tidak akan mau masuk ke dalam perdebatan panjang itu. Satu-satunya hal yang ingin saya katakan berkenaan dengannya adalah, bahwa semua kejadian yang ada di dunia ini sejalan dengannya…”

Namun sebaliknya, banyak pula yang menganggap Protokolat Zionis ini sungguh-sungguh asli dan bisa dipercaya. Pandangan yang terakhir ini dianut oleh kebanyakan Dunia Islam dan sejumlah tokoh kemanusiaan di Barat. Bahkan tokoh sekaliber Henry Ford pun masuk ke dalam kelompok ini.

Selain keberadaannya yang menimbulkan polemik berkepanjangan, Protokolat Zionis ternyata juga sering disalahkaprahkan sebagai satu dokumen rahasia yang dilahirkan dalam Kongres Zionis Internasional I yang diselenggarakan di Bassel, Swiss tahun 1897.

Pandangan ini berangkat dari fakta bahwa di dalam kongres yang dipimpin Theodore Hertzl tersebut, Protokolat Zionis memang disahkan menjadi satu agenda bersama gerakan Zionis Internasional dalam menguasai dunia.

Alhasil, setelah kongres pertama tersebut, Palestina akhirnya jatuh ke tangan kaum Zionis setelah Balfour menulis suratnya yang terkenal (1917). Padahal kala itu Palestina masih berada di bawah kekuasaan Kekhalifahan Turki Utsmaniyah, dan Inggris sama sekali tidak punya hak secuil pun atas tanah Palestina. Setelah Zionis berhasil meruntuhkan kekhalifahan Turki Utsmaniyah pada tanggal 3 Maret 1924, barulah Palestina jatuh ke tangan kelompok Zionis ini. Perang Dunia I dan II juga diyakini merupakan hasil konspirasi mereka.

Pandangan ini ternyata keliru. Benar bahwa jatuhnya kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Perang Dunia I dan II, serta sejumlah peristiwa besar dunia, senantiasa merupakan buah dari konspirasi mereka, namun Protokolat Zionis ternyata tidak lahir di dalam Kongres Zionis Internasional di Swiss tahun 1897 tersebut. Protokolat Zionis telah ada jauh sebelum Hertzl menjadi tokoh bepengaruh di dalam gerakan Zionis Internasional. Sejarahnya berawal dari Dinasti Rotshchild di Eropa abad pertengahan.

Dinasti Tameng Merah
Eropa di abad ke-18 merupakan sebuah benua yang terdiri dari banyak kerajaan besar kecil dan sejumlah wilayah kecil yang disebut principalis, semacam kabupaten yang merdeka dan otonom seperti misalnya Monaco dan Lechtenstein. Inggris dan Perancis merupakan dua negara kerajaan besar dan paling berpengaruh.

Setelah Inggris berhasil dikuasai dan para tokoh Mason Amerika berhasil memproklamirkan kemerdekaan negara itu, maka Konspirasi Yahudi Internasional berusaha untuk menaklukkan Perancis. Salah satu tokoh sentral dalam Konspirasi Yahudi Internasional atas Perancis adalah Rothschild, seorang bankir-politikus yang berdarah dingin.

Keluarga Rothschild sejak awal memang keluarga jutawan. Pendiri keluarga ini bernama Moses Amshell Bauer, seorang pemilik modal Yahudi berpengaruh. Sepeninggal Moses, putera bungsunya yang bernama Mayer Amshell Bauer meneruskan usaha ayahnya.

Dalam tempo tidak terlalu lama, usaha warisan ayahnya ini berkembang pesat. Simbol Tameng Merah (Rothcshild) pun kian terkenal. Dan Mayer pun menggunakan gelar Rothschild I. Mayer mendidik kelima anaknya dengan disiplin Yahudi yang tinggi guna dipersiapkan menjadi pengusaha atau bankir yang tangguh.

Pada tahun 1773, Mayer mengundang sekitar duabelas tokoh berpengaruh Yahudi ke kediamannya di Judenstrasse, Frankfurt, guna membahas berbagai perkembangan Eropa terakhir, termasuk mengevaluasi hasil-hasil upaya Konspirasi di Inggris. Dalam pertemuan ini, nama Adam Weishaupt disebut Rothschild sebagai seseorang yang bisa dipercaya untuk menjalankan tugas dari Konspirasi.

Selain mengajukan nama Adam Weishaupt, dalam pertemuan 13 Dinasti Yahudi berpengaruh tersebut, Rothschild juga memaparkan 25 butir langkah strategis bagi kelompok Zionis Internasional untuk menaklukkan dunia. Ke-25 butir langkah strategis inilah yang kelak di tahun 1897 disahkan menjadi agenda bersama gerakan Zionis Internasional.

Isi Protokol Zionis
Jika sekarang Protokolat Zionis yang dikenal hanya berjumlah 24 butir, maka Protokolat Zion yang berasal dari Rotshchild sesungguhnya berisi 25 pasal. Inilah pasal-pasalnya:

1. Manusia itu lebih banyak cenderung pada kejahatan ketimbang kebaikan. Sebab itu, Konspirasi harus mewujudkan ‘hasrat alami’ manusia ini. Hal ini akan diterapkan pada sistem pemerintahan dan kekuasaan. Bukankah pada masa dahulu manusia tunduk kepada penguasa tanpa pernah mengeluarkan kritik atau pembangkangan? Undang-undang hanyalah alat untuk membatasi rakyat, bukan untuk penguasa.

2. Kebebasan politik sesungguhnya utopis. Walau begitu, Konspirasi harus mempropagandakan ini ke tengah rakyat. Jika hal itu sudah dimakan rakyat, maka rakyat akan mudah membuang segala hak dan fasilitas yang telah didapatinya dari penguasa guna memperjuangkan idealisme yang utopis itu. Saat itulah, konspirasi bisa merebut hak dan fasilitas mereka.

3. Kekuatan uang selalu bisa mengalahkan segalanya. Agama yang bisa menguasai rakyat pada masa dahulu, kini mulai digulung dengan kampanye kebebasan. Namun rakyat banyak tidak tahu harus melakukan apa dengan kebebasan itu. Inilah tugas konspirasi untuk mengisinya demi kekuasaan, dengan kekuatan uang.

4. Demi tujuan, segala cara boleh dilakukan. Siapa pun yang ingin berkuasa, dia mestilah meraihnya dengan licik, pemerasan, dan pembalikkan opini. Keluhuran budi, etika, moral, dan sebagainya adalah keburukan dalam dunia politik.

5. Kebenaran adalah kekuatan konspirasi. Dengan kekuatan, segala yang diinginkan akan terlaksana.

6. Bagi kita yang hendak menaklukkan dunia secara finansial, kita harus tetap menjaga kerahasiaan. Suatu saat, kekuatan konspirasi akan mencapai tingkat di mana tidak ada kekuatan lain yang berani untuk menghalangi atau menghancurkannya. Setiap kecerobohan dari dalam, akan merusak program besar yang telah ditulis berabad-abad oleh para pendeta Yahudi.

7. Simpati rakyat harus diambil agar mereka bisa dimanfaatkan untuk kepentingan konspirasi. Massa rakyat adalah buta dan mudah dipengaruhi. Penguasa tidak akan bisa menggiring rakyat kecuali ia berlaku sebagai diktator. Inilah satu-satunya jalan.

8. Beberapa sarana untuk mencapai tujuan adalah: Minuman keras, narkotika, perusakan moral, seks, suap, dan sebagainya. Hal ini sangat penting untuk menghancurkan norma-norma kesusilaan masyarakat. Untuk itu, Konspirasi harus merekrut dan mendidik tenaga-tenaga muda untuk dijadikan sarana pencapaian tujuan tersebut.

9. Konspirasi akan menyalakan api peperangan secara terselubung. Bermain di kedua belah pihak. Sehingga Konspirasi akan memperoleh manfaat besar tetapi tetap aman dan efisien. Rakyat akan dilanda kecemasan yang mempermudah bagi konspirasi untuk menguasainya.

10. Konspirasi sengaja memproduksi slogan agar menjadi ‘tuhan’ bagi rakyat. Dengan slogan itu, pemerintahan aristokrasi keturunan yang tengah berkuasa di Perancis akan diruntuhkan. Setelah itu, Konspirasi akan membangun sebuah pemerintahan yang sesuai dengan Konspirasi.

11. Perang yang dikobarkan konspirasi secara diam-diam harus menyeret negara tetangga agar mereka terjebak utang. Konspirasi akan memetik keuntungan dari kondisi ini.

12. Pemerintahan bentukan Konspirasi harus diisi dengan orang-orang yang tunduk pada keinginan konspirasi. Tidak bisa lain.

13. Dengan emas, konspirasi akan menguasai opini dunia. Satu orang Yahudi yang menjadi korban sama dengan seribu orang non-Yahudi (Gentiles/Ghoyim) sebagai balasannya.

14. Setelah konspirasi berhasil merebut kekuasaan, maka pemerintahan baru yang dibentuk harus membasmi rezim lama yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya semua kekacauan ini. Hal tersebut akan menjadikan rakyat begitu percaya kepada konspirasi bahwa pemerintahan yang baru adalah pelindung dan pahlawan dimata mereka.

15. Krisis ekonomi yang dibuat akan memberikan hak baru kepada konspirasi, yaitu hak pemilik modal dalam penentuan arah kekuasaan. Ini akan menjadi kekuasaan turunan.

16. Penyusupan ke dalam jantung Freemason Eropa agar bisa mengefektifkan dan mengefisienkannya. Pembentukan Bluemasonry akan bisa dijadikan alat bagi konspirasi untuk memuluskan tujuannya.

17. Konspirasi akan membakar semangat rakyat hingga ke tingkat histeria. Saat itu rakyat akan menghancurkan apa saja yang kita mau, termasuk hukum dan agama. Kita akan mudah menghapus nama Tuhan dan susila dari kehidupan.

18. Perang jalanan harus ditimbulkan untuk membuat massa panik. Konspirasi akan mengambil keuntungan dari situasi itu.

19. Konspirasi akan menciptakan diplomat-diplomatnya untuk berfungsi setelah perang usai. Mereka akan menjadi penasehat politik, ekonomi, dan keuangan bagi rezim baru dan juga di tingkat internasional. Dengan demikian, konspirasi bisa semakin menancapkan kukunya dari balik layar.

20. Monopoli kegiatan perekonomian raksasa dengan dukungan modal yang dimiliki konspirasi adalah syarat utama untuk menundukkan dunia, hingga tidak ada satu kekuatan non-Yahudi pun yang bisa menandinginya. Dengan demikian, kita bisa bebas memainkan krisis suatu negeri.

21. Penguasaan kekayaan alam negeri-negeri non-Yahudi mutlak dilakukan.

22. Meletuskan perang dan memberinya-menjual-senjata yang paling mematikan akan mempercepat penguasaan suatu negeri, yang tinggal dihuni oleh fakir miskin.

23. Satu rezim terselubung akan muncul setelah konspirasi berhasil melaksanakan programnya.

24. Pemuda harus dikuasai dan menjadikan mereka sebagai budak-budak konspirasi dengan jalan penyebarluasan dekadensi moral dan paham yang menyesatkan.

25. Konspirasi akan menyalahgunakan undang-undang yang ada pada suatu negara hingga negara tersebut hancur karenanya

(didapat dari berbagai sumber)

15 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Ada Apa Dengan Sukhoi dan Teknisi Rusia?

Oleh: Abang Geutanyo


Mempunyai 2 (dua) dari 3 (tiga) pesawat Sukhoi 27 SKM tentu perlu merasa bangga karena jenis pesawat ini termasuk golongan pesawat tempur mutakhir kelas berat. Bandingkan saja dengan Mig-29 pun, masih digolongkan sebagai pesawat tempur mutakhir ringan.
Pesawat yang diproduksi oleh Rusia ini awalnya dirancang untuk mengimbangi jenis pesawat tempur buatan Amerika Serikat, antara lain :F-14 Tomcat, F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, dan F/A-18 Hornet. Keunggulan secara umum adalah berfungsi sebagai interseptor dan penjelajah udara jarak jauh. Kecepatan optimalnya mencapai 2,4 mach mematahkan record F-16 yang hanya 2,1 mach. Tentu perlengkapan persenjataan yang paling handal adalah peluru kendali (rudal) anti radiasi termutakhir dan rudal udara ke darat. Pas banget untuk menyerang sistem pertahanan lawan secara mendadak asalkan letak kordinat sasaran telah terdeteksi oleh tim pemberi informasi yang sedang bertempur di darat.
Dua Sukhoi Datang Dua Teknisi Tewas, seroang lagi Kritis.
Dibalik kebanggaan yang baru saja kita rasakan dalam hitungan hari, kita harus menerima kenyataan 3 (tiga) orang teknisi perintis yakni tenaga ahli yang duluan tiba (sebelum Sukhoi yang diangkut Antonov 124-100 mendarat) mengalami peristiwa tragis. Persis satu hari setelah pesawat itu tiba, ke dua teknisi perintis yang datang lebih duluan itu meninggal dunia, sedangkan seorang lagi sedang dalam perawatan. Mereka bertiga bertugas untuk memeriksa apakah spesifikasi 2 dari 3 pesawat pesanan pertama tersebut telah sesuai dengan perjanjian, kontrak, model dan syarat sebagaimana yang telah ditentukan.
Dalam aktifitas agen sipionase Rusia -khususnya mempelajari cara kerja agen KGB- perkara musnah memusnahkan anggota tim (bahkan dari satu kesatuan pun) bukan perkara yang sulit. Masih ingat mantan agen Rusia, Alexander Litvinenko, meninggal pada 24/11/2006, tiga pekan setelah ia diracuni di London.
Analisa Kemungkinan Sebab Akibat
Kemungkinan apa saja dibalik kematian ke duanya yang hampir serentak -dalam konteks kedatangan pesawat SU-27 tersebut- dapat dianalisa beberapa kemungkinan sebagai berikut :

Ke dua mereka (dari 3 orang) mengetahui persis spesifikasi seperta apa yang harusnya diterima oleh Negara kita. Apakah dalam proses penyerahan itu ke 3 mereka mengetahui ada yang tidak beres? Belum sampai nota protes atau penolakan kepada kita ke duanya (dari 3 orang) telah meninggal dunia setelah pesawat Antono124-100 mendarat.
Adanya Mossad bermain di balik layar? Satu sisi terlalu cepat merambah ke mutan ini, tapi memang tidak tertutup kemungkinan karena jenis peswat ini termasuk barang superior. Nato memberi label “Flanker” kepada pesawat ini yang artinya memanggul, karena di kedua sisi sayapnya memanggul sistem persenjataan yang teramat modern. Mungkin saja Mossad tidak ingin spesifikasi aslinya berada di negara kita sehingga tidak tertutup kemugkinan memasok prototype yang nomor dua. (perlu diketahui setiap unit produksi tempur apapun selalu ada 2 jenis-bahkan 3jenis- yakni untuk eksport dan untuk dipakai di negara sendiri).
Kedekatan Israel dengan beberapa negara tetangga sudah bukan rahasia umum lagi. Negara tetangga telah memiliki alutsista ini hingga 8 (delapan) unit. Apakah kita tidak diizinkan memiliki alutsista yang handal sehingga kalau bertempur harus selalu memakai pesawat lebih ringan dan menggunakan persenjataan konvensional hingga menuai kekalahan?.. Ini masih perlu dikembangkan pembuktiannya.
Kematian ke duanya (seorang lagi kritis) bisa jadi karena keracunan makanan, ketidak cocokan udara atau stress. Namun demikian penyebab nomor tiga ini sulit sekali dicerna atau diterima akal sehat kendatipun tetap saja mungkin terjadi.
Jika pemerintah Rusia menganggap kematian ini sebuah hal yang tidak wajar, bisa berakibat kepada pembatalan kesepakatan dan beresiko kepada kerugian,yakni hilangnya modal pembelian pesawat, hilangnya kepercayaan Rusia dan lebih gawat lagi arsenal kita (alutsista udara) terpaksa memulai lagi dari Nol.
Kedatangan ke dua SU-27 tersebut tertutup untuk wartawan dan umum, satu sisi bisa diterima sebagai protap mekanisme pengadaan sistim pertahanan sebuah negara. Tapi sisi lain, kita telah punya pengalaman saat pengadaan Tank Scorpion beberapa waktu yang ternyata tidak berfungdi optimal. Apa jadinya jika pesawat tempur ini bermasalah seperti Scorpion atau seperti Kapal Selam Scopene milik Malaysia..? Baru kita nanti ribut-ribut membahasnya. Semoga kali ini tidak akan terjadi seperti ini.

Spesifikasi Pesawat.
Sebagai bahan masukan dan informasi bagi kita, jenis pesawat Sukhoi-27 SKM ini memiliki beberapa sepesifikasi sebagai berikut :

Karakteristik umum : Kru: Satu Panjang: 21,9 m (72 ft) Lebar sayap: 14,7 m (48 ft 3 in) Leading edge sweep: 42° Tinggi: 5,93 m (19 ft 6 in) Area sayap: 62 m² (667 ft²) Berat kosong: 16.380 kg (36.100 lb) Berat terisi: 23.000 kg (50.690 lb) Berat maksimum lepas landas: 33.000 kg (62.400 lb) Mesin: 2× Lyulka AL-31F turbofan, 122,8 kN (27.600 lbf) masing-masing Performa Kecepatan maksimum: 2.500 km/jam (1.550 mph Mach 2.35) Jarak jangkau: 1.340 km pada ketinggian air laut, 3.530 km pada ketinggian tinggi (800 mi pada ketinggian air laut, 2070 mi pada ketinggian tinggi) Atap servis: 18.500 m (60.700 ft) Tingkat panjat: 325 m/s (64.000 ft/min) Beban sayap: 371 kg/m² (76 lb/ft²′) Dorongan/berat: 1,085

Persenjataan : 1 x meriam GSh-30-1 30 mm, 150 butir peluru 8.000 kg (17.600 lb) pada 10 titik eksternal 6 R-27, 4 R-73 Su-27SM dapat menggunakan R-77 menggantikan R-27 Su-27IB dapat menggunakan peluru kendali anti-radiasi X-31, peluru kendali udara ke darat X-29L/T, serta bom KAB-150 dan UAB-500. (sumber spesifikasi : SyaCreative.com)

Sistem perlengkapan persenjataan lainnya tergantung kebutuhan dan permintaan konsumen (negara pemesan) selama masih memenuhi daya angkut dan tidak menganggu sistem jelajahnya.
Harga satuan US$35 juta per unit. offroad, peranko Rusia) tidak termasuk sistem persenjataan. Harga tersebut masih harga tahun 2008.
Sekali lagi, kita bangga dan berterimakasih atas kerjasama dan kepercayaan Rusia memperkuat Alutsista negara kita. Kita berharap semoga alutsista lainnya segera dapat dipasok dengan tepat, benar, layak dan cukup handal. Tentu saja harus sesuai dengan spesifikasi dan persyaratan yang telah disetujui dari awal dalam MoU yang telah disepakati.
Kesimpulan
Persoalan kematian ke 2 dari 3 teknisi itu bukan hal yang aneh karena resiko berkerjasama dalam pengadaan sistem persenjataan di negara Rusia sangat tinggi. Sama halnya ketika terjadi peristiwa peledakan seorang wanita Mongolia di Malaysia yang berperan sebagai penterjemah dalam lobi pembelian Kapal selam Scopene dari Perancis beberapa tahun lalu, ini adalah resiko yang kerap terjadi dalam bisnis seperti ini.
Yang penting bagi kita adalah alutsistanya sudah mencukupi, sesuai order dan dapat diandalkan. Selain itu tentu kita musti waspada jangan sampai pemerintah Rusia sendri protes dan bertanya kenapa tim teknisi mereka meninggal dunia serentak.? Jika ini terjadi terpaksa lagi mereka kaji ulang kesepakatan dengan resiko selain alutsista. Semoga kondisi ini tidak mempengaruhi kerjasama yang telah dirintis dari awal dengan tujuan sangat strategis, yakni bagi kepentingan sistem pertahanan bangsa dan negara kita..

15 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Pilkada Kabupaten Supiori Hanya 1 Putaran

“Pasangan Fred Manufandu – Yan Imbab Meraup Lebih Dari 30%”

Supiori- Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode tahun 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM—Drs Yan Imbab (MENIMBA) unggul dengan perolehan 3324 suara. Atau 30 persen dari hasil rekapitulasi suara sisa pada 7 TPS.

Hasil rekapan perolehan suara sementara hingga , Rabu(15/9) . Untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori, adalah 8291 suara sehingga tersisa 2850 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.

Angka ini masih merupakan hasil Quik Kount (perhitungan cepat) yang sempat dibocorkan sejumlah LSM kepada sejumlah media massa di Jayapura Provinsi Papua.

Namun hingga kini belum ada pengu­muman resmi oleh KPU Supiori.

Setelah pasangan MENIMBA, pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer SSi-Drs Theodorus Kawer Msi mendapat 1707 suara. Pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes berada pada posisi ketiga dengan 1574 suara. Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi yang merupakan pasangan nomor urut enam menyusul dibawahnya dengan 1330 suara.

Seperti Yang dirilis Harian Bintang Papua hari ini bahwa perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri.
Rekapan suara sementara
1.Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara
2.Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1574 suara
3.Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2420 Suara
4.Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 378 Suara
5.Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1707 suara
6.Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1330 suara

15 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 2 Komentar

Poll: Apakah Anda Puas dengan Kepemimpinan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH Polldaddy.com poll 3754467

Poll: Apakah Anda Puas dengan Kepemimpinan Gubernur Papua Barnabas Suebu,SH Polldaddy.com poll 3754467.

15 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Fred Manufandu Sementara Unggul Di Pilkada Kabupaten Supiori

Fredrik Menufandu SH MH MMSUPIORI—Pasangan calon bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Supiori periode tahun 2010-2015 Fredrik Menufandu SH MH MM—Drs Yan Imbab (MENIMBA) diprediksi unggul dengan perolehan 2420 suara. Atau 21.71 persen dari hasil rekapitulasi suara pada enam distrik.
Hasil rekapan perolehan suara sementara oleh media ini hingga Selasa, Kamis (14/9) kemarin. Untuk enam pasang Cabup/Cawabup Supiori, adalah 8291 suara sehingga tersisa 2850 suara dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang ditetapkan KPU Kabupaten Supiori 11.141 suara.
Angka ini masih bisa berubah sampai ada pengu­muman resmi oleh KPU Supiori. Setelah pasangan MENIMBA, pasangan nomor urut lima yang juga merupakan incumbent Julianus Mnusefer SSi-Drs Theodorus Kawer Msi mendapat 1707 suara. Pasangan nomor urut dua Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes berada pada posisi ketiga dengan 1574 suara. Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi yang merupakan pasangan nomor urut enam menyusul dibawahnya dengan 1330 suara.

Sebelumnya perolehan suara tertinggi hari pertama diraih pasangan Drs.Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos. Mkes., 1045 suara, sedangkan urutan kedua pasangan Julianus Mnusefer-Theodorus Kawer 830 suara, menyusul pasangan Hulda Wanggober Imbir-Tonny Silas Manufandu 805 suara, sedangkan pasangan nomor urut tiga Fredrik Menufandu—Yan Imbab yang hanya bisa mengumpulkan 704 suara mendadak menjauh dari ketiga pasangan unggulan hari pertama. Setelah berhasil mengumpulkan 1750 suara dari Distrik Aruri. (hen)
Rekapan suara sementara
1.Yan Karel Piet Pariaribo-Herman Swom : 851 suara
2.Drs Hendrik Jan Rumkabu-Marinus Maryar Ssos Mkes : 1574 suara
3.Fredrik Menudfandu SH MH MM-Drs Yan Imbab : 2420 Suara
4.Drs Joseph Asamsyum-Samuel Sauyas SH Msi : 378 Suara
5.Julianus Mnusefer-Drs Theodorus Kawer Msi : 1707 suara
6.Dra Hulda Wanggober Imbir-Drs Tonny Silas Manufandu Msi : 1330 suara

15 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Melihat Dari Dekat Industri BOM Sukhoi Di Malang (via Kabar Papua)

29 Maret 2010 — Siapa sangka jika persenjataan enam pesawat Sukhoi milik Indonesia selama ini tidak dipasok dari Rusia, tapi dari sebuah industri bom skala kecil di Kota Malang. Adalah Ricky Hendrik Egam, orang di balik industri persenjataan made in Indonesia ini. Yosi Arbianto Dua bengkel teknik di Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi tempat produksi bom P-100. Jenis bom P-100 ini termasuk kategori drop bom atau bom yang … Read More

via Kabar Papua

14 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Melihat Dari Dekat Industri BOM Sukhoi Di Malang


29 Maret 2010 — Siapa sangka jika persenjataan enam pesawat Sukhoi milik Indonesia selama ini tidak dipasok dari Rusia, tapi dari sebuah industri bom skala kecil di Kota Malang. Adalah Ricky Hendrik Egam, orang di balik industri persenjataan made in Indonesia ini.

Yosi Arbianto

Dua bengkel teknik di Jalan Muharto, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, menjadi tempat produksi bom P-100. Jenis bom P-100 ini termasuk kategori drop bom atau bom yang dijatuhkan dari pesawat.

Dua bengkel itu disewa Ricky dari seorang pengusaha lokal sejak 2007. Dulu, bengkel itu untuk membuat knalpot motor dan reparasi mesin-mesin industri. Termasuk bengkel pembuatan beberapa suku cadang bus. Sebelum dijadikan lokasi produksi bom, masyarakat setempat mengenal bengkel itu sebagai bengkel knalpot berbendera Raja Knalpot. Kini, nyaris warga sekitar tidak tahu kalau bengkel tersebut membuat persenjataan pesawat tempur Sukhoi.

“Orang sini nyebutnya bengkel teknikal. Biasanya banyak yang ndandakno mesin, mbubut besi, gawe knalpot. Mosok saiki gawe bom nang kene,” tanya Nanang, warga Jalan Muharto heran.

Ricky menggunakan satu bengkel yang luasnya separo lapangan bola menjadi lokasi asembling dan finishing bom. Di sana banyak alat-alat teknik. Beberapa jenis mesin bubut, mesin bor, peralatan las, hingga alat-alat untuk pengecatan dan balancing (keseimbangan). Di bengkel ini, juga ada kantor dan penyimpanan casing bom yang sudah jadi.

Sedangkan satu bengkel lagi dengan letak berseberangan, menjadi lokasi pengecoran badan bom. Di bengkel yang ukurannya lebih kecil itu, Ricky membuat casing (selongsong) bom dari besi nodular. Juga membuat fin (penyeimbang/ekor) dari besi ST-37, suslug (cantelan) dari baja VCN 45, tabung isian, nose (bagian depan bom), dan juga pelontar.

Minggu (28/3) kemarin, empat belas anggota staf khusus kepresidenan datang berkunjung. Mereka melihat aktivitas pembuatan bom yang bisa compatible dipasang di dua jenis pesawat ini. Yakni pesawat Sukhoi 27/30 dan pesawat standar Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), seperti F-5. Staf khusus kepresidenan tertarik karena ada industri kecil yang bisa menopang kebutuhan alutsista (alat utama sistem persenjataan) dalam negeri.

“Terus terang saya baru tahu ini. Mestinya pemerintah memberikan perhatian. Sehingga nanti bisa dikembangkan untuk industri pertahanan,” ungkap Purwatmojo, ketua rombongan staf khusus kepresidenan bidang bantuan sosial dan bencana.


Ada dua jenis bom yang dipabrikasi di bengkel sederhana tersebut. Yakni bom latih P-100 berwarna biru dan bom P-100 L (life) berwarna hijau militer. Dimensi keduanya hampir sama. Bom memiliki panjang 1.100 milimeter, berat 100-125 kilogram, dan diameter 273 milimeter. Untuk panjang ekor (fin) lebih kurang 550 milimeter.

Bom yang berwarna biru hanya bisa mengeluarkan asap ketika dijatuhkan dan hidungnya menyentuh tanah. Asap berasal dari gas TiCl2 (titanium diclorida) yang dimasukkan dalam tabung di dalam badan bom. Gas di dalamnya keluar karena tabung pecah saat membentur tanah.

Bom latih berkaliber 100 kilogram ini telah digunakan sejak 2007 oleh pesawat tempur Sukhoi SU 27/30 di Skuadron 11 Ujung Pandang. Bekerjasama dengan Dinas Penelitian dan Pengembangan Angkatan Udara (Dislitbangau) sudah ratusan buah bom latih diluncurkan dari Sukhoi.

Untuk bom yang berwarna hijau militer, bisa meledak. Karena di dalamnya diisi dengan bahan peledak. Proses pengisian bahan peledak dilakukan di dua BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis). Yakni, di PT Pindad untuk jenis bahan peledak militer dan PT Dahana, Tasikmalaya, Jawa Barat, untuk jenis bahan peledak komersial.

“Kalau sudah diisi bahan peledak, bomnya langsung diangkut TNI AU sebagai pengguna bom buatan kami. Kami tidak punya izin untuk menyimpan bahan peledak,” kata Ricky, pria kelahiran Surabaya 50 tahun lalu ini.

Khusus untuk bom P-100 L yang bisa meledak, Ricky telah melakukan uji coba statis dan dinamis pada 29 Desember 2009 lalu. Lokasinya di AWR (air weapon range) Pandanwangi, Lumajang. Bom dipasang di pesawat Sukhoi dan dijatuhkan pada ketinggian 4.500 feet (sekitar 1.350 meter). Dislitbangau menilai trajectory (lintasan bom) P-100 L layak. Seperti halnya P-100 versi latih yang telah mendapatkan sertifikat kelaikan.

“Usai uji coba tersebut, kami mendapatkan perintah untuk membuat 24 buah P-100 L yang akan digunakan dalam fire power demo bulan depan di hadapan presiden,” kata sarjana pertanian Universitas Brawijaya (UB) ini.

Atas hasil kepiawaiannya di bidang pembuatan industri kecil bom ini, Ricky juga pernah diundang dua kali oleh Tentara Udara Diraja Malaysia (TUDM). Malaysia bahkan ingin memesan 1.000 unit P-100 L dan P-100. Bom tersebut akan digunakan untuk latihan pengeboman 18 unit pesawat Sukhoi milik Malaysia.

Selama ini, Sukhoi milik Malaysia saat latihan menggunakan drop bom jenis OFAB-50 buatan Rusia. Bom jenis ini tidak ada yang jenis latih. Semuanya bisa meledak. Malaysia rupanya berhitung terhadap mahalnya biaya latihan bila terus-terusan menggunakan OFAB-100-120.

“Kalau dibandingkan dengan biaya membeli bom latih ini, satu banding lima harganya,” ungkap putra seorang purnawirawan angkatan laut ini.( Radar Malang )

14 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | 1 Komentar

Rusia Bangun Pabrik Senjata Berlisensi di Indonesia

Jakarta – Rusia mengusulkan siap membangun fasilitas produksi sistem senjata anti-tank buatan negeri “Beruang Merah” tersebut di Indonesia serta melakukan proyek patungan dan alih teknologi. Rencana tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Rusia dan Indonesia meningkatkan kerja sama militer dan teknis bilateral.
Demikian ungkap seorang pejabat tinggi pertahanan Rusia di Jakarta, Senin (14/5).
“Pihak Rusia mengusulkan adanya perhatian khusus untuk membentuk produksi berlisensi sistem rudal kendali anti-tank METIS-MI dan KORNET-E dan pengadaan proyek-proyek patungan dan alih teknologi ke Indonesia,” demikian kata Vasily Os’kin, pejabat tinggi Dinas Federal Rusia untuk Kerja Sama Militer dan Teknis dengan Negara-negara Asing (FSMTC).
Os’kin berada di Jakarta sebagai ketua delegasi Rusia saat menghadiri pembukaan Konferensi “Russian Technology Day” di Departemen Pertahanan Indonesia, Senin.
Dalam pertemuan tersebut Os’kin tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai usulan pembentukan produksi senjata Rusia dan alih teknologi di Indonesia. Selain itu belum ada reaksi dari pejabat pertahanan Indonesia mengenai usulan tersebut. Namun yang jelas Os’kin menilai bahwa selama ini kerja sama militer dan teknis antara Rusia dan Indonesia masih belum ideal, padahal masih banyak potensi yang belum tergali.
“Tugas yang paling penting dari pertemuan ini yaitu tidak hanya lebih mengenalkan kapabilitas industri pertahanan Rusia dan produk-produk terbaru kepada mitra di Indonesia, namun juga membuka akses-akses baru bagi kerja sama militer dan teknis,” kata Os’kin.
Dia mengungkapkan bahwa selain kerja sama militer, Rusia juga akan memperluas kerja sama penanggulangan dampak bencana alam dengan Indonesia.

Proyek Patungan
Bagi Rusia, Indonesia kini merupakan salah satu negara Asia yang menjadi mitra strategis dalam bidang kerja sama militer. “Kini mitra-mitra utama kami adalah negara-negara Asia. Selain China dan India, juga Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Myanmar,diprediksi akan membeli persenjataan tersebut” tulis Deputi Direktur Pertama FSMTC, Aleksander Denisov, dalam suatu artikel yang dimuat dalam situs internet resmi FSMTC.
“Dalam kerja sama teknis-militer, Rusia menekankan pengenalan bentuk-bentuk kerja sama ekonomi baru yang mampu memberikan nilai tambah bagi kemitraan militer-teknis,” tulis Denisov.
Menurut dia, bentuk-bentuk kerja sama tersebut di antaranya membentuk proyek-proyek patungan untuk memproduksi produk pertahanan (yang nantinya juga akan diekspor ke negara-negara ketiga), membuka pusat perawatan maupun perbaikan (termasuk gudang suku cadang dan fasilitas pelatihan bagi teknisi-teknisi lokal), menjalankan pengembangan dan penelitian bersama yang terkait dengan produk pertahanan maupun penyewaan persenjataan.
Denisov, yang juga ketua bersama Komisi Bersama Kerja Sama Teknis Militer Indonesia-Rusia, beberapa waktu lalu, mengungkapkan bahwa Moskow telah mengusulkan berbagai cara untuk membantu Jakarta membangun industri pertahanan nasional, di antaranya membentuk proyek patungan.
“Rusia memiliki pengalaman atas bidang tersebut dan kami siap membicarakan setiap bentuk kerja sama,” kata Denisov, yang Juni tahun lalu ke Jakarta untuk menandatangani program kerja sama perdagangan senjata bilateral periode 2006-2010. (ren/ria novosti)

14 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

2010 “ERA KEBANGKITAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA”

Mengapa tema ini penulis coba angkat pada LIPUTAN KHUSUS edisi perdana?

Tema ini muncul bukan semata-mata iseng belaka dari kami, namun karena kenyataan itu bisa dilihat dari geliat industry pertahanan negeri ini yang memang lagi sedang berkembang cukup signifikan. Liat saja PT. PINDAD dengan Panser Anoa, PT. DI dengan CN-235-MPA nya, Serta Tidak ketinggalan PT. PAL dengan Produk terakhirnya KRI Banjarmasin nya. Serta masih banyak lagi seperti RCS dengan produk unggulannya RADAR INDERA, PT. LEN dengan Combat Management System, dan masih banyak lagi.

Walau bila dibandingkan dengan Negara-negara maju lainnya mungkin INDONESIA saat ini masih belum seberapa. Namun hal ini bisa di jadikan mile stone yang membanggakan bagi INDONESIA yang lebih baik.

Untuk apa saat ini INDONESIA harus mengembangkan industry Pertahanannya?

Pada dasarnya sebuah Negara di bentuk atau didirikan adalah untuk memberikankan rasa aman dan memberikan kesejahteraan pada warga negaranya. Bila hal pokok tersebut tidak dapat diberikan oleh sebuah Negara maka pembentukan sebuah Negara tersebut perlu dipertanyakan.

Untuk mewujudkan hal itu perlu adanya sebuah system atau tatanan baku yang harus dibentuk. Bagai sebuah mata rantai, dua prinsip pokok di atas itu akan saling berkait dan saling mendukung. Untuk menciptakan suatu masyarakat yang sejahtera harus ada iklim usaha yang kondusif di dalam masyarakat, sedangkan iklim usaha yang kondusif dibutuhkan rasa aman dalam berusaha. Jadi intinya bila rasa aman itu tidak ada, sangat susah mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

Dalam hal ini TNI sebagai ujung tombak untuk menjaga kedaulatan NEGARA INDONESIA memang masih bisa diandalkan walaupun penuh dengan kekurangan dan keterbatasan terutama dalam hal perlengkapan. Pendapat “Man behind The Gun” memang benar adanya karena sehebat apapun senjata tanpa didukung kemampuan pemakainya akan percuma saja. Namun “Man Without The Gun” akan akan lebih percuma lagi karena jaman telah berubah, sekarang ini adalah era ilmu dan teknologi yang menuntut keseimbangan antara kemampuan manusia dan alat untuk menunjangnya.

Lihat saja INDONESIA oleh (http://www.globalfirepower.com/) masuk dalam 13 besar kekuatan militer dunia (Dominan Karena Faktor Jumlah penduduk dan luas wilayah) namun faktanya Malaysia berani mengusik keamanan INDONESIA dengan profokasi-profokasi di Ambalat, padahal notabene Malaysia adalah negara kecil dan tidak masuk dalam 40 besar kekuatan militer dunia, karena siapapun tahu persenjataan Malaysia sekarang ini jauh lebih baik dari INDONESIA. Ini merupakan bukti bahwa Tanpa Teknologi pertahanan yang memadai suatu Negara akan menghadapi kendala untuk menjaga keamanan Negara sendiri.

Sebenarnya INDONESIA bisa memenuhi Teknologi pertahanannya dengan membeli dari Negara-negara yang sudah mapan secara teknologinya namun hal itu akan memiliki keterbatasan. Teknologi pertahanan adalah salah satu teknologi yang sangat penting dan sangat sensitive bagi tiap-tiap Negara sehingga teknologi ini sangat dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Jadi walau banyak Negara yang membuat senjata untuk diekspor tapi hamper semua menurunkan teknologi mereka kurangi dari apa yang mereka sendiri pakai. Serta tidak jarang dari para Negara pengekspor senjata tersebut menambahkan syarat penjualan untuk melindungi kepentingan mereka. Suatu contoh INDONESIA pernah mengalami embargo senjata dari AS dan sekutunya yang mengakibatkan turunnya kemampuan pertahanan INDONESIA.

Kemandirian alutsista merupakan harga mati untuk mewujudkan kekuatan pertahanan NKRI, karena dengan kemandirian tersebut kita akan terhindar dari ancaman embargo dari Negara lain. Dengan kemandirian pula system pertahanan kita akan relative susah dibaca oleh Negara lain baik secara volume maupun kemampuan karena kita memenuhi dari dalam negeri.

Kemajuan industry pertahanan memiliki keuntungan bagi Negara Indonesia. Disini ada dua keuntungan yang dapat digaris bawahi.

1. Pertahanan
Bila kita bisa memenuhi kebutuhan perlengkapan militer kita dengan Industry pertahanan dalam negeri, kita tidak mengalami ketergantungan dari pihak manapun dan kekuatan kita tidak bisa terbaca secara volume maupun kekuatannya.

2. Ekonomi
Secara ekonomipun dengan berkembangnya industry pertahanan kita akan berimbas terhadap perekonomian kita. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ilustrasi dibawah ini.

Dari table di atas bisa dilihat potensi dari industry pertahanan itu sendiri. Sebagai contoh 1 unit Panser Anoa 6×6 dengan harga satuan 7 M per Unit Setara dengan 23 Unit Toyota Innova V Automatic. Maka dengan pertumbuhan teknologi pertahanan bangsa kita bisa lebih disegani baik dalam bidang pertahanan maupun bidang ekonomi.

Apa saja yang telah bisa dibuat oleh industry pertahanan dalam negeri ?

Sebenarnya INDONESIA telah memiliki banyak industry pertahanan, baik itu yang dimiliki oleh pemerintah maupun yang dimiliki oleh swasta. Diantaranya adalah PT. PINDAD , PT. PAL , PT. DI , LEN Industri , Dahana , Dok Kodja Bahari , Lundin , SSE Armored , RCS Solusi 247 , Jakarta Aerospace , Robo Aero , Pacific Tech , Aviator , UAVindo , Rekayasa Teknologi , Amadani , RMTindo , , dan masih banyak lagi. Tiap-tiap perusahaan tersebut memiliki produk-produk unggunan yang diantaranya :

PT. PINDAD
Senjata : Mortir, Pistol, Senapan Mesin, Senapan Sniper, SS1, hingga yang terbaru SS2
Amunisi : BOMB BT-250, Nerbagai Amunisi senapan, Mortar, Granat.


Kendaraan Tempur : Yang terbaru adalah Panser Anoa 6×6.

PT.DI
Pesawat : CN 235-MPA

Peluncur Roket NDL 40

Roket FFAR

PT PAL
KRI Banjarmasin


LAPAN
Roker Peluncur Satelit

Lundin

Produk-produk diatas hanya merupakan contoh saja karena bila kami menulis semuanya bisa-bisa harus membuat blog tersendiri. Namun dengan fakta diatas kita sebagai bangsa INDONESIA harus bersiap menyongsong Era tersebut yaitu “ERA KEBANGKITAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA”.

14 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hari Ini, 11.141 Masyarakat Supiori Ikuti Pencoblosan

SUPIORI- Sebanyak 11.141 masyarakat yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) akan memberikan hak suaranya dalam agenda pencoblosan pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Supiori Senin (13/9) hari ini. Siapapun dari enam (6) pasangan yang akan dipercaya masyarakat memimpin Kabupaten Supiori untuk lima tahun kedepan tentunya diharapkan dapat membawa perubahan kearah yang lebih baik.
Adapun keenam pasangan itu sesuai dengan nomor urut masing-masing Calon Bupati/Wabup dengan nomor urut (1)Piet Yan Pariaribo/Herman Swom lewat jalur indepeden, pasangan nomor urut (2) Drs HJ Rumkabu/Marinus Maryar, S.Sos, M.Kes diusung PAN, PDK, PIB, PPD dan Barnas, pasangan nomor urut (3) Drs Fred Manufandu, MM/Drs Yan Imbab diusung oleh oleh PPRn, PPDI dan PDP.
Sedangkan pasangan nomor urut (4) Drs Josep Amsamsyum/Samuel Sauyas, SH,M.Sidiusung oleh Partai Hanura, PNBK, PKB, PKS, Gerindra, PBB, Republikan, PNI Marhaenisme, PKNU dan PKDI, lalu pasangan dengan nomor urut (5) Ds Julianus Mnusefer, S.Si, MAP/Drs Theodorus Kawer, M.Si diusung oleh Partai Demokrat, PPP, Patriot, PMB, Pelopor dan PKPB dan pasangan nomor urut (6) Dra Hulda Inda Imbir,MM/Drs Toni Silas Manufandu, M.Si diusung oleh dua parpol pemenang Pemilu
2009 di Supiori masing-masing Golkar dan PDI Perjauangan.
Rencana pencoblosan yang akan dimulai pada pukul 09.00 – 13.00 WIT akan berlangsung di 40 TPS, 38 PPS dan 5 PPD. Kalau dilihat dari jumlah TPS itu maka rata-rata setiap kampung (PPS) hanya 1 TPS kecuali di Sorendiweri yang memang padat jumlah penduduknya.
Sementara itu, terkait dengan pelaksanaan pencoblosan yang akan dilakukan Senin (13/9) hari ini nampaknya tidak semuanya mendapat persetujuan dari pasangan kandidat Calon Bupati/Wakil Bupati. Salah satunya adalah pasanganDra Hulda Inda Imbir,MM/Drs Toni Silas Manufandu, M.Si ingin dilakukan penundaan selama 14 hari sambil melakukan verifikasi ulang terhadap DPT yang telah ada itu.
Pasangan ini menilai terjadi penggelembungan sejumlah suara di tiga distrik, diantaranya Distrik Supiori Selatan, Sipiori Timur dan Kepulauan Aruri. Usulan penundaan Pemilukada yang telah disampaikan ke KPU Supiori, Provinsi Papua, KPU Pusat dan sejumlah instansi lainnya mengacu pada temuan pihaknya di lapangan.
Dimana dari 3 kampung yang telah diverifikasi pihaknya ditemukan ada pemilih ganda sebanyak 251, dimana ada yang satu orang terdaftar sebanyak 3 kali, ada yang umurnya belum bisa memilih namun sudah didaftar, bahkan belalasan orang yang telah meninggal namun masih ada di DPT. Demikian halnya juga ada yang tidak terdaftar pada hal menetap di Kabupaten Supiori sendiri.
“Pada dasarnya pengamanan telah dilakukan sejak tahapan-tahapan pelaksanaan Pemilukada dilakukan, nah khususn untuk pengamanan terhadap pencoblosan ini maka setiap TPS ditempatkan minimal 2 orang anggota. Ada juga yang melakukan pengamanan secara tertutup, ya intinya kami berharap agar masyarakat ikut mendukung keamanan dan suksesnya pelaksanaan pencoblosan,” ujar Kapolres Supiori AKBP Bonar Sitinjak, SH, MH kepada Cenderawasih Pos saat dikonfirmasi,
kemarin.

