KABAR PAPUA

Maju Membangun Bangsa

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Lukas Enembe “Anak Koteka” Yang Mendapat Restu Presiden SBY

Siapa yang tak kenal Lukas Enembe? Bagi orang Papua,  Lukas Enembe laksana ikon bagi orang gunung. Dia adalah perintis anak koteka menjadi tuan di tanahnya.

Namanya mulai mencuat tatkala dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Papua pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur Papua periode 2006–2011.

Selama ini, Peta perpolitikan di Papua  selalu didominasi orang dari daerah pesisir pantai.

Lukas Enembe sebenarnya ingin membuka tabir bahwa orang gunung yang dikenal pemalu bisa maju di arena politik, tetapi ia mau menunjukkan bahwa sebenarnya hak politik orang gunung itu sama dengan yang lainnya.

Bukan kursi gubernur semata-mata yang ingin diraihnya. Tetapi ada banyak muatan kepentingan bagi harkat dan martabat orang gunung itu sendiri

Maklum, orang gunung yang umumnya tinggal di pedalaman Papua ini, memang dianggap sebagai orang bodoh, terbelakang, pemabuk dan selalu membuat onar belum lagi stigmatisasi separatis (OPM) selalu melekat bagi orang gunung sungguh pemandangan tak enak dilihat dan bagi penulis pemandangan tersebut adalah pelanggaran HAM.

Mendekati agenda pemilukada Provinsi 2011 mendatang, entah mengapa Papua selalu bergejolak entah ini sengaja diciptakan atau hanya  permainan segelintir elite local guna menyudutkan orang gunung terutama  agenda-agenda  yang mendekatkan stigmatisasi OPM bagi orang gunung.

Bagi Lukas Enembe, Orang gunung masih tertinggal dan ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan baik politik, ekonomi, budaya, pendidikan dan pembangunan. Yang lebih penting lagi, Dia mengajak agar orang gunung lebih memihak kepada realitas,  bergabungnya Papua ke dalam NKRI adalah kehendak tuhan.

Mungkin ini  sepenggal kalimat yang pernah penulis catat ketika bekunjung ke Puncak Jaya tahun 2009 lalu.

“ Mari lupakan masa lalu, melalui otsus ini mari kita sama-sama bangun tanah Papua, orang gunung kalau mau pintar harus sekolah, kita harus punya ilmu sebab kualitas manusia bukan ditentukan oleh warna kulit melainkan ilmu yang bermanfaat,  mari berpikir bagaimana kita orang gunung bisa terlibat dengan saudara saudara lain di tanah ini untuk membangun bangsa,” kata Lukas Enembe yang juga  Bupati Puncak Jaya.

Enembe juga mencatat, sejak integrasi dengan RI sampai saat ini, belum pernah orang gunung diberi kesempatan memimpin daerah ini.

Oleh karena itu, Enembe bertekad mengambil langkah politik secara berani untuk membangun dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pegunungan sehingga mampu berdiri sejajar dengan masyarakat Papua lainnya.

Asosiasi pegunungan tengah

Ketika terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Asosiasi Bupati Pegunungan Tengah untuk masa periode 2010-2012 mengantikan Bupati Tolikara DR (HC)Jhon Tabo, pada Rapat Asosiasi bupati se-Pengunungan Tengah, Senin  22 Februari 2010 silam.

Asosiasi yang terdiri dari, Kabupaten Jayawijaya, Tolikara, Yahukimo, Puncak Jaya, Pegunungan Bintang, Lanny Jaya, Yalimo, Mambramo Tengah, Nduga dan Kabupaten Puncak.

Indeks pembangunan manusia (IPM) di kawasan ini terendah dari seluruh wilayah RI. Demikian pula dengan indeks kemahalan konstruksi maupun kebutuhan bahan pokok lainnya, tertinggi di Indonesia coba dibayangkan harga semen 1 sak di Puncak jaya mencapai 2 juta rupiah tiap sak-nya.