14 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

KPU Kota Jayapura Persiapkan Penyampaian Visi dan Misi

Dua Pasangan Cawali Tambahan Cabut Nomor Urut
JAYAPURA- KPU Kota Jayapura, saat ini sedang mempersiapkan agenda berikutnya dalam proses dan tahapan Pemilukada Kota Jayapura. Agenda tersebut yakni Penyampaian visi dan misi 6 pasangan Bakal Calon ( Balon) Walikota Jayapura.
Penyampaian visi dan misi akan dilakukan selama 3 hari, yakni pada 15, 16, 17 September 2010.
Anggota KPU Kota Jayapura, Victor Manengkey kepada Cenderawasih Pos mengatakan bahwa setelah pencabutan nomor urut dua pasangan calon Walikota, maka KPU akan segera mempersiapkan agenda selanjutnya diantaranya adalah persiapan pembuatan logistic dan pelaksanaan penyampaian visi dan misi bagi semua calon. Agenda penyampaian visi dan misi itu akan digelar di DPRD Kota Jayapura.
Penyampaian visi misi pasangan calon ini rencannya akan dilaksanakan pada tanggal 16, 17 dan 18 September mendatang. “Jadi kita lakukan selama 3 hari,” jelasnya.
Sementara itu, sehari setelah menetapkan Pasangan Thobias Solossa – H. Harianto dan pasangan Pdt Freddy Toam – Jimmy Ansanay sebagai calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010, pada Kamis (9/9) pekan kemarin KPUD Kota Jayapura kembali melakukan pencabutan nomor urut terhadap kedua pasangan calon tersebut.
Pencabutan nomor urut itu dilaksanakan di Hotel Matoa dan dihadiri oleh sejumlah Muspida Kota Jayapura serta para Parpol pendukung pasangan calon dan para tim sukses kedua pasangan calon tersebut.
Seperti biasanya pencabutan nomor para calon kepala daerah itu diawali dengan sedikit kata pengantar oleh Ketua KPU Kota Jayapura dan pembacaan surat keputusan serta penandatanganan berita acara penetapan.
Kemudian sesuai nomor pendaftaran pasangan Thobias Solossa – H. Harianto dipanggil lebih dulu mengambil nomor urut.
Kemudian disusul pasangan Pdt Freddy Toam – Jimmy Ansanay, dari nomor undian yang diambil kedua pasangan, setelah dibuka ternyata pasangan Thobias Solossa – Harianto mendapatkan angka 5 sementara pasangan Pdt Freddy Toam – Jimmy Ansanay mendapatkan angka 6.
Thobias Solossa, yang mendapatkan angka 5 mengaku bersyukur karena nomor tersebut sesuai dengan doa dan keinginan mereka selama ini. “Angka 5 itu sesuai dengan doa dan harapan kami,” katanya. Sebab angka 5 memiliki nilai magis dan keistimewaan. Baginya angka 5 adalah angka Injil, selain itu angka 5 ini juga adalah jumlah Rukun Islam. “Jadi angka 5 bagi kami adalah angka keramat,” jelasnya.
Sementara itu pasangan Pdt Freddy Toam – Jimmy Anasany yang mendapatkan angka 6 mengaku tidak terlalu mempermasalahkan soal angka, nomor berapapun yang didapatkan hal itu adalah urusan yang diatas (Tuhan). “Jadi berapapun nomor yang kami dapat itu tidak ada masalah karena semua adalah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan sudah menghendaki maka dialah yang terpilih. Jadi berapapun nomornya kalau Tuhan menghendaki maka tetap kita yang punya,” jelasnya.
Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Blesskadit mengatakan bahwa dengan adanya tambahan kedua pasangan calon tersebut maka berarti pasangan calon walikota dan wakil walikota yang menjadi peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 ini jumlahnya sebanyak 6 pasangan calon.
Untuk diketahui, sebelumnya pada Juli lalu telah dilakukan pencabutan nomor urut bagi 4 pasangan calon lainnya. “Jadi calon kita sekarang ada 6 pasangan,” jelasnya. (lihat tabel) Pencabutan nomor urut itu berlangsung dengan tertib dan lancar. (ta)
Tabel :
Daftar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Peserta Pemilukada 2010.
1. Abisai Rollo dan Reyneilda M. Kaisepo, S.Si. M.Th
2. Drs Benhur Tommy Mano, MM dan DR Nur Alam, SE, M.Si
3. DR Musa Yan Youwe, SH, M.Si dan Ir Rustan Saru, MM
4. Drs Jan Hendrik Hamadi dan Dra Lievelien L. Ansanay Monim
5. Thobias Solossa, SH.MM dan H. Haryanto, SH
Ditambah satu dari calon Perseorangan
6. Pdt Freddy H. Toam, S.Th dan Ir Jimmy Spenyel Ansanay, MM

14 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Waspada Kopi Narkoba” Kopi Malaysia”, Rasa Narkoba


Jakarta – Jaringan pengedar narkoba, seolah tidak pernah kehabisan akal untuk menjual barang haram itu di Indonesia. Narkoba kini hadir dalam kemasan seperti kopi, namun isinya tetap saja amphetamin. Polisi pun semakin waspada.

Penggerebekan Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat pada Rabu (1/9) silam itu membelalakan mata. Bukan soal jumlah narkoba yang mereka temukan di Dadap, Tangerang, melainkan narkoba jenis kopi berlabel King White dari Malaysia.

Namun tentu saja ini bukan kopi untuk diseduh. Dalam penelusuran detikcom, kopi narkoba ini sebenarnya sama saja dengan sabu, hanya dimodifikasi dalam bentuk bubuk kopi. Tujuannya tidak lain untuk kamuflase. Tidak heran, barang ini menjadi tren baru di kalangan para pemakai narkoba.

“Cara penggunaannya sama seperti kita memakai sabu. Hanya saja asap yang keluar saat kita bakar akan tercium aroma seperti kopi,” jelas Rusdi (nama samaran), yang merupakan seorang bandar narkoba di kawasan Jakarta Barat, Senin (6/9/2010) malam.

Dijelaskan Rusdi, kesamaan dalam penggunaan narkoba jenis ini dengan sabu, lantaran untuk menggunakannya dibutuhkan bong (alat penghisap) dan alumunium foil (sebagai tempat pembakaran). Namun, ungkap Rusdi, kadang-kadang ada juga yang menggunakannya dengan cangklong (alat penghisap tembakau). Adapun bedanya, kata Rusdi, setelah proses pembakaran baik di alumunium foil maupun di bongnya akan terlihat ampas berwarna kecoklatan. Ini hasil dari warna kopi yang melekat pada bubuk itu.

“Kalau sabu yang pada umumnya kan ampasnya berwarna putih,” ujarnya.

Karena bahan yang digunakan sama seperti sabu, efek yang dihasilkan bagi pemakainya juga sama seperti memakai sabu. Pernyataan Rusdi ini dibenarkan Jerry, sebut saja namanya begitu, seorang pemakai narkoba yang ditemui detikcom. Jerry mengaku sempat beberapa kali menggunakan narkoba jenis ini. “Mata bisa melek sampai 2 hari,” terangnya.

Ditambahkan Jerry, sabu dalam bentuk kopi ini dijual seharga Rp 1 juta-1,5 juta per bungkus. Satu bungkusnya seberat 600 gram. Selain dijual bungkusan, narkoba jenis ini juga dijual secara eceran. Hanya saja minimal pembelian sebanyak seperempat bungkus yang harganya berkisar Rp 300 ribu-350 ribu.

Dari informasi yang dihimpun detikcom, narkoba jenis ini sudah beredar hampir 3 tahun lalu. Barang haram tersebut masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Selain dalam bentuk kopi, narkoba jenis sabu tersebut juga ada yang dimodifikasi dalam bentuk salep. Untuk narkoba yang berbentuk salep ini disebut-sebut masuk ke Indonesia sejak 5 tahun lalu dari China.

Modifikasi narkoba dalam bentuk salep dan kopi merupakan salah satu cara untuk mengelabui petugas. Dengan modus seperti ini barang-barang haram tersebut bisa dengan mudah masuk ke sejumlah kota di Indonesia.

Kasat Narkoba Jakarta Barat Kompol Kristian Siagian saat dihubingi detikcom mengatakan, narkoba dalam bentuk bubuk kopi sudah banyak beredar di sejumlah kota di Indonesia. Sebelumnya Polres Metro Jakarta Barat berhasik mengamankan narkoba berbentuk kopi yang bermerk ‘King White’ asal Malaysia dari tangan LWT,seorang bandar yang tinggal di Villa Taman Bandara, Kelurahan Dadap, Kosambi, Tangerang.

Dalam penggrebekan itu, polisi berhasil menyita barang bukti 100 gram kethamine, 175 bungkus kopi kecil yang sudah dicampur bubuk kethamine dan 23 ribu pil ekstasi. “Narkoba bubuk kopi ini cukup laris di pasaran Indonesia,” kata Kristian, Selasa (7/9/2010).

Hal ini terlihat dari omset pelaku yang mencapai Rp 4,5 miliar selama 6 bulan mengedarkan kopi narkoba. Dari pengakuan pelaku, tambah Kristian, dalam seharinya dijual 150 sachet. Adapun harga per sachet dijual seharga Rp 1 juta. Kristian mengatakan kepolisian memerangi dengan serius segala modus peredaran narkoba.

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Dua Pesawat Sukhoi Pesanan TNI AU Tiba di Lanud Hasanuddin


Foto: Pentak Lanud Hassanudin

Makassar – Dua pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM yang dipesan pemerintah Indonesia dari Rusia tiba di Lapangan Udara (Lanud) Sultan Hasanudin, Makassar. Dua pesawat tempur canggih ini akan memperkuat Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin.

“Dua pesawat ini diangkut dengan pesawat Antonov AN-124-100 dari Rusia,” ujar Kepala Penerangan Lanud Hasanuddin, Mayor Sus Mulyadi dalam keterangan pers pada detikcom, Senin (13/9/2010).

Pemerintah Indonesia, memesan 3 buah Sukhoi. Rencananya, satu pesawat terakhir yang dipesan akan datang pada minggu kedua September. Pesawat ini pun akan bergabung di skadron yang sama.

“Ketiga pesawat tempur canggih tersebut akan memperkuat Skadron Udara 11 Lanud Sultan Hasanuddin sebagai home base pesawat tempur SU-27 SKM dan SU-30 MK 2 buatan KNAPO (Komsomolsk Amure Aircraft Production Association) Rusia,” jelas Mulyadi.

Menurut Mulyadi, tim dari Rusia yang mendampingi kedatangan pesawat tempur Sukhoi SU-27 SKM terdiri dari 3 orang pilot, dan belasan teknisi serta personel pendukung lainnya.

Kedatangan pesawat tempur ini disambut oleh para pejabat TNI AU, diantaranya Pangkoopsau II Marsekal Muda TNI R Agus Munandar, Pangkosekhanudnas II Marsekal Pertama TNI Abdul Muis, Kepala Staf Koopsau II Ida Bagus Anom dan Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsekal Pertama Agus Supriatna.(detik)

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

ganyang malingsia

speech soekarno about malaysia, posted with vodpod

13 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Ganyang Malaysia

speech soekarno about malaysia, posted with vodpod

13 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Ilmuwan Indonesia Unjuk Gigi di Konferensi Manajemen Dunia


Roma – Andreas Raharso, direktur penelitian Global Hay Group yang berbasis di Singapura terpilih menjadi salah satu session chair di Strategic Management Society (SMS) conference pada tanggal 12-15 September di Roma Italia.

Beranggotakan 2.500 orang dari 60 negara di seluruh dunia, konferensi SMS menjadi ajang bergengsi bagi setiap praktisi bisnis maupun akademisi bidang manajemen di dunia untuk mempresentasikan makalah maupun ide-ide terbaru di bidang strategi bisnis dan manajemen.

Setiap tahunnya SMS mengadakan konferensi taraf dunia dimana para pembicaranya terdiri dari para eksekutif, pejabat pemerintah dan akademisi dari berbagai intitusi terkemuka di dunia. Untuk menjadi pemakalah di SMS conference, panelis harus memberikan terobosan baru dan segar dalam dunia manajemen strategi.

Panitia konferensi SMS tahun ini menerima lebih dari 1.100 proposal yang masuk dan kemudian diseleksi oleh komite yang beranggotakan para pemikir terbaik dunia dalam bidang ini.

Andreas Raharso sendiri adalah koordinator Ikatan Ilmuwan Indonesia International (I-4) untuk wilayah Asia yang tercatat menjadi orang Indonesia pertama yang berhasil menjadi session chair di konferensi paling bergengsi di bidang manajemen tersebut. Sebagai salah satu session chair, ia akan mendatangkan para panelis kaliber internasional, termasuk salah satunya Emmir Satar, Presdir Garuda untuk berdiskusi dengan panelis lain.

“Saya ingin mengenalkan pada dunia bahwa orang Indonesia mampu dan sanggup untuk berbicara pada level dunia. Sudah saatnya ilmu mengalir dari Timur ke Barat dan bukan sebaliknya” ujar Andreas Raharso.

Dalam kesempatan tersebut Dr Andreas Raharso akan membawakan topik Strategy Execution: Eastern Perspective on Self Organization.

Selain Andreas, dosen muda FE UGM Rangga Almahendra juga akan menjadi salah satu pemakalah dalam sesi berbeda. Sebelumnya ia juga menjadi pembicara pada konferensi SMS di Washington DC tahun lalu.

“Bidang keilmuan dan ketrampilan manajemen di level stratejik harus terus dikembangkan, agar kita bisa mencetak lebih banyak lagi pemimpin-pemimpin yang visioner dari Indonesia” ujar Rangga yang akan mengisi sesi Innovation and Knowledge Acquisition in a Global Context dalam konferensi tersebut.

Baik Andreas maupun Rangga, berharap bahwa dikemudian hari makin banyak orang Indonesia yang bisa unjuk gigi dalam konferensi international bergengsi lainnya.(detik news)

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

SAYKOJI COPY MY STYLE AGAIN, posted with vodpod

13 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

saykoji : dasar malingsia

SAYKOJI COPY MY STYLE AGAIN, posted with vodpod

13 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Malaysia Of The Nation Terror For Indonesia ?

Otak dibelakang semua teror ini adalah Dr Azzahari Husein, Noordin M Top, yang keduanya adalah warga negara malaysia. Lalu kenapa mereka tidak melakukan pengeboman di Malaysia kalau alasannya ingin melenyapkan Amerika dan kaum kafir ? Di Malaysia ada pusat perjudian Genting highlands, di Malaysia banyak turis asing sejak mereka gencar berpromosi dengan Truly Asianya. Semua yang dijadikan sasaran teroris, Hotel JW Marriott, Hotel Ritz Carlton dan Kedutaan Amerika serta Australia, semuanya juga memiliki cabang di Malaysia, kenapa Indonesia yang di bom ?

Ketika bom Bali pada Oktober 2005 dan bom di Kedutaan Australia pada September 2004. Bali dipilih, karena salah satu lokasi wisata yang paling terkenal di Dunia, setiap tahunnya kunjungan turis asing ke Bali mengalahkan kunjungan turis asing ke Malaysia. Merasa tidak bisa bersaing, maka Malaysia membom Bali. Jumlah turis ke Bali menjadi sepi dan hampir semua berpindah ke Malaysia, yang kemudian gencar promosi dengan Malaysia Truly Asianya.

Sekedar informasi bahwa Malaysia terobsesi menjadikan Negaranya Pusat Kebudayaan se-Asia. Saat Malaysia merebut sipadan dan Ligitan dari Indonesia, dimaksudkan untuk menandingi Bali ? kenapa kedutaan Australia di Indonesia yang di Bom? mengapa bukan Amerika? Karena hubungan antara Indonesia dan Australia yang kurang akur, tetapi walaupun sering terjadi konflik kunjungan wisatawan asing ke Indonesia-Bali banyak yang berasal dari Australia dan korban Bom Bali terbanyak adalah warga Australia, dengan mengebom kedutaan Australia di Indonesia, Malaysia berharap akan terjadi konflik antara Indonesia dengan Australia, Malaysia berharap bisa meraup wisatawan dari Australia yang mengeluarkan Travel warning dan mengalihkan wisatanya dari Indonesia. Dari sejumlah korban yang berjatuhan akibat teror bom di Indonesia tidak ada satu orangpun warga negara Malaysia yang menjadi korban.

Negara yang selamat dari Resesi Global di Asia hanya 3 negara (Indonesia, China & India). Malaysia anjlok dengan pertumbuhan ekonomi minus 6%!. Produk andalan mereka (Kelapa sawit dan karet harganya anjlok di pasar dunia. mereka harus mencari sumber baru). sumber baru itu bernama Ambalat. Lepas pantai ambalat menyimpan banyak cadangan minyak bumi yang nilainya luar biasa. Karena berada di Indonesia, maka malaysia mencoba melakukan provokasi kepada Indonesia dengan harapan Indonesia merespon dan menyerang terlebih dahulu, kalau sudah demikian dan terjadi perang terbuka, maka Malaysia akan mengadukannya kepada Mahkamah Internasional.

Malaysia gagal memprovokasi Indonesia di Ambalat maka Malaysia melakukan terror bom. Disaat Indonesia baru selesai Pemilu dengan kisruh DPT dan bersiap menyambut MU, ditambah dengan kepercayaan dunia Internasional yang tinggi yaitu: konferensi berskala internasional banyak dilakukan di Indonesia. Malaysia membom Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot dengan harapan pengeboman terjadi karena orang yang tidak puas dengan Pemilu.

Mengapa di lakukan 17 Juli? mengapa tidak tanggal 19/20 ketika MU sudah berada di Hotel Ritz Carlton ? mengapa dilakukan di saat pagi hari ? karena yang diincar adalah kegiatan CEO Breakfast meeting yang berlangsung. Meeting itu merupakn pertemuan rutin yang dihadiri oleh para petinggi perusahaan TAMBANG yang ada di Indonesia, tujuannya memberikan image kepada dunia bahwa Indonesia bukan tempat yang aman untuk berinvestasi dan berharap pengerjaan blok Ambalat pertambangan, akan jatuh ke tangan mereka.

Perhatikan nama-nama korban dibawah ini, alasan yang kuat mengapa Malaysia melakukannya di pagi hari
1. Kevin S Moore, PresDir Husky, perusahaan energi besar dunia.
2. Gary Ford, PresDir Anadarko Indonesia Company, produsen minyak & gas terbesar di dunia.
3. Garth McEvoy, PresDir Thiess Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan asal Australia.
4. Peter Van Wessel, PresDir Oil Tanking Ltd, perusahaan bergerak di bidang layanan penampungan minyak & bahan tambang.
5. James Castle, Chairman dan pendiri Castle Asia, perusahaan konsultan bisnis. Castle adalah tukang lobi terkemuka bagi perusahaan asing yang ingin investasi di Indonesia.
6. Noke Kiroyan, Mantan CEO PT Newmont Pacific Nusantara dan PresDir PT Rio 7. Tinto Indonesia, Noke menjabat sebagai Managing Partner PT Komunikasi Kinerja.
8. Adrianto Machribie, Mantan PresDir PT Freeport Indonesia pada 1996 -2006. Sekarang menjabat PresDir Atlantic Copper, anak usaha Freeport-McMoran Copper and Gold. Dia juga Penasehat Senior Presiden Direktur PT Freeport Indonesia.
9. Dave Potter, Warga negara Amerika Serikat Direktur PT Freeport Indonesia, perusahaan emas besar dunia asal Amerika Serikat.
Timothy Mackay, CEO PT Holcim Indonesia, Holcim merupakan raksasa semen dunia asal Swiss.

Semenjak reformasi terjadi di Indonesia, serangan terror yang dilakukan oleh Malaysia semakian nyata dan intensitasnya juga meninggi. Ketegasan Pemimpin Indonesia sama sekali tidak terlihat meskipun terror tersebut begitu nyata dan menyakitkan bangsa Indonesia. Dimana kita ketahui pada tahun 1998 dan tahun 2009 ini adalah puncak krisis ekonomi global.

1. Puluhan kali kapal-kapal perang milik Malaysia masuk ke wilayah perairan Indonesia, diantaranya wilayah Ambalat dan perbatasan di Kalimantan. Meskipun Pemerintah Indonesia sudah berpuluh-puluh kali melayang nota protes diplomatic, kejadian pelanggaran wilayah tetap saja dilakukan oleh pihak Malaysia.

2. Beberapa wilayah Indonesia sudah diklaim dan akan diklaim sebagai wilayah Malaysia. Salah satu wilayah yang sudah menjadi milik Malaysia yakni pulau Sipadan yang dimenangkan Malaysia dalam sidang Arbitrase Internasional.

3. Beberapa tapal batas antara Malaysia dan Indonesia yang berada di wilayah Kalimantan bergeser kedalam wilayah Indonesia yang mengakibatkan luas wilayah Malaysia bertambah. Pergeseran ini diduga dilakukan oleh oknum-oknum Malaysia untuk menguasai produksi kayu yang ada diwilayah Kalimantan.

4. Perusakan hutan dan pencurian kayu diwilayah perbatasan Kalimantan hampir seluruhnya di otaki oleh pengusaha-pengusaha Malaysia dengan memanfaatkan masyarakat setempat sebagai pelaku lapangan.

5. Pemerintah Malaysia jauh lebih takut dengan keberadaan TKI di negeri Jiran tersebut dibandingkan dengan keberadaan teroris. Hal ini dibuktikan dengan kerapnya Pemerintah Malaysia melakukan rahasia-rahasia terhadap warga Negara Indonesia yang berada di Malaysia, meskipun masyarakat Indonesia yang berada di Malaysia mempunyai dokumen lengkap, banyak juga dari mereka yang tetap dianggap pendatang illegal dan terpaksa dibui.

6. Puluhan bahkan ratusan kasus penganiyaan TKI dan TKW di Malaysia tidak mendapat perlindungan dan kepastian hukum, banyak dari mereka yang pulang ke Indonesia cacat seumur hidup dan bahkan sudah menjadi mayat.

7. Hasil kebudayaan dan seni Indonesia banyak sekali yang diklaim oleh Malaysia, dan secara terang-terangan mereka mengakui semuanya merupakan hasil karya bangsa Malaysia.

8. Hampir semua pelaku terror bom di Indonesia diotaki oleh teroris berkebangsaan Malaysia, dan sampai saat ini belum ada kebijakan tegas dari Pemerintah Malaysia untuk bekerjasama menangkap pelaku yang sampai saat ini berkeliaran di Indonesia.

Hari ini, Senin 31 Agustus 2009, negeri jiran Malaysia berulang tahun yang ke-52. Kemerdekaan Malaysia yang lebih dari setengah abad ini merupakan jerih payah Malaysia melawan penjajah Inggris, tetapi sebenarnya kemerdekaan hadiah yang diberikan oleh kekuasaan Ratu British Empire sebagai koloninya dan saat ini Malasyia adalah salah satu anggota persemakmuran Inggeris.

Adalah Lokananta, sebuah perusahaan milik negara yang bergerak dalam usaha dokumentasi, meyakinkan publik bahwa lagu ‘Terang Bulan’ adalah lagu milik bangsa Indonesia yang telah dijiplak dan hanya diubah syairnya oleh Malaysia untuk dijadikan lagu kebangsaan. “Introduksi maupun nadanya sama persis. Hanya temponya diubah sedikit. Sedangkan syairnya diubah disesuaikan untuk kebutuhan negara Malaysia. Syairnya semula sangat umum karena memang itu lagu hiburan, diubah menjadi sangat patriotik,” ujar Kepala Perum Lokananta Surakarta, Ruktiningsih, Jumat 28 Agustus lalu.

Dalam catatan arsip Lokananta, hanya tertulis lagu tersebut sebagai lagu hiburan atau lagu rakyat populer dalam kategori jenis irama keroncong berdurasi 11 menit 15 detik dan tidak ada nama pencipta. Terang Bulan direkam pada piringan hitam pada 16 Maret 1965, bersama tiga lagu jenis keroncong lainnya. Lagu ‘Terang Bulan’ yang konon dijiplak untuk lagu kebangsaan Malaysia pada tahun 1957, ‘Negaraku’ ternyata juga saduran dari lagu karangan musisi Prancis Pierre-Jean de Béranger.

Sebelumnya, anak Syamsul Bachri, Aden Bachri mengklaim, lagu terang bulan adalah karya ayahnya. Saat ini, Aden tengah berusaha mengumpulkan bukti-bukti yang dapat mendukung pernyataannya itu. Namun demikian jika hal ini benar adalah hasil saduran tetapi itu merupakan hasil kreasi bangsa Indonesia yang dipopulerkan di tanah air dalam bahasa Indonesia. Bagaimana pun malasyia tidak layak untuk melakukan klaim kebenaran atas lagu tersebut.

Lagu Terang Bulan sebenarnya tak diketahui penciptanya. Lagu tersebut pertama kali dinyanyikan secara kor di Radio Republik Indonesia Jakarta pada 1956. Lagu tersebut kemudian dipindahkan ke piringan hitam di perusahaan rekaman Lokananta, yang kini merupakan salah satu cabang Perum Percetakan Negara RI, pada 1965. “Kedua lagu tersebut sangat identik dan sangat mirip, terutama dalam hal introduksi, nada, dan tempo lagu,” kata Ruktiningsih. Ruktiningsih menjelaskan, Negaraku hanya mengubah syair Terang Bulan. Musik pengiring Negaraku dimodifikasi dengan sentuhan orkestra. Adapun lagu Terang Bulan diiringi musik sejenis keroncong.

Konsultan hukum Lokananta, Jaka Irwanta, menceritakan, Presiden Soekarno pernah menghadiahkan piringan hitam lagu Terang Bulan kepada pemerintah Malaysia saat belum merdeka. “Namun, itu hanya hadiah, bukan untuk dijiplak,” katanya. Dalam situs http://www.malaysianmonarchy.org.my, lagu kebangsaan Malaysia Negaraku disebut memang diperkenalkan oleh orkes Indonesia. Berdasarkan cerita Raja Kamaruzzaman, putra Raja Mansur–Sekretaris Khusus Penguasa Kesultanan Perak pada 1887-1916, Sultan Idris Murshidul’azam Syah–lagu Terang Bulan disajikan oleh sebuah orkes dari Indonesia saat menggelar pertunjukan di Singapura. Setelah Negaraku ditetapkan sebagai lagu kebangsaan, lagu Terang Bulan masih diperdengarkan dalam acara masyarakat di Indonesia pada masa itu.

Tak cuma sering mengklaim budaya Indonesia seperti tari pendet, wayang, angklung, keris dan sebagainya, Malaysia ternyata sudah membeli semua karya sastra dan budaya dari Kepulauan Riau dan Mentawai. Hal ini diungkapkan oleh pegiat masyarakat nusantara Bondan Gunawan Sabtu 29 Agustus kemarin dalam sebuah acara diskusi. Bondan menilai, langkah Malaysia yang membeli karya sastra dan budaya Indonesia dapat dikategorikan teror budaya. Malaysia telah mendeklarasikan perang budaya terhadap Indonesia.

Koran Kompas Senin, 31 Agustus 2009 | 03:20 WIB, Baskara T Wardaya menulis :

Negeri Tak (Lagi) Bergigi?

Betapa bedanya keadaan kita kini. Bukan hanya lagu dan tarian yang satu per satu diklaim negara lain, sumber-sumber alam dan sumber daya manusia kita pun banyak yang ada di bawah kendali orang luar.

Baru-baru ini kita disadarkan, barang yang kita gunakan dan konsumsi sehari-hari ternyata sebagian besar merupakan hasil impor. Belum lagi jika benar jaringan terorisme yang membuat tewasnya para korban bom maupun orang-orang muda Indonesia berhasil dirayu menjadi kaki tangannya, ternyata didanai orang dari kawasan tertentu.

Itu semua mendorong kita bertanya, jangan-jangan kita sedang tidak dihormati oleh banyak kalangan di luar Tanah Air. Lebih dari itu, jangan-jangan kita ini sedang dilecehkan dan dimanfaatkan berbagai pihak untuk melayani kepentingan mereka sendiri, dari kepentingan ekonomi, budaya, politik, hingga radikalisme transnasional.

Jika itu benar, tampaknya tugas kita kini bukan hanya menyatakan rasa berang dan protes terhadap negeri jiran yang suka main klaim itu, tetapi juga berjuang agar bangsa ini kembali disegani bangsa-bangsa lain karena kepeloporannya.

Kita perlu tunjukkan kepada dunia bahwa bagai seekor harimau, kita tidak hanya gagah perkasa, tetapi juga bergigi lengkap dan tajam, siap menerkam setiap bentuk kesombongan, main klaim, terorisme antarnegara, dan setiap wujud ketidakadilan.

Dalam tulisan saya sebelumnya Indonesial VS Malaysial menjelaskan :

jika kita kembali lagi ke masa silam saat Islam mulai masuk ke pelosok dan pesisir nusantara, beberapa bangsawan yang tidak eksis di wilayah seperti Sulawesi yang dikuasai oleh Kerajaan Goa Bugis-Makassar, dalam epos lagaligo para bangsawan Kerajaan Luwu melakukan perantaun di tanah Malaysia. Para Melayu yang tidak eksis di daerah Minang dengan adanya kerajaan Sumbar, juga merantau ke Malaysia, dan runtuhnya kerajaan Majapahit membuat beberapa raja merantau ke tanah Bali bagi yang beragam Siwa, Hindu-Budha, sedangkan etnis Jawa yang sudah memeluk Islam yang berada di pesisir pantura mereka juga merantau ke Malaysia.

Sialnya bagi Malaysia bahwa beberapa etnis yang merantau itu dan beranak pinak di sana tentu tidak membawa ritual budaya di mana mereka berasal karena budaya itu secara etis dan moral adalah milik para kerajaan di mana mereka berasal.

Artinya apa makna dari lakon sejarah ketika eksodus etnis ini terjadi ke wilayah Malasyia sekitar abad 17, Malaysia kontemporer saat ini ketika mereka kembali akan mengukuhkan jati diri akar budayanya sebagai lambang supremasi promosi pariwisata, mereka menemukan berasal dari leluhur para pelarian yang kecewa dan tergusur di tanah nusantara pada masa itu. Tentu secara mistik ini adalah luka lama dan dendam sejarah yang perlu diraih kembali demi keagungan leluhur mereka, secara psikologis dan kosmologi Malaysia memang punya potensi The Nation Terror For Indonesia dalam lakon sejarah Kerajaan Malaysia ?

Indonesiaunite, maka perlu kita sadari bahwa klaim Malaysia ini tidak jauh berbeda dengan penguasaan beberapa SDA Indonesia yang dikuasai oleh pihak asing seperti gas dan minyak di Aceh, Blok Cepu, PT Freport, HPH yang dimiliki oleh beberapa perusahaan asing, dan seterusnya. Arus reformasi pasca Soeharto tumbang di mana kebebasan informasi begitu meluas di tanah air telah membuka kesadaran rakyat dan pemerintah Malaysia yang selama ini merasa direpotkan oleh para TKW dan TKI kita, bahwa bangsa Indonesia sebenarnya di dalam penguasaan ekonomi pihak asing.

Atas kondisi ini, kongklusinya di dalam pencaturan diplomasi politik Internasional, pihak asing di Indonesia melalui company-companynya mempunyai persamaan persepsi dengan Malaysia, mempunyai kepentingan yang sama di Indonesia, sehingga semisal kasus pulau sipadan-ligitan dapat dimenangkan oleh Malaysia di arbitrase international.

Hasilnya, walaupun Malaysia dalam kebijakan politik dalam negerinya sangat anti budaya AS dan barat, namun kebijakan diplomasi politik international mereka sangat bersahabat dengan AS dan dunia barat yang nota bene semua afiliasi Yahudi-Israel. Indonesia kalah dalam percaturan diplomasi politik international dengan Malaysia, jadi segala sengketa dalam arbitrase mahkamah international sangat jelas akan menguntungkan negeri jiran tersebut.

Indonesia adalah negara besar baik luas wilayah dan besaran penduduk di dukung oleh kekayaan alam setelah Cina, AS, dan India, plus mayoritas muslim, jadi semua bangsa merasa punya kepentingan besar atas kelansungan bisnis mereka di Indonesia termasuk masalah ideologi.

Nah, kembali lagi kepada kita, harus kemana bangsa ini menghadapi kemelut ini, gurita era globalisasi neoliberalisme dimana kita hanya menjadi penonton dan penikmat sesaat ?

Kita pernah punya Soekarno dengan slogan ‘Ganefo’ disegani oleh dunia AS/barat dan Malaysia, kita juga pernah punya Soeharto disegani karena kepeloporannya dalam gerakan non blok dan ASEAN, ternyata kepeloporan itu banyak negara-negara asing yang punya kepentingan besar di Indonesia menjadi risau dan gundah gulana. Artinya kita memang butuh figur yang menganeksasi dan mengkolaborasi misi dan visi kedua pemimpin tersebut agar dapat menuai suksesi yang tertunda dalam satu tangan seorang presiden dan dengan dukungan parlemen yang kuat agar gerakan politik keniscayaan konfrontasi itu lahir dalam diplomasi politik international yang elok.

Lima tahun ke depan langkah-langkah itu terasa mendesak untuk segera dilakukan, gerakan nationalisme dalam bentuk aksi sensitifitas budaya di forum international harus menjadi pilihan mutlak sebagai stimulus menggerakan semangat membangun dari dalam negeri. Namun secara paralel PR dalam negeri seperti pemberantasan korupsi perlu dengan tegas-tegas diberantas karena berdampak di dalam menguatkan gerakan penanggulangan kemiskinan dan penguatan fondasi perekonomian negara serta metode pendidikan dapat dijangkau oleh semua kalangan dari dasar sampai erguruan tinggi. Stabilitas ekonomi yang mapan didukung sensitifitas budaya nasionalisme yang tinggi akan berdampak positif di dalam penguasan sistem keamanan dan pertahanan nasional yang kuat di tangan profesionalisme TNI dan Polri. Dan pada sisi lain PR yang menunggu adalah reformasi kinerja birokrat pemerintahan kita.

bagaimanapun itu, semua kembali kepada diri kita, bahwa diri kita sendiri yang bisa membuat kita bermartabat dan dihargai serta disegani oleh pihak luar. Bagaimana kita bisa berwibawa di hadapan negara lain kalau ternyata korupsi dan kemiskinan adalah penyakit akut yang tidak bisa kita sembuhkan ?

karena Malaysia of nation terror for Indonesia itu tidak perlu ada dan sejenisnya kalau para pemimpin nasional bangsa ini bisa mengelola peran-peran itu.

Permintaan maaf Malaysia atas klaim tari pendek sebagai momentum awal melakukan gerakan itu, mereka tidak cukup sekedar meminta maaf, pemerintah Indonesia harus menggalang konsesi dari negeri jiran sebagai wujud niat baik mereka “meminta maaf” atas klaim-klaim berbau terror selama ini, bukankah Nurdin M Top adalah warga negara Malaysia.

Jika Malaysia tidak mau melakukan ini, maka jalan konfrontasi dalam bentuk aksi pemboikotan produk malaysia dan pemutusan hubungan diplomatik adalah alternatif terbaik. Jika jalan ini tidak menemukan solusi terbaik, maka kemungkinan besar gejolak di dalam negeri Malaysia segera akan terjadi, pemerintah dan WNM akan terprovokasi melakukan diskriminasi dan pengusiran terhadap para TKW dan TKI kita yang secara kasar berjumlah antara 1 – 3 juta orang. Salah penanganan pemerintah Malaysia mengelola ‘chaos’ ini akan mengakibatkan lahirnya tragedi kemanusiaan international, inilah scenario terburuk yang akan meluluhlantakkan famor malaysia di dunia international, berani ?

Bagi saya secara sederhana harus berani dan segera mungkin ? wallahualam,
lalu bagaimana tanggapan teman-teman blogger lainnya ?

Salam dialog

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Teror Bom,Teroris, Strategi Malaysia Meraup Untung?

Irjen (Pol)  Nanan Sukarna Menunjukkan Foto Dani Dwi Permana (Yahoo! News/AP  Photo/Irwin Fedriansyah)Bom di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, 17 Juli lalu, makin menyadarkan bahwa tidak ada jaminan aksi-aksi sejenis tidak terulang lagi. Dari temuan aparat tentang bagaimana bom dirakit, diselundupkan, dan pelaku pengeboman, tampak bahwa tindakan itu telah dirancang cermat dan penuh ketelitian.

Dari pelakunya, gabungan pemain lama dan baru, memperlihatkan bahwa teroris telah sukses melebarkan simpul jaringan ke sejumlah komunitas baru. Dua pelaku bom Mega Kuningan, Nana Maulana dan Dani Dwi Permana, menguatkan dugaan bahwa calon “pengantin” atau pengebom bisa siapa saja yang mudah diindoktrinasi kelompok Noor Din atau yang lain.

“Bom kini hanya soal waktu,” kata Zacky Anwar Makarim, mantan Kepala Badan Intelijen Strategis ABRI. Menurut Zacky, banyaknya calon “pengantin”, adanya dana segar, ringkasnya penguasaan teknologi peledakan, dan mudahnya akses material bom, membuat target ekonomis, vital, dan strategis menjadi sulit dilindungi dengan sistem keamanan apapun. Kondisi ini makin diperburuk oleh sikap permisif warga, banyaknya simpatisan Jamaah Islamiyah (JI), dan lemahnya hukum antiterorisme.

Cepat atau lambat, tambah Zacky, aksi teror bisa menghancurkan demokrasi, stabilitas sosial-politik, dan mengganggu pembangunan ekonomi. Apalagi jika target aksi teror nantinya terbukti juga mengalami pergeseran. Sasarannya tak hanya representasi kepentingan Barat, tapi beralih ke pemimpin negara dan objek vital milik negara. “Pokoknya, siapa saja yang dikategorikan musuh,” katanya. Jadi, belum aman 100%.

Tampaknya masyarakat sudah merasa “terbiasa” dengan teror. Apalagi, terorisme adalah fenomena global yang direspons luar biasa ketika pertama kali meletup. Sehari pasca-bom Bali I di Legian pada 12 Oktober 2002, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terkoreksi minus 10,35. Kinerja rupiah ikut terkulai minus 3,7. Berturut-turut, butuh 24 hari dan 38 hari untuk bisa pulih ke level sebelum meledaknya bom itu. Dampaknya dahsyat, karena membuat susah jutaan orang.

Kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali merosot tajam, dari 5.000 menjadi 700 orang per hari. Tren buruk ini juga melanda tempat wisata lainnya. Travel advisory tidak cuma menyusutkan penerimaan devisa, melainkan juga berdampak ganda pada sembilan sektor lain yang terkait dengan pariwisata. Selain itu, macetnya kredit modal kerja para pengusaha dan pemutusan hubungan kerja di sektor ini membengkak.

Bahkan penurunan neraca pembayaran 2003 mencapai 20%. Jika sumbangan sektor pariwisata pada neraca pembayaran 2001 sebesar US$ 5,4 milyar, maka tahun 2003 devisa dari sektor ini berkurang hingga US$ 1,1 milyar. Agar sektor ini tidak mati, pemerintah menggalakkan wisata domestik dan meyakinkan negara sumber wisman untuk menarik larangan kunjungannya ke Indonesia.

Sektor ini baru bisa pulih pada awal 2005. Namun dihantam lagi oleh bom Bali II, 1 Oktober 2005. Meskipun ada pemulihan, akselerasi kenaikan wisman tidak pernah spektakuler.

Padahal, pariwisata bisa digenjot lebih maksimal. Banyak negara menjadikan sektor ini sebagai ladang devisa nonmigas. Turis asing yang tinggal lebih dari sehari sangat signifikan. Pada 2007, wisatawan yang mengunjungi Prancis mencapai 81,9 juta orang. Disusul Spanyol sebanyak 58,5 juta orang dan Amerika Serikat sebanyak 51,1 juta orang, pada 2006.

Sejumlah negara jiran pun gencar berpromosi menggaet wisman. Singapura memancing lewat “great sale” selama berbulan-bulan. Malaysia, yang devisa negaranya dari pariwisata mencapai 7%, genjar berpromosi dengan “Truly Asia”.

Ketika stabilitas keamanan rapuh, kondisi ini menjadi peluang bagi negeri jiran untuk menarik wisman dan investor. Aspek keamanan yang menjadi jargon pertama Sapta Pesona rentan terhadap aksi teror. Target 7 juta wisman dengan lama mukim tiga hari pada 2008 terkendala banyak faktor. Pulihnya kondisi keamanan di satu sisi justru diperburuk oleh resesi dunia yang ditandai anjloknya daya beli publik. Pada tahun ini, kondisinya payah karena diselingi bom Mega Kuningan II.

Namun fenomena menarik dari ritual pengeboman hingga bom Bali II pada 1 Oktober 2005 adalah reaksi cepat untuk pemulihannya. Upaya keras aparat menangkap pelaku pengeboman telah mengembalikan kepercayaan publik. “Ekonomi nasional jadi tahan terhadap aksi bom, tapi justru sangat sensitif oleh gejolak perdagangan di pusat-pusat saham dunia,” kata Tommy Suryopratomo, host “Economic Challenge” di Metro TV.

Ada sejumlah faktor yang menurut Tommy membuat ekonomi menjadi kebal terhadap teror bom. Pertama, terorisme adalah fenomena global, tidak melulu di Indonesia, melainkan juga di banyak negara. Kemudian Indonesia yang begitu luas relatif aman dan daya beli masyarakatnya masih kuat. “Sehingga tidak ada alasan untuk menghentikan investasi,” katanya. Ini terbukti, ketika terjadi pengeboman di Mega Kuningan pada 17 Juli lalu, IHSG hanya terkoreksi minus 0,6 pada hari pertama pembukaan.

Teror gagal merusak perekonomian, tapi pertumbuhan diprediksi cuma 3,5%. Indonesia masih merasa lega karena tumbuh relatif tinggi, setelah Cina dan India. Toh, keresahan tak bisa disembunyikan. Opini publik di sejumlah media massa dan situs komunitas maya, seperti Facebook dan Twitter, justru menggugat aksi teror yang menjadikan Indonesia sebagai target. Siapa biang di balik aksi yang mematikan ratusan nyawa dan menyusahkan jutaan orang itu?

Ketika rakyat tengah bangkit, para pelaku teror enggan menyerang langsung targetnya dan menyasar kepentingan Barat di dalam negeri. Siapa yang bermain? Pasalnya, kepentingan asing juga ada di Malaysia dan Singapura. Negara-negara Barat-kah? Aktor lokal? Atau ada negeri jiran yang sengaja “mengekspor” teroris ke Indonesia? Apalagi, Mas Slamat Kastari sempat “lolos” dari penjara ketat Singapura dan berkonsolidasi dengan anggota JI di kawasan Sumatera Selatan. Siapa yang meraup untung di atas keterpurukan Indonesia?

Merunut akar dan aktor pelaku pengeboman, Nasir Abas, mantan anggota JI asal Malaysia, kepada Gatra pernah mengemukakan sejumlah faktor yang menyebabkan Indonesia dijadikan ajang perang. Pertama, reaksi keras Malaysia dan Singapura dengan The Internal Security Act-nya untuk melumat habis gerakan mereka. Apalagi, mayoritas warga Malaysia tidak memberi ruang pada aksi kejahatan kemanusiaan yang mereka pilih.

Kedua, secara geografis dan demografis, Indonesia cocok untuk meningkatkan aksi mereka. Apalagi, sejumlah anggota JI asal Indonesia, seperti Mukhlas dan Amrozi, memfasilitasi tempat untuk Noor Din dan Azahari. Ketiga, lemahnya hukum serta sistem administrasi keimigrasian dan kependudukan yang membuat mereka leluasa bergerak.

Hal itu juga dikemukakan Ansyaad Mbai, Kepala Desk Counter Terrorism Menkopolhukam. “Undang-undang kita kurang memberi ruang gerak bagi polisi dan intelijen sehingga teroris pindah ke sini,” katanya kepada Cavin R. Manuputty dari Gatra.

Pengamat intelijen dari Universitas Indonesia, Andi Wijayanto, menambahkan bahwa akar sejarah terorisme di Indonesia yang panjang ikut menyumbang terjadinya aksi terorisme di sini. “Ini lahan subur bagi mereka,” ujarnya. Hal itu dibenarkan Zacky. Namun proses “impor” teroris makin menjadi-jadi karena tidak adanya aturan hukum yang sifatnya preventif. Hukum antiterorisme di dunia sifatnya selalu preventif, seperti di Inggris, Jerman, dan Australia.

“Bahkan Malaysia meniru sistem teritorial yang pernah dijalankan Orde Baru,” tutur Zacky. Untuk kepentingan nasional, cara yang ditempuh Malaysia dan Singapura terbukti efektif. Banyak negara yang mengategorikan terorisme sebagai acaman kepada negara. Oleh sebab itu, menurut Tommy, terorisme masuk kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Terorisme tidak dipahami secara parsial, tetapi holistik, demi kemanusiaan.

Karena itu, tindak preventif tidak sekadar melibatkan intelijen dan detasemen antiteror. Saatnya institusi keimigrasian dan administrasi kependudukan bersikap tegas. “Jika Undang-Undang Antiteror dikhawatirkan menimbulkan ekses represif dan ekstensif, maka hal itu dapat dicegah dengan adanya pasal-pasal kepastian hukum,” ujar Tommy. Usaha menyelamatkan bangsa tidak harus mempertentangkan upaya penciptaan stabilitas keamanan dengan isu pelanggaran hak asasi manusia.( Gatra)

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Awas, Teroris Dilepas Di Malaysia

Setelah Noordin M Top, the most wanted person, teroris pengebom kelas wahid asal Malaysia tewas di sergap Densus di Solo baru-baru ini, berkembang informasi baru bahwa beberapa tahanan kelas kakap yang juga petinggi Jemaah Islamiyah baru-baru dilepas di Malaysia. Diantaranya adalah tokoh besar dikalangan JI Mantiqi I, Dr Abdullah Daud, 60 tahun, serta Wan Amin Wan Hamat, keduanya warga negara Malaysia. Abdullah Daud adalah salah seorang rekan dari  Dr Azhari dan Noordin M Top saat bersama-sama menjadi dosen di Universiti Teknologi Malaysia. Bersamaan, juga ikut dilepaskan beberapa anggota Darul Islam (DI) Malaysia yang saat ditahan dahulu dituduh terlibat dalam aksi bom Bali 2002. Mereka adalah Mohd Arasad Patangari, A.Burhanuddin, Idris Lanama, Pakana Selama, Mohd Nazri Dollah dan A.Artas. Selain itu juga terdapat dua orang asal Indonesia yaitu Ahmad Ghafar Shahril dan Zainun Rasyhid.

Juru bicara keluarga Noordin M top Badarudin mengatakan bahwa kedepan akan lebih banyak tokoh JI dan tersangka teroris Malaysia yang akan hiijrah ke Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketatnya UU Internal Security Act (ISA) di Malaysia. Dengan ISA, pemerintah berhak menangkap dan menahan mereka yang dituduh terlibat kegiatan terorisme serta dinilai membahayakan keamanan nasional, tanpa melalui proses pengadilan. Menurut Badarudin, yang juga pernah menjadi tahanan ISA, cukup banyak orang yang ditangkap dan dipenjara dengan ISA. Selanjutnya dia mengatakan menyebarnya tokoh jaihadis yang dulu berkumpul di pesantren Luqmanul Hakiem untuk berjihad di luar Malaysia, termasuk Dr. Azhari dan Noordin M Top karena menghindari ISA. “Itu sesuai dengan apa yang disampaikan isteri Dr Azhari kepada saya. Coba tidak ada ISA, pasti mereka tetap berjihad di jalur dakwah di pesantren,” kata Badrudin. Indonesia menjadi pilihan karena memiliki jalur transportasi laut dan sistem keamanan imigrasi yang lebih lemah dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura.

Di Malaysia, kondisinya sangat berbeda dengan di Indonesia, Media massa pun juga termasuk dibatasi ruang geraknya, bisa terkena UU ISA,  oleh karena itu berita dilepasnya beberapa tahanan  berbahaya tadi juga kurang diberitakan. Semua kegiatan diawasi, Madrasah Al-Tarbiyah Al-Islamiyah Luqmanul Hakiem yang terkenal karena menghasilkan gembong teroris Dr Azhari dan Noordin M Top, karena dianggap berbahaya telah ditutup oleh pemerintah Malaysia pada bulan Januari 2002. Noordin yang warga Malaysia melarikan diri dari Malaysia, kemudian justru melakukan serangan yang terstruktur selama ini di Indonesia. Dia adalah kepala strategi pemboman Marriott pada 2003, Pemboman Kedutaan Besar Australia pada 2004, arsitek Bom Bali-II Oktober 2005 dan bom Marriott dan Ritz Carlton 2009. Kendati tak memiliki pengalaman perang di Afganistan, tetapi dia pernah mendapat pelatihan militer di Mindanao, Filipina. Pernah juga berada di Ambon saat dilanda kerusuhan. Diketahui sebagai salah satu pemimpin Al-Qaeda kawasan Asia Tenggara.

Nama-nama teroris atau aktifis JI serta Darul Islam yang baru dilepas pemerintah Malaysia tadi apabila kurang diwaspadai akan bisa menyusup dan membentuk jaringan baru di Indonesia. Mereka faham bahwa pemimpin pengganti Noordin akan mempunyai tugas berat, harus terus beroperasi dengan senyap, karena polri telah memiliki daftar nama para alumnus Afghanistan, Pakistan dan alumnus pendidikan militer di Mindanao.

Para anggota JI  harus di awasi karena berpotensi akan membuat jaringan baru, termasuk yang di dalam tahanan, dimana pada umumnya setelah lepas kembali akan bergabung dikelompoknya. Sebagai contoh Urwah, Bernama asli Bagus Budi Pranoto, pria ini membantu Rois beraksi dalam operasi pengeboman Kedutaan Besar Australia yang dipimpin Noordin 2004. Menempuh pendidikan di pesantren al-Mutaqien, Jepara, Mahad Aly, Universitas An-Nur, Solo. Dijatuhi hukuman 3,5 tahun pada  Mei 2005. Setelah lepas dari penjara, kembali bergabung dengan Noordin dan akhirnya tewas bersama Noordin di Jebres, Solo.

Inilah beberapa nama disamping beberapa nama di Malaysia yang  berpotensi melakukan aksi penyerangan teror, yang sebaiknya terus diawasi oleh badan intelijen :

Joni Achmad Fauzan. Dalam data kepolisian dia adalah salah seorang yang mensurvei lokasi target peledakan di Jawa Timur. Dilakukan bersama Joko Harun dan Ali Zein atas perintah Noordin pada 2005. Pria ini juga alumni Pondok Ngruki. Dia dijatuhi hukuman 6 tahun penjara pada April 2006.

Zulkifli bin Hir. Bernama alias Marwan dan alias Taufik, pernah ditangkap berkaitan dengan pemboman Atrium Mall, Jakarta, pada 2001. Warga negara Malaysia ini kini berada di Mindanao, Filipina, bersama Dulmatin dan Umar Patek.

Mohamed Ihsan. Dikenal juga sebagai Jhoni Indrawan alias Gembrot alias Idris. Dia anggota Jemaah Islamiyah dari Riau, juga tercatat pernah di Ngruki. Terlibat dalam pemboman malam natal 2000 di Pekanbaru, peran kecil di Bali 2002, Bomb Marriott. Sejak 2004 dia masuk penjara, hakim menghukumnya 10 tahun kurungan.

Mohamed Rais. Kendati warga negara Indonesia, dia adalah saudara ipar Noordin yang warga Malaysia. Rais adalah lulusan Ngruki, lalu menjadi instruktur di Luqmanul Hakiem dan lama tinggal di Malaysia. Menjadi Jemaah Islamiyah sejak 1995 dan menjadi Mantiqi I JI wakalah Johor. Setelah Luqmanul Hakiem ditutup pemerintah Malaysia, Rais dan Noordin pindah ke Bukittinggi, Sumatra Barat, pada 2002. Rais membantu Noordin dalam meledakkan JW Marriott pada 2003. Akhir April 2003, dia ditangkap. Hakim menghukumnya 7 tahun penjara pada Mei 2004.

Sardona Siliwangi. Kadang-kadang dia memakai nama Dona bin Azwar. Jebolan Pondok Ngruki ini menjadi anggota Jemaah Islamiyah di Bengkulu. Rumahnya di Bengkulu pernah digunakan untuk menyimpan bahan-bahan peledak yang digunakan untuk meledakkan Marriott pada 2003. Di tahun yang sama dia membuka rekening untuk memudahkan transaksi keuangan Noordin. Ditangkap pada Mei 2003, dijatuhi hukuman sepuluh tahun, Februari 2004. Setelah banding, hukumannya menjadi 8 tahun.

Tohir. Itu nama panggilannya. Sebenarnya namanya adalah Masrizal bin Ali Umar. Begitu lulus dari Pondok Ngruki pada 1994, dia langsung menjadi Jemaah Islamiyah, lalu menjadi guru di Luqmanul Hakiem pada 1998. Ia dihukum sepuluh tahun penjara, pada September 2004 karena terlibat dalam peledakan Hotel Marriot pada 2003.

Toni Togar. Dia dikenal dengan nama Indrawarman. Inilah orang Medan yang menjadi anggota Jemaah Islamiyah. Basis alumnus Pondok Ngruki angkatan 1990 ini berada di Medan, Sumatra Utara. Hasil serangannya  adalah bom malam natal 2000. Toni yang menyimpan bahan-bahan peledak dari operasi malam natal ini. Bahan bom inilah yang kemudian dijadikan Noordin untuk mengebom Marriot. Toni dihukum 12 tahun penjara pada 2004.

Umar Patek. Tokoh Jemaah Islamiyah yang berada di balik Bom Bali. Kini bersama Dulmatin berada di  Mindanao, Filipina. Hidup dan matinya selalu menjadi misteri, belum ada kepastian.

Umar Wayan. Bernama alias Abdul Ghoni, Jemaah Islamiyah,  instruktur kursus pelatihan militer di dekat Waimurat, Buru, Maluku pada 1999. Dia salah seorang veteran Afghanistan yang terlibat Bom Bali I. Hakim memvonisnya hukuman seumur hidup sejak 2004.

Zulkarnaen. Namanya yang asli adalah Aris Sumarsono. Termasuk tokoh penting, yaitu Kepala operasi militer Jemaah Islamiyah, anggota komando pusat. Setelah Bom Bali 2002, namanya tak pernah muncul. Veteran Afghanistan ini  juga bertugas sebagai instruktur di kursus pelatihan militer dekat Waimurat, Buru. Lelaki dari Sragen, Jawa Tengah, pelajar Ngruki 1975-1980.

Syaifuddin Zuhri. Banyak kalangan menyebut laki-laki inilah yang bakal menggantikan posisi Noordin M Top. Dalam berbagai aksi teror bom, dialah yang oleh polisi dicurigai sebagai perekrut ‘pengantin’ atau pelaku bom bunuh diri. Dalam dokumen Noordin, Syaifuddin  termasuk sebagai salah satu pimpinan Al-Qaeda Asia Tenggara. Syaifuddin kini menjadi DPO dan bersembunyi.

Muhammad Syahrir. Laki-laki ini punya hubungan dekat dengan Syaifudin Zuhri dan Ibrohim.   Syahrir alias Aing belakangan diketahui sebagai ahli mesin pesawat terbang dan pernah bekerja di Garuda Indonesia. Pada 2001 Syahrir oleh Garuda dimutasi ke Sulawesi. Setahun kemudian pada 2002, Syahrir mengundurkan diri dari Garuda Indonesia. Dia mengaku ingin berjihad ke Poso. Kini posisinya belum diketahui.

Nah, demikianlah sedikit informasi yang perlu kita ketahui bersama. Semua data jelas lengkap berada ditangan Polri. Bagi para pemain lama akan lebih mudah dideteksi, akan tetapi yang agak sulit dideteksi apabila tokoh baru dari Malaysia yang kembali akan bermain di wilayah Indonesia. Semoga masalah teroris selalu menjadi perhatian bersama, jangan sampai kita lengah setelah tewasnya Noordin.  Mereka diperkirakan sedang melakukan konsolidasi, bisa bersabar dan akan mencari waktu yang tepat untuk kembali melakukan serangan bom. Yang terpenting adalah kemampuan intelijen dalam memonitor siapa pengganti dari Noordin M Top, karena dengan mengetahui datanya, kita akan mengenal karakter serta pola serangan dan target yang akan dipilih.

PRAYITNO RAMELAN, Pemerhati Intelejen

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

HECKER INDONESIA JEBOL SITUS KEMENTRIAN KEBUDAYAAN MALAYSIA


Screenshot Heritage.gov.my
Jakarta – Situs Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan Malaysia yang beralamat di http://www.heritage.gov.my jadi bulan-bulanan dedemit maya. Saat detikINET mengunjungi halaman situs tersebut, Kamis (29/11/2007), hanya halaman bernuansa putih yang muncul.

Tak banyak pesan yang ditinggalkan hacker, hanya terdapat tiga baris tulisan berisi tiga tuntutan untuk Malaysia:

1. Hentikan pencurian kesenian dan kebudayaan dari Indonesia
2. Adili pelaku kekerasan terhadap WNI yang berada di Malaysia
3. Bubarkan Pasukan Rela

Saat dibuka, tak bisa lagi dilihat isi situs yang sejatinya berisi informasi tentang kebudayaan dan kesenian Negeri Jiran tersebut. Tampaknya, aksi deface ini merupakan ungkapan kemarahan anak bangsa terhadap Malaysia.

Bisa jadi, aksi hack ini merupakan lanjutan kekecewaan para dedemit maya Indonesia kepada ‘ulah’ Malaysia yang dianggap telah mencuri kesenian dan kebudayaan Indonesia — rasa sayange — yang dijadikan jingle kampanye pariwisata Malaysia. Atau juga kekerasan yang kerap dilakukan Malaysia terhadap warga negara Indonesia yang berada disana. Hacker juga menuntut agar pasukan Rela dibubarkan.
Dewi Widya Ningrum – detikinet

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Negara Serumpun Sudah Basi, Malaysia Perlu Shock Therapy

Jakarta: Dalam pidatonya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) membawa latar belakang sejarah hubungan antara Indonesia-Malaysia. Hubungan persahabatan bak
kakak-adik, atau negara serumpun itu dinilai basi. Malaysia butuh shock therapy setelah berkali-kali ‘ngelunjak’.

“Penekanan saya di sini, kita tidak usah gunakan kata tetangga serumpun karena dalam konteks Indonesia-Malaysia tidak menjamin hubungan itu baik-baik saja. Adanya apologi ketika ada konflik, hubungan kakak-beradik tapi kadang berkelahi, rasanya sudah basi, sebaiknya kita lupakan saja kata itu,” ujar Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dra Awani Irawati, MA.

Malaysia, menurutnya, membutuhkan terapi kejut ketegasan Indonesia atas pelanggaran yang dilakukannya.

Berikut petikan wawancara Awani saat berbincang dengan wartawan, Kamis (2/9/2010).

Bagaimana tentang pidato SBY kemarin? Apakah kurang menunjukkan adanya ketegasan terhadap Malaysia?

Seperti yang telah diduga bahwa pidatonya itu normatif, menghindari adanya sikap konfrorntatif terhadap Malaysia. Saya kira secara keseluruhan pemerintahan SBY melakukan penyelesaian in accordial manner, penyelesaian berdasarkan sesuatu kalau bisa diredam.

Penekanan saya di sini kita tidak usah menggunakan kata tetangga serumpun, dalam konteks Indonesia-Malaysia tidak menjamin hubungan itu baik-baik saja. Adanya apologi karena ada konflik, hubungan kakak-beradik kadang berkelahi, rasanya sudah basi, sebaiknya kita lupakan saja kata itu

Kenapa? Karena ini menggiring Indonesia pada kondisi semuanya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tidak ada ketegasan seperti sikap dari Malaysia yang menyulut emosi rakyat Indonesia. Pidato Presiden general, saya yakin tidak meredam tingkat emosional masyarakat yang begitu tinggi.

Disebutkan sejarah hubungan kedua negara ini menjadi pilar penting. Masalah ini bukan ASEAN, ini bilateral. Kalau dikaitkan ASEAN, sebaiknya dikembalikan kepada piagam ASEAN, ASEAN High Council, mekanisme yang dibentuk untuk selesaikan masalah anggota ASEAN, tapi nyatanya tidak pernah digunakan. Kembali ke konteks pidato Presiden, tidak ada katakanlah sesuatu yang menggigit, agresif.

Bagaimana seharusnya ketegasan itu ditunjukkan? Apakah harus dengan perang?

Saya setuju berikan terapi shock kepada Malaysia. Seperti kasus Sipadan-Ligitan, itu dulu tingkat Soeharto dengan Mahathir, diselesaikan di ICJ (International Court Justice). Flashback sedikit tentang konflik perbatasan yang dihadapi Malaysia diselesaikan di tingkat ASEAN sebagian besar negara-negara ASEAN memiliki masalah serupa dengan Malaysia, kecuali Laos, karena Laos kan landlock state yang tidak memiliki garis pantai.

Padahal kalau di dalam penyelesaian ASEAN High Council minimal 5 negara anggota yang berikan penilaian, sementara itu mereka memiliki masalah serupa. Makanya kenapa akhirnya diselesaikan di ICJ. Dalam Sipadan-Ligitan hanya minta kepastian tentang kepemilikan, bukan penentuan perbatasan.

Ketegasan kan tidak harus perang secara fisik, bisa perang diplomasi. Tidak hanya kirimkan nota yang dalam kasus Ambalat lebih 30 nota dikirimkan ke Malaysia namun tidak digubris, akhirnya kembali ke meja perundingan dan masalahnya ngambang. Oleh karena itu, Malaysia harus diberikan sedikit shock therapy di masalah Ambalat itu, dari situ saja sudah kelihatan. Memang wacana di grass root ingin perang, tapi kan perang tidak selalu fisik.

Seperti menarik TKI. Ditarik saja, 1,5 juta TKI ambruk perekonomian Malaysia, seperti saat ada eksodus TKI tahun 2004. Kita melihat pada waktu itu betapa pembangunan ekonomi di Malaysia jadi stag sehingga ada permintaan resmi TKI ilegal agar segera memproses perlengkapan dokumen legal dan bisa dikirim kembali ke Malaysia. Kita lihat dulu pembangunan perkebunan sawit tidak ada pekerjanya, bangunan-bangunan juga, karena penduduk Malaysia itu sedikit.

Kalau mempersona non grata-kan (mengusir) dan menarik Duta Besar?

Bisa jadi. Kita pernah menarik dubes kita di Australia daripada perang fisik. Saya kira perlu diberi therapy shock buat Malaysia. Kita selama ini kesannya dipermainkan, kekuatan pertahanan kita masih di bawah mereka, banyak perbatasan kita masih terbuka, bisa dimanfaatkan sumber daya alam kita, seperti sawit dan illegal logging banyak.

Bagaimana dengan alasan Malaysia yang selalu ulur pembahasan perbatasan dengan RI, karena belum selesai dengan Singapura?

Daerah barat perbatasan RI yang berbatasan dengan Malaysia dan Singapura yang belum selesai itu di wilayah Natuna. Kalau menurut kita Malaysia sudah berada di wilayah kita, ya kita harus yakin dan pertahankan mati-matian.

Bayangkan Malaysia mampu buat peta sepihak tahun 1979 bisa memuat peta memasukkan wilayah Ambalat adalah wilayah dia, kenapa tidak bisa meyakinkan bahwa Malaysia sudah masuk pada wilayah kita. Kenapa kita tidak bisa mengcounter dengan mengirimkan nota protes?

Kenapa diplomasi kita lemah?
Para diplomat kita sebenarnya ulung, namun kembali pada kepemimpinan kita. Kepemimpinan normatif, segala sesuatunya bisa diselesaikan secara menghindari konflik fisik, tidak tegas, orang akhirnya mengacu pada Soekarno. Padahal masalah kedaulatan harus lebih bersifat tegas.

Apakah pengawasan militer kita di perbatasan kurang dan kekuatan militer kita kalah dibanding Malaysia sehingga Pemerintah keder dan tidak tegas?

Sangat kurang (pengawasan). Tapi tentara kita di perbatasana dengan keterbatasan peralatan mampu hidup survive di hutan, lebih kuat hadapi tantangan alam ketimbang Polisi Diraja Malaysia di perbatasan yang logistiknya didrop. Tak hanya tentara, kalau misalnya ada perang, rakyat kita juga banyak dan nasionalis.

Apakah anggaran pertahanan kita perlu ditingkatkan? Berapa persen idealnya anggaran pertahanan dari APBN?
Anggaran pertahanan kita memang harus ditingkatkan. Kalau sudah ada semangat tapi peralatan tidak mendukung kan celaka. Dulu dengan bambu runcing aja kita bisa menang.

Idealnya, anggaran pertahanan maksimal 20 persen, sama dengan pendidikan. Itu untuk membeli peralatan karena sudah tua semua. Kita nggak punya kapal induk, kalau lihat di wilayah begitu luas, begitu terbukanya.

13 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

http://www.tempointeraktif.com/hg/flashgrafis/2010/09/01/grf,20100901-352,id.html

http://www.tempointeraktif.com/hg/flashgrafis/2010/09/01/grf,20100901-352,id.html.

13 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Mabes TNI Bangun Pangkalan di Putussibau

PONTIANAK, RABU – Markas Besar TNI akan menambah kekuatan pengamanan di wilayah Kalimantan dengan membangun Pangkalan Udara (Lanud) di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu. Fasilitas ini ditargetkan tuntas dalam 10 tahun.

“Pembangunan fisik baru akan dimulai pada 2010,” kata Asisten Perencanaan Umum TNI, Marsekal Muda (Marsda) Amirullah Amin di Pontianak, Rabu (3/12). Ia mengatakan, pembangunan Lanud di Putussibau itu sudah masuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2009. Namun, diharapkan pula Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) akan menyetujui percepatan pembangunan sehingga pengerjaannya dapat dilakukan segera.

Menurut Marsda Amirullah Amin, pembangunan Lanud di Putussibau untuk menghadapi ancaman gangguan di daerah perbatasan. Ia menambahkan, TNI juga akan membangun lokasi-lokasi untuk pengiriman dan pengambilan pasukan di sepanjang perbatasan.

“Kalau ada kejadian yang darurat, (pasukan) dapat diambil di titik-titik tersebut,” katanya. Gangguan di daerah perbatasan yang mengancam pertahanan keamanan juga dapat segera ditindaklanjuti.

Komandan Lanud Supadio Pontianak, Kol (Pnb) Yadi Indrayadi mengatakan, lokasi pembangunan Lanud tersebut merupakan pengembangan dari Bandar Udara (Bandara) Pangsuma. Panjang landasan yang sebelumnya sekitar 1.400 meter dengan lebar 18 meter, akan ditambah menjadi 2.500 meter dan lebar 45 meter.

“Harapannya, landasan itu akan mampu didarati minimal oleh pesawat Boeing 737 seri 200 dan pesawat tempur F-16,” kata Yadi Indrayadi.

Ia menambahkan, untuk tahap awal pembangunan Lanud itu terutama melengkapi kesiapan bandara serta struktur pasukan. “Sedangkan masalah alutsista (alat utama sistem persenjataan) yang akan melengkapi kemampuan Lanud, belum dibicarakan,” kata Yadi Indrayadi.

Meski rencana penuntasan Lanud 10 tahun, namun diharapkan ada percepatan sehingga realisasinya berkisar lima tahun. Di seputar Bandara Pangsuma, akan dibangun infrastruktur penunjang termasuk asrama untuk anggota Lanud.

Marsda Amirullah Amin yang juga Ketua Tim Terpadu Pembentukan Lanud TNI di Putussibau mengharapkan, akan muncul efek domino ekonomi dan pertahanan dari pembangunan Lanud di Putussibau.

Gubernur Kalbar, Cornelis mengatakan, status lahan di Bandara Pangsuma milik Pemprov Kalbar sekitar 29 hektare, Departemen Perhubungan dua hektare, dan Pemkab Kapuas Hulu 150 meter per segi untuk ruangan VIP Pemda.

Ia menambahkan, pengembangan Bandara Pangsuma sebenarnya sudah direncanakan Pemprov Kalbar pada tahun 2012. “Terutama penambahan panjang landasan pacu menjadi 2.500 meter,” kata Cornelis.

Putussibau berjarak sekitar 800 kilometer sebelah timur Kota Pontianak. Ibukota Kabupaten Kapuas Hulu itu terletak di bagian tengah Pulau Kalimantan sehingga diharapkan adanya Lanud akan mempermudah akses militer ke berbagai lokasi terutama perbatasan kalau terjadi gangguan keamanan dan pertahanan negara.

Fasilitas ini diharapkan dapat menjadi penghubung baru bagi pangkalan yang sudah ada seperti Lanud Supadio. Lanud Supadio merupakan markas skadron tempur Elang Khatulistiwa dengan kekuatan 10 pesawat tempur Hawk Mk-209 (sering disebut Hawk-200) buatan British Aerospace.

12 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

PT.PINDAD Produksi Peluru Kendali Dalam Negeri

PT Pindad sudah menguasai teknologi untuk amunisi kaliber besar.Tahun tahun mendatang, PT Pindad akan mengembangkan amunisi kaliber besar. Menurut juru bicara PT Pindad Timbul Sitompul, amunisi kaliber 20 mm dan kaliber 120 mm telah dilakukan pengembangannya pada tahun 2009 ini.Kemudian pada 2010, PT Pindad merencanakan akan memproduksi amunisi kaliber 105 mm.

Selanjutnya pada 2011, akan dikembangkan warhead dan rudal dengan mode proximity fuse. Proximity fuse menyebabkan kepala rudal akan meledak pada jarak yang telah ditentukan dari target. Teknologi proximity fuse ini menggunakan kombinasi dari satu atau beberapa sensor di antaranya radar, sonar aktif, infra merah, magnet, foto elektrik.Tidak hanya itu,PT Pindad juga merencanakan akan memproduksi rudal darat pada tahun 2012 mendatang
Teknologi roket buatan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) mengalami kemajuan pesat.Setelah sebelumnya meluncurkan RX320 pada 2008,kini berhasil meluncurkan RX420.

SUKSES mengembangkan RX420, bukan lantas Lapan berpuas diri. Akhir tahun ini, Lapan kembali mendesain RX520. Roket yang lebih besar dan memiliki daya jangkau lebih jauh dibanding RX420.

Deputi Bidang Teknologi Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) Soewarto Hardhienata mengatakan, RX520 siap terbang akhir 2010. RX520 ini memiliki spesifikasi yang lebih hebat ketimbang RX420.Sesuai desain awal,RX520 memiliki kecepatan maksimal 1,7 km/detik. RX520 ini memiliki panjang hingga 8,8 meter dengan bahan bakar propelan padat seperti jenis roket lain.

“Daya jangkau roket RX520 mencapai 200 km.Ini lebih jauh dua kali lipat dibanding RX420,” ujar Soewarto kepada Seputar Indonesia. Hanya saja, teknologi roket yang dikembangkan Lapan tidak untuk kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista). Roket buatan Lapan hanya untuk keperluan sipil yang akan digunakan sebagai penunjang dalam mengorbitkan satelit.

Untuk diketahui, Kamis (2/7), Lapan berhasil meluncurkan RX420,roket terbesar yang dibuat lembaga antariksa Indonesia. Roket RX-420 adalah roket dengan diameter 420 mm,panjang 6 m dan berbobot 1 ton.Roket ini menggunakan bahan bakar solid-komposit yang ketika diluncurkan ke angkasa memiliki jangkauan 100 km dengan kecepatan hingga 4,5 mack atau 4,5 kali kecepatan suara.

Saat peluncuran,roket eksperimen RX420 berdiri dengan sudut elevansi 70 derajat di lapangan desa Cilautereun Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.Tak beberapalama,suararoketmenderu, diiringi kepulan asap putih membumbung. Hanya dalam hitungan detik,roket melesat ke angkasa. Lapan sendiri konsentrasi dalam pembuatan roket untuk keperluan sipil. Nantinya roket-roket buatan Lapan tersebut akan digunakan sebagai penunjang dalam mengorbitkan satelit milik Indonesia.

“Kapasitas roket buatan Lapan memang untuk keperluan sipil. Jadi kami fokus dalam membuat roket untuk mengorbitkan satelit,”tandasnya. Meski demikian, teknologi roket yang dibuat Lapan ini sudah bisa dikembangkan untuk membuat senjata pelindung alutsista. Jika Departemen Pertahanan (Dephan) mau mengadopsi teknologi yang dimiliki Lapan sebagai roket berhulu ledak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi satu kekuatan yang ditakuti oleh bangsa-bangsa lain.

Soewarto sendiri secara terbuka menerima jika Dephan ingin bekerja sama mengembangkan dalam pembuatan rudal balistik dengan jangkauan yang lebih jauh.Untuk saat ini,sesuai dengan tugasnya, Lapan hanya membuat roket untuk keperluan sipil.Teknologi roket yang dikembangkan Lapan, pada dasarnya merupakan dual use, di mana bisa dipakai untuk keperluan sipil maupun militer.

Namun, Lapan sendiri hanya mengembangkan roket untuk keperluan sipil karena sesuai dengan kewenangannya. Sementara itu, jika untuk keperluan militer diserahkan kepada Dephan. “Kami memang pernah bekerja sama membuat roket kaliber 122 untuk TNI AL, tapi kewenangan dari Lapan sejatinya bukan itu. Kami hanya mengembangkan roket pendorong untuk satelit.Untuk keperluan militer, biar Dephan yang bicara,”paparnya.

Jika saja Lapan dan Dephan bersinergi membuat rudal balistik memakai RX520, bukan tidak mustahil rudal tersebut mampu menjadi senjata yang takuti. Dengan daya jelajah mencapai 200 km,senjata balistik ini akan mampu melindungi pulau-pulau di Indonesia.Bahkan jika peluncuran di lakukan di Batam, bukan tidak mustahil bisa menembus hingga Malaysia dan Singapura. Ketua Pokja Pertahanan Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengatakan Indonesia memang sudah saatnya memiliki rudal berhulu ledak buatan sendiri.

Teknologi yang dimiliki Lapan, sudah bisa dipakai untuk membuat rudal balistik jarak menengah.“Indonesia harus mandiri. Dephan harus bekerja sama dengan Lapan membuat rudal berhulu ledak,”tuturnya. Tubagus mengatakan, keberhasilan Lapan menguji coba roketroketnya membuat Indonesia semakin ditakuti. Roket buatan Lapan tinggal dibekali hulu ledak di ujungnya dan menciptakan direksi untuk mengarahkan koordinat sasaran.

“Sebagai negara kepulauan,tentu dibutuhkan rudal yang mampu melindungi pulau – pulau tersebut dari serangan musuh,” lanjutnya. Roket buatan Lapan merupakan teknologi hasil ciptaan ilmuwan Indonesia. Lapan bahkan menciptakan bahan bakar racikan ilmuwan Indonesia yang tak kalah dibanding buatan ilmuwan luar negeri. Bahan bakar racikan ilmuwan Lapan tersebut bahkan telah diuji coba di rudal exocet TNI yang tak terpakai. Hasilnya, kecepatan rudal menjadi 2 kali lipat dibanding kecepatan dengan menggunakan bahan bakar rudal asal Prancis.

(Sumber : Sindo)

12 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hei Malaysia Puki Babi Mau Awak Apa….?

KETIKA Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur pada 17 September 1963, negeri semenanjung itu terkesan gamam. Apalagi setelah pada tahun berikutnya Bung Karno mencanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), yang sasarannya cuma dua, yakni ”memperhebat ketahanan revolusi Indonesia” dan ”membantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei.”

Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, Yang Dipertuan Agong Persekutuan Tanah Melayu ketika itu, bahkan sempat bertanya dengan nada agak linglung, ”Apa gerangan salah kami?” Padahal, siapa pun tahu, Tunku punya gaya telikung lumayan campin. Hubungan Jakarta dengan Kuala Lumpur pun, sebetulnya, tak pernah bisa dibilang mesra-mesra amat.

Sudah sejak 1958, misalnya, tokoh-tokoh yang terlibat atau mendukung pemberontakan daerah di Indonesia mendapat suaka di negeri semenanjung itu. Situasi ini tak berbeda jauh dengan masa ketika Malaysia ditengarai menjadi tempat berlindung orang-orang Gerakan Aceh Merdeka yang tersudut di Indonesia. Tapi Jakarta terkesan senantiasa memperpanjang sabar.

Empat tahun setelah kemerdekaan negerinya, Tunku Abdul Rahman mulai berbeka-beka dengan Perdana Menteri Inggris Harold McMillan, mengenai Proyek Malaysia. Federasi baru itu akan meliputi pula Sarawak, Sabah, dan Singapura, yang merupakan koloni Inggris, serta Brunei, yang berstatus protektorat. Untuk meneduhkan suhu politik yang mulai meriang, Filipina mengambil prakarsa penyelenggaraan Konferensi Manila, April 1963.

Filipina punya kepentingan karena Sabah, wilayah yang diklaim Filipina ketika itu, dimasukkan ke Proyek Malaysia. Secara historis-tradisional, Sabah merupakan milik Sultan Sulu yang disewakan kepada Inggris. Agenda berikutnya adalah Konferensi Tingkat Tinggi Manila. Tetapi, seraya persiapan KTT digiatkan, Tunku secara sepihak menandatangani dokumen persetujuan pembentukan Federasi Malaysia dengan Inggris pada 9 Juli 1963.

KTT Manila tetap digelar pada 31 Juli-5 Agustus 1963. Dalam pertemuan itu Presiden Soekarno menyatakan akan mengakui Malaysia, dengan syarat penyelenggaraan plebisit untuk menjajaki keinginan sesungguhnya rakyat Kalimantan Utara. Dengan kesepakatan KTT Manila, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, U Thant, membentuk tim yang dipimpin diplomat Amerika, Michelmore, untuk menjajaki pendapat rakyat di Sarawak dan Sabah.

Jajak pendapat inilah yang, menurut Soekarno, penuh akal-akalan. Inggris mempersulit visa para peninjau Indonesia. Jumlah petugas PBB sangat dibatasi oleh Inggris, tak sebanding dengan luas daerah yang harus diawasi. Tim itu sendiri baru mulai bekerja pada Agustus 1963. Pada 16 September 1963, Federasi Malaysia diumumkan berdiri. ”Pemerintah Indonesia telah dikentuti bulat-bulat dan diperlakukan seperti patung,” kata Bung Karno ketika itu.

Jadi, dalam perkara ”dikentuti” Malaysia, sebetulnya kita ini sudah kenyang dari sono-nya. Setelah hubungan dengan Kuala Lumpur pulih, pada 28 September 1966, kita kembali ”dikentuti” dalam urusan Sipadan dan Ligitan, dan nyaris bulat-bulat ”dikentuti” dalam perkara Blok Ambalat. Percobaan ”mengentuti” paling aktual barangkali adalah dalam urusan lagu Rasa Sayang Sayange –yang sampai kini masih simpang-siur.

Ada apa dengan Malaysia, sesungguhnya? Atau, dengan gaya mengembalikan pertanyaan Tunku Abdul Rahman Putra al-Haj, 44 tahun silam, ”Apa gerangan salah kami?” Pada masa ”konfrontasi”, 1960-an, ketika kebencian terhadap Proyek Malaysia menggebu-gebu, tak ada warga Tanah Melayu yang dianiaya di negeri ini. Tak ada ”sweeping” oleh ”Rela-Indonesia”, atau apa pun namanya, apalagi sampai pada tindakan dajal semacam pemerkosaan.

Setelah berbagai silang-sengkarut belakangan ini, mungkin diperlukan semacam tinjauan ulang terhadap hubungan kedua negara. Pada masa lampau, hubungan itu demikian cair, sehingga istilah ”serumpun”, yang lebih banyak didengungkan pihak ”sana” ketimbang pihak ”sini”, terasa betul khasiatnya. Tiba-tiba, setelah kedua negara menjalani lebih dari empat dasawarsa hubungan antartetangga, muncul berbagai soal yang kayaknya tak layak terjadi di dunia beradab.

Ada dua hal yang patut dikhawatirkan. Pertama, jika laku lajak Malaysia belakangan ini berangkat dari kompleks rendah diri yang berlebihan. Dan kedua, jika perbuatan salah tingkah itu bisa diamsalkan sebagai ”sindrom orang kaya baru” yang lupa akar dan lupa sejarah, sehingga boleh berbuat sewenang-wenang. Untuk kedua perkara ini, sebaiknyalah kedua pihak berbicara dari hati ke hati dengan jujur dan tulus, dan—terutama—dengan pikiran terbuka.

Sumber: Tempo, Senin, 22 Oktober 2007 | 03:30 WIB

* Males-sia! cape deh…

Sederet Diplomasi Panas itu…

1961-1963
Konfrontasi Indonesia-Malaysia. Bermula dari keinginan Malaysia menggabungkan Sabah, Sarawak, dan Brunei dalam Persekutuan Tanah Melayu 1961. Soekarno menganggap Malaysia boneka Inggris dan melihatnya sebagai ancaman bagi Indonesia. Menteri Luar Negeri Soebandrio mengumumkan sikap memusuhi Malaysia pada 20 Januari 1963. Indonesia menyusupkan sukarelawan ke Sarawak dan Sabah, 12 April 1963. Dan, 27 Juli 1963, Soekarno mengobarkan “Ganyang Malaysia.”

17 Desember 2002
Mahkamah Internasional memutuskan Malaysia pemilik kedaulatan Pulau Sipadan-Ligitan. Ini bagian dari gugus pulau di timur laut Kalimantan Timur berbatasan dengan Sabah. Kedua negara bersengketa sejak 1961. Pada 1969 Malaysia memasukkannya ke peta tapi ditentang Indonesia. Lalu dua pulau itu dinyatakan tak bertuan. Malaysia membangun 150 resor di Sipadan pada 1980. Mahathir memasukkannya ke wilayah Malaysia berdasar undang-undang 1983. Ia mengadu ke Mahkamah Internasional di Den Haag pada 31 Mei 1997.

Februari-Maret 2005
Pemerintah Kuala Lumpur mengklaim Blok Ambalat yang berjarak lima mil laut dari Pu lau Sebatik, dekat Nunukan, Kalimantan Ti mur. Malaysia memasukkan Ambalat ke peta laut 1979 buatannya. Polisi laut dan Tentara Diraja Malaysia menemba ki , menangkap, dan menyiksa nelayan In do nesia yang mencari ikan di sana. Me reka menyiksa pekerja yang memasang mer cu suar Indonesia di perairan Karang U narang. Presiden Yudhoyono ikut mengawa si manuver angkatan perang Malaysia dari Sebatik.

23 Agustus 2007
Polisi Malaysia memukul Ketua Dewan Wasit Karate Indonesia, Donald Pieters Luther Kolopita, 47 tahun, di Kota Nilai, Negeri Sembilan. Ia, yang sedang mencari makan seusai rapat tentang jadwal pertandingan Kejuaraan Karate Asia, mendapati razia polisi. Tanpa banyak tanya, mereka memborgol Donald dan memasukkannya ke mobil patroli. Donald sudah menjelaskan bahwa ia wasit karate. Tapi dua sersan dan dua kopral polisi berpakaian sipil tetap menghajarnya hingga biji zakar berdarah, bibir pecah, kaki kiri patah, dan muntah.

Oktober 2007
Lagu Rasa Sayange digunakan Departemen Pariwisata Malaysia untuk promosi pariwisata. Menteri Pariwisata Adnan Tengku Mansor berkeras bahwa Rasa Sayange merupakan lagu kepulauan Nusantara, Malaysia ada di dalamnya. Indonesia meyakini itu lagu rakyat Maluku. Malaysia minta bukti lagu itu milik Indonesia.

6 Oktober 2007
Relawan Malaysia untuk Imigran Gelap (Rela) me nang kap Muslinah Nur din , istri Imran Hana fi, ata se pendidikan dan ke bu da yaan KBRI di Ku a la Lumpur. Muslinah di tang kap Rela di Masjid Ja miek, Kuala Lumpur, pa dahal ia menunjukkan identitas kartu diplomatik .

Dari Tepuk Pipi Hingga Rogol

Deretan kekerasan anggota Rela yang dilaku kan terhadap warga Indonesia di Malaysia sudah sam pai tahap memprihatinkan. Dari mendobrak apar te men, main gebuk, hingga merogol alias mem per kosa. Banyak kasus tapi sedikit yang dilapor kan.

Ada sederetan data yang dihimpun dari Mi grant Care, Kedutaan Besar Indonesia di Ma lay sia, dan anggota parlemen Teresa Kok da ri Par ta i Demokratik Malaysia. Di Parlemen, 10 Septem ber lalu, Teresa Kok menyampaikan pro blem ini. Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Se ri Mohd Radzi membantah semua data itu. Se jauh ini, katanya, “Tidak seorang pun anggota Re la disidang di pengadilan atas kesalahan sa at operasi.” Tapi jawaban itu dibantah keras Te re sa. “Banyak kasus yang disidang di pengadilan, ma nalah dibilang tidak ada?” ujarnya. Berikut daf tar tindakan anggota Rela itu:

Muhammad Yunus Lubis, Ketua PPI dan Mahasiswa Universitas Kebangsaan Malaysia. Apartemennya di kawasan Kajang diobrak-abrik pasukan Rela, awal Oktober 2007.

Muslianah Nurdin, istri atase pendidikan KBRI di Malaysia, ditangkap di Chow Kit, pusat kota Kuala Lumpur. Dia disuruh jongkok bersama TKI lainnya.

Penangkapan terhadap EW, pembantu rumah tangga yang memiliki izin kerja resmi di Selangor, bersama Mudjib di Johor Baru, 7 September lalu. Suami-istri ini dipisahkan. EW diperkosa di sebuah hotel. Sembilan pelaku ditangkap polisi.

Seorang gadis usia 20 tahun berinisial SN dari Pulau Lombok diperkosa anggota Rela bernama Shareen Isa di Johor Baru. Kini dia ditampung di KBRI dan melahirkan pada akhir bulan ini.

Pada 16 April 2007 sekitar 20 orang anggota Rela menyerbu Restoran Medan Selera Cahaya dan menahan pekerja perempuan dari Indonesia. Majikan terpaksa membayar sejumlah uang untuk membebaskan mereka.

Sabirin dipukul anggota Rela di Repuk Asem, Bungtiang, Johor, pertengahan tahun lalu. Uang Rp 1 juta dibawa pergi.

Imran didatangi anggota Rela di Keluang, Johor, akhir tahun lalu. Dituduh tidak punya visa kerja. Uang Rp 1,2 juta dan semua barang dapur dibawa pergi.

Basri, TKI yang bekerja di Johor Baru, dianiaya anggota Rela pada 1999. Semua barangnya diambil.

Hasan dianiaya dan diintimidasi pada 1999, di Kota Tinggi, Johor.

Ruslan Sahapuddin dianiaya tanpa sebab di Fleda Keledang pada 2000. Semua barang peralatan dapur diambil.

Sardi, yang bekerja di Petaling Jaya, Selangor, dipukuli hingga babak-belur dan semua barangnya dirampas.

Mahnan dipukul sampai pingsan di Taman Bukit Jelutung, Selangor, 2003. Fotokopi paspor yang ditunjukkannya disobek.

Amaq Hil, yang bekerja di daerah Kuching, dipungut uang keamanan Rp 125 ribu tiap bulan. Diancam digebuk jika tidak setor.

Sabaruddin ditangkap Rela di Gelang Patah, Johor, 1997. Semua uang dan barangnya diambil.

Heri dipukul sampai pingsan karena tidak mau berbaris ketika sedang ada penangkapan di Selangor pada 1997.

Sahdan, motor dan barang-barangnya diambil pada 2001, di Bentong Pahang.

Saepuddin ditangkap di Kampung Wa, Bukit Besi, Trengganu, pada 2002. Telepon seluler dan alat dapur diangkut semua.

Mahsun dianiaya di daerah Jengke pada 2001. Semua barang miliknya diambil.

Badrun dipalak Rela di Tebrau, Johor, tiga tahun lalu. Telepon seluler dan uang sekitar Rp 600 ribu diambil.

Hamid dianiaya di daerah Kemaman pada 1999.

Amaq Senah, uang dan semua pakaian diambil pada 2000, Keluang, Johor.

Kelet didatangi Rela di Ulu Tiram, Johor. Uang Rp 750 ribu dan semua barang dapur diambil.

Mahrip dipukul sewaktu penangkapan di Tiram, Johor, 1998.

Selain pekerja Indonesia, pekerja dari negara lain, bahkan anggota UNHCR, juga ditangkap oleh Rela. Kasus-kasus ini, kata Teresa, “Sebagian kecil saja dari kriminalitas yang dilakukan anggota Rela.” Inilah deretan tindakan itu:

30 Desember 2006 dua anggota Rela berinisal MS dan NM merogol seorang gadis berusia 14 tahun di daerah Taman Tasik. Pengadilan Shah Alam mengadili pelaku pada 28 Februari 2007.

17 April 2007, 10 anggota Rela yang berpakaian seragam me ram pok barang dan sejum lah uang di as ra ma pekerja asing di Taman Botani di daerah Ipoh. Polisi menyeret pelaku ke pengadilan.

4 April 2007, 80 anggota Rela menyerbu Pasar Pagi Pudu di Kuala Lumpur. Mereka menangkap 200 pekerja asing. Beberapa di antaranya pegawai UNHCR.

10 April 2007, sejumlah anggota Rela mengambil makanan dan minuman tanpa membayar di restoran sea food di Tampoi, Negeri Sembilan. Mereka menahan tiga pekerja asing yang memiliki visa kerja.

12 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Menimba Serukan Perangi Kemiskinan dan Kebodohan

Dari Kampanye Terbuka Pasangan Menimba

Pasangan Cabup dan Cawabup Supiori Fredrik Menufandu dan Yan Imbab  didamping istri, saat melakukan orasi di Sorendiweri.Supiori – Angka kemiskinan di Provinsi Papua berdasarkan data Sensus Penduduk Provinsi Papua menunjukkan tren penurunan yang signifikan, namun penurunan tersebut tidak serta merta memberikan jaminan bahwa rakyat di Papua telah bebas dari kungkungan kemiskinan, pasalnya hingga saat ini masih banyak rakyat yang belum menikmati manisnya bangku sekolah, pelayanan kesehatan yang prima pun masih terlalu jauh dari.
Lantas kita bertanya, apa sih yang dikerjakan selama ini oleh pemerintahan kita? Nah, Pertanyaan ini akan lebih pas jika kita bersama menyimak apa yang sudah dilakukan pemerintahan kita selama ini. Tentu saja banyak yang menilai bahwa pemerintah sudah bekerja namun ada juga yang pasti menyindir.‘Aktifitas pemerintahan di kabupaten Supiori ini hanya aktif tiga hari saja, dan melayani dua jam, mengapa? Karena pemimpin kita tidak mampu memimpin, pemimpin kita lebih memilih ke Jakarta daripada melayani rakyat,’ koar Thomas Amunauw tim koalisi MENIMBA saat kampanye terbuka putaran kelima pasangan cabup dan cawabup Supiori periode 2010-2015 di Pinggiran Pantai Sorendiweri Ibu Kota Kabupaten Supiori. Ketegasan Amunaw ini bukan isapan jempol semata, namun fakta, hingga tahun kedelapan berdiri kabupaten ini, sebagian aktifitas perkantoran masih dilakukan di Biak Ibu Kota Kabupaten Biak Numfor yang berjarak dua jam perjalan, bukan Cuma itu, sebagian besar pejabat eselon II dan III lebih memilih tinggal di Biak ketimbang menetap di Supiori.
‘Bagaimana kita mau sejahterakan rakyat, bagaimana rakyat mau nikmati kabupaten ini, kalau semua aktifitas pemerintahan masih di Biak. Ini yang buat sampai rakyat tidak merasa memiliki kabupaten ini, berobat saja masih ke Biak, belanja dan berjualanpun ke Biak, kenapa? Karena pemimpin kita buta, tidak melihat kondisi reel ini,’ singgungnya.