Lukas Enembe pernah menyampaikan usulan ini kepada pemerintah pusat.  Agar pemerintah  pusat mau  menetapkan kebijakan khusus terkait pembangunan kawasan pegunungan tengah Papua.

Bagi Lukas, Pemerintah harus melakukan pembangunan infarstruktur terpadu. Langkah ini untuk membuka isolasi wilayah tersebut dan meningkatkan aksesibilitas sosial dan ekonomi masyarakat dari dan ke wilayah pegunungan tengah.

Secara tersirat,  selama ini dana yang dibagikan melalui Otsus tidak banyak berarti di kawasan ini. Harus ada pembangunan yang terpadu dan terfokus sehingga ada hasil yang monumental bagi rakyat di sana.

Besaran alokasi dana infrastruktur Otsus dari Pemprov Papua disesuaikan dengan tingkat spesifik wilayah pegunungan tengah. Sebab, kawasan tersebut memang memiliki kekhususan tersendiri dibandingkan wilayah lainnya.

“Kita berharap dana Otsus tidak dibagikan tanpa program yang jelas ke setiap daerah. Misalnya saya menerima Rp 42 miliar. Dana sebesar itu di Puncak Jaya hanya cukup membangun dua jembatan dan itu tidak terlalu berarti. Harusnya, pemprov memiliki program yang fokus, seperti membuka akses jalan pelabuhan laut wilayah kami sehingga  Daya beli masyarakat Papua bisa terwujud jika ada akses transportasi,”.,” ungkap Lukas Enembe dalam diskusi Percepatan Pembangunan Kawasan Pegunungan Tengah Papua di Mario’s Place, Menteng, Jakarta, Kamis 25 Maret 2010.

Restu SBY

Karena usulannya yang  progresif Lukas Enembe langsung mendapatkan restu dari presiden SBY.

Menyangkut agenda Pemilukada 2011 mendatang, wacana pemilihan gubernur yang dipilih langsung oleh rakyat  maupun dipilih oleh DPRP, sama-sama memiliki keunggulan dan kelemahan .

Presiden  SBY menurut kabar telah memberikan lampu hijau kepada Lukas Enembe untuk menjadi calon gubernur Provinsi Papua.

Apakah Dirinya Siap Maju Lagi Menjadi Calon Gubernur?

“Saya siap, apalagi dari tahun 2005 saya sudah siap mencalonkan diri kembali menjadi Gubernur Papua. Mau pemilihan melalui DPRP atau rakyat kah? Kita siap, apalagi restu dari SBY sudah ada, baik,” katanya.

Kapan deklarasi? Enembe mengatakan akan dilakukan tahun depan, karena Oktober 2010 KPU Provinsi luncurkan jadwal, termasuk pemutakhiran data dan lainnya, mungkin bulan April sudah pendaftaran.

Memang diakui, kelemahan dan kelebihan pelaksanaan Pemilukada langsung maupun melalui DPRP, membutuhkan biaya besar, baik penyelenggara maupun kandidat. Di samping itu, kondisi masyarakat Papua yang sebagian besar  banyak yang tidak menyalurkan aspirasinya.

Dari berbagai Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pilpres dan Pemilukada, memang benar demokrasi itu selalu mengatasnamakan rakyat dan demokrasi saat ini dinilai hanya sebatas pencoblosan surat suara saja, yang berlangsung bertahun-tahun.

Itu salah satu kelemahan jika pemilu langsung dilaksanakan rakyat. Tapi, keunggulan juga memasuki reformasi dimana rakyat mempunyai hak, apalagi demokrasi yang baru dibangun tidak bisa dimatikan di tengah jalan tanpa melewati  proses panjang.

Sehingga ujian ini harus dilewati, seperti demokrasi di Amerika yang sudah berjalan  ratusan tahun sehingga kematangan politiknya sangat baik.

Namun Indonesia yang baru 10 tahun reformasi belum bisa menjadikan demokrasi lebih matang. Enembe menilai jika dikembalikan ke DPRP, merupakan satu langkah kemunduran dari proses demokrasi yang berlansung sejak reformasi

DPRP yang ingin mendorong pemilihan gubernur melalui DPRP agar peran mereka lebih maksimal dan dianggap sebagai pintu masuk pelaksanaan UU Otsus ini?

Sebenarnya pengelolaan negara khususnya di Papua, dalam penerapan Otsus dari awal sudah salah. Apalagi, pelaksanaan  pemilukada gubernur pada beberapa waktu lalu  tidak menggunakan pasal 7 huruf a UU No 21 Tahun 2001 karena peluang itu ada, tetapi justru terjadi proses mekanisme pemilihan ada yang mengurus di KPU dan MRP.

Enembe menilai bahwa Papua tidak jeli melihat celah-celah aturan itu, karena pada saat itu memungkinkan pemilihan gubernur melalui DPRP, tapi justru dilakukan langsung oleh rakyat.

Sejak pelaksanaan Otsus, banyak hal yang tidak bisa diperbuat dan justru persoalkan Otsus gagal atau tidak, misalnya 2 persen DAU Nasional untuk Otsus sudah masuk atau tidak, karena pasal-pasal lain itu memungkin untuk kewenangan lebih oleh pemerintah daerah Provinsi Papua, sampai hari ini penerimaan CPNS harus mengurus di pusat, padahal tidak perlu lagi.

Pengelolaan SDA Papua dimana 70 persen dan 30 persen pusat sampai hari ini realisasinya bagaimana sudah 9 tahun…

Saly Maskat

Pemerhati

15 September 2010 Posted by | Kabar Terkini | 1 Komentar

Mantan Sekretaris KPU Kota Diperiksa

Sebagai Saksi Dugaan Penyelewengan Rp 3,2 M di KPU Kota

*KPU Kota  Diwarning  Gelar Pemilukada 11 Oktober

Imanuel Zebua SH MHJAYAPURA—Penggunaan dana hibah di KPU Kota Jayapura sebesar Rp 3,2 miliar yang kurang jelas (KJ), sebagaimana dilaporkan pihak Pemkot Jayapura,  mulai ditindaklanjuti Polres Jayapura dan Kejaksaan Nege­ri Jayapura.
Kapolresta Jayapura  AKBP Iman Setiawan SIK mengatakan, untuk menindaklanjuti  temuan  BPK Perwakilan Papua , terkait  dugaan penyelewengan dana hibah untuk menggelar Pemilukada Kota Jaya­pura senilai p 3,2 miliar, pihaknya telah berkerjasama dengan pihak Kejaksaan Jayapura  segera melakukan proses hukum terhadap pihak- pihak yang diduga telah menyalagunakan keuangan begara tersebut.
“Kejaksaaan dan Polisi  telah melakukan koordinasi   untuk menyelidiki kemana larinya uang nega­ra yang penggunaannya tak  dapat  dipertanggungjawabkan tersebut,” tutur Kapolres ketika dikonfirmasi  Bintang Papua di ruang kerjanya, Senin (6/9) kemarin. Kapolres juga memberikan perhatian terhadap molornya  jadwal pelaksanaan Pemilukada Kota Jayapura.
Sebagaimana diketahui sebelumnya akibat molornya pemilukada ini telah  membuat  gerah  Pemkot Jaya­pura.  Untuk  menjaga agar jangan terjadi kefakuman pemerintahan pa­s­ ­ca  berakhirnya masa tugas Walikota Jayapura Drs MR Kambu MM, maka Pemkot Jayapura  bersama Muspida Kota Jayapura  menggelar pertemuan  mendadak di Ruang Sekda Kota Jayapura, Jumat (3/9) lalu,  sekaligus   menyepakati   Pemilukada Kota Jayapura  digelar 11 Oktober  2010.
Karena itu, KPU Kota Jaya­pura diwarning untuk segera menggelar pesta demokrasi rakyat Kota Jaya­pura sesuai kesepakatan tersebut.

“Apabila pihak KPU Kota Jayapura sebagai penyelenggara  tak mampu menggelar