Pernyataan Amunauw ini tentu saja bisa dibenarkan, pasalnya hingga saat ini roda perekonomian di kabupaten itu tidak jalan. Lihat saja, sorendiweri yang adalah ibu kota Kabupaten itu, tidak tampak seperti ibu kota kabupaten, angkutan umum yang nihil, pusat perbelanjaan yang tidaktersedia, kalaupun ada, pasar itu masih terlalu awam bagi masyarakat, secara singkat dapat dikatakan bahwa kota sorendiweri hanyalah nama semata tanpa aktifitas seperti layaknya sebutan kota di daerah lain.

Hal ini tentu berpengaruh nyata pada upaya perbaikan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut, ‘kita ingin kota ini benar-benar kota, kita ingin Supiori memberikan makna pada kita, kita tidak ingin terus begini, maka saatnya kita harus mencari pemimpin yang mengerti dan berpengalaman, bukan pemimpin yang asal memimpin,’ teriaknya. Oleh karena itu, sambung Wiliam engels, jangan mudah terpengaruh. ‘jangan gadaikan harkat dan martabat anda dengan sebungkus supermi, atau sekilo beras, tapi mari gadaikan masa depan anda untuk satu perubahan yang kita impikan bersama-sama,’ ajak pemilik hotel arumbay biak ini yang juga adalah tim sukses menimba.

‘saya adalah anak tukang besi (pembuat parang) di Sowek sejak berumur Sembilan tahun, saya merasakan bagaiman susahnya hidup, saya merasakan semua yang kalian rasakan, dan saya tidak ingin apa yang saya alami di tempo dulu dialami oleh anak-anak kita,’ ujar Fred. Ya, Fred yang adalah anak buah Gubernur Barnabas Suebu ini tidak ingin kemiskinan terus membebani rakyatnya, ‘harus ada perubahan, selama tidak ada perubahan dalam system ini maka jangan berharap ada perubahan, karena lima itu sudah terbukti, apakah kalian masih ingin terus hidup dalam kondisi ini, maka itu percayakan kami, dan bersama-sama kami jadikan kemiskinan sebagai musuh kita,’ sebut Fred dengan nada tinggi, yang disambut dengan yel-yel Menimba nomor urut tiga.

Yel-yel Menimba semakin menggema di panggung orasi yang berada dibawah hamparan pohon kelapa, saat pasangan Cawabup Yan Imbab tampil ke depan publik. ‘saya bukanlah orator yang baik dan juga bukan politikus yang handal, namun saya punya keyakinan, ketika Yang Maha Esa berkenaan maka tidak ada yang berani menantang,’ singkat Yan yang mendapat sambutan ucapan amin dari seluruh pendukung MENIMBA. Acara kampanye berlangsung dibawah nauangan nyiur daun kelapa serta terpaan angin dari laut samudera pasifik, seolah-oleh menyiram lembut wajah-wajah pendukung yang terus bertambah dari waktu ke waktu, ‘kami tidak memiliki beban di wilayah lain, kami bersih’ yakin yan menutup orasi politik kampanye terbuka di hamparan pantai pasir putih, pantai Sorendiweir.(HEN)

12 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Akhirnya, Pasangan Thobias Salossa-Haryanto Lolos

Calon Walikota Jayapura Bertambah Jadi Enam Pasangan

SUASANA TEGANG—Pasangan  Yulius Mambay dan Piter Ell atau Jupiter  mendatangi dan menghardik salah seorang pimpinan parpol yang telah  menggunakan sejumlah dana darinya  usai  Rapat Pleno Verifikasu    Faktual  terhadap dukungan parpol kepada pasangan  calon  walikota dan  wakil walikota Jayapura periode 2010-2015 di Hotel Matoa, Jayapura,  Selasa (7/9) kemarin.JAYAPURA—Calon walikota Jayapura, akhirnya bertambah 2 pasangan. Ini menyu­sul diloloskannya pasangan Calon Walikota Jayapura, Thobias Salossa SH,MM- Haryanto SH dengan calon perseorangan, Pdt Fredi H Toam S.Th- Jimmy Spenyel Ansanay, dalam pleno verifikasi faktual yang dilakukan KPU Kota Jayapura di Hotel Matoa, tadi malam.
Kedua pasangan ini dinyatakan sebagai calon walikota dan wakil walikota berdasarkan SK no 80 tahun 2010 tertanggal 7 September 2010.
Tobias-Haryanto lolos dan berhak menjadi salah satu kontestan dalam Pemilukada Kota Jaya dengan mendapat dukungan 9 Partai Politik.
Dengan lolos dua pasa­ngan ini, maka kini pasangan calon walikota/wakil walikota bertambah menjadi 6 pasa­ngan, sama dengan Pemilukada Keerom yang baru saja digelar.
Ya rapat pleno   verifikasi faktual khusus bagi pasa­ngan calon yang berperkara di PTUN, yang digelar KPU Kota Jayapura di Hotel Matoa Jayapura, kemarin berlangsung tegang.  Bahkan hujan interupsi tidak terelekkan lagi.   Calon wakil walikota Jayapura Piter Ell juga melakukan intrupsi.
Menurut  pengacara kondang ini, pihaknya menyesali sikap KPU Kota Jayapura yang menolak menghadiri sidang gugatan pasangan Jupiter terhadap KPU Kota Jayapura yang digelar PTUN Jayapura. Ia mengatakan, apabila KPU Kota hadir pada waktu itu maka dapat menerima masukan bukti bukti hukum, serta keterangan keterangan yang disampaikan para saksi yang diajukan ke sidang pengadilan untuk kemudian memutuskan sesuai hati nurani.    Karena itu, lanjut Piter Ell, pihaknya mempertanyakan sejauhmana pihak KPU Kota Jayapura melakukan verifikasi faktual ke DPP parpol pengusung. Karena itu, ia minta agar disampaikan bukti bukti secara hukum bahwa KPU Kota Jayapura  telah sungguh sungguh melakukan verifikasi  tehadap dukungan parpol  pengusung di DPP masing masing parpol tersebut. Tapi permintaan ini tak direspons KPU Kota Jayapura. “Apabila Jupiter  ikut Pemilukada berapa miliar yang mesti ditanggung KPU Kota Jayapura,” tanya Piter Ell dengan nada tinggi.
Rapat pleno verifikasi faktual terbuka disampaikan dari 12 parpol yang memberikan dukungan terhadap pasangan Piter Ell dan Yulius Mambay, tapi hanya 4 parpol yang memberikan dukungan secara sah masing masing Partai Kedaulatan, Partai Buru, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia serta PKBP.
Selanjutnya, rapat pleno verifikasi terbuka terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Thobias Salossa dan Haryanto tak dilakukan. Hal ini menurut Ketua KPU Kota Jayapura Hendrik Bleskadit   sebagaimana perintah amar putusan PTUN sifatnya didaftarkan saja karena hanya PPRN yang bermasalah.

12 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Mantan Sekretaris KPU Kota Diperiksa

Sebagai Saksi Dugaan Penyelewengan Rp 3,2 M di KPU Kota

*KPU Kota  Diwarning  Gelar Pemilukada 11 Oktober

Imanuel Zebua SH MHJAYAPURA—Penggunaan dana hibah di KPU Kota Jayapura sebesar Rp 3,2 miliar yang kurang jelas (KJ), sebagaimana dilaporkan pihak Pemkot Jayapura,  mulai ditindaklanjuti Polres Jayapura dan Kejaksaan Nege­ri Jayapura.
Kapolresta Jayapura  AKBP Iman Setiawan SIK mengatakan, untuk menindaklanjuti  temuan  BPK Perwakilan Papua , terkait  dugaan penyelewengan dana hibah untuk menggelar Pemilukada Kota Jaya­pura senilai p 3,2 miliar, pihaknya telah berkerjasama dengan pihak Kejaksaan Jayapura  segera melakukan proses hukum terhadap pihak- pihak yang diduga telah menyalagunakan keuangan begara tersebut.
“Kejaksaaan dan Polisi  telah melakukan koordinasi   untuk menyelidiki kemana larinya uang nega­ra yang penggunaannya tak  dapat  dipertanggungjawabkan tersebut,” tutur Kapolres ketika dikonfirmasi  Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (6/9) kemarin. Kapolres juga memberikan perhatian terhadap molornya  jadwal pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura.
Sebagaimana diketahui sebelumnya akibat molornya pemilukada ini telah  membuat  gerah  Pemkot Jaya­pura.  Untuk  menjaga agar jangan terjadi kefakuman pemerintahan pa­s­ ­ca  berakhirnya masa tugas Walikota Jayapura Drs MR Kambu MM, maka Pemkot Jayapura  bersama Muspida Kota Jayapura  menggelar pertemuan  mendadak di Ruang Sekda Kota Jayapura, Jumat (3/9) lalu,  sekaligus   menyepakati   Pemilukada Kota Jayapura  digelar 11 Oktober  2010.
Karena itu, KPU Kota Jaya­pura diwarning untuk segera menggelar pesta demokrasi rakyat Kota Jaya­pura sesuai kesepakatan tersebut.

“Apabila pihak KPU Kota Jayapura sebagai penyelenggara  tak mampu menggelar Pemilukada Kota Jayapura sesuai kesepakatan, maka pimpinan dan anggota KPU Kota Jayapura akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan diganti  KPU Provinsi Papua untuk menyelenggarakannya,” tukas Kapolres.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri  Jayapura Imanuel Zebua SH MH dihubungi secara terpisah menegaskan, pihak Kejaksaan Negeri  (Kejari) Jayapura  telah menindaklanjuti  penga­duan penyelewengan penggunaan dana hibah  untuk penyelengaraan Pemilukada Kota Jayapura  senilai Rp 3,2 miliar lebih sebagaimana  dilaporkan Pemkot Jayapura menyusul hasil verifikasi dari BPK  Perwakilan Papua.
”Kami   sudah  mulai mengambil  langkah – langkah mengumpulkan data dan keterangan,  termasuk meminta keterangan dari mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura. Tapi  belum seorangpun ditetapkan saksi maupun tersangka,” tandasnya.
Dikatakannya, pihaknya juga telah menerima laporan resmi  dari Plt Walikota Jayapura Ir Jan Piet Nero­kouw terkait adanya indikasi  kasus tindak pidana penyelewengan dana hibah Pemilukada Kota Jayapura senilai Rp 3,2 milira lebih yang diduga melibatkan pihak KPU Kota Jayapura.
Ditanya kemungkinan Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit serta sejumlah anggotanya juga diperiksa, menurutnya, apabila setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura tenyata ditemukan keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura serta sejumlah anngotanya, maka kemungkinan besar  mereka juga akan segera diperiksa.  Namun demikian, katanya, pihaknya masih menfokuskan diri untuk melakukan kajian hukum terkait keterangan yang disampaikan yang  mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura.
Sebagaimana dilaporkan, Plt Walikota Jayapura Ir Jan Piet Nerokouw  saat  menggelar sidang berama Muspida Kota Jayapura  pada Jumat (3/9) telah mengadukan pimpinan dan anggota KPU Kota Jayapura  melalui surat permohonan  bernomor 279/1218/Set/2010 kepada Kepala Kejaksaan Negeri  Jayapura dan Kapolresta Jaya­pura  untuk segera  dilakukan proses hukum penggunaan dana hibah  Pemilukada Kota Jayapura senilai Rp 3,2 miliar lebih.
Selain mengadukan KPU Kota Jayapura agar diproses hukum, Pemkot Jayapura juga menyikapi kinerja KPU Kota Jayapura. Apabila sejak 3-11 September 2010 ini proses Pemilukada Kota Jayapura tak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemkot Jayapura  segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura. Pasalnya, Pemkot  Jayapura dinilai inkonsisten dalam menjalankan tugasnya.

12 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Meninggalkan komentar

Kabar Papua


11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Setelah Pendet, Kuda Lumping pun Diklaim


Liputan6.com, Jakarta: Lagi, negeri tetangga Malaysia membuat ulah. Setelah mengklaim tari Pendet sebagai milik mereka, kini giliran tarian Kuda Lumping yang diakui sebagai kesenian khas Negeri Jiran. Padahal jelas, tarian menggunakan replika kuda dari anyaman bambu ini adalah kesenian khas Jawa Timur. Sebelum ini, Malaysia juga telah “mencuri” Reog Ponorogo dan lagu Rasa Sayange [baca: Budayawan dan Seniman Bali Protes Malaysia].

Hal ini jelas menimbulkan reaksi dari kalangan budayawan dan seniman. Mereka mengaku geram atas tindakan Malaysia yang kerap kali mengklaim sejumlah kesenian Indonesia. Menanggapi hal ini, Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan, jangan terlalu cepat terpancing emosi karena hal ini. Ia menambahkan klaim Malaysia ini tidak seharusnya terjadi.

Negeri tetangga lebih menghargai kesenian Indonesia, bahkan selalu ingin memilikinya. Tidakkah hati kita terusik oleh hal ini? Masyarakat seharusnya bisa lebih menyadari dan berusaha untuk menjaga kelestarian budaya nusantara.

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Beberapa Kebudayaan Indonesia Yang Diklaim Malaysia

Yah, si maling berulah lagi, di awal pembuatan website ini Saya pernah bilang si Maling pasti akan bikin masalah lagi, dan itu terbukti.

Berikut ini adalah daftar artefak budaya Indonesia yang diduga dicuri, dipatenkan, diklaim, dan atau dieksploitasi secara komersial oleh korporasi asing, oknum warga negara asing, ataupun negara lain:

1. Batik dari Jawa oleh Adidas
2. Naskah Kuno dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
3. Naskah Kuno dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
4. Naskah Kuno dari Sulawesi Selatan oleh Pemerintah Malaysia
5. Naskah Kuno dari Sulawesi Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
6. Rendang dari Sumatera Barat oleh Oknum WN Malaysia
7. Sambal Bajak dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Belanda
8. Sambal Petai dari Riau oleh Oknum WN Belanda
9. Sambal Nanas dari Riau oleh Oknum WN Belanda
10. Tempe dari Jawa oleh Beberapa Perusahaan Asing
11. Lagu Rasa Sayang Sayange dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
12. Tari Reog Ponorogo dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
13. Lagu Soleram dari Riau oleh Pemerintah Malaysia
14. Lagu Injit-injit Semut dari Kalimantan Barat oleh Pemerintah Malaysia
15. Alat Musik Gamelan dari Jawa oleh Pemerintah Malaysia
16. Tari Kuda Lumping dari Jawa Timur oleh Pemerintah Malaysia
17. Tari Piring dari Sumatera Barat oleh Pemerintah Malaysia
18. Lagu Kakak Tua dari Maluku oleh Pemerintah Malaysia
19. Lagu Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara oleh Pemerintah Malaysia
20. Kursi Taman Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Perancis
21. Pigura Dengan Ornamen Ukir Khas Jepara dari Jawa Tengah oleh Oknum WN Inggris
22. Motif Batik Parang dari Yogyakarta oleh Pemerintah Malaysia
23. Desain Kerajinan Perak Desak Suwarti dari Bali oleh Oknum WN Amerika
24. Produk Berbahan Rempah-rempah dan Tanaman Obat Asli Indonesia oleh Shiseido Co Ltd
25. Badik Tumbuk Lada oleh Pemerintah Malaysia
26. Kopi Gayo dari Aceh oleh perusahaan multinasional (MNC) Belanda
27. Kopi Toraja dari Sulawesi Selatan oleh perusahaan Jepang
28. Musik Indang Sungai Garinggiang dari Sumatera Barat oleh Malaysia
29. Kain Ulos oleh Malaysia
30. Alat Musik Angklung oleh Pemerintah Malaysia
31. Lagu Jali-Jali oleh Pemerintah Malaysia
32. Tari Pendet dari Bali oleh Pemerintah Malaysia, Malaysia Asuuu……., Pemerintah tindak dong…!!!! jangan jadi penonton….!!

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

UNDIP Tolak Mahasiswa Malaysia

Universitas Diponegoro (Undip) Semarang memutuskan tidak akan menerima mahasiswa baru asal Malaysia dalam tahun ajaran baru 2009-2010. Tindakan ini sebagai wujud nyata ekspresi rasa nasionalisme. Rektor Undip Susilo Wibowo menyatakan hal tersebut di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (25/8).

Susilo menilai Malaysia tidak menghargai harkat dan martabat bangsa Indonesia. Hal ini terlihat adanya pengakuan Negeri Jiran atas berbagai kebudayaan yang berasal dari Indonesia.

Namun demikian, kata Susilo, Undip akan tetap melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dari Malaysia. Kerja sama tersebut dimanfaatkan untuk menyerap ilmu dan teknologi.

Di kesempatan sama, Kepala Humas Undip Agus Naryoso mengatakan, mahasiswa asal Malaysia banyak yang belajar di Fakultas Kedokteran Undip. Mereka tetap diberi kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan. Namun, tidak ada lagi penerimaan mahasiswa baru dari Malaysia pada tahun ini.(Ant/***/DSY)

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Menhan Launching Pembangunan Kapal Perang Tempur PKR Pertama di Indonesia

Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro me-launching pembangunan kapal perang tempur jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) yang merupakan kapal perang tempur tpertama dan terbesar yang akan dibuat di Indonesia, Senin (16/8) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pembuatan kapal perang PKR tersebut akan dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender.

Launching pembangunan kapal perang PKR dengan tema “Persembahan Anak Bangsa Untuk Bumi Persada Indonesia” tersebut, ditandai dengan pembukaan secara simbolis Selubung Mock Up Kapal perang tempur PKR oleh Menhan. Hadir dalam acara tersebut Panglima TNI Djoko Santoso, Kasal Laksama TNI Agus Suhartono, Wamenhan Letjen TNI Sjafri Sjamsoeddin, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A. dan Dirut PT. PAL Harsusanto serta sejumlah pejabat di jajaran Kemhan, Mabes TNI dan Mabesal.

Selain itu, hadir pula pejabat perwakilan dari Kementerian Perindustrian, Kementerian Ristek, Kementerian BUMN, Bappenas dan Anggota Komisi I DPR RI serta perwakilan dari Damen di Indonesia.

Menhan dalam sambutannya mengatakan, setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Kemhan dapat me-launching pembangunan kapal perang PKR yang merupakan kapal perang tempur terbesar dan pertama yang akan dibangun di Indonesia yaitu di PT. PAL.

Menurut Menhan,  launching pembangunan kapal perang PKR ini sangat penting, mengingat hal ini sejalan dengan salah satu prioritas pembangunan pada pemerintahan Kabinet Indonesia  ke II yaitu  membangun industri pertahanan dalam negari. Makna  dari pembangunan industri pertahanan dalam negeri adalah semaksimal dan sedapat mungkin agar Alutsista TNI dibangun di dalam negeri.

Launching pembangunan kapal perang PKR ini menjadi  moment yang sangat penting, karena setelah Indonesia mengalami krisis moneter pada tahun 1998,  kemudian kita mencoba untuk membangun kembali industri pertahanan dalam negeri”, tambah Menhan.

Menhan mengatakan,  pembangunan kapal perang PKR ini akan menjadi titik awal bangkitnya industri pertahanan dalam negeri khususnya industri kapal perang, dan selanjutnya diharapkan akan terus dapat membangun kapal sejenis ini berikutnya sehingga Indonesia di masa depan akan memiliki angkatan laut yang kuat.

Lebih lanjut Menhan menjelaskan, disamping digunakan untuk tugas – tugas  tempur, kapal perang PKR juga diperlukan untuk memberikan deterrent effect atau efek gentar  terhadap siapapun yang akan mencoba mengganggu kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Menhan menambahkan,  kapal perang PKR  ini juga dapat digunakan dalam peace keeping mission atau misi penjaga perdamaian.  Dalam misi perdamaian, Indonesia tidak hanya mengirimkan pasukan dari TNI AD, tetapi juga telah mengirimkan kapal perang  dalam suatu naval mission di Lebanon.

Pada waktu itu, dengan Sigma Kelas sudah cukup berhasil dan diakui oleh NATO bahwa kapal perang TNI AL telah memenuhi standar dari kapal – kapal perang NATO. Dengan kehadiran kapal perang PKR ini, menurut Menhan diharapkan nantinya akan menempatkan Indonesia pada kelas yang lebih tinggi dan terhormat dalam kancah di dunia Internasional.

Selain itu,  dengan pembangunan kapal perang PKR yang akan dibuat  PT. PAL, juga membuktikan bahwa pemerintah dalam hal ini Kemhan dan TNI berkomitmen dalam mewujudkan kebijakan pertahanan yang pro kesejahteraan.   Melalui pembangunan kapal perang PKR di PT.PAL, industri pertahanan pendukung dalam negeri lainnya akan tumbuh yang pada akhirnya  akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penyerapan tenaga kerja.

Menhan mengatakan, walaupun dalam pembangunan kapal perang PKR pertama ini masih ada beberapa  kekurangan yang harus terus diperbaiki,   namun hal ini merupakan langkah perjalanan yang besar bagi industri pertahanan dalam negeri. “Walaupun di tempat lain pembangunan kapal perang PKR seperti ini sudah dilakukan, tetapi ini membuktikan bahwa suatu saat nanti Indonesia akan dapat tampil dan kuat di laut dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI”, tambah Menhan.

Mengakhiri sambutannya, Menhan menyampaikan rasa bangga dan terimakasih kepada semua pihak baik Panglima TNI, Kasal dan  tim yang dipimpin oleh Sekjen Kemhan yang telah bekerja keras bertahun – tahun dalam mempersiapkan dan mewujudkan pembangunan kapal perang PKR.  Bertepatan  dengan ulang tahun Kemerdekaan RI ke 65, ini adalah wujud persembahan dari anak bangsa di sektor pertahanan, seluruh jajaran Kemhan dan TNI.

Sementara itu, Sekjen Kemhan Mardya TNI Eris Haryyanto, S.IP, M.A saat membacakan narasi pembangunan kapal perang PKR mengatakan, dalam mewujudkan cita –cita mulia dan sebagai dedikasi kepada bangsa Indonesia, Kemhan dengan segenap stake holder berupaya mewujudkan pembangunan kapal perang tempur jenis PKR yang terbesar yang akan dibangun di industri pertahanan dalam negeri. Hal ini juga sebagai apresiasi industri pertahanan dalam berkontribusi guna pemenuhan kebutuhan Alutsista.

Lebih lanjut Sekjen Kemhan menjelaskan,  desain kapal PKR  ini telah mempertimbangkan dalam pemenuhan tuntutan operasional yang meliputi perkembangan lingkungan strategis, konsep pembangunan trimatra TNI dan program kemandirian Alutsista melalui Transfer of  Knolage (TOK) dan Transfer of Technology (TOT).

Sementara itu dalam rancang bangun telah ditetapkan kriteria antara lain mampu dioperasikan sampai dengan batas terluar zona ekonomi eksklusif,  memiliki fire power handal dan mampu menimbulkan dampak penangkalan, memiliki teknologi Senkomlek terkini dan terintegrasi serta dapat diup-grade sesuai dengan perkembangan  teknologi dan mampu melaksanakan tugas – tugas SAR.

Sekjen Kemhan menambahkan,  sasaran yang ingin dicapai adalah diharapkan PT. PAL sebagai industri strategis pertahanan dapat secara mandiri mampu mendesain dan memproduksi kapal jenis PKR, fregat dan kapal atas air lainnya.

Sekjen Kemhan mengatakan, pembangunan kapal PKR ini merupakan persembahan anak bangsa kepada bumi persada Indonesia dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 65 Tahun 2010 yang diharapkan akan meningkatkan posisi tawar dan daya saing bangsa Indonesia.

Proses Pembangunan Kapal Perang PKR

Pembangunan kapal perang PKR ini diawali dengan pengajuan pengadaan satu buah kapal perang jenis PKR oleh TNI AL kepada Kemhan dan selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ada dalam pengadaan Alutsista TNI.

Pembuatan kapal perang tersebut dikerjakan oleh PT. PAL selaku industri pertahanan dalam negeri yang akan bekerjasama dengan negara lain, selaku pemenang tender  sebagai bagian dari alih teknologi. Berdasarkan perhitungan PT. PAL yang berbasis di Surabaya untuk pembuatan kapal perang PKR yang pertama dibutuhkan waktu sekitar 4 tahun.

Sebelumnya Kemhan juga telah menentukan negara Belanda dari tiga negara Eropa lainnya yang diusulkan menjadi rekan kerja, yakni Belanda, Italia dan Rusia. Di dalam ketetapan program pembangunan kapal perang jenis PKR tersebut,  pihak Kemhan dan TNI AL telah mempersyaratkan kepada pemenang tender, dalam hal pembangunan kapal perang PKR pertama dilaksanakan sepenuhnya di PT. PAL dengan maximizing local content (porsi PT.PAL). Hak patent dari desain kapal perang PKR yang dipersenjatai dengan berbagai jenis Rudal menjadi milik bersama Kemhan dan pemenang tender.

Selain itu, Kemhan dan PT. PAL memiliki hak untuk menjual kapal yg sama ke negara  ASEAN dan Asia, serta bila pemenang dari tender pembangun kapal perang PKR menjual kapal yg sama, PT. PAL mempunyai hak untuk men-supply engine room section dan accommodation section dalam rangka ‘ co-production ‘.

Beberapa hal lainnya yang mendukung program pembuatan kapal perang PKR tersebut, yakni kapal perang  jenis PKR dibangun di divisi kapal perang, dimana manajemen & organisasi proyek yang meliputi engineering, procurement, construction dan finance dikelola secara terpisah dari kegiatan korporasi  PT.PAL.

Proses pembangunan kapal perang PKR ini juga didasari oleh adanya suatu komitmen penuh dari pihak manajemen, karyawan PT. PAL serta para stake holder. Disamping itu diperlukan juga suatu komitmen investasi secara jelas dari partner untuk peningkatan kapasitas & fasilitas produksi divisi kapal perang.

Seleksi khusus dari setiap sumber daya manusia sebagai pelaksana yang terlibatpun di dalam  proyek pembangunan kapal perang PKR tersebut juga harus sesuai kompetensi yang dibutuhkan.

Spesikasi Kapal Perang PKR

Kapal perang jenis PKR yang akan dibuat di Indonesia oleh PT. PAL dirancang dapat digunakan dalam beberapa misi operasi antara lain peperangan elektronika, peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan anti kapal permukaan dan bantuan tembakan kapal. Di samping itu kapal perang PKR  tersebut dilengkapi dengan Rudal  SAM, SSM dan Rudal anti kapal selam.

Spesifikasi dari kapal perang PKR tersebut  antara lain  memiliki panjang keseluruhan ± 105 meter, lebar ± 14 meter, kedalaman ±  8,8 meter, kecepatan (max / cruiser / ekon) ± 30/18/14 kn dengan kekuatan mesin utama ±  4 x 9.240  hp.

Kapal tersebut dilengkapi dengan perlengkapan radar untuk mendeteksi kapal selam dan pesawat udara, perlengkapan persenjataan diantaranya meriam kaliber 76 sampai 100 mm dan kaliber 20 sampai 30 mm, peluncur rudal ke udara  dan senjata torpedo serta perlengkapan pendukung lainnya. Kapal ini juga dilengkapi dengan fasilitas  helipad di deck kapal

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Gosong Niger dan Camar Bulan Tetap Milik Indonesia

Menanggapi pernyataan Asy’ari, sebagaimana yang diberitakan Koran Indo Pos,  tanggal  31 Maret 2009, bahwa  dua wilayah Gosong Niger dan Camar Bulan yang terletak di Desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, beresiko masuk  wilayah Malaysia.

Sebelum menjelaskan hal tersebut,  kami ingin menyampaikan terima kasih kepada Sdr. Asy’ari dan juga Redaksi Harian  Indo Pos yang telah memuat berita tersebut  Sebagai anak bangsa, kami merasa bangga, atas kepedulian dari berbagai komponen bangsa, yang telah ikut serta memikirkan wilayah perbatasan, khususnya wilayah Gosong Niger dan Camar Bulan.

Perlu kami sampaikan, bahwa kawasan Gosong Niger secara administrasi berada di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat dengan lokasi  lebih kurang 4.1 Mn, di sebelah Utara Tanjung Datu. Wilayah Gosong Niger  tersebut secara fisik  tampak berupa gugusan karang-karang dengan panjang sekitar 5.8 Nm (10.44 km) dan lebar sekitar 0.5 (0,9 km)  s/d 1 Nm  (1,8 km).

Pada waktu air laut pasang, karang tersebut akan tenggelam, sehingga  bukan merupakan suatu pulau seperti disebutkan  dalam berita Indo Pos.   Mengacu Pasal 121 (1) Unclos’82 dan Pasal 1 (2) UU. No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia dinyatakan, bahwa suatu Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah dikelilingi  oleh air  dan  berada  di atas permukaan air pada waktu air pasang.

Merujuk pada Perjanjian Landas Kontinental antara RI-Malaysia tahun 1969 yang kemudian diratifikasi dengan  Keputusan Presiden RI No. 89 Tahun 1969 tanggal 15 Nopember 1969, telah  disepakati  penetapan 25 titik koordinat, yaitu : 10 Titik di Selat Malaka, 10 Titik di Laut Cina Selatan  dekat Semenanjung Malaka dan 5 Titik di Utara Tanjung Datu, Pulau Kalimantan.  Berdasar perjanjian Landas Kontinental tahun 1969, kawasan Gosong Niger  yang berada di sebelah Utara perairan Tanjung Datu, secara yuridis  terbagi dua kepemilikan yakni, sepanjang lebih kurang 5 Nm (9 km) masuk wilayah Indonesia dan lebih kurang 0,8 (1.4 km) milik Malaysia.  Hal tersebut berdasarkan analisis geografis, analisis yuridis dan hasil plotting  pada peta laut nomor: 420 sekala 1 : 200.000.

Pemerintah RI pada bulan April 2006 telah memasang pelampung suar di Gosong Niger, sebagai tanda navigasi kedalaman sekaligus sebagai tanda kepemilikan RI, sehingga rasa kekhawatiran akan terancamnya batas negara di Gosong Niger sebagaimana yang diungkapkan oleh Asy’ari dan dimuat  Indo Pos tanggal 31 Maret 2009,  tidak perlu.

Camar Bulan yang terletak di desa Temanjuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan barat ditandai dengan  pilar-pilar/tugu  batas dengan  notasi A1, A2, A3, A4 dan seterusnya ke arah selatan, yang merupakan rangkaian pilar   perbatasan RI – Malaysia di Kalimantan  Barat  dan  Kalimantan


Timur.  Sampai dengan saat ini jumlah  kesemuanya ada 19.328 pilar dengan notasi A, B, C, D dan seterusnya sampai  ke Pulau Sebatik.

Dengan memperhatikan peta Topografi Angkatan Darat tahun 2004 Nomor:3128-IV, Tanjung Datu, Camar Bulan dan Nomor: 3129 III, Temanjuk Besar, ditetapkan bahwa di sekitar Camar Bulan terdapat tugu batas A4.  Selain pilar/tugu perbatasan terserbut,  berdasarkan hasil perjanjian pemerintah RI – Malaysia juga  telah  didokumentasikan,  pos  perbatasan telah dibangun oleh pemerintah RI – Malaysia, serta patroli perbatasan bersama juga telah dilaksanakan. Apabila terjadi pilar hilang atau rusak,  maka pada posisi  atau koordinat  tersebut akan  dibangun kembali secara bersama-sama, berdasarkan dokumen yang ada  pada kedua pihak.

Sistem koordinat yang disepakati oleh  kedua negara dalam perjanjian perbatasan tidak mungkin berubah tempat.   Yang mungkin terjadi hilangnya patok batas, karena  rusak atau bergesar  karena faktor  alam atau mungkin karena manusia yang punya kepentingan.    Namun, ini tidak berarti  merubah batas wilayah perbatasan.   Dalam waktu tertentu selalu ada pengecekan bersama oleh tim gabungan dari kedua negara, dan akan mengembalikan patok batas sesuai koordinat yang telah ditentukan.

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan tersebut di atas, maka kekhawatiran  akan terancam hilangnya batas negara, atau bahkan wilayah yang  masuk ke negara Malaysia tidak perlu dikhawatirkan.  Padahal Pemerintah RI secara serius memperhatikan wilayah perbatasan baik dalam program pemberdayaan wilayah perbatasan maupun dalam program-program pendayagunannya.

Jadi wilayah Camar Bulan merupakan wilayah Indonesia, dengan dasar bahwa secara adminstrasi berada di desa Temanjuk, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.   Disamping itu, berdasarkan plotting posisi pada peta Topografi TNI-AD tahun 2004 Nomor.3128-IV, Tanjung Datu, Camar Bulan dan Nomor peta 3129 III, Temanjuk Besar, wIlayah Camar Bulan berada di sisi kiri tugu-tugu batas RI-Malaysia serta hasil perjanjian antara pemerintah RI-Malaysia juga telah didokumentasikan, menyatakan bahwa Camar Bulan merupakan wilayah Indonesia. (Penulis adalah Kasubbag Pembentukan, Bagian Opini, Biro Humas, Setjen Dephan)


11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Kerjasama Pertahanan Tingkat Regional di Bidang Tekhnologi Militer/Alutsista


Jakarta, Kementerian Pertahanan menggalang kerjasama tingkat regional dengan Negara-negara ASEAN dalam bidang teknologi militer. Diantaranya  telah ditandatanganinya MoU antara Menhan RI dengan  Menteri Pertahanan Cina pada tahun 2007, dengan tujuan untuk meningkatkan hubungan kedua negara guna mencapai mutual benefit respect di masa-masa mendatang.

Indonesia banyak mengambil pelajaran dari keberhasilan yang dicapai Negara-negara ASEAN dan Cina dibidang ekonomi, politik dan pemerintahan, serta teknologi dan industri, khususnya kemajuan dibidang teknologi pertahanan. Dalam bidang teknologi militer  Cina semakin maju sehingga membuka kesempatan baru bagi negara-negara di kawasan ASEAN,  dimana pada masa lalu lebih didominasi oleh negara-negara di kawasan Eropa.

Kerjasama pemerintah Indonesia dengan Cina diharapkan  akan terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Saat ini Indonesia sedang menggiatkan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan Cina berpartisipasi dalam program pengembangan industri pertahanan di Indonesia, mencakup joint production dan pelaksanaan  Transfer of  Technology  (ToT).

Saat ini Indonesia sedang mempertimbangkan untuk membentuk suatu forum teknologi militer (military Technology Forum-MTF), sebagai wadah kosultasi yang membahas aspek teknis Alutsista. Tujuan pembentukan forum tersebut adalah untuk meningkatkan  pertahanan kedua negara di masa mendatang.

Dalam hal anggaran pertahanan. Indonesia berharap pemerintah Cina  dapat menyediakan fasilitas pengadaan secara G to G  disertai dengan ToT serta melibatkan industri dalam negeri. Kerjasama antara Kemhan RI dengan Pertahanan Cina memberi manfaat ganda bagi kedua belah pihak, antara lain :
1. Meningkatkan kualitas profesionalisme untuk bisa  menopang stabilitas kawasan. Pemerintah  RI dan Cina memiliki kepentingan yang sama terhadap pengamanan Selat Malaka dan pengamanan SLOC (Sea Lane Of Communication atau ALKI). Berkaitan dengan itu diperlukan mutual understanding dan mutual cooperation khususnya di Selat Malaka dan SLOC seperti di Selat Sunda , Selat Lombok dan Selat Makasar.
2. Peran Indonesia sebagai Negara Kunci di Asia Tenggara mampu menjembatani kepentingan global di kawasaan. Sehingga koordinasi dan komunikasi untuk keamanan pasokan energi dari dan ke Timur Tengah, transportasi komoditas dan produk Negara-negara industri ke wilayah Asia dan Eropa menjadi lancar.
3. Dalam konteks nasional. Kerjasama Pemerintah Indonesia dengan Cina dapat memberi manfaat bagi pengembangan industri pertahanan di Indonesia, sehingga dapat membangun pertumbuhan ekonomi, dan menempatkan kebijakan pembangunan system pertahanan yang pro kesejahteraan (defence supportive economi)
4. Terkait dengan industri pertahanan. Dengan kerjasama ini diharapkan pemerintah Cina  dapat memanfaatkan produk-produk industri pertahanan Indonesia sebagai bentuk mutual benefit cooperation. Saat ini Indonesia memiliki kapasitas untuk memproduksi alat-alat pertahanan yang memenuhi standar internasional  diantaranya non-weapon system equipment (alat perlengkapan non-alutsista).

Dalam konteks kemanan regional, Indonesia mampu mengerem keinginan Cina untuk mengklaim wilayah Laut Cina Selatan sebagai  teritorinya.  Berbagai upaya telah dilakukan oleh Indonesia seperti menggalang pertemuan informal diantara keenam negara yang memiliki klaim atas pulau-pulau di kepulauan Sprotly di Laut Cina Selatan. Selama ini negara-negara yang memiliki  klaim atas  pulau-pulau di kepulauan Sprotly seperti Malaysia, Brunai, Cina, Filipina, Vietnam dan Thailand masih bisa menahan diri karena adanya inisiatif Indonesia tersebut.  Kerjasama antar RI-Cina diharapkan mampu menciptakan situasi damai di kawasan, khususnya potensi konflik di Laut Cina Selatan, akibat klaim tumpang tindih antar beberapa negara di kawasan.

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

KPU Akhirnya Tetapkan 6 Pasangan Calon Walikota

Proses Verifikasi Diwarnai Adu Mulut
JAYAPURA- Setelah melalui dua kali proses verifikasi yang cukup alot, bahkan nyaris berujung bentrok, KPU Kota Jayapura akhirnya menetapkan enam calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura peserta Pemilukada 2010.
Demikian ungkap Ketua KPU Kota Jayapura Drs. Hendrik B. Bleskadit,M.Si dalam keterangan persnya yang didampingi tiga anggota KPU lainnya di Hotel Matoa pukul 24.00 WIT, tadi malam.
“Jadi berdasarkan hasil pleno yang kami laksanakan tadi, kami anggota KPU Kota Jayapura akhirnya memutuskan dan menetapkan enam pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura peserta Pemilukada 2010,” katanya.
Hasil pleno KPU tersebut termuat dalam Keputusan KPU Kota Jayaura Nomor 80 tahun 2010 tentang nama – nama pasangan calon yang memenuhi sayarat sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Jayapura tahun 2010. (lihat tabel).
Bleskadit mengatakan, pleno penetapan yang dilaksanakan oleh KPU ini merupakan tindak lanjut dari hasil rapat pleno verifikasi faktual terhadap pasangan calon yang berperkara di PTUN, yang dilaksanakan Selasa (7/9) siang kemarin. “Dan sebagai hasilnya dengan memperhatikan berbagai pertimbangan dan ketentuan yang berlaku, kami memutuskan enam pasangan calon walikota dan wakil walikota,” paparnya.
Pasangan bakal calon walikota-wakil walikota Julius Mambay dan Pieter Ell yang pada saat verifikasi terkesan ngotot mempertahankan diri untuk bisa lulus verifikasi akhirnya jatuh juga. Itu karena Parpol yang resmi mendukung pasangan ini hanya 4 Parpol, kendati sebelumnya sempat disebutkan sebanyak 12 Parpol, sehingga syarat dukungan 15 persen suara juga tidak bisa diraih oleh pasangan ini. Karena itu KPU tidak bisa mempertahankan pasangan ini untuk melaju menjadi peserta Pemilukada 2010.
Sedangkan pasangan lainnya, Thobias Solossa – Haryanto akhirnya lulus verifikasi. Dimana ia didukung oleh 9 Parpol dan memenuhi syarat dukungan 15 persen. Termasuk pasangan calon perseorangan yaitu Pdt. Freddy H. Toam,S.th dan Ir. Jimmy Spenyel Ansanay,MM yang sebelumnya tidak lulus verifikasi, dalam pleno tadi malam akhirnya juga ditetapkan menjadi peserta Pemilukada Kota Jayapura tahun 2010 ini.
Konferensi pers yang berlangsung di Hotel Matoa ini juga dikawal ketat aparat kepolisian, baik di luar dan di dalam hotel, sehingga semuanya berlangung dengan lancar dan tertib.
Kata Bleskadit, setelah pleno penetapan itu, pekan mendatang pihaknya akan melanjutkannya dengan pengambilan nomo urut untuk dua pasangan calon yang baru masuk.
Sementara itu, dalam proses verifikasi di Hotel Matoa Selasa siang kemarin, juga dikawal ketat aparat Polisi. Mereka sejak pagi sudah berjaga- jaga kendati acara baru dimulai pukul 14.00 WIT.
Bukan hanya itu semua undangan verifikasi discreening ketat. Hanya yang berkepentingan (Ketua Parpol, Ketua Tim Sukses dan beberapa pengurus Parpol) yang boleh masuk, selain itu tidak diperkenankan masuk.
Hal ini bisa dimaklumi dalam rangka menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, apalagi pengalaman verifikasi Jumat pekan kemarin yang nyaris kisruh, untungnya aparat kepolisian terus mengawal ketat proses itu.
Lanjutan rapat pleno verifikasi factual terhadap pasangan calon yang berperkara di PTUN ini diawali dengan doa dan dilanjutkan dengan sedikit arahan dari Ketua KPU Hendrik Bleskadit sesaat setelah mencabut skors.
“Saya ingatkan, ini adalah forum resmi, jadi saya minta semua bicara sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku,” warningnya.
Dia juga mengatakan bahwa disadari atau tidak, masalah sesunguhya ada di Parpol, sebab sejak awal yang berhak mencalonkan pasangan calon hanyalah Parpol di DPC Kota Jayapura, karena itu verifikasi itu lebih difokuskan pada dukungan Parpol. “Jadi kami minta Parpol untuk jujur akan memberikan dukungan pada siapa,” pintanya lalu menyerahkan pimpinan rapat pada anggota KPU lainnya Marinus Yaung.
Sama seperti Bleskadit, sebelum melanjutkan acara itu Marinus meminta kesepakatan semua undangan yang hadir untuk mematuhi aturan. Kesepakatan itu di antaranya adalah rapat itu harus tertib dan beretika, interupsi boleh dilakukan tetapi harus dalam aturan. Dan jika rapat pleno tersebut deadlock maka KPU akan melakukan verifikasi secara tertutup.
“Jadi saya mengajak kita semua untuk berpikir sebagai negarawan sejati dan saya juga mau ingatkan bahwa persoalan utama ada pada Parpol yang memberikan dukungan ganda,” katanya.
Tetapi baru saja Marinus hendak melanjutkan lagi kesepakatan itu salah seorang Tim Sukses Pasangan Mambay dan Pieter Ell mengajukan interupsi. Lagi – lagi menanyakan kenapa harus dilakukan verifikasi dan lagi – lagi jawabannya sama. “Kalau verifikasi ini masih dianggap menyalahi aturan, silahkan tempuh jalur hukum. Jangan sampai menghambat proses ini dan kalau berdebat jangan pakai forum ini,” katanya tajam seraya melanjutkan rapat itu.
Tetapi Yulius Mambay kembali interupsi dan pertanyaan hal yang sama kembali diajukan, tetapi kali ini ia sembari menyebutkan amar putusan PTUN Jayapura Nomor 25/G/2010/PTUN JPR tanggal 29 Juli 2010 itu. “Karena itu siang tidak perlu ada verifikasi,” katanya.
Namun lagi – lagi Marinus dengan tegas mengatakan bahwa dia tidak akan memberi waktu untuk membahas hal itu lagi. “Saya tidak akan kasih kalau mau berdebat soal itu silahkan pakai forum lain jangan di sini,” tegasnya seraya menyebutkan satu persatu 6 Parpol pendukung Mambay – Pieter Ell yang ditengarai bermasalah. Diantaranya adalah PPDI, PKB, PBR, Pelopor, PIS dan Gerindra.
Malang bagi Mambay dan Piter Ell hampir semua Parpol tersebut berdasarkan hasil verifikasi KPU Kota Jayapura DPC yang diakui resmi umumnya mendukung pasangan calon lain, bukan Mambay-Pieter Ell. Al hasil dari 12 Parpol yang disebutkan mendukung Mambay – Piter Ell, sebanyak 6 Parpol ternyata tidak mendukung mereka.
Saat meminta kejujuran Parpol mendukung siapa ini, suasana sempat tegang bahkan cukup panas karena sejumlah orang yang mengaku pimpinan Parpol tidak bisa menerima pimpinan lainnya, karena ternyata di tubuh sejumlah Parpol itu ada dualisme kepengurusan dan kepemimpinan, tetapi yang diakui oleh KPU tentunya hanya satu yakni Parpol yang terdaftar secara resmi di Kementrian Hukum dan HAM dan berkas – berkasnya sesuai dengan yang diakui oleh DPP.
Salah satu contoh parpol yang memberikan dukungan atau kepengurusan ganda diantaranya adalah PBR. Selain Muhamad Saleh ternyata, Amrain juga mengaku sebagai Plt Ketua DPC PBR dan mendukung Mambay – Pieter Ell. Itu berdasarkan hasil perubahan pengurus. Namun hal ini dengan sigap dibantah oleh Saleh bahwa baik sebelum perubahan dan sesudah perubahan, Ketua PBR yang resmi adalah dirinya. “Dia itu (Amrain, red) adalah wakil ketua bukan ketua,” tudingnya tidak kalah keras. Namun seperti hasil verifikasi KPU yang resmi ternyata adalah PBR dibawah pimpinan Muhamad Saleh. Hanya saja PBR di bawah Muhamad Saleh ini hanya mendukung pasangan Jan Hendrik Hamadi – Lievelien Ansanay.
Kendati diwarnai protes, bahkan adu mulut tetapi proses verifikasi siang kemarin itu tetap berlangsung dengan lancar hingga selesai.(

11 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia Negara Perampok Asia

http://www.malingsia.com/cyber-war-telah-di-mulai/#comments

10 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

KPK : Yusak Yaluwo Tidak Bisa Dilantik

VIVAnews – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai terpilihnya dua tersangka korupsi, Jeferson Rumaja dan Yusak Yeluwo, sebagai kepala daerah adalah akibat minimnya informasi di masyarakat.

“Masyarakat kekurangan informasi bahwa calon yang mereka pilih adalah tersangka korupsi,” kata Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 6 September 2010.

Seperti diketahui, Jeferson kembali terpilih menjadi Wali Kota Tomohon periode 2010-2015. Begitu juga Yusak Yeluwo yang kembali terpilih menjadi Bupati Boven Digul.

Wakil Ketua KPK, M Jasin, menambahkan, akibat dari minimnya informasi itu dapat mengakibatkan pemborosan anggaran dalam pelaksanaan pemilukada. “Mereka yang terpilih itu kan nantinya pasti tidak bisa dilantik akibat ditahan,” ujar Jasin.

Jeferson menjadi tersangka sejak Juli 2010. Dia diduga terlibat dalam kasus dugaan korupsi penggunaan dana APBD 2006-2008 Kota Tomohon.

KPK menduga dana APBD tersebut digunakan Jefferson untuk bantuan sosial yang diduga fiktif. Sebagian juga digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibat dari tindakannya itu, negara diduga dirugikan Rp19,8 miliar.

Sementara itu, Yusak Yaluwo juga diduga telah menyelewengkan anggaran Kabupaten Boven Digul, Papua, saat menjabat sebagai bupati. Atas perbuatan terdakwa, keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Boven Digoel diduga mengalami kerugian sebesar Rp66,77 miliar.

6 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

inilah roket buatan indonesia yang bikin takut australia, malingsia dan singapura

http://id.pricearea.com/story/story.php?title=gile–roket-indonesia-getarkan-australia-singapura-malaysia-1

2 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Disinyalir Ada Oknum KPPS Keerom, Dibayar

Untuk Memenangkan Pasangan Calon Tertentu

ARSO- Isu Money Politic mencuat menjelang hari pencoplosan di Kabupaten Keerom yang dijadwakan Kamis hari ini (2/9).  Dimana  oknum petugas Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  terindikasi telah dibayar oleh oknum tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Kandidat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Keerom dalam Pemilukada Keerom 2010 ini.
Hal ini diungkapkan Katua Panwas Keerom, Agust Wenehen,H.Muh saat diteemui di  Kantor Bupati,Rabu (1/9). “Memang ada laporan yang masuk di Panwas bahwa ada indikasi oknum KPPS  dibayar oleh oknum tertentu,”kata Agust.

Dalam laporan yang masuk ke Panwas,ada dua kampung  yaitu, Kampung Molof  dan Kampung Worwana. Di kedua kampung ini disinyalir  ada petugas KPPS yang diduga diberikan bayaran oleh pihak tertentu sehubungan dengan tugas dan wewenang mereka dalam pencoblosan tanggal 2 September. Padaha kata dia, sebagai petugas penyelenggara pemungutan suara, petugas KPPS tidak boleh menerima dari pihak siapapun ,yang bertujuan memenangkan pemungutan suara pada pasangan tertentu. KPPS berpedoman kepada asas,Jujur,Mandiri,Adil,Kepastian dan keterbukaan,”ujarnya.

Jika memang  terbukti, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah konkrit, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak KPU agar petugas tersebut diganti dan tidak dipakai lagi dalam kegiatan pencoblosan dan perhitungan di Tingkat TPS.  Sebab TPS yang merupakan tempat yang paling rawan akan pelanggaran, karena itu upanya pencegahan harus dilakukan sejak dini.

Sementara Ketua KPU Keerom, Drs.Aloysius Renwarin,SH saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tertulis dari panwas Keerom dan pihaknya  akan terlusuri apakah benar terbukti melakukan hal tersebut. “Jika terbukti maka akan  diberikan sanksi pemecatan,”ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya,Rabu (1/9).
Menurutnya, petugas KPPS apabila terbukti berarti dikenakan pelanggaran  administrasi yaitu pemecatan.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Disinyalir Ada Oknum KPPS Keerom, Dibayar

Untuk Memenangkan Pasangan Calon Tertentu

ARSO- Isu Money Politic mencuat menjelang hari pencoplosan di Kabupaten Keerom yang dijadwakan Kamis hari ini (2/9).  Dimana  oknum petugas Kelompok penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)  terindikasi telah dibayar oleh oknum tertentu untuk memenangkan salah satu pasangan Calon Kandidat Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Keerom dalam Pemilukada Keerom 2010 ini.
Hal ini diungkapkan Katua Panwas Keerom, Agust Wenehen,H.Muh saat diteemui di  Kantor Bupati,Rabu (1/9). “Memang ada laporan yang masuk di Panwas bahwa ada indikasi oknum KPPS  dibayar oleh oknum tertentu,”kata Agust.

Dalam laporan yang masuk ke Panwas,ada dua kampung  yaitu, Kampung Molof  dan Kampung Worwana. Di kedua kampung ini disinyalir  ada petugas KPPS yang diduga diberikan bayaran oleh pihak tertentu sehubungan dengan tugas dan wewenang mereka dalam pencoblosan tanggal 2 September. Padaha kata dia, sebagai petugas penyelenggara pemungutan suara, petugas KPPS tidak boleh menerima dari pihak siapapun ,yang bertujuan memenangkan pemungutan suara pada pasangan tertentu. KPPS berpedoman kepada asas,Jujur,Mandiri,Adil,Kepastian dan keterbukaan,”ujarnya.

Jika memang  terbukti, pihaknya akan segera melakukan langkah-langkah konkrit, termasuk melakukan koordinasi dengan pihak KPU agar petugas tersebut diganti dan tidak dipakai lagi dalam kegiatan pencoblosan dan perhitungan di Tingkat TPS.  Sebab TPS yang merupakan tempat yang paling rawan akan pelanggaran, karena itu upanya pencegahan harus dilakukan sejak dini.

Sementara Ketua KPU Keerom, Drs.Aloysius Renwarin,SH saat dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sudah menerima laporan tertulis dari panwas Keerom dan pihaknya  akan terlusuri apakah benar terbukti melakukan hal tersebut. “Jika terbukti maka akan  diberikan sanksi pemecatan,”ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya,Rabu (1/9).
Menurutnya, petugas KPPS apabila terbukti berarti dikenakan pelanggaran  administrasi yaitu pemecatan.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

Dari Aksi Unjukrasa KNPB di DPRP

JAYAPURA—Setelah  ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa  yang tergabung  dalam Komite Nasional Pa­pua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman  Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.  Mere­ka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.  Sebelum  menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jaya­pura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB.  Selanjutnya massa  bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.
Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun  massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura. 
Saat massa  tiba di Lapa­ngan Imbi Jayapura penga­walan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu  massa  yang bergerak dari arah depan  Polda Papua. Setelah bergabung massa  pun  menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari  mene­riakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi  Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain. 
Beberapa orang  wakil  massa  satu  persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan  menolak dialog  Jakarta—Papua.  Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan  anggota DPRP untuk segera  menemui  pengunjukrasa.  Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi  A DPRP Ruben Magai  serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad  Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun  untuk  menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari ma­ssa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.
Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum    untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP  Drs John Ibo. Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni  mengan­cam tak ia dan  ribuan massa tak akan meninggalkan  Halaman  Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Pa­pua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta  menga­jak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk  melihat langsung aspirasi  yang mereka sampaikan akhir­nya dikirim melalui fax kepada  pemerintah pusat.  Massa kemudian dengan ter­tib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Tuntutan Referendum Diteruskan ke Pusat

Dari Aksi Unjukrasa KNPB di DPRP

JAYAPURA—Setelah  ‘jedah’ beberapa waktu, ratusan massa  yang tergabung  dalam Komite Nasional Pa­pua Barat (KNPB) kembali menggelar aksi unjukrasa di Halaman  Kantor DPRP, Rabu (1/9) kemarin.  Mere­ka menuntut referendum untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat, serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua.  Sebelum  menggelar aksi unjukrasa di Halaman Gedung DPRP, Jaya­pura massa berkumpul di Depan Kantor Pos Abepura sejenak melakukan oras dan mengibarkan spanduk dan bendera KNPB.  Selanjutnya massa  bergerak menuju DPRP di Jayapura dengan menggunakan sekitar 7 truk.
Sejak dari Abepura massa berada dalam pengawalan aparat polisi. Walaupun sempat memacetkan arus lali lintas, namun  massa berjalan cukup tertib menuju DPRP di Jayapura. 
Saat massa  tiba di Lapa­ngan Imbi Jayapura penga­walan makin diperketat. Massa akhirnya berhenti sejenak menunggu  massa  yang bergerak dari arah depan  Polda Papua. Setelah bergabung massa  pun  menyeruak masuk ke Halaman Gedung DPRP sembari  mene­riakan Hidup Bangsa Papua Barat Merdeka, Referendum Solusi  Terbaik Penyelesaian Status Politik Bangsa Papua Barat dan lain lain. 
Beberapa orang  wakil  massa  satu  persatu menggelar orasi yang intinya menuntut referendum dan  menolak dialog  Jakarta—Papua.  Seorang delegasi massa naik ke lantai atas guna bertemu dan mengajak pimpinan dan  anggota DPRP untuk segera  menemui  pengunjukrasa.  Setelah menunggu beberapa jam akhirnya Ketua DPRP Drs John Ibo, Ketua Komisi  A DPRP Ruben Magai  serta beberapa anggota DPRP antara lain Ahmad  Saleh, Ignasius Mimin, Yohanes Sumarto serta Hagar Aksamina Magai turun  untuk  menemui pengunjukrasa.

Tindakan yang dilakukan pimpinan dan anggota DPRP mendapat pujian dari ma­ssa pengunjukrasa. Akhirnta pimpinan dan anggota DPRP didaulat untuk menyimak aspirasi yang disampaikan Juru Bicara KNPB Mako Tabuni.
Mako Tanuni menegaskan pihaknya datang untuk menyampailkan aspirasi kepada DPRP antara lain menuntut referendum    untuk menyelesaikan status politik bangsa Papua Barat serta menolak agenda dialog Jakarta—Papua. Selanjutnya Mako Tabuni merengsek masuk dalam kerumunan massa untuk menyerahkan aspirasi kepada Ketua DPRP  Drs John Ibo. Usai menyerahkan aspirasi tersebut Mako Tabuni  mengan­cam tak ia dan  ribuan massa tak akan meninggalkan  Halaman  Gedung DPRP apabila pihak DPRP tak segera mengirimkan fax yang berisi aspirasi kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Ketua DPRP Drs John Ibo menyampaikan bahwa pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan rakyat Pa­pua Barat, serta akan segera menyampaikannya kepada pemerintah pusat, serta  menga­jak Mako Tabuni dan kawan kawan untuk naik ke lantai II Gedung DPRP untuk  melihat langsung aspirasi  yang mereka sampaikan akhir­nya dikirim melalui fax kepada  pemerintah pusat.  Massa kemudian dengan ter­tib dan tenang membubarkan diri dan meninggalkan Halaman Gedung DPRP dikawal aparat.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hamka Hamzah-Rahmad Rivai Gabung Persipura

JAYAPURA—Sinyalemen buruk publik yang diindikasikan bagi manajemen Persipura justru tak menyiutkan nyali kerja para pekerja lapangan hijau ini. Buktinya, satu per satu pemain mulai dilakukan pembicaraan inten demi terbentuknya kembali skuad mutiara hitam yang lebih solid lagi di musim kompetisi 2010/2011.
Adalah Hamka Hamzah dan Rahmad Rivai yang dikabarkan tinggal menunggu waktu saja untuk berseragam merah hitam. Manager Persipura Rudy Maswi pun tak mau ambil pusing soal gonjang-ganjingnya pekerjaan manajemen yang dinilai banyak pihak lambat. Pasalnya, gong kompetisi kasta sepakbola tertinggi di tanah air itu, yakni Indonesia Super League (ISL) sudah akan dihelat pada 26 September mendatang.
“Silahkan saja orang bicara, kalau kami, lebih baik banyak kerja dari pada ba­nyak bicara. Dan ini yang selalu dilakukan manajemen,” tegas Rudy saat dikonfirmasi Rabu (1/9) kemarin.
Bahkan, terlepas dari persiapan tim yang dianggap lamban, sejumlah pilar mutiara hitam yang lama maupun yang ‘anyar’ atau baru sudah melakukan pembicaraan resmi dengan manajemen. Dari pernyataan yang dilontarkan Rudy, dua muka baru yang siap bergabung dengan pasukan mutiara hitam-julukan Persipura pada musim mendatang adalah Hamka Hamzah dan Rahmad ‘Poci’ Rivai.

Kedua pemain ini dalam waktu dekat sudah akan bergabung dengan akuad mutiara hitam untuk memulai latihan bersama para pemain lainnya. Hamka Hamzah sendiri musim lalu membela panji Persisam Samarinda, sementara Rahmad ‘Poci’ Rivai berseragam Sriwijaya FC.
Jika Hamka bergabung otomatis bakal menambah daya gedor lini tengah Persipura, selain itu, posisi pemain yang satu ini tergolong serba bisa. Tak hanya gelandang bertahan maupun serang, lini belakang-pun bisa ditempati pemain bertubuh jangkung dengan naluri gol yang tinggi ini.  Sementara untuk Poci, otomatis garansi lini depan Persipura bakal bertambah tajam lagi, bahkan, duet Poci-Bochi (sapaan akrab Boaz) pun bakal menjadi momok baru kontestan ISL lainnya.
“Prinsipnya kami tak mau bicara panjang lebar dulu soal tim ini, bila semua pemain sudah berkumpul dan tuntas secara administrasi, pasti latihan langsung jalan, dan kami juga tahu kompetisi mulai tanggal 26 September,” lontar suami dari Farida Jafar itu tenang.
Bahkan, dalam waktu dekat ini (pekan pertama) bulan September 2010 proses latihan sudah berjalan, tentu saja dia berharap pemain semua memiliki fisik yang bugar dan tak perlu waktu lama untuk menyesuaikan lagi.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hamka Hamzah-Rahmad Rivai Gabung Persipura

JAYAPURA—Sinyalemen buruk publik yang diindikasikan bagi manajemen Persipura justru tak menyiutkan nyali kerja para pekerja lapangan hijau ini. Buktinya, satu per satu pemain mulai dilakukan pembicaraan inten demi terbentuknya kembali skuad mutiara hitam yang lebih solid lagi di musim kompetisi 2010/2011.
Adalah Hamka Hamzah dan Rahmad Rivai yang dikabarkan tinggal menunggu waktu saja untuk berseragam merah hitam. Manager Persipura Rudy Maswi pun tak mau ambil pusing soal gonjang-ganjingnya pekerjaan manajemen yang dinilai banyak pihak lambat. Pasalnya, gong kompetisi kasta sepakbola tertinggi di tanah air itu, yakni Indonesia Super League (ISL) sudah akan dihelat pada 26 September mendatang.
“Silahkan saja orang bicara, kalau kami, lebih baik banyak kerja dari pada ba­nyak bicara. Dan ini yang selalu dilakukan manajemen,” tegas Rudy saat dikonfirmasi Rabu (1/9) kemarin.
Bahkan, terlepas dari persiapan tim yang dianggap lamban, sejumlah pilar mutiara hitam yang lama maupun yang ‘anyar’ atau baru sudah melakukan pembicaraan resmi dengan manajemen. Dari pernyataan yang dilontarkan Rudy, dua muka baru yang siap bergabung dengan pasukan mutiara hitam-julukan Persipura pada musim mendatang adalah Hamka Hamzah dan Rahmad ‘Poci’ Rivai.

Kedua pemain ini dalam waktu dekat sudah akan bergabung dengan akuad mutiara hitam untuk memulai latihan bersama para pemain lainnya. Hamka Hamzah sendiri musim lalu membela panji Persisam Samarinda, sementara Rahmad ‘Poci’ Rivai berseragam Sriwijaya FC.
Jika Hamka bergabung otomatis bakal menambah daya gedor lini tengah Persipura, selain itu, posisi pemain yang satu ini tergolong serba bisa. Tak hanya gelandang bertahan maupun serang, lini belakang-pun bisa ditempati pemain bertubuh jangkung dengan naluri gol yang tinggi ini.  Sementara untuk Poci, otomatis garansi lini depan Persipura bakal bertambah tajam lagi, bahkan, duet Poci-Bochi (sapaan akrab Boaz) pun bakal menjadi momok baru kontestan ISL lainnya.
“Prinsipnya kami tak mau bicara panjang lebar dulu soal tim ini, bila semua pemain sudah berkumpul dan tuntas secara administrasi, pasti latihan langsung jalan, dan kami juga tahu kompetisi mulai tanggal 26 September,” lontar suami dari Farida Jafar itu tenang.
Bahkan, dalam waktu dekat ini (pekan pertama) bulan September 2010 proses latihan sudah berjalan, tentu saja dia berharap pemain semua memiliki fisik yang bugar dan tak perlu waktu lama untuk menyesuaikan lagi.

1 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Konflik Dengan Malaysia? Yang Penting Adalah Spirit!

Oleh: Prayitno Ramelan

Dampak penangkapan tiga petugas DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) oleh polisi Malaysia di kawasan Kepri, Jumat (13/8) ternyata kemudian merebak ke wilayah politik, diplomasi, pertahanan, harga diri dan banyak lagi kalau mau dirunut satu demi satu. Rasa tidak puas masyarakat terhadap sikap pemerintah yang mereka nilai kurang tegas atau kurang berani kemudian mereka sikapi dengan tindakan gagah berani tetapi menyakitkan, mendemo perwakilan Malaysia di Indonesia, membakar bendera, dan melempari dengan kotoran manusia.

Sebetulnya tindakan bela negara seperti itu dalam kacamata pergaulan internasional dinilai kurang terpuji, kurang beretika dan bisa dinilai sangat menghina. Tetapi siapa yang bisa melarang kalau ada kelompok masyarakat Indonesia bertindak begitu. Kini jamannya bebas Bung! Jangan melempar kotoran dan bakar bendera negara asing, bakar foto pemimpinnya, bakar mobil, menggebuk pejabat pemda hingga matipun bisa terjadi dan tidak ditakuti. Bahkan petugas keamanan bisa kocar kacir menghadapi masa yang beringas.

Nah, penulis ingin menulis bagaimana sih kalau kita konflik dengan Malaysia? Menang atau kalah? Penulis membaca disalah satu Surat Kabar ‘quote of the day ’ dari Jenderal George S Patton, Jenderal Amerika Serikat dalam Perang Dunia I dan II, yang mengatakan ” Perang mungkin harus diperjuangkan dengan senjata, tapi mereka dimenangi oleh manusia. Ini adalah persoalan spirit orang yang terlibat di dalamnya dan orang yang memimpin untuk meraih kemenangan.”  Jenderal Patton yang berpengalaman dalam dua perang dunia ternyata menemukan rumus bahwa untuk memenangkan perang, soal spirit adalah bagian yang sangat penting, walaupun senjata juga bagian penting.

Contoh yang jelas terlihat dalam perang Vietnam, yang melibatkan secara langsung negara super power AS. Pada 9 Pebruari 1965 pasukan combat AS pertama dikirim dan pada 29 Maret 1973 pasukan terakhir AS meninggalkan Vietnam. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan RRC dan Korea Utara mendukung Vietnam Utara yang merupakan negara komunis. Kekuatan Vietnam Selatan beserta sekutunya berjumlah 1.200.000 personil sedang jumlah gabungan pasukan Vietnam Utara 520.000 orang. Korban tewas, dipihak Vietnam Selatan 280.000 sedang dipihak gabungan Vietnam Utara mencapai sekitar 1.000.000 jiwa.

Apa yang hebat dalam perang tersebut? Pasukan Selatan mengandalkan teknologi militer modern dari AS, berupa pesawat-pesawat modern, pembom B-52 (Stratofortress) yang mampu mengangkut 35.000 kg bom, adalah pembom paling mematikan di dunia. Serangan bergelombang pembom dari tahun 1965 sampai dengan 1970 jumlahnya 5.172.608 ton. Tembakan meriam: 5.155.700 ton dari 1 Januari 1968 sampai 31 Mei 1970, tidak terhitung tembakan dari Angkatan Laut. Jumlah daya-ledak bom dan tembakan meriam yang menghantam Vietnam dan Laos selama periode ini adalah sama dengan 500 bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima pada tahun 1945, yang mempunyai daya-ledak 20 kiloton tiap bom.

Amerika telah mengeluarkan 136 milyar dollar Amerika dan mengorbankan 46.000 jiwa prajuritnya.  Dengan perang yang demikian dahsyatnya, Amerika Serikat gagal membasmi kaum komunis Vietnam. April 1975 Republik Demokratis Vietnam yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam membebaskan Vietnam Selatan. Terwujudlah penyatuan seluruh Vietnam. Terlihat bagaimana kegagalan sebuah teknologi perang yang demikian hebat dalam melawan “spirit” pasukan Vietnam Utara berupa gelombang manusia.

Nah, mengacu kepada spirit Vietnam Utara, kini kita ukur bagaimana Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia. Konflik yang terjadi baru pada tahap ketegangan diplomatik, dimana justru Malaysia menyampaikan protes keras atas tindakan demo di kantor perwakilannya yang dianggap sangat menghina. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaran atas demonstrasi di Jakarta. Anifah menandaskan, Malaysia telah diuji dan tidak akan menoleransi situasi lebih lama lagi.”Mereka memiliki berbagai masalah domestik dan politik sendiri di Indonesia. Tapi kami tidak ingin Malaysia menjadi korban,”tegasnya. “Dalam hubungan internasional, kita memberi dan menerima. Sebanyak inilah yang dapat kami berikan,tapi nanti kami harus melindungi integritas negara kami. Kami telah sampai pada satu titik di mana ini di luar kesabaran kami,” tegas Anifah. Itulah spirit seorang pejabat pemerintah yang berani berbicara.

Bagaimana sikap Indonesia? Presiden menyatakan agar masyarakat tenang dan tidak terpancing emosinya menanggapi pernyataan Menli Malaysia. Presiden telah melayangkan surat kepada PM Najib, Jum’at (27/8), sebagai respons atas ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia pasca penangkapan dan penahanan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pelanggaran perbatasan yang dilakukan polisi diraja Malaysia, 13 Agustus lalu. Menurut Julian, surat tersebut salah satunya berisi ucapan penyesalan Presiden SBY terhadap insiden penangkapan tiga petugas DKP. “Tegas tentu saja ada pernyataan kita yang menyesali pada apa yang terjadi atas insiden 3 WNI yang ditangkap dan ditahan oleh Malaysia beberapa waktu lalu.

Saya kira kita tunggu sajalah respons reaksi beliau,” ucapnya. Julian menambahkan, Presiden akan tetap mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan ketegangan hubungan Malaysia- Indonesia. Selain hubungan bilateral dengan Malaysia yang selama ini baik, jalan diplomasi ini diharapkan bisa menjaga persaudaraan serumpun. Setelah ada jawaban dari PM Malaysia, Presiden akan memberikan konferensi pers.

Jadi pada dasarnya yang kini sedang terjadi adalah konflik dalam batas terganggunya masalah diplomatik kedua negara. Jelas Malaysia menganggap bahwa penangkapan tiga petugas DKP adalah hal yang wajar menurut kacamata dan hukum mereka, sementara masyarakat Indonesia menilai bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran kedaulatan. Rasa tidak puas mayarakat lebih terpicu setelah penjelasan dari Menlu Marty mereka anggap tidak sesuai dengan spirit kedaulatan. Banyak yang menilai dilepaskannya tiga PNS resmi dengan tujuh pencuri ikan adalah berupa barter. Walau hal ini sudah dibantah oleh Marty.

Nah, kira-kira bagaimana pertimbangan pemerintah kok sepertinya “lembek” dalam menghadapi urusan tersebut. Disinilah pemerintah diuji, sikap yang dinilai kurang “tough” mengakibatkan pemerintah menghadapi dua lini lawan, yaitu lawan diplomasi dari Malaysia dan lawan/tekanan politik dari masyarakatnya sendiri. Jadi aneh bukan? Secara umum maka sikap pemerintah bisa dimengerti, akan menyelesaikan dengan jalan diplomasi. Sebaiknya memang demo ke kantor perwakilan Malaysia jangan sampai terlalu “jorok” dengan membawa kotoran manusia segala.

Sebagai bangsa beradab etika pergaulan internasional ya harus dijaga. Aparat keamanan sebaiknya mengantisipasi lebih awal. Tetapi dapat dimengerti juga kalau masyarakat mudah marah dijaman kebebasan kini. Bargaining position Malaysia kini lebih tinggi dari Indonesia, mereka marah, mengancam akan mengeluarkan travel warning akibat ancaman sweeping,  mengeluarkan kecaman, sementara kita menurut Menlu Marty hanya  mengeluarkan surat protes dan kini kita menunggu jawaban surat PM Najib.

Disini menurut ukuran atau teori Jenderal Patton, adalah tidak menyatunya spirit antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian maka posisi Indonesia menjadi lebih lemah dalam menghadapi Malaysia. Memang kini bukan jamannya era Bung Karno dengan slogan “Ganyang Malaysia,” penulispun kadang membayangkan bagaimana kalau kita konflik fisik dengan Malaysia?.  Maka Indonesia harus siap berhadapan dengan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Malaysia masih tegabung dalam pakta FPDA (Five Power Defence Arrangement), yang apabila diserang oleh negara lain maka keempat negara akan membantu mereka. Diukur dari kekuatan dan kemampuan militer, Indonesia jauh dibawah gabungan lima negara tersebut, akan tetapi dari sejarah perjuangan, spirit Bangsa Indonesia telah diuji. Dengan modal spirit, Indonesia bisa mirip Vietnam Utara yang mampu memporak porandakan kekuatan gabungan dibawah kepemimpinan AS.

Pertanyaannya apakah kita takut? Penulis berani mengatakan tidak, karena dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dengan darah dan air mata perjuangan. Dari sejarah konfrontasi pada tahun 1962/1963, Belanda, Malaysia, Australia merasa “giris” karena Indonesia memiliki pesawat pembom TU-16 yang saat itu belum bisa mereka tangkal. Mereka hanya bisa mematikan lampu kotanya dan membunyikan sirine tanda serangan udara apabila radarnya menangkap pesawat pembom TU-16 berkeliaran diatasnya. Belanda saat operasi Trikora, atas saran Amerika kemudian menyerahkan Irian Barat karena yakin akan kalah.

Jadi kita biarkan saja kepongahan  warga negara jiran karena menganggap kita lemah dan mereka kuat dengan dukungan “kambratnya.” Mereka suatu saat akan kembali gemetar ketakutan apabila mendadak Indonesia memiliki pesawat pembom dengan empat atau lima berkepala nuklir. Siapa bilang dalam kondisi terdesak kita tidak bisa punya itu? Tahun 1962 saja dengan kondisi miskin, AURI oleh Bung Karno dimodernisasi menjadi kekuatan udara terunggul dikawasan Asia Tenggara. Military Diplomacy kadang memang lebih efektif. Banyak negara pecahan Uni Soviet yang mau melengkapi Indonesia, asal kita bayar.

Bangsa Indonesia akalnya banyak dan berani, hanya kini masyarakat belum terkordinasi dengan baik. Semoga pemerintah mampu segera menyelesaikan konflik diplomatik yang sebetulnya sederhana tetapi jadi “ruwet.” Perlu langkah win-win solution, menyelesaikan masalah dengan Malaysia dalam posisi kesetaraan dan pemerintah mampu memuaskan keinginan masyarakat. Kalau setiap masalah menjadi besar, dan kemudian menjadi konflik internal, kita agak was-was bertanya, kapan pemerintah bisa membangun.

Jadi kesimpulannya, yang dibutuhkan adalah spirit itu. Orang yang dipercaya menduduki jabatan, menjadi pemimpin harus mempunyai spirit untuk memenangkan perang atau persaingan. Memang sebaiknya kita menghindarkan pemikiran “perang,” walau semangat membara ingin perang dari masyarakat yang “gemas,” resikonya besar dan kesulitan akan bertambah. Penulis berfikir, yang akan sangat menyulitkan adalah apabila kita menang melawan Malaysia dan Australia, karena menurut konvensi Jenewa, apabila terjadi perang, maka kewajiban pemenang harus membangun negara taklukannya. Sulit menjawab bagaimana kita akan membangun Malaysia atau Australia yang sudah demikian maju, dengan kondisi kita yang sedang sulit dan banyak masalah kini?

PRAYITNO RAMELAN, Pemerhati Intelijen.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Konflik Dengan Malaysia? Yang Penting Adalah Spirit!

Oleh: Prayitno Ramelan

Dampak penangkapan tiga petugas DKP (Departemen Kelautan dan Perikanan) oleh polisi Malaysia di kawasan Kepri, Jumat (13/8) ternyata kemudian merebak ke wilayah politik, diplomasi, pertahanan, harga diri dan banyak lagi kalau mau dirunut satu demi satu. Rasa tidak puas masyarakat terhadap sikap pemerintah yang mereka nilai kurang tegas atau kurang berani kemudian mereka sikapi dengan tindakan gagah berani tetapi menyakitkan, mendemo perwakilan Malaysia di Indonesia, membakar bendera, dan melempari dengan kotoran manusia.

Sebetulnya tindakan bela negara seperti itu dalam kacamata pergaulan internasional dinilai kurang terpuji, kurang beretika dan bisa dinilai sangat menghina. Tetapi siapa yang bisa melarang kalau ada kelompok masyarakat Indonesia bertindak begitu. Kini jamannya bebas Bung! Jangan melempar kotoran dan bakar bendera negara asing, bakar foto pemimpinnya, bakar mobil, menggebuk pejabat pemda hingga matipun bisa terjadi dan tidak ditakuti. Bahkan petugas keamanan bisa kocar kacir menghadapi masa yang beringas.

Nah, penulis ingin menulis bagaimana sih kalau kita konflik dengan Malaysia? Menang atau kalah? Penulis membaca disalah satu Surat Kabar ‘quote of the day ’ dari Jenderal George S Patton, Jenderal Amerika Serikat dalam Perang Dunia I dan II, yang mengatakan ” Perang mungkin harus diperjuangkan dengan senjata, tapi mereka dimenangi oleh manusia. Ini adalah persoalan spirit orang yang terlibat di dalamnya dan orang yang memimpin untuk meraih kemenangan.”  Jenderal Patton yang berpengalaman dalam dua perang dunia ternyata menemukan rumus bahwa untuk memenangkan perang, soal spirit adalah bagian yang sangat penting, walaupun senjata juga bagian penting.

Contoh yang jelas terlihat dalam perang Vietnam, yang melibatkan secara langsung negara super power AS. Pada 9 Pebruari 1965 pasukan combat AS pertama dikirim dan pada 29 Maret 1973 pasukan terakhir AS meninggalkan Vietnam. Dua kubu yang saling berperang adalah Republik Vietnam (Vietnam Selatan) dan Republik Demokratik Vietnam (Vietnam Utara). Amerika Serikat, Korea Selatan, Thailand, Australia, Selandia Baru dan Filipina bersekutu dengan Vietnam Selatan, sedangkan RRC dan Korea Utara mendukung Vietnam Utara yang merupakan negara komunis. Kekuatan Vietnam Selatan beserta sekutunya berjumlah 1.200.000 personil sedang jumlah gabungan pasukan Vietnam Utara 520.000 orang. Korban tewas, dipihak Vietnam Selatan 280.000 sedang dipihak gabungan Vietnam Utara mencapai sekitar 1.000.000 jiwa.

Apa yang hebat dalam perang tersebut? Pasukan Selatan mengandalkan teknologi militer modern dari AS, berupa pesawat-pesawat modern, pembom B-52 (Stratofortress) yang mampu mengangkut 35.000 kg bom, adalah pembom paling mematikan di dunia. Serangan bergelombang pembom dari tahun 1965 sampai dengan 1970 jumlahnya 5.172.608 ton. Tembakan meriam: 5.155.700 ton dari 1 Januari 1968 sampai 31 Mei 1970, tidak terhitung tembakan dari Angkatan Laut. Jumlah daya-ledak bom dan tembakan meriam yang menghantam Vietnam dan Laos selama periode ini adalah sama dengan 500 bom atom yang dijatuhkan Amerika di Hiroshima pada tahun 1945, yang mempunyai daya-ledak 20 kiloton tiap bom.

Amerika telah mengeluarkan 136 milyar dollar Amerika dan mengorbankan 46.000 jiwa prajuritnya.  Dengan perang yang demikian dahsyatnya, Amerika Serikat gagal membasmi kaum komunis Vietnam. April 1975 Republik Demokratis Vietnam yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam membebaskan Vietnam Selatan. Terwujudlah penyatuan seluruh Vietnam. Terlihat bagaimana kegagalan sebuah teknologi perang yang demikian hebat dalam melawan “spirit” pasukan Vietnam Utara berupa gelombang manusia.

Nah, mengacu kepada spirit Vietnam Utara, kini kita ukur bagaimana Indonesia dalam menghadapi konflik dengan Malaysia. Konflik yang terjadi baru pada tahap ketegangan diplomatik, dimana justru Malaysia menyampaikan protes keras atas tindakan demo di kantor perwakilannya yang dianggap sangat menghina. Menteri Luar Negeri Malaysia Datuk Seri Anifah Aman menyatakan Malaysia telah kehilangan kesabaran atas demonstrasi di Jakarta. Anifah menandaskan, Malaysia telah diuji dan tidak akan menoleransi situasi lebih lama lagi.”Mereka memiliki berbagai masalah domestik dan politik sendiri di Indonesia. Tapi kami tidak ingin Malaysia menjadi korban,”tegasnya. “Dalam hubungan internasional, kita memberi dan menerima. Sebanyak inilah yang dapat kami berikan,tapi nanti kami harus melindungi integritas negara kami. Kami telah sampai pada satu titik di mana ini di luar kesabaran kami,” tegas Anifah. Itulah spirit seorang pejabat pemerintah yang berani berbicara.

Bagaimana sikap Indonesia? Presiden menyatakan agar masyarakat tenang dan tidak terpancing emosinya menanggapi pernyataan Menli Malaysia. Presiden telah melayangkan surat kepada PM Najib, Jum’at (27/8), sebagai respons atas ketegangan hubungan Indonesia-Malaysia pasca penangkapan dan penahanan tiga petugas Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta pelanggaran perbatasan yang dilakukan polisi diraja Malaysia, 13 Agustus lalu. Menurut Julian, surat tersebut salah satunya berisi ucapan penyesalan Presiden SBY terhadap insiden penangkapan tiga petugas DKP. “Tegas tentu saja ada pernyataan kita yang menyesali pada apa yang terjadi atas insiden 3 WNI yang ditangkap dan ditahan oleh Malaysia beberapa waktu lalu.

Saya kira kita tunggu sajalah respons reaksi beliau,” ucapnya. Julian menambahkan, Presiden akan tetap mengedepankan diplomasi dalam menyelesaikan ketegangan hubungan Malaysia- Indonesia. Selain hubungan bilateral dengan Malaysia yang selama ini baik, jalan diplomasi ini diharapkan bisa menjaga persaudaraan serumpun. Setelah ada jawaban dari PM Malaysia, Presiden akan memberikan konferensi pers.

Jadi pada dasarnya yang kini sedang terjadi adalah konflik dalam batas terganggunya masalah diplomatik kedua negara. Jelas Malaysia menganggap bahwa penangkapan tiga petugas DKP adalah hal yang wajar menurut kacamata dan hukum mereka, sementara masyarakat Indonesia menilai bahwa tindakan tersebut adalah pelanggaran kedaulatan. Rasa tidak puas mayarakat lebih terpicu setelah penjelasan dari Menlu Marty mereka anggap tidak sesuai dengan spirit kedaulatan. Banyak yang menilai dilepaskannya tiga PNS resmi dengan tujuh pencuri ikan adalah berupa barter. Walau hal ini sudah dibantah oleh Marty.

Nah, kira-kira bagaimana pertimbangan pemerintah kok sepertinya “lembek” dalam menghadapi urusan tersebut. Disinilah pemerintah diuji, sikap yang dinilai kurang “tough” mengakibatkan pemerintah menghadapi dua lini lawan, yaitu lawan diplomasi dari Malaysia dan lawan/tekanan politik dari masyarakatnya sendiri. Jadi aneh bukan? Secara umum maka sikap pemerintah bisa dimengerti, akan menyelesaikan dengan jalan diplomasi. Sebaiknya memang demo ke kantor perwakilan Malaysia jangan sampai terlalu “jorok” dengan membawa kotoran manusia segala.

Sebagai bangsa beradab etika pergaulan internasional ya harus dijaga. Aparat keamanan sebaiknya mengantisipasi lebih awal. Tetapi dapat dimengerti juga kalau masyarakat mudah marah dijaman kebebasan kini. Bargaining position Malaysia kini lebih tinggi dari Indonesia, mereka marah, mengancam akan mengeluarkan travel warning akibat ancaman sweeping,  mengeluarkan kecaman, sementara kita menurut Menlu Marty hanya  mengeluarkan surat protes dan kini kita menunggu jawaban surat PM Najib.

Disini menurut ukuran atau teori Jenderal Patton, adalah tidak menyatunya spirit antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan demikian maka posisi Indonesia menjadi lebih lemah dalam menghadapi Malaysia. Memang kini bukan jamannya era Bung Karno dengan slogan “Ganyang Malaysia,” penulispun kadang membayangkan bagaimana kalau kita konflik fisik dengan Malaysia?.  Maka Indonesia harus siap berhadapan dengan Malaysia, Singapura, Inggris, Australia dan Selandia Baru. Malaysia masih tegabung dalam pakta FPDA (Five Power Defence Arrangement), yang apabila diserang oleh negara lain maka keempat negara akan membantu mereka. Diukur dari kekuatan dan kemampuan militer, Indonesia jauh dibawah gabungan lima negara tersebut, akan tetapi dari sejarah perjuangan, spirit Bangsa Indonesia telah diuji. Dengan modal spirit, Indonesia bisa mirip Vietnam Utara yang mampu memporak porandakan kekuatan gabungan dibawah kepemimpinan AS.

Pertanyaannya apakah kita takut? Penulis berani mengatakan tidak, karena dibandingkan dengan Malaysia dan Singapura, rakyat Indonesia meraih kemerdekaan dengan darah dan air mata perjuangan. Dari sejarah konfrontasi pada tahun 1962/1963, Belanda, Malaysia, Australia merasa “giris” karena Indonesia memiliki pesawat pembom TU-16 yang saat itu belum bisa mereka tangkal. Mereka hanya bisa mematikan lampu kotanya dan membunyikan sirine tanda serangan udara apabila radarnya menangkap pesawat pembom TU-16 berkeliaran diatasnya. Belanda saat operasi Trikora, atas saran Amerika kemudian menyerahkan Irian Barat karena yakin akan kalah.

Jadi kita biarkan saja kepongahan  warga negara jiran karena menganggap kita lemah dan mereka kuat dengan dukungan “kambratnya.” Mereka suatu saat akan kembali gemetar ketakutan apabila mendadak Indonesia memiliki pesawat pembom dengan empat atau lima berkepala nuklir. Siapa bilang dalam kondisi terdesak kita tidak bisa punya itu? Tahun 1962 saja dengan kondisi miskin, AURI oleh Bung Karno dimodernisasi menjadi kekuatan udara terunggul dikawasan Asia Tenggara. Military Diplomacy kadang memang lebih efektif. Banyak negara pecahan Uni Soviet yang mau melengkapi Indonesia, asal kita bayar.

Bangsa Indonesia akalnya banyak dan berani, hanya kini masyarakat belum terkordinasi dengan baik. Semoga pemerintah mampu segera menyelesaikan konflik diplomatik yang sebetulnya sederhana tetapi jadi “ruwet.” Perlu langkah win-win solution, menyelesaikan masalah dengan Malaysia dalam posisi kesetaraan dan pemerintah mampu memuaskan keinginan masyarakat. Kalau setiap masalah menjadi besar, dan kemudian menjadi konflik internal, kita agak was-was bertanya, kapan pemerintah bisa membangun.

Jadi kesimpulannya, yang dibutuhkan adalah spirit itu. Orang yang dipercaya menduduki jabatan, menjadi pemimpin harus mempunyai spirit untuk memenangkan perang atau persaingan. Memang sebaiknya kita menghindarkan pemikiran “perang,” walau semangat membara ingin perang dari masyarakat yang “gemas,” resikonya besar dan kesulitan akan bertambah. Penulis berfikir, yang akan sangat menyulitkan adalah apabila kita menang melawan Malaysia dan Australia, karena menurut konvensi Jenewa, apabila terjadi perang, maka kewajiban pemenang harus membangun negara taklukannya. Sulit menjawab bagaimana kita akan membangun Malaysia atau Australia yang sudah demikian maju, dengan kondisi kita yang sedang sulit dan banyak masalah kini?

PRAYITNO RAMELAN, Pemerhati Intelijen.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Kematian Jurnalis Merauke AJI Jayapura Kecewa Permintaan Maaf PWI

Jayapura – Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura kecewa terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) yang meminta maaf kepada Kapolda Papua, Bekto Suprapto, atas unjuk rasa wartawan menuntut polisi mengusut kasus kematian Ardiansyah, 23 Agustus 2010.

 

Dalam permintaan maaf tersebut, PWI mengatasnamakan seluruh pekerja pers di Jayapura. ”Kami menyesali permintaan maaf PWI kepada kepolisian dengan mengatasnamakan seluruh wartawan. Ini tidak bisa diterima,” kata Ketua AJI Jayapura, Viktor Mambor, Selasa (31/8).

 

Menurut Viktor, pernyataan maaf PWI kepada kepolisian tidak menunjukkan kebebasan pers. ”Bagi AJI Kota Jayapura, masalah ini sudah selesai karena PWI sudah meminta maaf pada kami. Tapi jika ada wartawan yang keberatan dengan pernyataan PWI, silakan dibicarakan dengan mereka.”

 

AJI Jayapura menilai unjuk rasa Solidaritas Jurnalist Papua pada 23 Agustus 2010 mendesak polisi mengungkap kematian Ardiansyah, adalah hak konstitusi warga negara. “Ini layak dilakukan rekan sesama jurnalis, yang sepatutnya mendapat perlindungan hukum. Bukan sebaliknya kita meminta maaf pada kepolisian,” kata Viktor.

 

Dalam unjuk rasa jurnalis 23 Agustus lalu, wartawan mendesak Kapolda Papua Bekto Suprapto mundur dari jabatannya karena dianggap tidak proaktif mengungkap kematian wartawan di Papua

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Anggota KPU Kota Bisa Langsung Dipidanakan

Budi, Soal Dugaan  Politik Uang

Jayapura—Mencuatnya informasi tentang penyuapan anggota KPU Kota Jayapura, menurut salah satu praktisi hukum yang juga aktifis di ICS Budi Setyanto,SH mengatakan, bahwa Panwaslu yang menerima laporan tentang penyuapan harus melanjutkan untuk proses pidana, dengan meneruskan laporan tersebut ke Kepolisian.
‘’Panwas seharusnya me­ngarahkan ke pemidanaan. Bukan pada administrasi,’’ ungkapnya saat dihubungi via HP-nya Selasa (31/8) kemarin.
Dikatakan, karena sudah masuk dalam tindak pidana, Panwas meneruskan ke Kepolisian. ‘’Kalau Panwas tidak meneruskan, itu perlu dipertanyakan Panwasnya sendiri,’’ ujarnya.
Dikatakan, penyuapan tersebut bahkan bisa saja nantinya dijerat dengan pidana korupsi. ‘’Kan dilakukan institusi yang harusnya independent yang akan memilih seorang pemimpin yang kredibel,’’ jelasnya.
Laporan dugaan penyu­apan kepada KPU tersebut, menurut Budi Setyanto,SH harus diusut tuntas.

‘’Sebaiknya Kepolisian maupun kejaksaan langsung bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,’’ lanjutnya.
Disinggung bila dikatakan korupsi, namun tidak ada uang Negara yang dipa­kai, dikatakan bahwa karena yang menerima suap tersebut adalah seseorang yang dalam kapasitas melaksanakan tugas-tugas Negara. ‘’Misalnya Ari Mulyadi, itu kan juga menyuap KPK. Itu juga bukan uang Negara. Tapi kan mere­ka melakukan tugas-tugas kenegaraan juga,’’ lanjutnya lagi.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Anggota KPU Kota Bisa Langsung Dipidanakan

Budi, Soal Dugaan  Politik Uang

Jayapura—Mencuatnya informasi tentang penyuapan anggota KPU Kota Jayapura, menurut salah satu praktisi hukum yang juga aktifis di ICS Budi Setyanto,SH mengatakan, bahwa Panwaslu yang menerima laporan tentang penyuapan harus melanjutkan untuk proses pidana, dengan meneruskan laporan tersebut ke Kepolisian.
‘’Panwas seharusnya me­ngarahkan ke pemidanaan. Bukan pada administrasi,’’ ungkapnya saat dihubungi via HP-nya Selasa (31/8) kemarin.
Dikatakan, karena sudah masuk dalam tindak pidana, Panwas meneruskan ke Kepolisian. ‘’Kalau Panwas tidak meneruskan, itu perlu dipertanyakan Panwasnya sendiri,’’ ujarnya.
Dikatakan, penyuapan tersebut bahkan bisa saja nantinya dijerat dengan pidana korupsi. ‘’Kan dilakukan institusi yang harusnya independent yang akan memilih seorang pemimpin yang kredibel,’’ jelasnya.
Laporan dugaan penyu­apan kepada KPU tersebut, menurut Budi Setyanto,SH harus diusut tuntas.

‘’Sebaiknya Kepolisian maupun kejaksaan langsung bertindak untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan,’’ lanjutnya.
Disinggung bila dikatakan korupsi, namun tidak ada uang Negara yang dipa­kai, dikatakan bahwa karena yang menerima suap tersebut adalah seseorang yang dalam kapasitas melaksanakan tugas-tugas Negara. ‘’Misalnya Ari Mulyadi, itu kan juga menyuap KPK. Itu juga bukan uang Negara. Tapi kan mere­ka melakukan tugas-tugas kenegaraan juga,’’ lanjutnya lagi.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

DPRP Minta  Masa Jabatan Anggota MRP Diperpanjang

JAYAPURA—Menindaklanjuti sikap masyarakat yang  telah menyatakan mengembalikan Otsus, maka DPRP, DPRD Papua Barat dan MRP  direncakan  melakukan pertemuan bersama, 15 September 2010 di Jayapura. Agenda utama  pertemuan itu menyangkut Perdasus  tentang pemilihan anggota MRP, serta evaluasi  Otsus yang  telah berjalan selama  sembilan tahun di Tanah Papua.
Demikian Ketua Komisi A DPRP Ruben Magai di ruang kerjanya, Selasa (31/8) kemarin.  Untuk  membahas kedua masalah krusial ini, ujarnya, DPRP minta agar  masa jabatan anggota MRP yang akan berakhir Oktober ini diperpanjang selama 6 bulan, hingga anggota MRP periode mendatang  terbentuk. Hal ini dimaksud   agar ang­gota MRP juga dapat memberikan saran dan masukan serta indikator indikator kegagalan dan  keberhasilan  saat evaluasi  Otsus tersebut.
Menurutnya,  draf Perdasus  tentang pemilihan anggota MRP telah diserah­kan pihak eksekutif  kepada DPRP, serta beberapa poin tuntutan masyarakat beberapa waktu lalu yang dibawa ke DPRP. Saat per­temuan DPRP bersama masyarakat  telah disepa­kati  untuk  dibahas bersama menyangkut kegagalan Otsus.
“Kegagalan Otsus itu nanti juga akan kita dorong sampai terbentuknya Pansus Otsus kemudian kita evaluasi kegagalan dan keberhasilan Otsus, sehingga pada momen ini MRP yang  sekarang ini harus ada dan mereka juga harus presentasi selama lima tahun sebagai lembaga kultural itu mereka lihat seperti apa,” katanya.
Dikatakan, upaya pengesahan Perdasus  tentang pemilihan  anggota MRP tetap jalan di DPRP sesuai mekanisme. Setelah Perdasus  tersebut disahkan selanjutnya dilakukan  verifikasi  dan seleksi di lapangan tetap jalan.  Selama masa verifikasi dan seleksi administrasi oleh panitia seleksi itu yang nanti akan dimanfaatkan.

Ketika ditanya draf Perdasus tentang pengang­katan anggota MRP  berasal dari pihak  lembaga yakni eksekutif dan Demokratic Center Uncen, dia mengatakan,  tak ada soal kare­na keduanya itu adalah se­buah kekayaan untuk dapat menyatukan kedua konsep tersebut.
Terkait  sikap  MRP yang telah menyatakan mengembalikan Otsus, tapi di sisi lain mereka justru hendak  evaluasi  Otsus, tuturnya, sebenarnya MRP telah melaksanakan UU untuk memfasilitasi masyarakat adat menyampaikan apa yang mereka lihat dan mereka rasakan dalam masa perjalanan Otsus.
Dengan demikian, tambahnya, pada saat mereka menyatakan pengembalian Otsus bukan otomatis MRP bubar  tapi mereka juga melaksanakan konstitusi memfasilitasi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi mereka.                 
Kenapa proses pembahasan peraturan pemilihan anggota MRP sangat lambat, menurut dia, hal itu ada keterkaitan dengan kesiapan draf  Perdasus terutama di eksekutif juga ada kaitannya dengan DPRP yang menjadi tugas Badan Legislasi DPRP.
Menyoal draf Perdasus,  katanya,  kelompok mana saja bisa menyampaikannya seperti yang telah dilaksanakan Demokratic Center Uncen dan eksekutif  serta bisa juga dari inisiatif DPRP. Tapi  semua ini intinya adalah menyiapkan regulasi supaya dapat dipakai sebagai  acuan. 
“Kita dorong dalam sebuah mekanisme dan  kita  sahkan supaya itu dapat dipakai sebagai dasar untuk   merekrut semua anggota MRP,” imbuhnya.
Kenapa draf Perdasus tentang pemilihan anggota MRP terlambat, ujarnya,  hal ini dikarenakan  DPRP juga  memiliki agenda kerja yang harus segera dibahas. Tapi dengan niat baik eksekutif dan Demokratic Center Uncen yang telah  memberikan suatu konsep dan pada saat pembahasan diprentasikan  untuk penambahan penambahan dari setiap pasal UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus tersebut.
Dikatakannya,  revisi  UU Otsus dapat dilakukan setelah dievaluasi UU Otsus seperti pasal pasal mana yang harus direvisi atau pasal pasal mana dikurangi agar pelaksanaan Otsus di Papua dapat berjalan.  Tanpa melakukan evaluasi tapi eksekutif telah mengisukan pihaknya telah mengevaluasi itu inkonstitusional.
“Mau direvisi atau diubah itu sudah pelanggaran pemerintah juga tak boleh inkonstitusional karena UU itu jelas atas dasar usul rakyat. Usul rakyat itu dibicarakan dalam sebuah  bentuk evaluasi.  Rekomendasi rekomendasi yang dihasilkan dalam evaluasi itu menjadi bahan pertimbangan untuk dilaksanakan revisi terhadap UU Otsus.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Presiden Evaluasi Otsus Papua Pasca Ramadhan

JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kese­jahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.
Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial  di Papua oleh Presiden  RI Susilo

Bambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wa­kil Piminan redaksi Daud Sonny.
Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang  penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan  peningkatan kualitas hidup yang membawa  rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan pena­nganan khusus  atau  Grand Design untuk mengatasi masalah  Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.
Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua,  dalam kerangka Otsus Papua.
Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan  dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.
Ada empat kerangka  yang menimbulkan masalah besar di Papua,  sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu   menata kembali  kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali   menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata  kerangka Politik  dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur  keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat  dari waktu ke waktu.
Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penang­gungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya  lima tahun pertama  dan kedua  capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya
Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekan­kan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.
Dikatakan, Grand Strate­gy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.
Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang menge­nyam pendidikan setingkat  S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun  gunakan dana Otsus  serta dokter yang  ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam  bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat,  yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan  sekarang  adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.
Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 per­sen,  sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.
Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan dae­rah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.
Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.
Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya ba­nyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut refe­redum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.
Untuk itu dengan ada­nya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. ( Binpa)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Presiden Evaluasi Otsus Papua Pasca Ramadhan

JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kese­jahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.
Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial  di Papua oleh Presiden  RI Susilo

Bambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wa­kil Piminan redaksi Daud Sonny.
Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang  penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan  peningkatan kualitas hidup yang membawa  rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan pena­nganan khusus  atau  Grand Design untuk mengatasi masalah  Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.
Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua,  dalam kerangka Otsus Papua.
Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan  dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.
Ada empat kerangka  yang menimbulkan masalah besar di Papua,  sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu   menata kembali  kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali   menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata  kerangka Politik  dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur  keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat  dari waktu ke waktu.
Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penang­gungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya  lima tahun pertama  dan kedua  capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya
Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekan­kan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.
Dikatakan, Grand Strate­gy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.
Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang menge­nyam pendidikan setingkat  S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun  gunakan dana Otsus  serta dokter yang  ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam  bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat,  yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan  sekarang  adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.
Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 per­sen,  sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.
Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan dae­rah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.
Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.
Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya ba­nyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut refe­redum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.
Untuk itu dengan ada­nya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. ( Binpa)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Presiden Evaluasi Otsus Papua Pasca Ramadhan

JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kese­jahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.
Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial  di Papua oleh Presiden  RI Susilo

Bambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wa­kil Piminan redaksi Daud Sonny.
Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang  penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan  peningkatan kualitas hidup yang membawa  rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan pena­nganan khusus  atau  Grand Design untuk mengatasi masalah  Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.
Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua,  dalam kerangka Otsus Papua.
Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan  dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.
Ada empat kerangka  yang menimbulkan masalah besar di Papua,  sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu   menata kembali  kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali   menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata  kerangka Politik  dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur  keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat  dari waktu ke waktu.
Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penang­gungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya  lima tahun pertama  dan kedua  capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya
Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekan­kan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.
Dikatakan, Grand Strate­gy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.
Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang menge­nyam pendidikan setingkat  S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun  gunakan dana Otsus  serta dokter yang  ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam  bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat,  yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan  sekarang  adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.
Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 per­sen,  sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.
Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan dae­rah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.
Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.
Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya ba­nyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut refe­redum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.
Untuk itu dengan ada­nya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. ( Binpa)

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Presiden Evaluasi Otsus Papua Pasca Ramadhan

JAYAPURA—Mencermati dinamika politik di Papua akhir-akhir ini yang banyak menyoroti keberadaan UU 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua, lantaran dinilai gagal membawa perubahan dan peningkatkan kese­jahteraan bagi masyakat Papua, secara diam-diam mulai terekam oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Terkait dengan itu Presiden akan melakukan langkah-langkah penanganan masalah Papua secara komprehensif dengan melakukan eveluasi Otsus Papua maupun Papua Barat, dengan demikian Otsus yang sudah berjalan hampir 9 tahun ini, bisa benar-benar dirasakan masyarakat sesuai tujuan diberlakukannya Otsus tersebut.
Rencana evaluasi Otsus secara menyeluruh atas hal subtansial  di Papua oleh Presiden  RI Susilo

Bambang Yudhoyono ini, disampaikan langsung oleh tiga Staf Khusus Presiden SBY yang membidangi Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, masing masing Thanan Aria Dewangga, Velix Vernando Wanggai dan Moksen Sirfepa saat bertandang ke Kantor Redaksi Bintang Papua, Selasa (31/8), kemarin. Dalam kunjungan tim staf khsusus Presiden diterima oleh Wa­kil Piminan redaksi Daud Sonny.
Dalam pertemuan satu jam lebih itu, secara khusus terungkap keprihatinan Presiden SBY tentang  penggunaan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya digelontorkan ke Papua, namun belum membawa suatu perubahan  peningkatan kualitas hidup yang membawa  rakyat Papua asli menuju kesejahteraan.

Masalah substansial tadi telah membawa rakyat asli Papua pada masalah kemiskinan, sehingga presiden SBY yang diwakili ataf khususnya menilai adanya simpul simpul yang macet dalam pelaksanaan otsus, sehingga diperlukan pena­nganan khusus  atau  Grand Design untuk mengatasi masalah  Otsus Papua secara komprehensif.” Perlu ada beberapa usulan yang bersifat solutif yang menarik untuk penataan Otsus, tidak hanya di tataran implementasi, tetapi juga di tararan formulasi kebijakan (policy formulation) yang bersifa konseptual,”katanya.
Dikatakan,Fokus Presiden SBY dalam memecahkan kemelut Otsus dengan memberikan perhatian pada peningkatan pangan, pengentasan kemiskinan, pendidikan dan kesehatan, infrastruktur wilayah dan penanganan affirmative Policy bagi pengembangan SDM Papua,  dalam kerangka Otsus Papua.
Hal itu juga telah ditegaskan Presiden dalam pidato kenegaraannya pada HUT 17-an, bahwa menyelesaikan masalah substansial Papua yang pertama akan dilakukan  dengan menjalin komunikasi yang konstrutif pasca Ramadhan nanti antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, DPRP dan MRP.
Ada empat kerangka  yang menimbulkan masalah besar di Papua,  sehingga Otsus dinilai gagal oleh kalangan tertentu, sehingga Presiden merasa perlu   menata kembali  kerangka anggaran Otsus Papua penataan dimulai dengan kembali   menata strategi Pembangunan Daerah, menata strategi kelembagaan Pemerintahan Daerah dan menata  kerangka Politik  dan HAM terkait pasal- pasal yang mengatur  keberadaan KOMNAS HAM, Pengadilan Adhoc Papua, Komisi Kebenaran dan rekonsiliasi, Partai Politik dan lambang lambang daerah yang jadi isu hangat  dari waktu ke waktu.
Penataan keempat kerangka Otsus tadi sejak Pemberlakuan Otsus pada mulanya kurang memperhatikan Grand Designnya. Padahal Grand design ini memuat staregi-stretegi umum untuk rencana yang lebih konkret dan fokus untuk melaksanakan pasal dari Otsus Papua, termasuk jangka waktu, intitusi penang­gungjawab dan indikator pencapaiannya (performance indicator). Contohnya  lima tahun pertama  dan kedua  capaian bidang Pendidikan ,kesehatan, ekonomi dan infrastruktur sudah sampai dimana capaiannya
Kemudian di dalam Grans design tersebut perlu ditekan­kan perlunya grand strategy pembanguan sektor-sektor utama, seperti pendidikan, kesehatan,ekonomi rakyat, dan infrastruktur wilayah dengan masa waktu 20 tahu ke depan.
Dikatakan, Grand Strate­gy ini multlak dimiliki oleh Pemprob maupun Pemprov Papa Barat sebagai acuan bagi semua pemangku kepentingan untuk memangun tanah Papua. Ini juga dilengkapi dengan aksi Action plan yang jelas dan terukur.
Target seperti lima tahun pertama sudah berapa banyak orang Papua asli yang menge­nyam pendidikan setingkat  S1,S2, dan S3 sudah berapa banyak rumah sakit dibangun  gunakan dana Otsus  serta dokter yang  ditempatkan di Rumah sakit rumah sakit yang pakai dana otsus
Dalam  bidang Pendidikan, kesehatan, ekonomi  dan infrastruktur yang tidak dievaluasi, setiap tahun dan jadi masalah hingga ketika gubernur ditanya rakyat, buktinya tidak dapat ditunjukkan. Oleh sebab itu grand Design sangat diperlukan agar indicator capaiannya dapat dilihat,  yang sekarang, justru Otsus Papua yang berjalan  sekarang  adalah manual, mana kekhususannya, tidak ada terang staf ahli khusus Presiden.
Diterangkan Otsus yang diberlakukan di Papua tidak hanya dilihat dari dana saja, melainkan ada aspek aspek lainnya yang harus diperhatikan sekedar dana Otsus, contoh konkrit rasio untuk pendidikan ada 30 persen, sedangkan kesehatan 2 per­sen,  sebenarnya hasil yang mau dicapai sudah berlipat, namun mengapa belum tercapai? Akan lebih spesifik lagi bila startegi pembangunan dan anggaran dilihat kembali pada aspek perencanaannya sehingga pelaksanaan Otsus Papua kedepannya bisa tertata baik.
Kemudian yang berikutnya tentang kewenangan pendanaan yang relatif besar, artinya kalau kita melihat Papua memiliki istilahnya ada dana perimbangan dae­rah, ada dana otonomi khusus itu selama 20 tahun. Pemerintah Provinsi Papua mendapat dana 2% dari Dana Alokasi Umum Nasional, itu cukup besar. Kemudian ada juga dana untuk pembangunan infrastructur, itu dana Otsus pembangunan infrastructur. Dimana tercatat sampai tahun 2008 saja misalnya, Provinsi Papua mendapat alokasi dana sekitar Rp 28 trilyun. Itu dana yang cukup besar dibandingkan dengan Propinsi-Propinsi lain, memang itu berbagai sumber dana.
Dana Otsus meningkat terus dari tahun 2002 pertama sekitar 1, 9 trilyun, kemudian tahun 2008 naik tercapai sampai 3,5 trilyun. Kemudian tahun 2009 ini 4,1 trilyun, tahun 2010 lebih besar lagi. Itu menunjukkan kenaikan sangat besar. Jadi mengalami proses kenaikan dana Otonomi Khusus setiap tahun. Pertama dari 1,9 trilyun sampai sekarang 4,2 trilyun dan ditambah sumber-sumber dana lain total sampai 2008, termasuk dana Otsus, sekitar 28 trilyun. Itukan polocy yang sudah berjalan. Tetapi persoalannya seberapa besar efektifnya Otsus ditingkat implementasi, itu yang jadi persoalan, seberapa efektif, bukan seberapa berhasil tapi seberapa efektif UU Otsus ini sudah dijalankan atau sudah seberapa besar korelasi terhadap kesejahteraan masyarakat Papua, ini yang mejadi pertanyaan.
Jadi ini bisa menimbulkan kekecewaan, kalau kita milihat akhirnya ba­nyak dikalangan masyarakat Papua, misalnya sejak tahun 2005, sebagian kelompok masyarakat menginginkan Otsus ingin dikembalikan ke Pusat. Kemudian 2008 juga ada demonstrasi Otsus mau dikembalikan ke Pusat dan terakhir menuntut refe­redum. Karena memang banyak persoalan-persoalan yang tidak dibenahi selama Otsus itu.
Untuk itu dengan ada­nya perhatian SBY dengan melakukan eveluasi Otsus masalah ini bisa teratasi, Semoga. ( Binpa)

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Bung Karno Gagalkan proyek Neo Kolonialisme Federasi Malaysia

Salah satu lagu yang pernah mewarnai jalan-jalan di Indonesia pada pertengahan tahun 60-an adalah lagu Ganyang Malingsia “Yok,..Kita Ganyang Tengku Abdul Rahman, Perutnya gendut kayak tempayan..” orang banyak mengira politik Ganyang Malingsia sebagai politik alih perhatian Bung Karno terhadap kondisi ekonomi yang carut marut, tapi sesungguhnya apa yang dicanangkan Bung Karno untuk menggagalkan proyek Neo Kolonialisme Federasi Malingsia merupakan buah dari pemikiran yang kritis terhadap perkembangan korektif Kapitalisme dan Imperialisme gaya baru.

Proyek pembentukan Federasi Malingsia dengan mencaplok Kalimantan Utara dan Singapura oleh Inggris melalui tangan Kuala Lumpur merupakan garis politik baru negara kolonialis itu membentuk jaringan imperialismenya seperti yang dilakukan di Timur Tengah atas pembentukan Irak, membantu penegakan rezim dinasti Saud di jazirah Arab dan membangun komunitas Israel di tengah-tengah bangsa Arab. Di Asia Tenggara Inggris membangun kantung-kantung koloninya guna mencegah meluasnya pengaruh paham kemerdekaan politik dan sosialisme dari Indonesia, Vietnam dan Burma. Proyek ini dibantu Amerika serikat sebagai kelanjutan untuk mengcontain Indonesia. Tujuan utama dari politik Neo Kolonialisme dan Imperialisme adalah membuat agar negara-negara yang baru saja merdeka secara politik tetap memiliki ketergantungan ekonomi terhadap mereka, sehingga Kapital bisa terus terakumulasi.
Bung Karno adalah bahaya besar bagi Amerika-Inggris di tahun 1960-an, bahkan jauh lebih besar daripada Uni Soviet dan Cina, kenapa sebabnya?. Karena paham politik Bung Karno yang berusaha memutuskan secara total ketergantungan Indonesia terhadap negara-negara kapitalisme, Bung Karno tidak mau menjual konsesi-konsesi sumber daya alam Indonesia karena itu sama saja dengan kolonialisme, konsesi harus disetujui apabila Indonesia mengambil manfaat dalam jumlah yang mayoritas. Itulah kesadaran negosiasi bangsa yang bermartabat. Bagi barat Bung Karno adalah hantu yang menyebalkan mereka menyebarkan propaganda Bung Karno sebagai Hitler baru, Hantu bordil segala benua –bahkan ada film porno yang menggunakan aktor mirip Bung Karno berkencan dengan seorang gadis – Secara teru
menerus karakter Bung Karno dihancurkan oleh media massa di Amerika sehingga mempengaruhi opini masyarakat Indonesia yang mendapat didikan Amerika untuk nentang Bung Karno, Amerika membangun propaganda seolah-olah Indonesia dikuasai diktator jahat dan mereka terpengaruh. Mereka lupa mayoritas bangsa Indonesia mencintai Bung Karno.

Hal terpenting dalam dunia kapitalisme adalah masalah kapital, titik! Kaum kapitalis bisa menemani siapa saja asal kepentingan kapitalnya jangan diganggu. Saat itu Amerika akrab dengan Moskow karena politik pasca Stalin yang mengedepankan Co-existence –kalau
istilah Bung Karno “Lu ada, gua ada” Moskow mengakui keberadaan Amerika Serikat dan siap bekerja sama. Sementara Peking masih menolak adanya politik Co-existence itu. Bung Karno yang tahu pahitnya sebagai orang jajahan, sebagai orang yang dihina “bahkan bayi-bayi Belanda-pun sudah diajarkan meludah kepada kaum pribumi” begitu kata Bung Karno jadi dia tidak akan mau tanah air yang sudah direbut dengan pertarungan senjata, konflik politik yang rumit, kecerdikan politik diplomasi dan diatas segalanya, keberanian rakyat Indonesia diserahkan begitu saja kepada Amerika-Inggris dalam garis baru politik Neo Imperialisme.

Bung Karno paham benar bahwa Imperialisme –yang merupakan fase terakhir dari Kapitalisme- akan selalu melakukan koreksi-koreksi internal, awalnya Kapitalisme mengkoreksi kekejaman-kekejaman kapitalis di negara asalnya dengan mengekspor kekejaman itu kewilayah-wilayah jajahan. Kemudian setelah wilayah jajahan insyaf akan ketertindasan, Kapitalisme itu kemudian mengkoreksi dirinya lagi dengan merubah menjadi perusahaan-perusahaan multinasional.

Sadar akan mulai membesarnya imperialisme jenis baru ini Bung Karno berniat mengambil alih perusahaan-perusahaan besar asing di Indonesia macam : Stanvac, Caltex, Union Carbide, Good Year dll. Bung Karno yang pemikirannya jauh ke depan melampaui jamannya sudah mengindikasikan bahwa bentuk penjajahan masa depan bukan lagi masalah perluasan wilayah lantas menerapkan kapitalis vulgar, tapi kolonialisme bentuk baru yang senjatanya adalah modal. Modal/Kapital yang oleh kaum liberalis didengung-dengungkan tidak memiliki batas-
batas negara adalah kebohongan yang dipropagandakan oleh mereka, nyatanya manfaat kapital itu hanya bersarang pada segelintir kelompok yang dekat dengan penguasa, orang yang berada di dalam sistem kekuasaan yang didukung Amerika-Inggris yang kemudian mewariskan utang yang besar kepada bangsa yang digoblokin itu. (untuk kasus Indonesia, ketika Bung Karno jatuh utang negara kita tidak sampai 100 juta dollar US, tapi saat Pak Harto lengser harta ekayaan Suharto saja yang dilansir majalah Time 80 milyar dollar, dengan utang bangsa ini berkali lipat lebih besar)

Politik Neo Kolonialisme dan Imperialisme adalah politik yang menciptakan ketergantungan untuk melestarikan pangsa pasar produk- produk kapitalis, ketergantungan itu dikreasikan lewat godaan-godaan kapitalis seperti : uang yang didapat secara instan, barang-barang mewah yang tidak perlu dan gaya hidup modern tapi hedonis tanpa tahu memproduksi dan menciptakan nilai tambah. Ini sama saja dengan menciptakan kondisi agar seorang kuli tetap menjadi kuli. Kuli-kuli kontrak Deli terus memperpanjang kontrak kerjanya sebagai budak
dengan diiming-imingi judi, pelacur dan minuman keras bahkan candu/opium dengan harga diatas upah mereka akhirnya mereka yang tergoda mengutang pada onderneming sehingga dia tidak bisa menabung upah kuli, tidak mampu melepaskan diri dari kerja budak dan terjerat
hutang. Bung Karno paham benar bahwa negara yang ia merdekakan harus sepenuhnya bisa melakukan proses produksinya sendiri, merdeka secara ekonomi, merdeka secara pikiran dan merdeka budayanya inilah yang disebutnya sebagai Berdikari dalam Trisakti : Berdikari dalam
Politik, Berdikari dalam ekonomi dan Berkepribadian Indonesia. Ketiga prinsip karakter manusia Indonesia ini yang akan berguna untuk menghadapi gempuran pengaruh candu kapitalis dan kuat hidup menderita kalau perlu makan batu demi masa depan Indonesia yang
lebih gemilang (tapi mahasiswa-mahasiswi 66 yang terpengaruh CIA itu malah bawa-bawa wajan dan menaruh batu-batu lalu seakan-akan memasak batu untuk mengejek ungkapan Bung Karno, buktinya setelah tiga puluh tahun mereka menjadi bagian dari sistem korup di Indonesia yang tidak peduli dengan rakyat, sedikit dari mereka yang waras dan
konsisten terhadap nilai-nilai moral yang diyakini malah diinjak- injak kemanusiaannya seperti :Arif Budiman

Indonesia pada dasarnya tidak mau ikut campur dengan rencana pencaplokan Kalimantan Utara oleh Kuala Lumpur. Wilayah Sabah dan Sarawak yang sesungguhnya merupakan wilayah kekuasaan kesultanan Sulu (Filipina Selatan), Presiden Macapagal-lah yang protes terhadap
pencaplokan Sabah dan Sarawak yang sebelumnya disewa Inggris dari Sultan Jamal Alam dari Sulu. Setelah masa sewa habis, eh tahu-tahu Menhan Najib Tun Rajak koar-koar akan berperang untuk mendapatkan hak atas Sabah dan Sarawak juga mengancam Filipina supaya tidak masuk Kalimantan Utara.

Kelakuan Inggris lewat boneka-boneka politiknya di Kalimantan Utara memang mirip kelakuan Amerika terhadap Hamas saat ini, lewat pemilu yang demokratis Hamas menang tapi malah diisolir tidak dihadapi secara jantan. Begitu juga dengan Partai Rakyat Brunai yang dipimpin
Kapten Azhari (Azhari ini pernah berjuang dalam revolusi kemerdekaan
di Indonesia jadi dia tahu benar semangat kemerdekaan). PRB menang 54 kursi dari 55 kursi Pemilu distrik di Kalimantan Utara pada Pemilu Agustus 1962. Tapi pemerintah Kuala Lumpur yang dihasut Inggris tidak mau mengakui dan mencap Azhari sebagai pemberontak
juga antek-anteknya Sukarno. Padahal Azhari sama sekali nggak berhubungan dengan Indonesia, dia selalu kontak dengan Wapres Filipina Imannuel Palaez. Si Tunku Abdurahman itu malah nunjuk- nunjuk Indonesia sebagai biang keladi kasus Azhari, terang saja Indonesia nolak tuduhan Tunku karena merasa tidak tahu apa-apa.

Ketua Umum PNI, Ali Sastro yang juga pernah jadi Perdana Menteri di era KTT Asia Afrika, Bandung 1955 angkat bicara bahwa Indonesia tidak tahu menahu tentang kasus di Kalimantan Utara tapi jikalau perjuangan itu merupakan perlawanan terhadap Imperialisme maka
Indonesia akan mendukung. Tunku malah balik membentak pernyataan Ali Sastro “Jangan campuri urusan Kalimantan Utara!”

Bung Karno yang sudah nggak nahan lihat kelakuan tengil negara kecil yang nggak berani perang buat kemerdekaannya sendiri menjawab ancaman Tunku di depan Konferensi Pers Wartawan Asia Afrika di Jakarta pada April 1963 : “Perjuangan rakyat Serawak, Brunai dan Sabah, adalah bagian dari perjuangan negara-negara `the new emerging forces’ yang membenci penghisapan manusia oleh manusia”. Pernyataan Bung Karno ini bikin gemeter orang-orang Malaya yang jadi boneka Inggris itu, maklum dengan Belanda yang senjatanya modern dan didukung Amerika Serikat saja berani ngelabrak ke Irian Barat, ini dengan negara kecil yang nggak pernah perang petentang petenteng.

Jepang yang tahu benar kehebatan militer Indonesia dan kenekatan orang Indonesia kalau bertempur (maklum tentara mereka yang ndidik ilmu militer orang Indonesia) berusaha bikin adem suasana, mereka menganjurkan diadakan perundingan dua mata antara Sukarno dan Tunku di Tokyo 31 Mei – 11 Juni 1963. Pertemuan Tokyo itu juga dilanjutkan dengan konferensi tribangsa Malingsia-Phillipina-Indonesia atau yang lebih dikenal dengan istilah Maphillindo. Gagasan Maphillindo dari Macapagal ini ditentang oleh Inggris dan Amerika mereka takut Maphillindo akan jadi sebuah pakta pertahanan anti barat. Awalnya diadakan pertemuan setingkat menlu, kemudian diputuskan untuk mengadakan pertemuan antara Sukarno-Tunku Abdulrahman-Macapagal di Manila yang berakhir Agustus 1963, pertemuan ini hanya mengesahkan pertemuan tingkat luar negeri saja. Bung Karno dan Macapagal yang punya darah pejuang anti kolonialis dalam pertemuan itu, bertemu empat mata tanpa melibatkan Tunku yang boneka politik Inggris. Bung Karno dan Macapagal dalam pembicaraan itu sepakat untuk mengeluarkan doktrin yang dikenal Doktrin Sukarno-Macapagal : “Urusan Bangsa Asia
diselesaikan oleh Bangsa Asia sendiri”.

Lahirnya doktrin itu langsung bikin gempar London, karena pada saat itu mereka sedang merancang Federasi Malingsia yang akan mencaplok Kalimantan Utara yang tujuan utamanya untuk mengcontain Indonesia. Merasa didahului Sukarno-Macapagal para agen intel Inggris dan spion Melayu bikin rumor akan membentuk Federasi Malingsia selambat-lambatnya 31 Agustus 1963. Hal ini berarti menafikan usul Sukarno agar bentukan Federasi harus memperhatikan suara rakyat Kalimantan Utara lewat referendum atau Hak Penentuan nasib sendiri yang jadi
wasitnya Sekjen PBB, U Thant. Cuek bebek saja dengan protes Indonesia, London memutuskan menambah pasukan di Malingsia sekitar 50.000 pasukan seakan-akan ini digunakan untuk bersiap dalam politik konfrontasi dengan Indonesia. Untuk membentuk Federasi Malingsia ini
London bujukin Amerika agar masuk ke Asia Tenggara sekaligus mendorong agar Pakta ANZUS (Australia, New Zealand, United States) memback-up kemungkinan perang Inggris-Indonesia di Kalimantan Utara. Bung Karno kesal bukan main dengan kelakuan Inggris ini. Pembentukan
Federasi Malingsia dirasakannya sebagai sebuah Prolog dari rencana besar menguasai Asia Tenggara supaya jatuh lagi ke tangan Inggris dan Amerika (setelah Perancis dan Belanda minggat dihajar keberanian rakyat Vietnam dan Indonesia), kalau ini berhasil Inggris akan
untung besar karena ia akan mendapat warisan dari Belanda tanpa perlu bikin traktat-traktat seperti jaman Raffles, tapi cukup gertak dan ngibulin pemimpin Indonesia. Sementara Vietnam yang hak milik Perancis, sudah dikapling Amerika. Untuk nguasain Indonesia, Inggris minta bantuan sepupunya Amerika buat gebukin Sukarno sampai berdarah- darah kalau perlu sampai mati. Tadinya Amerika mau hantam langsung saja Indonesia pakai Armada ke VII yang sudah muter-muter di sekitar Indonesia, tapi Inggris yang otaknya lebih dingin dan jago bikin dokumen bodong macam James Bond ngajak CIA dan jaringan cecunguk-cecunguk orang Indonesia yang anti Sukarno bikin pancingan agar PKI dan Angkatan Darat masuk perangkap yang tujuan utamanya bikin mampus Bung Karno. Mereka sadar kaki-kaki politik Bung Karno ada di dua kelompok ini. Kalau kedua kaki ini diamputasi maka Bung Karno nggakakan bisa bertarung lawan Inggris di Kalimantan Utara, kalau perlu setelah itu Indonesia dipecah-pecah. Kebetulan pemimpin kedua kelompok ini juga lagi berseteru akibat isu Angkatan Ke V. Bung
Karno sendiri yang mencetuskan ide Angkatan Ke V yang akan digunakan sebagai barisan bersenjata perlawanan rakyat semesta. Kalau Angkatan Ke V bisa dibentuk maka Indonesia akan mempunyai kekuatan militer yang nyaris menyamai kekuatan militer RRC. Angkatan ke V juga bisa merupakan perwujudan dari UUD 1945 pasal 30 tentang Bela Negara.

Karena Indonesia memang sudah dalam ancaman fisik dari Inggris yang menempatkan banyak pasukannya di front terdepan Kalimantan Utara. Tapi untuk melakukan mobilisasi pasukan Angkatan Ke V hanya PKI-lah yang paling siap, soalnya cuman dia sendiri partai yang belum bubar selain PNI dan NU. PNI sendiri sudah lemah luar dalam dalam pencatatan ulang pada Kongres Purwekerto 1963 kader PNI hanya sekitar 1 juta orang, ini bukan mencerminkan partai yang besar lagi. Kalau kader-kader PKI masuk Angkatan Ke V, ini berarti satu-kosong
buat PKI dalam persaingannya dengan Angkatan Darat, karena satu-satunya yang tidak dimiliki PKI dalam perseteruannya itu hanyalah Pasukan Bersenjata. Angkatan Ke V juga dicurigai sebagai langkah awal pembentukan tentara merah di Indonesia. Kecurigaan ini terus dihembus-hembuskan pihak yang berkepentingan merusak persatuan bangsa Indonesia dibawah Bung Karno. Tapi harus diakui bahwa Inggris memang lebih hebat daripada kita dalam perseteruan Kalimantan Utara. Bekerjasama dengan CIA, mereka berhasil menghancurkan dua kekuatan pendukung Bung Karno sekaligus – Angkatan Darat dan PKI – dalam sebuah peristiwa aneh Gerakan Untung 30 September 1965. Loyalis Bung Karno, Jenderal Ahmad Yani dibunuh
dalam gerakan itu, juga hampir seluruh Staff penting Yani yang tergabung dalam SUAD. DN Aidit, tokoh politik kunci PKI yang juga pendukung berat Bung Karno tewas ditembak tentara dalam kemelut itu beberapa bulan kemudian tanpa proses pengadilan, 2-3 juta manusia
Indonesia dibantai dalam histeria massa menyusul peristiwa penculikan enam Jenderal. Belakangan keterlibatan Inggris dan CIA ini disebut oleh Bung Karno dalam pidato Nawaksara tahun 1967 mengenai peristiwa Gestok, kata Bung Karno, peristiwa Gestok
disebabkan oleh :

1. Keblingernya Pemimpin-Pemimpin PKI
2. Lihainya CIA dan agen-agen asing
3. Adanya oknum-oknum yang tidak benar

Setelah peristiwa aneh misterius itu ditengah kekacauan politik Bung Karno masih sempat memberi tugas Dubes Keliling Ny. Supeni untuk meminta agar Macapagal menunda pengakuan Federasi Malingsia pada bulan Februari 1966, sembari menunggu keputusan konferensi Maphillindo yang gunanya juga mengakhiri politik Konfrontasi. Tapi nasib berkata lain, Bung Karno keburu dijegal Supersemar sialan itu.

SP 11 Maret 1966 hanya surat penugasan keamanan, ternyata sudah dipelintir jadi Surat pelimpahan kekuasaan yang ujung-ujungnya Pencopotan Presiden Sukarno oleh MPRS.
Setelah Bung Karno jatuh, maka berkuasalah Orde Baru yang dengan mudah menjual kekayaan alam kita. Atas nama ekonomi pasar semua negara-negara kapitalis besar bancakan disini. Amerika lewat pemberian hutangnya terus menjerat Indonesia dengan proyek-proyek yang nilainya seribu kali lipat kebutuhan sebenarnya (Baca John Perkins) sehingga kita terus-terusan bergantung dengan IMF. Kemilau nafsu kebendaan telah melupakan hakikat kenapa kita dulu bertarung nyawa untuk merdeka?.
Tanpa lagi ada malu di wajah-wajah para maling itu yang pakai baju safari mereka mengajari rakyat bagaimana cara mencuri. Jadilah Indonesia bukan lagi bangsa yang besar dan bermartabat seperti jaman Bung Karno. Ketika saya melihat wajah
Donald Luther Colopita berdarah-darah, samar-samar saya teringat wajah Bung Karno, bagaimana kecewanya dia lihat anak bangsanya sendiri digebukin di negara kecil yang nggak pernah perang buat ngerebut kemerdekaannya sendiri, setelah itu mereka tidak mau minta
maaf dan bersikap arogan dengan mengatakan akan melihat proses hukum, kayak Malingsia tahu aja proses hukum yang benar!,
Waperdam-nya sendiri Anwar Ibrahim saja dipecundangi di depan hukum Malingsia itu demi kekuasaan picik. Bung Karno benar, bahwa penjajahan dalam bentuk baru akan berubah wujud. Kita bukan lagi bangsa yang berani, tapi bangsa pengecut. Memaklumi tiadanya pernyataan maaf dari Malingsia pun pake bawa-bawa alasan `kepribadian masing-masing’ sembari menonjolkan diri kalo gara-gara asap Presiden kita yang plin- plan itu mau minta maaf Dia ngomong tanpa melakukan move politik agar kita ada harga dirinya padahal jelas warga negara kita sudah dihina dan kelakuan Malingsia mencitrakan orang Indonesia sudah keterlaluan, sebenarnya rakyat menunggu ucapan Presiden kita untuk membangkitkan kesadaran harga diri, banyaklah cerita orang kita disana tentang bagaimana keterlaluannya mereka.
Tanpa orang-orang Indonesia, tidak ada itu Petronas…susunan batu pondasi Petronas dibangun lewat keringat orang-orang Indonesia yang jadi kuli bangunan disana, tapi setelah orang kita ditendang-tendang. Malah ada iklan kunci rumah yang tagline-nya “Awas sudah banyak orang Indon” apa ini tidak keterlaluan….. !!

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hasil Pemilukada Waropen Tidak Diakui Pusat

Lima Mantan Anggota KPU Waropen Akan Dipidanakan
JAYAPURA – Hasil dari proses pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Waropen yang tetap dilaksanakan oleh lima anggota KPU Waropen non aktif ternyata tetap dianggap ilegal, bahkan hasilnya juga tidak diakui oleh pemerintah pusat.
“Seluruh proses yang dilakukan mantan Ketua KPU Waropen Melina Wanatorey bersama 4 mantan anggota KPU lainya pada tanggal 25 Agustus lalu yang tetap melaksanakan Pemilukada di Waropen adalah ilegal,” tegas anggota KPU Pusat yang juga Korwil Papua, I Gusti Putu Artha saat ditanya Cederawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (29/8) kemarin.
“Oleh karena yang melaksanakan ilegal, maka seluruh proses tersebut ilegal dan hasilnya ilegal,” katanya lagi.
Bahkan dalam rapat koordinasi KPU Pusat bersama Kantor Kementrian Polhukam dan seluruh stake holder termasuk Kementrian Dalam Negeri, Jumat 27 Agustus lalu, semua hasil Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Waropen yang sudah diberhentikan itu adalah tidak sah.
Menurutnya, hanya karena pertimbangan keamanan saja sehingga pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 25 Agustus lalu itu dibiarkan berjalan di beberapa distrik.
Kemudian terkait upaya Melina Wanatorey Cs yang merekap hasil Pemilukada tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan 5 mantan anggota KPU Waropen dan kemudian akan mempertanyakannya langsung pada KPU pusat, Putu menegaskan, silahkan saja datang ke pusat. “Namun yang pasti, sejak SK pemberhentian mereka keluar, dan SK pengangkatan 5 anggota KPU Waropen yang baru itu berlaku, maka seluruh proses yang dilakukan di sana (Waropen), yang sah adalah yang dilakukan 5 anggota KPU yang baru,” tandasnya.
“Hasil rapat koordinasi di Kantor Menkopolhukam sudah jelas, tidak mengakui hasil pemilihan yang sudah terlaksana itu. Mau apa lagi?,” sambungnya.
Terkait dugaan intervensi yang katanya telah masuk di tubuh KPU, Putu justru mempertanyakan sikap 5 anggota KPU Waropen yang kemudian membangkang itu. “Malah saya yang menduga mereka diintervensi pihak lain, hingga berani membangkang KPU Pusat, bahkan KPU Provinsi,” ujarnya.
Untuk pernyataan yang satu ini, Putu Artha langsung geram dan menantang 5 mantan anggota KPU Waropen itu untuk bersumpah terkutuk 7 turunan. “Saya tantang mereka bersumpah terkutuk 7 turunan. Siapa yang makan uang dari kasus ini. Kalau mereka tidak dibayar dalam kasus ini, mana mereka sampai berani melawan Jakarta dan melawan provinsi,” tegasnya geram.
Ia pun mengatakan, baik Kementrian Dalam Negeri, Kantor Kementiran Polhukam, 7 anggota KPU Pusat, 5 Anggota KPU Provinsi Papua, Keputusan 3 Anggota Dewan Kehoramatan, BIN, Bais, seluruhnya sudah satu kata, dan pada kesimpulan yang sama bahwa 5 anggota KPU Waropen telah melakukan kesalahan. “Jadi siapa yang harus dipercaya, dan kebenaran siapa yang harus diklaim,” tuturnya.
Pada kesempatan itu pula, pihaknya juga menjawab pernyataan salah satu pengamat dari Waropen bahwa Surat Keputusan No 60 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bila Melina Wanatorey Cs mengajukan gugatan, untuk itu memang diakuinya bahasa hukumnya demikian, namun kapan itu terjadi, dirinya pun tidak yakin betul, sebab keputusan terhadap yang sedemikian rupa bisa bertahun-tahun, padahal proses Pemilukada harus tetap berlanjut. “Yang pasti bahwa mereka (KPU yang sudah non aktif itu) tidak lagi punya legal standing,” katanya lagi.
“Kalau menggugat itu kapan inkrah, setahun lagi atau lima tahun lagi baru inkrah, padahal proses berjalan terus. Pertanyaan saya sekarang, seluruh produk hukum mereka itu tidak punya kekutan hukum, lalu kalau memang ada fakta hukum baru yang membuktikan keputusan No 60 tidak mempunyai kekuatan hukum, memang bahasa hukumnya seperti itu, tapi kapan itu. Sejak meraka diberhentikan sudah jelas mereka tidak punya kewenangan lagi,” jelasnya.
Terkait pernyataan Melina yang menduga bahwa 5 anggota KPU Waropen yang baru itu ada yang berasal dari pengurus partai politik dan calon anggota DPRD tahun 2009 dan ada dari tim sukses, Putu menyatakan, terhadap dugaan itu silahkan saja, namun sepanjang belum ada pembuktian di Dewan Kehormatan, hingga hari ini mereka masih legitimate.
Selanjutnya terhadap 5 mantan anggota KPU Waropen itu, pihaknya tidak cukup dengan berhenti sampai di sini, namun secara pribadi dan institusi, pihaknya juga akan menyeret mereka ke pengadilan, sebab 5 mantan anggota KPU Waropen tersebut diduga telah melakukan makar dengan melawan Negara dan membuat ribuan warga di Waropen tidak mendapat kejelasan dan membuat kisruh, menghambur- hamburkan APBD.
Terkait rencana mempidanakan 5 mantan anggota KPU Waropen ini, Putu Artha sendiri yang akan melaporkannya ke Polda Papua. Jika Polda Papua tidak berani menindak, maka pihaknya akan melaporkan kasus itu ke Mabes Polri.
“Saya begitu menjadi Korwil Papua, 4 atau 5 bulan lalu saya sudah mencanangkan untuk bersikap tegas terhadap seluruh pelanggar hukum. Kami sudah memecat 24 KPU. Untuk itu KPU di Papua jangan bermain-main. Kalau nasibnya tidak ingin sama dengan yang sudah dipecat, jangan coba makan uang, kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau itu dilakukan, saya akan membela mereka sampai ke ujung dunia,” imbuhnya.( Cepos)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Hasil Pemilukada Waropen Tidak Diakui Pusat

Lima Mantan Anggota KPU Waropen Akan Dipidanakan
JAYAPURA – Hasil dari proses pemungutan suara Pemilukada Kabupaten Waropen yang tetap dilaksanakan oleh lima anggota KPU Waropen non aktif ternyata tetap dianggap ilegal, bahkan hasilnya juga tidak diakui oleh pemerintah pusat.
“Seluruh proses yang dilakukan mantan Ketua KPU Waropen Melina Wanatorey bersama 4 mantan anggota KPU lainya pada tanggal 25 Agustus lalu yang tetap melaksanakan Pemilukada di Waropen adalah ilegal,” tegas anggota KPU Pusat yang juga Korwil Papua, I Gusti Putu Artha saat ditanya Cederawasih Pos melalui telepon selulernya, Minggu (29/8) kemarin.
“Oleh karena yang melaksanakan ilegal, maka seluruh proses tersebut ilegal dan hasilnya ilegal,” katanya lagi.
Bahkan dalam rapat koordinasi KPU Pusat bersama Kantor Kementrian Polhukam dan seluruh stake holder termasuk Kementrian Dalam Negeri, Jumat 27 Agustus lalu, semua hasil Pemilukada yang dilaksanakan oleh KPU Waropen yang sudah diberhentikan itu adalah tidak sah.
Menurutnya, hanya karena pertimbangan keamanan saja sehingga pelaksanaan Pemilukada pada tanggal 25 Agustus lalu itu dibiarkan berjalan di beberapa distrik.
Kemudian terkait upaya Melina Wanatorey Cs yang merekap hasil Pemilukada tersebut tanpa dibubuhi tanda tangan 5 mantan anggota KPU Waropen dan kemudian akan mempertanyakannya langsung pada KPU pusat, Putu menegaskan, silahkan saja datang ke pusat. “Namun yang pasti, sejak SK pemberhentian mereka keluar, dan SK pengangkatan 5 anggota KPU Waropen yang baru itu berlaku, maka seluruh proses yang dilakukan di sana (Waropen), yang sah adalah yang dilakukan 5 anggota KPU yang baru,” tandasnya.
“Hasil rapat koordinasi di Kantor Menkopolhukam sudah jelas, tidak mengakui hasil pemilihan yang sudah terlaksana itu. Mau apa lagi?,” sambungnya.
Terkait dugaan intervensi yang katanya telah masuk di tubuh KPU, Putu justru mempertanyakan sikap 5 anggota KPU Waropen yang kemudian membangkang itu. “Malah saya yang menduga mereka diintervensi pihak lain, hingga berani membangkang KPU Pusat, bahkan KPU Provinsi,” ujarnya.
Untuk pernyataan yang satu ini, Putu Artha langsung geram dan menantang 5 mantan anggota KPU Waropen itu untuk bersumpah terkutuk 7 turunan. “Saya tantang mereka bersumpah terkutuk 7 turunan. Siapa yang makan uang dari kasus ini. Kalau mereka tidak dibayar dalam kasus ini, mana mereka sampai berani melawan Jakarta dan melawan provinsi,” tegasnya geram.
Ia pun mengatakan, baik Kementrian Dalam Negeri, Kantor Kementiran Polhukam, 7 anggota KPU Pusat, 5 Anggota KPU Provinsi Papua, Keputusan 3 Anggota Dewan Kehoramatan, BIN, Bais, seluruhnya sudah satu kata, dan pada kesimpulan yang sama bahwa 5 anggota KPU Waropen telah melakukan kesalahan. “Jadi siapa yang harus dipercaya, dan kebenaran siapa yang harus diklaim,” tuturnya.
Pada kesempatan itu pula, pihaknya juga menjawab pernyataan salah satu pengamat dari Waropen bahwa Surat Keputusan No 60 tersebut tidak memiliki kekuatan hukum bila Melina Wanatorey Cs mengajukan gugatan, untuk itu memang diakuinya bahasa hukumnya demikian, namun kapan itu terjadi, dirinya pun tidak yakin betul, sebab keputusan terhadap yang sedemikian rupa bisa bertahun-tahun, padahal proses Pemilukada harus tetap berlanjut. “Yang pasti bahwa mereka (KPU yang sudah non aktif itu) tidak lagi punya legal standing,” katanya lagi.
“Kalau menggugat itu kapan inkrah, setahun lagi atau lima tahun lagi baru inkrah, padahal proses berjalan terus. Pertanyaan saya sekarang, seluruh produk hukum mereka itu tidak punya kekutan hukum, lalu kalau memang ada fakta hukum baru yang membuktikan keputusan No 60 tidak mempunyai kekuatan hukum, memang bahasa hukumnya seperti itu, tapi kapan itu. Sejak meraka diberhentikan sudah jelas mereka tidak punya kewenangan lagi,” jelasnya.
Terkait pernyataan Melina yang menduga bahwa 5 anggota KPU Waropen yang baru itu ada yang berasal dari pengurus partai politik dan calon anggota DPRD tahun 2009 dan ada dari tim sukses, Putu menyatakan, terhadap dugaan itu silahkan saja, namun sepanjang belum ada pembuktian di Dewan Kehormatan, hingga hari ini mereka masih legitimate.
Selanjutnya terhadap 5 mantan anggota KPU Waropen itu, pihaknya tidak cukup dengan berhenti sampai di sini, namun secara pribadi dan institusi, pihaknya juga akan menyeret mereka ke pengadilan, sebab 5 mantan anggota KPU Waropen tersebut diduga telah melakukan makar dengan melawan Negara dan membuat ribuan warga di Waropen tidak mendapat kejelasan dan membuat kisruh, menghambur- hamburkan APBD.
Terkait rencana mempidanakan 5 mantan anggota KPU Waropen ini, Putu Artha sendiri yang akan melaporkannya ke Polda Papua. Jika Polda Papua tidak berani menindak, maka pihaknya akan melaporkan kasus itu ke Mabes Polri.
“Saya begitu menjadi Korwil Papua, 4 atau 5 bulan lalu saya sudah mencanangkan untuk bersikap tegas terhadap seluruh pelanggar hukum. Kami sudah memecat 24 KPU. Untuk itu KPU di Papua jangan bermain-main. Kalau nasibnya tidak ingin sama dengan yang sudah dipecat, jangan coba makan uang, kerjakan pekerjaan dengan baik. Kalau itu dilakukan, saya akan membela mereka sampai ke ujung dunia,” imbuhnya.( Cepos)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Pemilihan MRP Belum Siap, Semua Pihak Dinilai Lalai

JAYAPURA – Belum adanya persiapan apapun terkait pemilihan anggota MRP periode berikutnya seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota MRP periode 2005 – 2010 ini rupanya dipandang Kepala Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Uncen, DR H.M Abud Musa’ad,M.Si sebagai kelalaian semua pihak.
“Harus diakui bahwa itu adalah kesalahan semua pihak, 5 tahun ini kita kerja apa? Baik DPRP, Pemerintah Daerah maupun MRP dan kita semua,” katanya, Minggu (29/8).
Menurut akademisi yang juga salah seorang perumus UU Otsus Papua ini, seharusnya paling tidak 2 tahun sebelum masa jabatan anggota MRP sekarang ini berakhir, sudah ada persiapan Perdasusnya dan 6 bulan sebelum masa tugasnya berakhir, panitia pemilihannya sudah terbentuk.
“Tetapi ternyata semua lalai. Sekarang hanya tinggal 2 bulan lagi baru semua pihak kebakaran jenggot. Pemerintah Daerah kaget baru masukan draf Perdasusnya, MRP juga baru kaget masa jabatannya mau berakhir. Begitu pula DPRP juga kaget dan baru berencana mau membahas. Jadi harus diakui bahwa ini semua karena kelalaian daerah dalam menyikapi semua proses yang seharusnya dilakukan secara baik,” katanya serius.
Terkait dengan permintaan Ketua MRP Drs. Agus A. Alua,M.Th yang meminta agar masa tugas anggota MRP diperpanjang, Musa’ad mengatakan bahwa sebenarnya yang menetapkan anggota MRP adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga sepenuhnya adalah hak Mendagri.
Tetapi Musa’ad menyarankan empat opsi yang mungkin saja bisa ditempuh, sebab mekanismenya dalam proses ini tidak ada yang baku. Opsi pertama adalah, masa tugas semua anggota MRP semua diperpanjang. Opsi kedua, bisa juga ditempuh hanya pimpinan saja yang diperpajang dan opsi ketiga adalah pemerintah membentuk tim khusus atau semacam caretaker anggota MRP yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat, sedangkan opsi keempat adalah dengan mengoptimalkan sekretariat MRP untuk melaksanakan tugas – tugas adminsitarsi. “Intinya masa jabatan anggota MRP yang sekarang tidak perlu diperpanjang,” ujarnya.
Lanjut Musa’ad, seharusnya MRP mendorong pemilihannya lebih cepat, tetapi selama ini terkesan MRP dalam posisi menunggu dan mungkin saja selama ini MRP tidak mengingatkan pemerintah bahwa masa jabatan mereka akan berakhir, harusnya paling tidak 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya MRP sudah mengingatkan gubernur. Tetapi yang terjadi sepertinya MRP diam saja dan semua pihak juga lalai.
“Kalau saya pribadi dari tiga opsi itu saya cenderung pada pada opsi ketiga yakni Pemprov membentuk semacam careteker yang bertugas mempersiapkan itu semua pemilihan. Meskipun ini tidak pernah terjadi, tetapi ini bisa saja. Sebab MRP berbeda dengan DPRD, kalau DPRD sesuai UU setelah dilantiknya anggota baru, maka masa jabatan anggota lama akan berakhir, tetapi untuk MRP setelah 5 tahun maka masa tugasnya akan berakhir. Tetapi semua tergantung pemerintah pusat dan apapun nanti yang akan dipilih oleh pusat maka semua harus bisa diterima semua pihak,” paparnya.
Di sisi lain, kata Musa’ad, seharusnya DPRP dan Pemprov Papua juga harus cepat menyelesaikan Perdasus, karena sekarang ini situasinya darurat, sehingga tidak bisa lagi berdasarkan pada mekanisme biasa.
Meski tidak dengan mekanisme biasa tetap harus tetap tunduk pada aturan. “Jadi harus diingat, jangan karena alasan waktu terus prosesnya tidak demokratis, sebaliknya harus tetap menjunjung tinggi aturan dan demokrasi dengan mengakomodir semua kepentingan. Saya khawatir karena waktunya mepet semua pihak akan ambil langkah potong kompas sehingga prosesnya menjadi tidak demokratis,” katanya.
Kata Musa’ad, sekarang ini Pemprov maupun Uncen juga sedang menyusun draf Perdasus ini, tetapi dengan melihat isinya, keduanya hampir sama yakni menggunakan pendekatan organis. “Jadi yang punya hak untuk memilih adalah institusi atau kelompok masyarakat adat. Kalau perempuan berarti pencalonannya dari organisasi perempuan. Begitu juga dengan agama, usulannya dari lembaga keagamaan dan nanti ada delegasi dari yang memenuhi syarat dan prosesnya dari tingkat kabupaten dan kota,” katanya.
Draf Perdasus dari Uncen ini rencananya akan diserahkan kepada Pempov Papua dan DPRP dalam pekan ini . “Uncen sudah selesaikan draf Perdasus dan rencananya Senin atau Selasa, kita serahkan ke DPRP dan Pemprov Papua dengan harapan akan membantu memperkaya muatan draf Perdasus yang di buat,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Alberth Bolang SH,MH, mengatakan, Baleg dalam rapat beberapa hari lalu telah menyelesaikan pembahasan mekanismenya dan menjadwalkan kerja Baleg khususnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara legislatif dan eksekutif sampai dengan adanya persetujuan.
“Schedule atau jadwal pembahasan itu, akan menjadi kesepakatan berapa lama produk Perdasus itu akan selesai, karena pembahasan draf Raperdasus itu tergantung dari schedulenya,” jelasnya.
Alberth menegaskan bahwa pembahasan Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP periode 2010-2015 menjadi prioritas utama, apalagi regulasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP itu sampai sekarang belum ada dan masa keanggotaan MRP akan berakhir dalam waktu dekat ini.
Alberth mengatakan, dalam pembahasan Raperdasus tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang diawali mulai proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif, konsultasi ke Depdagri soal pengharmonisan legislasi, selanjutnya paripurna untuk ditetapkan dan diajukan kepada gubernur untuk ditetapkan setelah 7 hari.
Namun, lanjut Alberth, jika dalam jangka waktu 30 hari diberi penetapan untuk regulasi tersebut dan jika gubernur tidak menetapkannya selama kurung waktu tersebut, maka dianggap sah.
“Setelah itu dilakukan pengundangan yang dibuat dalam lembaran daerah, kemudian disosialisasikan. Jadi, langsung atau tidak langsung pemilihan anggota MRP memerlukan proses regulasi yang dibuat yang diperlukan dalam waktu yang cukup panjang,” ujarnya.
Untuk itu, Alberth mengharapkan kepada seluruh pihak termasuk di DPRP untuk bekerjasama agar dapat mendorong dengan cepat persetujuan regulasi atau Perdasus tentang pemilihan anggota MRP tersebut.
Soal kevakuman MRP itu, Alberth menambahkan perlu dibicarakan antara legislatif dan eksekutif, apakah akan dilakukan perpanjangan keanggotaan MRP. “Kalau setuju atau tidak soal perpanjangan keanggotaan MRP itu, kami nilai itu wajar,” ujarnya.
Sementara itu, soal perubahan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang menjadi UU No 35 Tahun 2008 dianggapa merupakan polemik, dinilai ALberth Bolang, bukan dipolemikkan. “Perubahan UU Otsus ini, bukan dipolemikkan, tapi menjaga konsistensi UU Otsus itu sendiri, karena tidak melalui prosedur dan keinginan rakyat,” tandasnya.
Apalagi, jelas Alberth, perubahan-perubahan regulasi UU Otsus tersebut berdampak luas, bukan saja terhadap 2 hal yang diputuskan, yakni tentang Papua Barat dan pemilihan gubernur oleh DPRP.
“Dampak perubahan terutama soal Papua Barat ini, bisa saja terkait pembagian asset daerah, sedangkan terhadap pemilihan gubernur oleh DPRP berdampak pada 11 keanggotaan DPRP, pertangungjawaban,” jelasnya.
Alberth menambahkan bahwa ada perubahan seperti yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah memang ada, tapi harus dilihat kekhususan Papua, apalagi rangking antara UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 21 Tahun 2001 adalah sederajat

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Pemilihan MRP Belum Siap, Semua Pihak Dinilai Lalai

JAYAPURA – Belum adanya persiapan apapun terkait pemilihan anggota MRP periode berikutnya seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan anggota MRP periode 2005 – 2010 ini rupanya dipandang Kepala Pusat Kajian Demokrasi (Democratic Center) Uncen, DR H.M Abud Musa’ad,M.Si sebagai kelalaian semua pihak.
“Harus diakui bahwa itu adalah kesalahan semua pihak, 5 tahun ini kita kerja apa? Baik DPRP, Pemerintah Daerah maupun MRP dan kita semua,” katanya, Minggu (29/8).
Menurut akademisi yang juga salah seorang perumus UU Otsus Papua ini, seharusnya paling tidak 2 tahun sebelum masa jabatan anggota MRP sekarang ini berakhir, sudah ada persiapan Perdasusnya dan 6 bulan sebelum masa tugasnya berakhir, panitia pemilihannya sudah terbentuk.
“Tetapi ternyata semua lalai. Sekarang hanya tinggal 2 bulan lagi baru semua pihak kebakaran jenggot. Pemerintah Daerah kaget baru masukan draf Perdasusnya, MRP juga baru kaget masa jabatannya mau berakhir. Begitu pula DPRP juga kaget dan baru berencana mau membahas. Jadi harus diakui bahwa ini semua karena kelalaian daerah dalam menyikapi semua proses yang seharusnya dilakukan secara baik,” katanya serius.
Terkait dengan permintaan Ketua MRP Drs. Agus A. Alua,M.Th yang meminta agar masa tugas anggota MRP diperpanjang, Musa’ad mengatakan bahwa sebenarnya yang menetapkan anggota MRP adalah Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sehingga sepenuhnya adalah hak Mendagri.
Tetapi Musa’ad menyarankan empat opsi yang mungkin saja bisa ditempuh, sebab mekanismenya dalam proses ini tidak ada yang baku. Opsi pertama adalah, masa tugas semua anggota MRP semua diperpanjang. Opsi kedua, bisa juga ditempuh hanya pimpinan saja yang diperpajang dan opsi ketiga adalah pemerintah membentuk tim khusus atau semacam caretaker anggota MRP yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat, sedangkan opsi keempat adalah dengan mengoptimalkan sekretariat MRP untuk melaksanakan tugas – tugas adminsitarsi. “Intinya masa jabatan anggota MRP yang sekarang tidak perlu diperpanjang,” ujarnya.
Lanjut Musa’ad, seharusnya MRP mendorong pemilihannya lebih cepat, tetapi selama ini terkesan MRP dalam posisi menunggu dan mungkin saja selama ini MRP tidak mengingatkan pemerintah bahwa masa jabatan mereka akan berakhir, harusnya paling tidak 6 bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya MRP sudah mengingatkan gubernur. Tetapi yang terjadi sepertinya MRP diam saja dan semua pihak juga lalai.
“Kalau saya pribadi dari tiga opsi itu saya cenderung pada pada opsi ketiga yakni Pemprov membentuk semacam careteker yang bertugas mempersiapkan itu semua pemilihan. Meskipun ini tidak pernah terjadi, tetapi ini bisa saja. Sebab MRP berbeda dengan DPRD, kalau DPRD sesuai UU setelah dilantiknya anggota baru, maka masa jabatan anggota lama akan berakhir, tetapi untuk MRP setelah 5 tahun maka masa tugasnya akan berakhir. Tetapi semua tergantung pemerintah pusat dan apapun nanti yang akan dipilih oleh pusat maka semua harus bisa diterima semua pihak,” paparnya.
Di sisi lain, kata Musa’ad, seharusnya DPRP dan Pemprov Papua juga harus cepat menyelesaikan Perdasus, karena sekarang ini situasinya darurat, sehingga tidak bisa lagi berdasarkan pada mekanisme biasa.
Meski tidak dengan mekanisme biasa tetap harus tetap tunduk pada aturan. “Jadi harus diingat, jangan karena alasan waktu terus prosesnya tidak demokratis, sebaliknya harus tetap menjunjung tinggi aturan dan demokrasi dengan mengakomodir semua kepentingan. Saya khawatir karena waktunya mepet semua pihak akan ambil langkah potong kompas sehingga prosesnya menjadi tidak demokratis,” katanya.
Kata Musa’ad, sekarang ini Pemprov maupun Uncen juga sedang menyusun draf Perdasus ini, tetapi dengan melihat isinya, keduanya hampir sama yakni menggunakan pendekatan organis. “Jadi yang punya hak untuk memilih adalah institusi atau kelompok masyarakat adat. Kalau perempuan berarti pencalonannya dari organisasi perempuan. Begitu juga dengan agama, usulannya dari lembaga keagamaan dan nanti ada delegasi dari yang memenuhi syarat dan prosesnya dari tingkat kabupaten dan kota,” katanya.
Draf Perdasus dari Uncen ini rencananya akan diserahkan kepada Pempov Papua dan DPRP dalam pekan ini . “Uncen sudah selesaikan draf Perdasus dan rencananya Senin atau Selasa, kita serahkan ke DPRP dan Pemprov Papua dengan harapan akan membantu memperkaya muatan draf Perdasus yang di buat,” pungkasnya.
Sementara Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPRP, Alberth Bolang SH,MH, mengatakan, Baleg dalam rapat beberapa hari lalu telah menyelesaikan pembahasan mekanismenya dan menjadwalkan kerja Baleg khususnya Program Legislasi Daerah (Prolegda) antara legislatif dan eksekutif sampai dengan adanya persetujuan.
“Schedule atau jadwal pembahasan itu, akan menjadi kesepakatan berapa lama produk Perdasus itu akan selesai, karena pembahasan draf Raperdasus itu tergantung dari schedulenya,” jelasnya.
Alberth menegaskan bahwa pembahasan Raperdasus tentang tata cara pemilihan anggota MRP periode 2010-2015 menjadi prioritas utama, apalagi regulasi tentang tata cara pemilihan anggota MRP itu sampai sekarang belum ada dan masa keanggotaan MRP akan berakhir dalam waktu dekat ini.
Alberth mengatakan, dalam pembahasan Raperdasus tersebut tentu saja membutuhkan waktu yang cukup panjang, yang diawali mulai proses pembahasan antara legislatif dan eksekutif, konsultasi ke Depdagri soal pengharmonisan legislasi, selanjutnya paripurna untuk ditetapkan dan diajukan kepada gubernur untuk ditetapkan setelah 7 hari.
Namun, lanjut Alberth, jika dalam jangka waktu 30 hari diberi penetapan untuk regulasi tersebut dan jika gubernur tidak menetapkannya selama kurung waktu tersebut, maka dianggap sah.
“Setelah itu dilakukan pengundangan yang dibuat dalam lembaran daerah, kemudian disosialisasikan. Jadi, langsung atau tidak langsung pemilihan anggota MRP memerlukan proses regulasi yang dibuat yang diperlukan dalam waktu yang cukup panjang,” ujarnya.
Untuk itu, Alberth mengharapkan kepada seluruh pihak termasuk di DPRP untuk bekerjasama agar dapat mendorong dengan cepat persetujuan regulasi atau Perdasus tentang pemilihan anggota MRP tersebut.
Soal kevakuman MRP itu, Alberth menambahkan perlu dibicarakan antara legislatif dan eksekutif, apakah akan dilakukan perpanjangan keanggotaan MRP. “Kalau setuju atau tidak soal perpanjangan keanggotaan MRP itu, kami nilai itu wajar,” ujarnya.
Sementara itu, soal perubahan UU No 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang menjadi UU No 35 Tahun 2008 dianggapa merupakan polemik, dinilai ALberth Bolang, bukan dipolemikkan. “Perubahan UU Otsus ini, bukan dipolemikkan, tapi menjaga konsistensi UU Otsus itu sendiri, karena tidak melalui prosedur dan keinginan rakyat,” tandasnya.
Apalagi, jelas Alberth, perubahan-perubahan regulasi UU Otsus tersebut berdampak luas, bukan saja terhadap 2 hal yang diputuskan, yakni tentang Papua Barat dan pemilihan gubernur oleh DPRP.
“Dampak perubahan terutama soal Papua Barat ini, bisa saja terkait pembagian asset daerah, sedangkan terhadap pemilihan gubernur oleh DPRP berdampak pada 11 keanggotaan DPRP, pertangungjawaban,” jelasnya.
Alberth menambahkan bahwa ada perubahan seperti yang termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan pemilihan kepala daerah memang ada, tapi harus dilihat kekhususan Papua, apalagi rangking antara UU No 32 Tahun 2004 dan UU No 21 Tahun 2001 adalah sederajat

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia Lecehkan Surat SBY

JAKARTA – Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak dilecehkan. Dalam keterangan resmi kepada sejumlah media di Malaysia, Najib mengultimatum agar Indonesia segera meredakan demonstrasi yang marak terjadi di ibukota Jakarta.
Dia mengatakan, jika pemerintah gagal meredam aksi demonstrasi di dalam negeri, maka Indonesia harus bersiap menghadapi murka Malaysia.
“Pemerintah (Indonesia, Red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” ancam Najib seperti dkutip harian The Star Minggu kemarin (29/8).
Pernyataan Najib itu disampaikan menanggapi gencarnya desakan dalam negeri agar PM memberikan respons keras atas penghinaan simbol negara Malaysia. Demonstran di Jakarta memang beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran Malaysia. Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM). Tiga petugas itu ditangkap setelah mengamankan tujuh orang pencuri ikan asal Malaysia.
Najib menuding aksi di Jakarta hanya dilakukan oleh segelintir orang bayaran. Karena itu dia berharap pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan kedua negara. “Saya sendiri memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal ini membayakan kerjasama bilateral dua negara,” kata pria 57 tahun itu.
Pria yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia sejak 2009 itu belum mencermati secara detail isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi. Najib menilai melalui surat itu SBY ingin menepis anggapan bahwa pemerintah terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya yang bekerja di Malaysia dan bahwa ada cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia disana,” kata dia.
Pria keturunan Suku Bugis itu mengatakan bahwa kerjasama dua negara selama ini sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal sepele semacam ini. Sampai saat ini Malaysia belum berencana memberlakukan travel advisory bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Suhu politik di Malaysia sendiri mulai memanas menanggapi rentetan aksi Ganyang Malaysia yang mencuat di Indonesia. Dua orang warga Malaysia dikabarkan membakar bendera Indonesia didepan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Tun Razak. Dua lelaki tersebut ditangkap polisi setempat untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran bendera Indonesia.
Ketika dikonfirmasi seputar hal ini, KBRI Kuala Lumpur tampak tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia, Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon seluler.
Dalam pernyataan tertulis kepada KBRI Malaysia, salah satu partai berkuasa di Malaysia UMNO menglarifikasi pemberitaan yang beredar terkait keterlibatan anggotanya dalam aksi demonstransi anti-Indonesia. Pimpinan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan bahwa dirinya akan menindak anggotanya yang berupaya membalas perlakuan massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang membakar dan meludahi bendera Malaysia.
“Apa yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan segelintir orang. Kami tak ingin isu ini jadi sensasi dan mengorbankan hubungan dua negara,” tulis Khairy dalam draft suratnya.
Ketua Pemuda Barisan Nasional (BN) itu mengomentari penahanan dua pria Malaysia yang mencoba membakar bendera Indonesia, Merah Putih, di depan KBRI. Sebagai pimpinan, dia akan menindak anggota pemuda UMNO dan Barisan Nasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Hal yang bertentangan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan agar 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Ini menyusul merebaknya aksi anti Malaysia yang diprakarsai oleh kelompok Bendera. “Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok, serta jangan hadir di acara-acara pertemuan publik,” ujar Menteri Khaled.
Menanggapi kekhawatiran soal keamanan warga Malaysia di Indonesia terkait ancaman sweeping yang dilakukan oleh Bendera, Menteri Khaled mengaku percaya bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan mereka. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara mereka sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta Pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan itu menanggapi banyak WNI yang dilukai bahkan dibunuh oleh aparat keamanan Malaysia.
“Kami memberikan jaminan kepada Malaysia bahwa warganya dijamin aman di Indonesia. Tidak akan ada “sweeping” warga Malaysia di Indonesia. Namun, kami juga meminta agar Malaysia melindungi warga Indonesia di Malaysia,” kata Da’i.
Mantan Kapolri itu juga telah menyampaikan bahwa kepolisian Indonesia telah menahan para demonstran yang melemparkan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia dan membakar bendera Malaysia. “Kini sedang diselidiki berbagai bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan,” katanya.( Jawa Pos)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia Lecehkan Surat SBY

JAKARTA – Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak dilecehkan. Dalam keterangan resmi kepada sejumlah media di Malaysia, Najib mengultimatum agar Indonesia segera meredakan demonstrasi yang marak terjadi di ibukota Jakarta.
Dia mengatakan, jika pemerintah gagal meredam aksi demonstrasi di dalam negeri, maka Indonesia harus bersiap menghadapi murka Malaysia.
“Pemerintah (Indonesia, Red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” ancam Najib seperti dkutip harian The Star Minggu kemarin (29/8).
Pernyataan Najib itu disampaikan menanggapi gencarnya desakan dalam negeri agar PM memberikan respons keras atas penghinaan simbol negara Malaysia. Demonstran di Jakarta memang beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran Malaysia. Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM). Tiga petugas itu ditangkap setelah mengamankan tujuh orang pencuri ikan asal Malaysia.
Najib menuding aksi di Jakarta hanya dilakukan oleh segelintir orang bayaran. Karena itu dia berharap pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan kedua negara. “Saya sendiri memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal ini membayakan kerjasama bilateral dua negara,” kata pria 57 tahun itu.
Pria yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia sejak 2009 itu belum mencermati secara detail isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi. Najib menilai melalui surat itu SBY ingin menepis anggapan bahwa pemerintah terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya yang bekerja di Malaysia dan bahwa ada cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia disana,” kata dia.
Pria keturunan Suku Bugis itu mengatakan bahwa kerjasama dua negara selama ini sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal sepele semacam ini. Sampai saat ini Malaysia belum berencana memberlakukan travel advisory bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Suhu politik di Malaysia sendiri mulai memanas menanggapi rentetan aksi Ganyang Malaysia yang mencuat di Indonesia. Dua orang warga Malaysia dikabarkan membakar bendera Indonesia didepan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Tun Razak. Dua lelaki tersebut ditangkap polisi setempat untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran bendera Indonesia.
Ketika dikonfirmasi seputar hal ini, KBRI Kuala Lumpur tampak tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia, Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon seluler.
Dalam pernyataan tertulis kepada KBRI Malaysia, salah satu partai berkuasa di Malaysia UMNO menglarifikasi pemberitaan yang beredar terkait keterlibatan anggotanya dalam aksi demonstransi anti-Indonesia. Pimpinan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan bahwa dirinya akan menindak anggotanya yang berupaya membalas perlakuan massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang membakar dan meludahi bendera Malaysia.
“Apa yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan segelintir orang. Kami tak ingin isu ini jadi sensasi dan mengorbankan hubungan dua negara,” tulis Khairy dalam draft suratnya.
Ketua Pemuda Barisan Nasional (BN) itu mengomentari penahanan dua pria Malaysia yang mencoba membakar bendera Indonesia, Merah Putih, di depan KBRI. Sebagai pimpinan, dia akan menindak anggota pemuda UMNO dan Barisan Nasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Hal yang bertentangan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan agar 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Ini menyusul merebaknya aksi anti Malaysia yang diprakarsai oleh kelompok Bendera. “Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok, serta jangan hadir di acara-acara pertemuan publik,” ujar Menteri Khaled.
Menanggapi kekhawatiran soal keamanan warga Malaysia di Indonesia terkait ancaman sweeping yang dilakukan oleh Bendera, Menteri Khaled mengaku percaya bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan mereka. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara mereka sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta Pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan itu menanggapi banyak WNI yang dilukai bahkan dibunuh oleh aparat keamanan Malaysia.
“Kami memberikan jaminan kepada Malaysia bahwa warganya dijamin aman di Indonesia. Tidak akan ada “sweeping” warga Malaysia di Indonesia. Namun, kami juga meminta agar Malaysia melindungi warga Indonesia di Malaysia,” kata Da’i.
Mantan Kapolri itu juga telah menyampaikan bahwa kepolisian Indonesia telah menahan para demonstran yang melemparkan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia dan membakar bendera Malaysia. “Kini sedang diselidiki berbagai bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan,” katanya.( Jawa Pos)

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia Lecehkan Surat SBY

JAKARTA – Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak dilecehkan. Dalam keterangan resmi kepada sejumlah media di Malaysia, Najib mengultimatum agar Indonesia segera meredakan demonstrasi yang marak terjadi di ibukota Jakarta.
Dia mengatakan, jika pemerintah gagal meredam aksi demonstrasi di dalam negeri, maka Indonesia harus bersiap menghadapi murka Malaysia.
“Pemerintah (Indonesia, Red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” ancam Najib seperti dkutip harian The Star Minggu kemarin (29/8).
Pernyataan Najib itu disampaikan menanggapi gencarnya desakan dalam negeri agar PM memberikan respons keras atas penghinaan simbol negara Malaysia. Demonstran di Jakarta memang beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran Malaysia. Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM). Tiga petugas itu ditangkap setelah mengamankan tujuh orang pencuri ikan asal Malaysia.
Najib menuding aksi di Jakarta hanya dilakukan oleh segelintir orang bayaran. Karena itu dia berharap pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan kedua negara. “Saya sendiri memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal ini membayakan kerjasama bilateral dua negara,” kata pria 57 tahun itu.
Pria yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia sejak 2009 itu belum mencermati secara detail isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi. Najib menilai melalui surat itu SBY ingin menepis anggapan bahwa pemerintah terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya yang bekerja di Malaysia dan bahwa ada cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia disana,” kata dia.
Pria keturunan Suku Bugis itu mengatakan bahwa kerjasama dua negara selama ini sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal sepele semacam ini. Sampai saat ini Malaysia belum berencana memberlakukan travel advisory bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Suhu politik di Malaysia sendiri mulai memanas menanggapi rentetan aksi Ganyang Malaysia yang mencuat di Indonesia. Dua orang warga Malaysia dikabarkan membakar bendera Indonesia didepan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Tun Razak. Dua lelaki tersebut ditangkap polisi setempat untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran bendera Indonesia.
Ketika dikonfirmasi seputar hal ini, KBRI Kuala Lumpur tampak tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia, Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon seluler.
Dalam pernyataan tertulis kepada KBRI Malaysia, salah satu partai berkuasa di Malaysia UMNO menglarifikasi pemberitaan yang beredar terkait keterlibatan anggotanya dalam aksi demonstransi anti-Indonesia. Pimpinan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan bahwa dirinya akan menindak anggotanya yang berupaya membalas perlakuan massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang membakar dan meludahi bendera Malaysia.
“Apa yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan segelintir orang. Kami tak ingin isu ini jadi sensasi dan mengorbankan hubungan dua negara,” tulis Khairy dalam draft suratnya.
Ketua Pemuda Barisan Nasional (BN) itu mengomentari penahanan dua pria Malaysia yang mencoba membakar bendera Indonesia, Merah Putih, di depan KBRI. Sebagai pimpinan, dia akan menindak anggota pemuda UMNO dan Barisan Nasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Hal yang bertentangan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan agar 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Ini menyusul merebaknya aksi anti Malaysia yang diprakarsai oleh kelompok Bendera. “Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok, serta jangan hadir di acara-acara pertemuan publik,” ujar Menteri Khaled.
Menanggapi kekhawatiran soal keamanan warga Malaysia di Indonesia terkait ancaman sweeping yang dilakukan oleh Bendera, Menteri Khaled mengaku percaya bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan mereka. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara mereka sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta Pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan itu menanggapi banyak WNI yang dilukai bahkan dibunuh oleh aparat keamanan Malaysia.
“Kami memberikan jaminan kepada Malaysia bahwa warganya dijamin aman di Indonesia. Tidak akan ada “sweeping” warga Malaysia di Indonesia. Namun, kami juga meminta agar Malaysia melindungi warga Indonesia di Malaysia,” kata Da’i.
Mantan Kapolri itu juga telah menyampaikan bahwa kepolisian Indonesia telah menahan para demonstran yang melemparkan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia dan membakar bendera Malaysia. “Kini sedang diselidiki berbagai bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan,” katanya.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia Lecehkan Surat SBY

JAKARTA – Surat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Tun Razak dilecehkan. Dalam keterangan resmi kepada sejumlah media di Malaysia, Najib mengultimatum agar Indonesia segera meredakan demonstrasi yang marak terjadi di ibukota Jakarta.
Dia mengatakan, jika pemerintah gagal meredam aksi demonstrasi di dalam negeri, maka Indonesia harus bersiap menghadapi murka Malaysia.
“Pemerintah (Indonesia, Red) harus bertindak cepat atau menghadapi risiko munculnya murka warga Malaysia,” ancam Najib seperti dkutip harian The Star Minggu kemarin (29/8).
Pernyataan Najib itu disampaikan menanggapi gencarnya desakan dalam negeri agar PM memberikan respons keras atas penghinaan simbol negara Malaysia. Demonstran di Jakarta memang beberapa kali membakar bendera Malaysia dan bahkan melempari Kantor Kedubes Malaysia dengan kotoran Malaysia. Aksi itu dipicu tindakan aparat Malaysia yang menyandera tiga petugas Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) oleh Marine Police Malaysia (MPM). Tiga petugas itu ditangkap setelah mengamankan tujuh orang pencuri ikan asal Malaysia.
Najib menuding aksi di Jakarta hanya dilakukan oleh segelintir orang bayaran. Karena itu dia berharap pemerintahan SBY bisa meredamnya tanpa memicu ketegangan kedua negara. “Saya sendiri memberikan jaminan bahwa situasi di Malaysia dalam kendali. Namun, yang terpenting jangan sampai hal ini membayakan kerjasama bilateral dua negara,” kata pria 57 tahun itu.
Pria yang baru menjabat sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia sejak 2009 itu belum mencermati secara detail isi surat SBY. Namun, dia yakin motif pengiriman surat itu adalah kekecewaan terhadap situasi yang terjadi. Najib menilai melalui surat itu SBY ingin menepis anggapan bahwa pemerintah terlibat dalam demonstrasi yang melecehkan Malaysia. “Pemerintah Indonesia sadar bahwa ada dua juta penduduknya yang bekerja di Malaysia dan bahwa ada cukup banyak investasi oleh perusahaan Malaysia disana,” kata dia.
Pria keturunan Suku Bugis itu mengatakan bahwa kerjasama dua negara selama ini sudah sangat baik dan tidak seharusnya terganggu oleh hal sepele semacam ini. Sampai saat ini Malaysia belum berencana memberlakukan travel advisory bagi warganya yang ingin berkunjung ke Indonesia.
Suhu politik di Malaysia sendiri mulai memanas menanggapi rentetan aksi Ganyang Malaysia yang mencuat di Indonesia. Dua orang warga Malaysia dikabarkan membakar bendera Indonesia didepan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur yang terletak di Jalan Tun Razak. Dua lelaki tersebut ditangkap polisi setempat untuk dimintai keterangan soal aksi pembakaran bendera Indonesia.
Ketika dikonfirmasi seputar hal ini, KBRI Kuala Lumpur tampak tertutup. Minister Councellor Pensosbud KBRI Malaysia, Widyarka Ryananta menolak menanggapi memanasnya hubungan RI-Malaysia. Ketika dihubungi dari Jakarta tadi malam beberapa kali dia menolak memberikan jawaban dan memilih mematikan telepon seluler.
Dalam pernyataan tertulis kepada KBRI Malaysia, salah satu partai berkuasa di Malaysia UMNO menglarifikasi pemberitaan yang beredar terkait keterlibatan anggotanya dalam aksi demonstransi anti-Indonesia. Pimpinan Pemuda UMNO, Khairy Jamaluddin, mengatakan bahwa dirinya akan menindak anggotanya yang berupaya membalas perlakuan massa Benteng Demokrasi Rakyat (Bendera) yang membakar dan meludahi bendera Malaysia.
“Apa yang terjadi di Indonesia hanya melibatkan segelintir orang. Kami tak ingin isu ini jadi sensasi dan mengorbankan hubungan dua negara,” tulis Khairy dalam draft suratnya.
Ketua Pemuda Barisan Nasional (BN) itu mengomentari penahanan dua pria Malaysia yang mencoba membakar bendera Indonesia, Merah Putih, di depan KBRI. Sebagai pimpinan, dia akan menindak anggota pemuda UMNO dan Barisan Nasional yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
Hal yang bertentangan disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi Malaysia Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin kepada Departemen Urusan Mahasiswa Malaysia di Jakarta. Dia memperingatkan agar 6.000 mahasiswa Malaysia yang belajar di Indonesia berhati-hati dan waspada. Ini menyusul merebaknya aksi anti Malaysia yang diprakarsai oleh kelompok Bendera. “Mereka diingatkan untuk pergi secara berkelompok, serta jangan hadir di acara-acara pertemuan publik,” ujar Menteri Khaled.
Menanggapi kekhawatiran soal keamanan warga Malaysia di Indonesia terkait ancaman sweeping yang dilakukan oleh Bendera, Menteri Khaled mengaku percaya bahwa pemerintah Indonesia akan menjamin keamanan mereka. “Jika gagal menjamin keamanan warga Malaysia, itu mencerminkan buruknya kemampuan mereka menjaga keamanan di negara mereka sendiri,” kata dia.
Sementara itu, Duta Besar RI untuk Malaysia, Da’i Bachtiar dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta mengatakan telah meminta Pemerintah Malaysia melindungi warga Indonesia. Menurut Da’i, permintaan itu menanggapi banyak WNI yang dilukai bahkan dibunuh oleh aparat keamanan Malaysia.
“Kami memberikan jaminan kepada Malaysia bahwa warganya dijamin aman di Indonesia. Tidak akan ada “sweeping” warga Malaysia di Indonesia. Namun, kami juga meminta agar Malaysia melindungi warga Indonesia di Malaysia,” kata Da’i.
Mantan Kapolri itu juga telah menyampaikan bahwa kepolisian Indonesia telah menahan para demonstran yang melemparkan kotoran manusia ke Kedubes Malaysia dan membakar bendera Malaysia. “Kini sedang diselidiki berbagai bukti untuk menyeret mereka ke pengadilan,” katanya.

Posted with WordPress for BlackBerry.

31 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia (yang) Menyimpan Bom Waktu

Oleh: Mashani

Bila melihat dari akar leluhur dan dibandingkan dengan kondisi saat ini, Malaysia ibarat menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Kenapa bisa begitu ?? Coba kita ulas sedikit saja dari sekian banyak alasan.

Saat ini di Malaysia terbagi menjadi 3 etnis besar yaitu Melayu Asli yang biasa disebut dengan BumiPutera, kemudian Etnis China dan terakhir Etnis India. Memang secara statistik jumlah Etnis Melayu masih terbesar dibandingkan China dan India, namun apabila Etnis China dan India disatukan, maka jumlahnya akan melebihi populasi etnis Melayu.

Inilah yang mulai menjadi kegelisahan para tokoh Melayu di Malaysia. Saat ini bahasa nasional mereka yang dipergunakan memang masih bahasa Melayu, akan tetapi bahasa-bahasa resmi yang dipergunkan di sekolah-sekolah adalah bahasa Inggris dan China. Lihatlah betapa “kacaunya” ejaan bahasa mereka. Kalau diperhatikan tulisan-tulisan bahasa mereka merupakan vonasi atau ejaan dari bahasa Inggris. Contoh, kartu dalam bahasa Malaysia adalah “KAD” yang berasala dari bunyi ejaan (Vonasi) bahasa Inggris dari “Card”. Contoh lain adalah sepeda motor yang dalam bahasa mereka adalah “BAISIKAL” yang berasal dari ejaan bahasa Inggris “BICYCLE”.

Dari sisi ini saja sesungguhnya Malaysia sudah tidak memiliki akar budaya bahasa yang jelas, karena bahasa asli mereka yaitu bahasa Melayu sudah rusak oleh asimilasi bahasa Inggris.

Selain daripada itu sesungguhnya pergesekan antara ketiga etnis tersebut sangat sering, hanya saja karena pers di Malaysia sangat dibungkam oleh pemerintah sehingga berita-berita tersebut tidak pernah dipublikasikan. Sangat berbeda dengan kondisi demokratisnya dengan Indonesia yang begitu terbuka dan pers nya sangat bebas menyuarakan dan memberitakan apa saja.

Sementara itu gerakan-gerakan oposisi di Malaysia selalu dibasmi, dibungkam dan di”kriminalisasi”. Masih ingat kasus Anwar Ibrahim khan?? Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat langsung dibasmi, tokoh-tokohnya diciduk dan dibungkam. Hal ini karena di Malaysia ada Undang-Undang tindakan Subversif yang sangat keras yaitu ISA (Internal Security Act).

Ada juga gerakan-gerakan sentimen etnis tertentu yang menurut berbagai sumber ada gerakan akan menjadikan Malaysia seperti tetangga dekatnya Singapura yang telah “Berhasil” meminorkan etnis Melayu dan berubah menjadi didominasi oleh Etnis China. Ada kelompok Etnis China garis keras yang bertujuan untuk meminggirkan Etnis Melayu di segala bidang. Saat ini yang sudah berhasil adalah di bidang Pendidikan, sedangkan target selanjutnya adalah para aparat pemerintah, birokrat, menteri dan sebagainya yang hendak didominasi oleh etnis China.

Dengan berdasarkan pada kondisi-kondisi diatas, para ilmuwan dan cendekiawan Melayu asli bertemu dan berkumpul di sebuah kampus ternama di Kuala Lumpur dan membicarakan gerakan mengembalikan kejayaan dan dominasi etnis Melayu. Mereka memahami bahwa secara hitung-hitungan apabila etnis China dan India bersatu, maka habislah populasi BumiPutera di negeri Jiran tersebut.

Dari pertemuan para professor di Kuala Lumpur tersebut, meuncullah kesepakatan gerakan untuk menyeru kepada seluruh warga Malaysia agar menggunakan Bahasa Melayu di institusi-institusi pendidikan. Sehingga muncul semboyan “Kembali ke Bahasa Ibu”. Banyak berita-berita di akhir tahun 2009 yang meyebutkan bahwa bahasa Mandarin sebentar lagi akan jadi bahasa resmi di Malaysia menggeser bahasa Melayu. Hal ini diyakini oleh para tokoh Melayu di sana.

Pemerintah menyadari potensi konflik ini sehingga menggalakkan semboyan-semboyan pemersatu seperti ” 1 Malaysia ” . Pun demikian dengan semboyan yang diserukan pemerintah yaitu “Unity is Strength” atau “Bersekutu Bertambah Mutu” semakin jelas bahwa sesungguhnya saat ini pemerintah Malaysia sedang keteteran dengan semakin menipisnya rasa nasionalisme dan patriotisme penduduk mereka. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa mereka saat ini sedang mengalami krisis identitas dan krisis nasionalisme.

Saya pernah berbincang santai dan panjang lebar dengan seorang supir taksi di Kuala Lumpur selama dalam perjalanan mengantarkan saya jalan-jalan menyusuri Pusat Perbelanjaan di Masjid India. Ternyata supir taksi tersebut adalah keturuan Indonesia. Kedua orangtuanya adalah asli Sumatera Utara akan tetapi dia sudah tinggal di Malaysia selama 27 tahun. Sebut saja Pak Rizal ternyata seorang sarjana sains sehingga enak untuk diajak diskusi. Dari percakapan santai tersebut banyak informasi dan fakta tersembunyi yang selama ini tidak banyak diberitakan media karena ketatnya pengawasan pers di sana. Setiap pers tidak boleh menyebarkan atau menyiarkan berita-berita yang tidak baik tentang Malaysia. Saya jadi teringat ketika Orba dulu dimana pers sangat dikendalikan oleh Pemerintah.

Ada suatu ungkapan menarik dari “rekan perjalan” saya tersebut, bahwa menurutnya andaikata di Malaysia tidak ada Raja atau tidak berbentuk kerajaan, maka niscaya kondisinya hampir sama dengan Gelombang Refromasi di Indonesia tahun 1998. Beruntung Malaysia masih punya seorang raja yang masih sangat dihormati sebagai unsur pemersatu meskipun roda pemerintahan sepenuhnya digerakkan oleh Perdana Menteri nya. Dia juga yakin sesungguhnya saat ini Malaysia sedang menggenggam bom waktu yang siap meledak, ibarat saat ini terdapat api dalam sekam yang kapan saja siap untuk membakar dan membumihanguskan kedamaian dan persatuan Malaysia yang menurutnya adalah semu belaka.

Akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah :

1. Bahwa memang saat ini kondisi internal Malaysia memang sedang mengalami krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan juga krisis budaya. Maka tak heran ketika mereka gamang dengan akar budayanya, menyebabkan banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai budaya asli miliknya. Bukti krisis nasionalisme adalah bahwa sedikitnya minat para pemuda Malaysia untuk menjadi tentara dan terjun sebagai prajurit bersenjata. Hal ini dibuktikan dengan sampai-sampai pemerintah Malaysia mengiklankan di media untuk menjadi tentara dengan iming-iming gaji yang menggiurkan.

2. Saat ini di Malaysia secara tampak dari luar adalah negara yang tenang, tenteram, aman dan damai. Akan tetapi hal itu semata-mata karena kemampuan rezim pemerintahan membungkam pers dan mengendalikan berita-berita yang bersifat oposan dan mengganggu pemerintah Malaysia. Sehingga berita-berita yang keluar selalu berita yang sejuk dan menyenangkan dengan menutupi fakta-fakta yang sebenarnya.

3. Kondisi otoriter yang membungkam suara-suara kritis dan oposan terhadap pemerintah selalu dibungkam dan ditindak dengan tegas. Tidak ada keterbukaan dan suasana demokratis, padahal sesungguhnya desakan untuk gerakan-herakan itu sangat kuat dari bawah. Otoriter pemerintah dengan sebuah partai politik monpoli yang sangat dominan yaitu UMNO mengingatkan kita dengan sejarah kebesaran Golkar pada era Orba dibawah Suharto. Bibit-bibit dan potensi reformasi semakin nyata dan inilah yang saat ini menjadi bom waktu yang kapan saja siap untuk meledak.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Malaysia (yang) Menyimpan Bom Waktu

Oleh: Mashani

Bila melihat dari akar leluhur dan dibandingkan dengan kondisi saat ini, Malaysia ibarat menyimpan bom waktu yang suatu saat akan meledak. Kenapa bisa begitu ?? Coba kita ulas sedikit saja dari sekian banyak alasan.

Saat ini di Malaysia terbagi menjadi 3 etnis besar yaitu Melayu Asli yang biasa disebut dengan BumiPutera, kemudian Etnis China dan terakhir Etnis India. Memang secara statistik jumlah Etnis Melayu masih terbesar dibandingkan China dan India, namun apabila Etnis China dan India disatukan, maka jumlahnya akan melebihi populasi etnis Melayu.

Inilah yang mulai menjadi kegelisahan para tokoh Melayu di Malaysia. Saat ini bahasa nasional mereka yang dipergunakan memang masih bahasa Melayu, akan tetapi bahasa-bahasa resmi yang dipergunkan di sekolah-sekolah adalah bahasa Inggris dan China. Lihatlah betapa “kacaunya” ejaan bahasa mereka. Kalau diperhatikan tulisan-tulisan bahasa mereka merupakan vonasi atau ejaan dari bahasa Inggris. Contoh, kartu dalam bahasa Malaysia adalah “KAD” yang berasala dari bunyi ejaan (Vonasi) bahasa Inggris dari “Card”. Contoh lain adalah sepeda motor yang dalam bahasa mereka adalah “BAISIKAL” yang berasal dari ejaan bahasa Inggris “BICYCLE”.

Dari sisi ini saja sesungguhnya Malaysia sudah tidak memiliki akar budaya bahasa yang jelas, karena bahasa asli mereka yaitu bahasa Melayu sudah rusak oleh asimilasi bahasa Inggris.

Selain daripada itu sesungguhnya pergesekan antara ketiga etnis tersebut sangat sering, hanya saja karena pers di Malaysia sangat dibungkam oleh pemerintah sehingga berita-berita tersebut tidak pernah dipublikasikan. Sangat berbeda dengan kondisi demokratisnya dengan Indonesia yang begitu terbuka dan pers nya sangat bebas menyuarakan dan memberitakan apa saja.

Sementara itu gerakan-gerakan oposisi di Malaysia selalu dibasmi, dibungkam dan di”kriminalisasi”. Masih ingat kasus Anwar Ibrahim khan?? Aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan rakyat langsung dibasmi, tokoh-tokohnya diciduk dan dibungkam. Hal ini karena di Malaysia ada Undang-Undang tindakan Subversif yang sangat keras yaitu ISA (Internal Security Act).

Ada juga gerakan-gerakan sentimen etnis tertentu yang menurut berbagai sumber ada gerakan akan menjadikan Malaysia seperti tetangga dekatnya Singapura yang telah “Berhasil” meminorkan etnis Melayu dan berubah menjadi didominasi oleh Etnis China. Ada kelompok Etnis China garis keras yang bertujuan untuk meminggirkan Etnis Melayu di segala bidang. Saat ini yang sudah berhasil adalah di bidang Pendidikan, sedangkan target selanjutnya adalah para aparat pemerintah, birokrat, menteri dan sebagainya yang hendak didominasi oleh etnis China.

Dengan berdasarkan pada kondisi-kondisi diatas, para ilmuwan dan cendekiawan Melayu asli bertemu dan berkumpul di sebuah kampus ternama di Kuala Lumpur dan membicarakan gerakan mengembalikan kejayaan dan dominasi etnis Melayu. Mereka memahami bahwa secara hitung-hitungan apabila etnis China dan India bersatu, maka habislah populasi BumiPutera di negeri Jiran tersebut.

Dari pertemuan para professor di Kuala Lumpur tersebut, meuncullah kesepakatan gerakan untuk menyeru kepada seluruh warga Malaysia agar menggunakan Bahasa Melayu di institusi-institusi pendidikan. Sehingga muncul semboyan “Kembali ke Bahasa Ibu”. Banyak berita-berita di akhir tahun 2009 yang meyebutkan bahwa bahasa Mandarin sebentar lagi akan jadi bahasa resmi di Malaysia menggeser bahasa Melayu. Hal ini diyakini oleh para tokoh Melayu di sana.

Pemerintah menyadari potensi konflik ini sehingga menggalakkan semboyan-semboyan pemersatu seperti ” 1 Malaysia ” . Pun demikian dengan semboyan yang diserukan pemerintah yaitu “Unity is Strength” atau “Bersekutu Bertambah Mutu” semakin jelas bahwa sesungguhnya saat ini pemerintah Malaysia sedang keteteran dengan semakin menipisnya rasa nasionalisme dan patriotisme penduduk mereka. Kondisi ini jelas menunjukkan bahwa mereka saat ini sedang mengalami krisis identitas dan krisis nasionalisme.

Saya pernah berbincang santai dan panjang lebar dengan seorang supir taksi di Kuala Lumpur selama dalam perjalanan mengantarkan saya jalan-jalan menyusuri Pusat Perbelanjaan di Masjid India. Ternyata supir taksi tersebut adalah keturuan Indonesia. Kedua orangtuanya adalah asli Sumatera Utara akan tetapi dia sudah tinggal di Malaysia selama 27 tahun. Sebut saja Pak Rizal ternyata seorang sarjana sains sehingga enak untuk diajak diskusi. Dari percakapan santai tersebut banyak informasi dan fakta tersembunyi yang selama ini tidak banyak diberitakan media karena ketatnya pengawasan pers di sana. Setiap pers tidak boleh menyebarkan atau menyiarkan berita-berita yang tidak baik tentang Malaysia. Saya jadi teringat ketika Orba dulu dimana pers sangat dikendalikan oleh Pemerintah.

Ada suatu ungkapan menarik dari “rekan perjalan” saya tersebut, bahwa menurutnya andaikata di Malaysia tidak ada Raja atau tidak berbentuk kerajaan, maka niscaya kondisinya hampir sama dengan Gelombang Refromasi di Indonesia tahun 1998. Beruntung Malaysia masih punya seorang raja yang masih sangat dihormati sebagai unsur pemersatu meskipun roda pemerintahan sepenuhnya digerakkan oleh Perdana Menteri nya. Dia juga yakin sesungguhnya saat ini Malaysia sedang menggenggam bom waktu yang siap meledak, ibarat saat ini terdapat api dalam sekam yang kapan saja siap untuk membakar dan membumihanguskan kedamaian dan persatuan Malaysia yang menurutnya adalah semu belaka.

Akhirnya kesimpulan yang saya dapat adalah :

1. Bahwa memang saat ini kondisi internal Malaysia memang sedang mengalami krisis identitas, krisis integritas, krisis nasionalisme dan juga krisis budaya. Maka tak heran ketika mereka gamang dengan akar budayanya, menyebabkan banyak sekali budaya-budaya Indonesia yang diklaim Malaysia sebagai budaya asli miliknya. Bukti krisis nasionalisme adalah bahwa sedikitnya minat para pemuda Malaysia untuk menjadi tentara dan terjun sebagai prajurit bersenjata. Hal ini dibuktikan dengan sampai-sampai pemerintah Malaysia mengiklankan di media untuk menjadi tentara dengan iming-iming gaji yang menggiurkan.

2. Saat ini di Malaysia secara tampak dari luar adalah negara yang tenang, tenteram, aman dan damai. Akan tetapi hal itu semata-mata karena kemampuan rezim pemerintahan membungkam pers dan mengendalikan berita-berita yang bersifat oposan dan mengganggu pemerintah Malaysia. Sehingga berita-berita yang keluar selalu berita yang sejuk dan menyenangkan dengan menutupi fakta-fakta yang sebenarnya.

3. Kondisi otoriter yang membungkam suara-suara kritis dan oposan terhadap pemerintah selalu dibungkam dan ditindak dengan tegas. Tidak ada keterbukaan dan suasana demokratis, padahal sesungguhnya desakan untuk gerakan-herakan itu sangat kuat dari bawah. Otoriter pemerintah dengan sebuah partai politik monpoli yang sangat dominan yaitu UMNO mengingatkan kita dengan sejarah kebesaran Golkar pada era Orba dibawah Suharto. Bibit-bibit dan potensi reformasi semakin nyata dan inilah yang saat ini menjadi bom waktu yang kapan saja siap untuk meledak.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Bleskadit: Selama Pelaksanaan Pemilukada Mutasi Personel KPU Tidak Dibolehkan

JAYAPURA—Menyusul penangguhan sementara Sekretaris KPU Kota Jayapura yang baru dilantik Walikota Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2010 atas nama Yohanis Wemben, SH.MH,  ditanggapi Ketua KPU Kota Jayapura Drs.Hendrik B.Bleskadit, M.Si. Menurut Bleskadit, penangguhan sementara Sekretaris KPU Kota Jayapura tersebut bukanlah sebuah penyepelean atas Keputusan Walikota Jayapura, namun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor: 683/53/6/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa mutasi personel di lingkungan KPU kabupaten ataupun kota selama pelaksanaan proses pemilukada tidaklah diperbolehkan.

“Selain itu, Sekretaris KPU Kota Jayapura yang lama atas nama Sofyan memegang Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor: 626/SK/KPU/Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten atau Kota sehingga tidak bisa diganti,” ujarnya Senin (30/8), di ruang kerjanya . Bleskadit mengungkapkan, ketika mengganti Sekretaris KPU Kota Jayapura, Walikota Jayapura tidak melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kota Jayapura. Padahal seharusnya, berdasarkan pasal 59 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa calon sekretaris KPU Kabupaten atau Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten atau Kota sebanyak 3 orang kepada Bupati atau Walikota dan  pengusulan calon sekretaris  KPU Kabupaten atau Kota, KPU Kabupaten atau Kota terlebih dahulu konsultasi dengan Bupati atau Walikota.  “Karena Sofyan atau Sekretaris KPU Kota Jayapura dipekerjakan berdasarkan SK Sekjen KPU Pusat,  maka untuk memberhentikannya harus mengikuti prosedur yang berlaku pada UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal 59 tadi dan KPU Kota Jayapura pun harus melakukan pleno terlebih dahulu.” urainya.

Ketika disinggung mengenai tuntutan terhadap KPU Kota Jayapura ke PTUN oleh Yohanis Wemben, Bleskadit mengaku pihaknya belum membicarakannya dengan anggotanya, karena baru mengetahui perihal gugatan tersebut. “Mengenai gugatan tersebut akan kami bicarakan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Bleskadit: Selama Pelaksanaan Pemilukada Mutasi Personel KPU Tidak Dibolehkan

JAYAPURA—Menyusul penangguhan sementara Sekretaris KPU Kota Jayapura yang baru dilantik Walikota Jayapura pada tanggal 20 Agustus 2010 atas nama Yohanis Wemben, SH.MH,  ditanggapi Ketua KPU Kota Jayapura Drs.Hendrik B.Bleskadit, M.Si. Menurut Bleskadit, penangguhan sementara Sekretaris KPU Kota Jayapura tersebut bukanlah sebuah penyepelean atas Keputusan Walikota Jayapura, namun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor: 683/53/6/2010 tanggal 15 Juni 2010 yang menyebutkan bahwa mutasi personel di lingkungan KPU kabupaten ataupun kota selama pelaksanaan proses pemilukada tidaklah diperbolehkan.

“Selain itu, Sekretaris KPU Kota Jayapura yang lama atas nama Sofyan memegang Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Pusat Nomor: 626/SK/KPU/Tahun 2003 tentang pendelegasian wewenang pengangkatan dan pelantikan pegawai negeri sipil dalam jabatan struktural eselon III dan IV di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten atau Kota sehingga tidak bisa diganti,” ujarnya Senin (30/8), di ruang kerjanya . Bleskadit mengungkapkan, ketika mengganti Sekretaris KPU Kota Jayapura, Walikota Jayapura tidak melakukan koordinasi dengan pihak KPU Kota Jayapura. Padahal seharusnya, berdasarkan pasal 59 ayat 3, ayat 4 dan ayat 5 UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyatakan bahwa calon sekretaris KPU Kabupaten atau Kota diusulkan oleh KPU Kabupaten atau Kota sebanyak 3 orang kepada Bupati atau Walikota dan  pengusulan calon sekretaris  KPU Kabupaten atau Kota, KPU Kabupaten atau Kota terlebih dahulu konsultasi dengan Bupati atau Walikota.  “Karena Sofyan atau Sekretaris KPU Kota Jayapura dipekerjakan berdasarkan SK Sekjen KPU Pusat,  maka untuk memberhentikannya harus mengikuti prosedur yang berlaku pada UU Nomor 22 Tahun 2007 pasal 59 tadi dan KPU Kota Jayapura pun harus melakukan pleno terlebih dahulu.” urainya.

Ketika disinggung mengenai tuntutan terhadap KPU Kota Jayapura ke PTUN oleh Yohanis Wemben, Bleskadit mengaku pihaknya belum membicarakannya dengan anggotanya, karena baru mengetahui perihal gugatan tersebut. “Mengenai gugatan tersebut akan kami bicarakan terlebih dahulu,” pungkasnya.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

KNPI Papua Pecah " Muncul DPD KNPI Tandingan"

JAYAPURA—Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH yang menolak organisasi  DPD KNPI  tandingan di Provinsi Papua dinilai salah alamat.

Dibentuknya KNPI Papua bukan versi Yusak Andato dinilai adalah sebuah keharusan sebab Ketua DPD KNPI Papua Yusak Andato dipilih tidak demokratis sebab tidak didukung suara mayoritas yakni mewakili unsur OKP maupun DPD Kabupaten\ Kota.

Demikian diungkapkan, Juru Bicara DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Papua, Saly Maskat S.sos, dalam jumpa pers di cafe prima garden Abepura kemarin ( 31/8).

Penega­san Gubernur ini seperti dikutip ulang Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Y An­­dato SSos didampingi Sekretaris  DPD KNPI Provinsi Papua Drs M Rusdianto MSi, Wakil Ketua Tim Kerja Pelantikan DPD KNPI Provinsi Papua Marinus Bonepat serta Sekretaris Yance Mambrasar SSos di sela sela acara jumpa Pers  Tim Kerja  Pelantikan dan Orientasi Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013 di Kantor Sekretariat DPD KNPI Provinsi Papua, Jayapura, Senin (30/8) kemarin.

Dinilai, terlalu mengintervensi dinamika kepemudaan di Papua, yang mana isu dualisme KNPI tingkat nasional adalah sebuah realitas. ” Ini butuh keseriusan kementrian pemuda dan olahraga terkait perpecahan di tubuh KNPI di tingkat nasional, menyangkut versi siapa yang asli maupun bodong kita liat dinamika yang terjadi” katanya.

Seperti diketahui,Gubernur  Provinsi Papua Versi KNPI Yusak Andato, menyampaikan hasil Musyawarah XI Pemuda/KNPI Provinsi Papua untuk menunjang proses kelancaran  roda organisasi KNPI Provinsi Papua sebagai mitra pemerin­tah dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya,  de­ngan ini  Gubernur Provinsi Papua memberikan rekomendasi No 241/2930/SET tanggal 19 Agustus 2008 sebagai berikut.
Pertama, mendukung kepemimpinan Yusak Y Andato selaku  Ketua KNPI  Provinsi Papua yang terpilih secara demokratis melalui  forum pengambilan keputusan Musyawarah XI Pemuda/KNPI Provinsi Papua tahun  2010.
Kedua, menghimbau kepada DPP KNPI di Jakarta agar segera melaksanakan pelantikan Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013 dalam waktu secepatnya.  Ketiga, menolak dengan tegas segala bentuk dan upaya yang dilakukan pihak lain yang  hendak  memecahkan dan mendirikan organisasi  DPD KNPI Provinsi Papua tandingan.

Tembusan juga  disampaikan masing masing kepada Ke­tua DPRP Provinsi Papua, Pangdam Cenderawasih XVII, Kapolda Papua, Kejaksaaan Tinggi, Ketua DPP KNPI, Seluruh Ketua Ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua serta Ketua Terpilih DPD KNPI Provinsi Papua.
Andato menambahkan, saat Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua beraudiensi bersama Gubernur pada 20 Agustus 2010 lalu  ia memberikan respons positif dan minta generasi muda Indonesia di Papua bersatu tanpa membedakan suku,  karena roh KNPI adalah semangat dan persatuan.
Menurutnya, Gubernur juga  mengatakan generasi muda di Papua  jangan saling mengkotak kotakan serta tak berpikir untuk membentuk  organisasi tandingan KNPI. Karena itu, walaupun  terjadi dualisme kepemimpinan DPP KNPI di Jakarta,  tapi  di Pa­pua tetap satu dan menga­kui  DPP KNPI pimpinan Achmad Dolly Kurniawan.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

KNPI Papua Pecah ” Muncul DPD KNPI Tandingan”

JAYAPURA—Pernyataan Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH yang menolak organisasi  DPD KNPI  tandingan di Provinsi Papua dinilai salah alamat.

Dibentuknya KNPI Papua bukan versi Yusak Andato dinilai adalah sebuah keharusan sebab Ketua DPD KNPI Papua Yusak Andato dipilih tidak demokratis sebab tidak didukung suara mayoritas yakni mewakili unsur OKP maupun DPD Kabupaten\ Kota.

Demikian diungkapkan, Juru Bicara DPD Laskar Anti Korupsi Indonesia ( LAKI) Papua, Saly Maskat S.sos, dalam jumpa pers di cafe prima garden Abepura kemarin ( 31/8).

Penega­san Gubernur ini seperti dikutip ulang Ketua KNPI Provinsi Papua Yusak Y An­­dato SSos didampingi Sekretaris  DPD KNPI Provinsi Papua Drs M Rusdianto MSi, Wakil Ketua Tim Kerja Pelantikan DPD KNPI Provinsi Papua Marinus Bonepat serta Sekretaris Yance Mambrasar SSos di sela sela acara jumpa Pers  Tim Kerja  Pelantikan dan Orientasi Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013 di Kantor Sekretariat DPD KNPI Provinsi Papua, Jayapura, Senin (30/8) kemarin.

Dinilai, terlalu mengintervensi dinamika kepemudaan di Papua, yang mana isu dualisme KNPI tingkat nasional adalah sebuah realitas. ” Ini butuh keseriusan kementrian pemuda dan olahraga terkait perpecahan di tubuh KNPI di tingkat nasional, menyangkut versi siapa yang asli maupun bodong kita liat dinamika yang terjadi” katanya.

Seperti diketahui,Gubernur  Provinsi Papua Versi KNPI Yusak Andato, menyampaikan hasil Musyawarah XI Pemuda/KNPI Provinsi Papua untuk menunjang proses kelancaran  roda organisasi KNPI Provinsi Papua sebagai mitra pemerin­tah dalam melakukan tugas dan tanggungjawabnya,  de­ngan ini  Gubernur Provinsi Papua memberikan rekomendasi No 241/2930/SET tanggal 19 Agustus 2008 sebagai berikut.
Pertama, mendukung kepemimpinan Yusak Y Andato selaku  Ketua KNPI  Provinsi Papua yang terpilih secara demokratis melalui  forum pengambilan keputusan Musyawarah XI Pemuda/KNPI Provinsi Papua tahun  2010.
Kedua, menghimbau kepada DPP KNPI di Jakarta agar segera melaksanakan pelantikan Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua periode 2010-2013 dalam waktu secepatnya.  Ketiga, menolak dengan tegas segala bentuk dan upaya yang dilakukan pihak lain yang  hendak  memecahkan dan mendirikan organisasi  DPD KNPI Provinsi Papua tandingan.

Tembusan juga  disampaikan masing masing kepada Ke­tua DPRP Provinsi Papua, Pangdam Cenderawasih XVII, Kapolda Papua, Kejaksaaan Tinggi, Ketua DPP KNPI, Seluruh Ketua Ketua DPD KNPI Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua serta Ketua Terpilih DPD KNPI Provinsi Papua.
Andato menambahkan, saat Pengurus DPD KNPI Provinsi Papua beraudiensi bersama Gubernur pada 20 Agustus 2010 lalu  ia memberikan respons positif dan minta generasi muda Indonesia di Papua bersatu tanpa membedakan suku,  karena roh KNPI adalah semangat dan persatuan.
Menurutnya, Gubernur juga  mengatakan generasi muda di Papua  jangan saling mengkotak kotakan serta tak berpikir untuk membentuk  organisasi tandingan KNPI. Karena itu, walaupun  terjadi dualisme kepemimpinan DPP KNPI di Jakarta,  tapi  di Pa­pua tetap satu dan menga­kui  DPP KNPI pimpinan Achmad Dolly Kurniawan.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

DPRP: Pemekaran Papua Selatan, Barat Daya dan Selatan Masih Sebatas Wacana

JAYAPURA—Wacana akan adanya pemekaran Provinsi di Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, dalam waktu dekat ini, dibantah anggota DPRP, khususnya dari KOmisi A. Pasalnya, DPRP sendiri masih tetap berpegang pada kebijakan pusat   yang telah mengumumkan moratorium, untuk  tak lagi  melakukan pemekaran Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga jika ada informasi soal pemekaran sejumlah provinsi, berarti itu baru wacana. 
“Ya, kita sudah  bahas di DPRP, tapi  pada prinsipnya kami setuju dengan sikap pemerintah yaitu tak lagi menambah pemekaran pemekaran wilayah. Kita evaluasi dulu. Ini pemekaran pemekaran yang terjadi ini kita belum evaluasi. Rakyat datang bilang Otsus gagal itu. Artinya bahwa pemekeran pemekaran itu juga tak memberikan hasil,”  tukas Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watory di ruang kerjanya, Senin (30/8) kemarin.  Ia ditanya  terkait  wacana pemekaran Provinsi  Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Menurutnya, moratorium adalah sebuah  pengumuman resmi dari pemerintah pusat  untuk melarang pemekaran wilayah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Pasalnya, pemerintah melakukan evaluasi bahwa pemekaran suatu wilayah tak selalu menguntungkan dari pelbagai aspek. “Orang akhirnya sibuk de­ngan pemekaran  tak sibuk dengan pelayanan. Ini kan yang terjadi sementara  ini.  Dan khusus untuk Papua saya selalu mengatakan bahwa pemekaran manusia itu  penting bukan pemekaran wilayah,” katanya.
Dia mengatakan,  kalau pemekaran pemekaran wilayah itu memberikan hasil  bagi rakyat tak mungkin menyampaikan  Otsus gagal.  Pertanyaannya,  Otsus gagal sedangkan dikatakan pemekaran suatu wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

“Lalu pelayanan itu ada dimana. Logika yang macam begitu yang mesti kita dudukan secara benar lalu kita ambil fakta fakta di  lapa­ngan mari kita lihat apakah pemekaran ini diperlukan atau tidak,” tandasnya.
Menurutnya, saat ini lebih elok kalau wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi  yang  ada diberdayakan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat  dan lain lain untuk diurus secara baik dan tuntas.  “Jangan hari hari kita sibuk dengan pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tukasnya.
Dia menegaskan,  moratorium adalah suatu hal yang paling penting karena kini orang  sudah tak mempunyai  jabatan sebagai bupati karena dua kali.  Seseorang telah menyelesaikan  masa jabatannya lalu  berupaya memekarkan provinsi agar  kembali  menduduki jabatan di Provinsi. 
“Ini kan yang diperjuangkan dirinya bukan diperjuangkan rakyat. Tapi selalu katanya rakyat yang selalu diperjuangkan. Kualitas manusia diurus dulu mau mekar sampai seratuspun kalau manusia tak diurus juga sama saja to. Karena kalau sekarang  kita pemekaran wilayah masyarakat marah marah. Dengan mekarkan wilayah sekarang orang Papua menjadi minoritas.”
Dia menambahkan, ak­hir­­nya SK No 14 Tahun 2009 muncul karena orang Papua posisi minoritas. Sekarang kalau dimekarkan   tambah banyak lagi orang datang. Artinya bahwa  pemerintah tak  tak  konsisten bicara tentang SK No 14 bahwa orang Papua makin minoritas tapi di satu sisi  orang Papua minta pemekaran wilayah.     
Sebagaimana dilaporkan,  Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino ketika mengunjungi Komisi  B DPRP beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya   tengah menyusun  grand desain  untuk pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota  di Papua. Pasalnya, cukup  banyak aspirasi  pemekaran yang masuk ke Jakarta khusus kepada DPR RI dan Depdagri antara lain pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.  Hanya saja, pemekaran Kabupaten  Grima Nawa telah  disetujui DPD RI dan  telah  diserahkan hasil paripurna DPD RI tentang  pemekaran Kabupaten tersebut.
Namun demikian,  pemekaran Provinsi harus  berpedoman kepada UU UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus. Pasalnya, UU No 21 Tahun 2001 menetapkan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi provinsi harus mendapatkan pertimbangan  MRP.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

DPRP: Pemekaran Papua Selatan, Barat Daya dan Selatan Masih Sebatas Wacana

JAYAPURA—Wacana akan adanya pemekaran Provinsi di Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan, dalam waktu dekat ini, dibantah anggota DPRP, khususnya dari KOmisi A. Pasalnya, DPRP sendiri masih tetap berpegang pada kebijakan pusat   yang telah mengumumkan moratorium, untuk  tak lagi  melakukan pemekaran Kabupaten/Kota maupun Provinsi di seluruh Indonesia. Sehingga jika ada informasi soal pemekaran sejumlah provinsi, berarti itu baru wacana. 
“Ya, kita sudah  bahas di DPRP, tapi  pada prinsipnya kami setuju dengan sikap pemerintah yaitu tak lagi menambah pemekaran pemekaran wilayah. Kita evaluasi dulu. Ini pemekaran pemekaran yang terjadi ini kita belum evaluasi. Rakyat datang bilang Otsus gagal itu. Artinya bahwa pemekeran pemekaran itu juga tak memberikan hasil,”  tukas Wakil Ketua Komisi A DPRP Ir Weynand Watory di ruang kerjanya, Senin (30/8) kemarin.  Ia ditanya  terkait  wacana pemekaran Provinsi  Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.
Menurutnya, moratorium adalah sebuah  pengumuman resmi dari pemerintah pusat  untuk melarang pemekaran wilayah baik Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Pasalnya, pemerintah melakukan evaluasi bahwa pemekaran suatu wilayah tak selalu menguntungkan dari pelbagai aspek. “Orang akhirnya sibuk de­ngan pemekaran  tak sibuk dengan pelayanan. Ini kan yang terjadi sementara  ini.  Dan khusus untuk Papua saya selalu mengatakan bahwa pemekaran manusia itu  penting bukan pemekaran wilayah,” katanya.
Dia mengatakan,  kalau pemekaran pemekaran wilayah itu memberikan hasil  bagi rakyat tak mungkin menyampaikan  Otsus gagal.  Pertanyaannya,  Otsus gagal sedangkan dikatakan pemekaran suatu wilayah adalah untuk mendekatkan pelayanan kepada rakyat.

“Lalu pelayanan itu ada dimana. Logika yang macam begitu yang mesti kita dudukan secara benar lalu kita ambil fakta fakta di  lapa­ngan mari kita lihat apakah pemekaran ini diperlukan atau tidak,” tandasnya.
Menurutnya, saat ini lebih elok kalau wilayah Kabupaten/Kota maupun Provinsi  yang  ada diberdayakan baik di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi rakyat  dan lain lain untuk diurus secara baik dan tuntas.  “Jangan hari hari kita sibuk dengan pemekaran Kabupaten/Kota dan Provinsi,” tukasnya.
Dia menegaskan,  moratorium adalah suatu hal yang paling penting karena kini orang  sudah tak mempunyai  jabatan sebagai bupati karena dua kali.  Seseorang telah menyelesaikan  masa jabatannya lalu  berupaya memekarkan provinsi agar  kembali  menduduki jabatan di Provinsi. 
“Ini kan yang diperjuangkan dirinya bukan diperjuangkan rakyat. Tapi selalu katanya rakyat yang selalu diperjuangkan. Kualitas manusia diurus dulu mau mekar sampai seratuspun kalau manusia tak diurus juga sama saja to. Karena kalau sekarang  kita pemekaran wilayah masyarakat marah marah. Dengan mekarkan wilayah sekarang orang Papua menjadi minoritas.”
Dia menambahkan, ak­hir­­nya SK No 14 Tahun 2009 muncul karena orang Papua posisi minoritas. Sekarang kalau dimekarkan   tambah banyak lagi orang datang. Artinya bahwa  pemerintah tak  tak  konsisten bicara tentang SK No 14 bahwa orang Papua makin minoritas tapi di satu sisi  orang Papua minta pemekaran wilayah.     
Sebagaimana dilaporkan,  Anggota DPD RI Dapil Papua Drs Paulus Sumino ketika mengunjungi Komisi  B DPRP beberapa waktu lalu mengatakan pihaknya   tengah menyusun  grand desain  untuk pemekaran Provinsi dan Kabupaten/Kota  di Papua. Pasalnya, cukup  banyak aspirasi  pemekaran yang masuk ke Jakarta khusus kepada DPR RI dan Depdagri antara lain pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Papua Tengah dan Papua Selatan.  Hanya saja, pemekaran Kabupaten  Grima Nawa telah  disetujui DPD RI dan  telah  diserahkan hasil paripurna DPD RI tentang  pemekaran Kabupaten tersebut.
Namun demikian,  pemekaran Provinsi harus  berpedoman kepada UU UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus. Pasalnya, UU No 21 Tahun 2001 menetapkan pemekaran provinsi Papua menjadi provinsi provinsi harus mendapatkan pertimbangan  MRP.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Diduga Anggota KPU Kota Terlibat Politik Uang

Panwaslu Minta ke KPU Provinsi Mengganti yang Bersangkutan

JAYAPURA—Sejumlah persoalan terus menggerogoti  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura.  Belum tuntas masalah gugatan sejumlah calon di PTUN, kemudian pergantian Sekretaris KPU yang dinilai tidak prosedural, kini mencuat lagi adanya dugaan politik uang yang diduga dilakukan anggota KPU Kota Jayapura. Sayangnya, tidak disebutkan siapa oknum anggota KPU   yang menerima sejumlah uang Tim sukses maupun para calon tersebut.
Namun yang pasti,   pihak Panwaslu Kota Jayapura telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk meninjau kembali status keanggotaan KPU Kota Jayapura (PAW),  yang diduga terlibat kasus politik uang.   Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwas Kota Jayapura Moses Yomungga, SE.MM sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 029/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010 kepada wartawan yang ditemui Senin (30/08) di ruang kerjanya.
Yomungga mengatakan,  anggota KPU diduga telah menerima uang dari tim sukses dan pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura sesuai pernyataan dari saksi-saksi yang telah melapor kepada Panwaslu Kota Jayapura.
“Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang (politik uang),” tandasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, Panwas kembali melayangkan surat rekomendasi kedua kepada pihak KPU Provinsi Papua , dimana surat rekomendasi pertama dikirim Panwas pada tahun 2008 de­ngan alasan bahwa KPU Kota Jayapura tidak melaksanakan tahapan-tahapan pemilukada sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Panwas juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk meninjau kembali Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang penetapan pasangan calon yang telah lolos verifikasi karena masih terdapat dukungan ganda partai politik,  sehingga dinilai cacat hukum dan batal demi hukum,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Panwas juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang berkas pasangan calon perseorangan Hendrik Worumi, S.Sos.M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd.MM untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Diduga Anggota KPU Kota Terlibat Politik Uang

Panwaslu Minta ke KPU Provinsi Mengganti yang Bersangkutan

JAYAPURA—Sejumlah persoalan terus menggerogoti  Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura.  Belum tuntas masalah gugatan sejumlah calon di PTUN, kemudian pergantian Sekretaris KPU yang dinilai tidak prosedural, kini mencuat lagi adanya dugaan politik uang yang diduga dilakukan anggota KPU Kota Jayapura. Sayangnya, tidak disebutkan siapa oknum anggota KPU   yang menerima sejumlah uang Tim sukses maupun para calon tersebut.
Namun yang pasti,   pihak Panwaslu Kota Jayapura telah merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk meninjau kembali status keanggotaan KPU Kota Jayapura (PAW),  yang diduga terlibat kasus politik uang.   Hal tersebut diungkapkan Ketua Panwas Kota Jayapura Moses Yomungga, SE.MM sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor 029/PL-PANWASLU-KJPR/VII/2010 kepada wartawan yang ditemui Senin (30/08) di ruang kerjanya.
Yomungga mengatakan,  anggota KPU diduga telah menerima uang dari tim sukses dan pasangan calon walikota dan wakil walikota Jayapura sesuai pernyataan dari saksi-saksi yang telah melapor kepada Panwaslu Kota Jayapura.
“Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 117 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang (politik uang),” tandasnya.
Dengan demikian, lanjutnya, Panwas kembali melayangkan surat rekomendasi kedua kepada pihak KPU Provinsi Papua , dimana surat rekomendasi pertama dikirim Panwas pada tahun 2008 de­ngan alasan bahwa KPU Kota Jayapura tidak melaksanakan tahapan-tahapan pemilukada sesuai  peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Panwas juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk meninjau kembali Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 71 Tahun 2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang penetapan pasangan calon yang telah lolos verifikasi karena masih terdapat dukungan ganda partai politik,  sehingga dinilai cacat hukum dan batal demi hukum,” jelasnya.
Tidak hanya itu, Panwas juga merekomendasikan kepada KPU Provinsi Papua untuk segera memerintahkan kepada KPU Kota Jayapura untuk melakukan verifikasi ulang berkas pasangan calon perseorangan Hendrik Worumi, S.Sos.M.Si dan Pene Ifi Kogoya, S.Pd.MM untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2010.

Posted with WordPress for BlackBerry.

30 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Paskalis Kossay: Menlu Perlu Luruskan Pernyataan

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Informasi dan Komunikasi, Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa perlu meluruskan lagi pernyataannya soal `diplomasi barter`.

“Kan di sejumlah kesempatan dia tetap bersikukuh bahwa Pemerintah RI tidak melakukan `diplomasi barter` atau tukar menukar tahanan dengan pihak Malaysia. Tetapi banyak pihak di Indonesia juga di Malaysia mengatakan sebaliknya,” katanya di Jakarta, Minggu malam.

Menunjuk isi penjelasan Menlu Marty Natalegawa pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (25/8) lalu, Paskalis Kossay terang-terangan menilai, kelihatannya Pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI) telah menyalahi prosedur diplomasi.

Paskalis lalu mengingatkan, sorotan kritis publik domestik kini konsisten tertuju pada adanya penukaran tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuh nelayan Malaysia yang melanggar kedaulatan perairan kita dengan maksud mencuri ikan.

“Itu satu hal berdiri sendiri. Bahwa ada tindak penyerahan dari kita berupa tujuh nelayan asing yang dianggap melanggara wilayah kedaulatan RI untuk mencuri ikan. Lalu dari pihak mereka (Malaysia), akhirnya juga menyerahkan tiga petugas resmi negara yang mereka tangkap di perbatasan,” katanya.

Soal berikutnya, menurut Paskalis Kossay, menyangkut proses penangkapan dan tindakan-tindakan menjurus kasar serta melecehkan yang dilakukan aparat kepolisian Malaysia terhadap tiga petugas Negara RI.

“Dari penjelasan ke-3 saudara kita (petugas KKP) di Komisi I DPR RI, terungkap mereka sempat `ditelanjangi` karena hanya disuruh buka seluruh baju, kecuali celana, lalu dipakaikan busana tahanan, kemudian diborgol yang akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan bersama para penjahat,” ungkapnya.

Artinya, lanjut dia, Menlu atau pihak Kemenlu perlu memberi penjelasan atas dua hal yang membuat publik domestik kecewa.

“Baik itu tentang `diplomasi barter` atas tiga petugas resmi Pemerintah RI dengan tujuh nelayan pencuri ikan dari Malaysia. Juga mengenai tindakan kasar pihak Malaysia terhadap para petugas kita tersebut,” kata Paskalis Kossay.

Posted with WordPress for BlackBerry.

29 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Paskalis Kossay: Menlu Perlu Luruskan Pernyataan

Senin, 30 Agustus 2010
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Informasi dan Komunikasi, Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa perlu meluruskan lagi pernyataannya soal `diplomasi barter`.

“Kan di sejumlah kesempatan dia tetap bersikukuh bahwa Pemerintah RI tidak melakukan `diplomasi barter` atau tukar menukar tahanan dengan pihak Malaysia. Tetapi banyak pihak di Indonesia juga di Malaysia mengatakan sebaliknya,” katanya di Jakarta, Minggu malam.

Menunjuk isi penjelasan Menlu Marty Natalegawa pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (25/8) lalu, Paskalis Kossay terang-terangan menilai, kelihatannya Pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI) telah menyalahi prosedur diplomasi.

Paskalis lalu mengingatkan, sorotan kritis publik domestik kini konsisten tertuju pada adanya penukaran tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuh nelayan Malaysia yang melanggar kedaulatan perairan kita dengan maksud mencuri ikan.

“Itu satu hal berdiri sendiri. Bahwa ada tindak penyerahan dari kita berupa tujuh nelayan asing yang dianggap melanggara wilayah kedaulatan RI untuk mencuri ikan. Lalu dari pihak mereka (Malaysia), akhirnya juga menyerahkan tiga petugas resmi negara yang mereka tangkap di perbatasan,” katanya.

Soal berikutnya, menurut Paskalis Kossay, menyangkut proses penangkapan dan tindakan-tindakan menjurus kasar serta melecehkan yang dilakukan aparat kepolisian Malaysia terhadap tiga petugas Negara RI.

“Dari penjelasan ke-3 saudara kita (petugas KKP) di Komisi I DPR RI, terungkap mereka sempat `ditelanjangi` karena hanya disuruh buka seluruh baju, kecuali celana, lalu dipakaikan busana tahanan, kemudian diborgol yang akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan bersama para penjahat,” ungkapnya.

Artinya, lanjut dia, Menlu atau pihak Kemenlu perlu memberi penjelasan atas dua hal yang membuat publik domestik kecewa.

“Baik itu tentang `diplomasi barter` atas tiga petugas resmi Pemerintah RI dengan tujuh nelayan pencuri ikan dari Malaysia. Juga mengenai tindakan kasar pihak Malaysia terhadap para petugas kita tersebut,” kata Paskalis Kossay

29 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Paskalis Kossay: Menlu Perlu Luruskan Pernyataan

Senin, 30 Agustus 2010
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bidang Politik Luar Negeri, Pertahanan Keamanan, Intelijen, Informasi dan Komunikasi, Paskalis Kossay (Fraksi Partai Golkar) mengatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) Marty Natalegawa perlu meluruskan lagi pernyataannya soal `diplomasi barter`.

“Kan di sejumlah kesempatan dia tetap bersikukuh bahwa Pemerintah RI tidak melakukan `diplomasi barter` atau tukar menukar tahanan dengan pihak Malaysia. Tetapi banyak pihak di Indonesia juga di Malaysia mengatakan sebaliknya,” katanya di Jakarta, Minggu malam.

Menunjuk isi penjelasan Menlu Marty Natalegawa pada Rapat Kerja dengan Komisi I DPR RI, Rabu (25/8) lalu, Paskalis Kossay terang-terangan menilai, kelihatannya Pemerintah (Kementerian Luar Negeri RI) telah menyalahi prosedur diplomasi.

Paskalis lalu mengingatkan, sorotan kritis publik domestik kini konsisten tertuju pada adanya penukaran tiga petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI dengan tujuh nelayan Malaysia yang melanggar kedaulatan perairan kita dengan maksud mencuri ikan.

“Itu satu hal berdiri sendiri. Bahwa ada tindak penyerahan dari kita berupa tujuh nelayan asing yang dianggap melanggara wilayah kedaulatan RI untuk mencuri ikan. Lalu dari pihak mereka (Malaysia), akhirnya juga menyerahkan tiga petugas resmi negara yang mereka tangkap di perbatasan,” katanya.

Soal berikutnya, menurut Paskalis Kossay, menyangkut proses penangkapan dan tindakan-tindakan menjurus kasar serta melecehkan yang dilakukan aparat kepolisian Malaysia terhadap tiga petugas Negara RI.

“Dari penjelasan ke-3 saudara kita (petugas KKP) di Komisi I DPR RI, terungkap mereka sempat `ditelanjangi` karena hanya disuruh buka seluruh baju, kecuali celana, lalu dipakaikan busana tahanan, kemudian diborgol yang akhirnya dimasukkan ke dalam tahanan bersama para penjahat,” ungkapnya.

Artinya, lanjut dia, Menlu atau pihak Kemenlu perlu memberi penjelasan atas dua hal yang membuat publik domestik kecewa.

“Baik itu tentang `diplomasi barter` atas tiga petugas resmi Pemerintah RI dengan tujuh nelayan pencuri ikan dari Malaysia. Juga mengenai tindakan kasar pihak Malaysia terhadap para petugas kita tersebut,” kata Paskalis Kossay

29 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Di Papua Oknum Satpol PP Berulah

SENTANI-Jika sebelumnya warga masyarakat pedagang miras di Sentani mengeluhkan kinerja instansi Satpol PP yang melakukan tugas secara semena-mena, kini giliran staf Bagian Umum Pemkab Jayapura yang mendapat perlakuan tersebut. Ironnisnya lagi bukannya saja perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh anggota satpol PP, namun Kamis (26/8) sekitar pukul 22.00 WIT sebuah bonggem mentah mendarat di dagu Leonardo yang merupakan salah satu staf honorer Bagian Umum Pemkab Jayapura.Asisten I Sekda Kabupaten Jayapura Dr Jack Ayamiseba membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut. Bahkan secara tegas Jack berharap agar kasus tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekertariat Kabupaten Jayapura, Saragi menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal ketika dirinya bersama korban yang merupakan tenaga honorer di Kantornya itu membawa mobil toilet milik Pemkab Jayapura bersama dirinya untuk mengembalikan ke tempatnya di gunung merah.

Namun pada saat itu salah seorang anggota Pol PP yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya itu menahan Saragi bersama staf hoorernya itu dengan alasan yang tak jelas. Padahal waktu itu Saragi bersama staf itu sedang mengembalikan mobil toilet dari kegiatan KKR yang dilakukan oleh Anak Gubernur Provinsi Papua Bas Suebu di jalan lintas utara Sentani.“Kami pulang sekitar pukul 22,00 WIT karena mememang KKR belum selesai, namun saat kami mengantarkan mobil itu pulang mereka tiba-tiba mengejar kami dan menganiaya kami,” ujar Saragi.

Menurut saragi dari aroma mulut anggota Satpol PP tersebut keluar aroma berbauh minuman keras, yang diduga sebagai penyebab awalnya anggota satpol PP menyerang staf bagian umum itu.Salah seorang staf honorer di bagian hukum yang enggan namanya dikorankan mengaku bahwa Bupati harus tegas dalam Kasus tersebut.

Posted with WordPress for BlackBerry.

29 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Di Papua Oknum Satpol PP Berulah

SENTANI-Jika sebelumnya warga masyarakat pedagang miras di Sentani mengeluhkan kinerja instansi Satpol PP yang melakukan tugas secara semena-mena, kini giliran staf Bagian Umum Pemkab Jayapura yang mendapat perlakuan tersebut. Ironnisnya lagi bukannya saja perlakuan yang semena-mena yang dilakukan oleh anggota satpol PP, namun Kamis (26/8) sekitar pukul 22.00 WIT sebuah bonggem mentah mendarat di dagu Leonardo yang merupakan salah satu staf honorer Bagian Umum Pemkab Jayapura.Asisten I Sekda Kabupaten Jayapura Dr Jack Ayamiseba membenarkan adanya kasus penganiayaan tersebut. Bahkan secara tegas Jack berharap agar kasus tersebut bisa dibawa ke ranah hukum. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga pada Bagian Umum Sekertariat Kabupaten Jayapura, Saragi menjelaskan bahwa kasus tersebut berawal ketika dirinya bersama korban yang merupakan tenaga honorer di Kantornya itu membawa mobil toilet milik Pemkab Jayapura bersama dirinya untuk mengembalikan ke tempatnya di gunung merah.

Namun pada saat itu salah seorang anggota Pol PP yang hingga saat ini belum diketahui identitasnya itu menahan Saragi bersama staf hoorernya itu dengan alasan yang tak jelas. Padahal waktu itu Saragi bersama staf itu sedang mengembalikan mobil toilet dari kegiatan KKR yang dilakukan oleh Anak Gubernur Provinsi Papua Bas Suebu di jalan lintas utara Sentani.“Kami pulang sekitar pukul 22,00 WIT karena mememang KKR belum selesai, namun saat kami mengantarkan mobil itu pulang mereka tiba-tiba mengejar kami dan menganiaya kami,” ujar Saragi.

Menurut saragi dari aroma mulut anggota Satpol PP tersebut keluar aroma berbauh minuman keras, yang diduga sebagai penyebab awalnya anggota satpol PP menyerang staf bagian umum itu.Salah seorang staf honorer di bagian hukum yang enggan namanya dikorankan mengaku bahwa Bupati harus tegas dalam Kasus tersebut.

Posted with WordPress for BlackBerry.

29 Agustus 2010 Posted by | Kabar Terkini | Meninggalkan komentar

Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.

%d blogger menyukai ini: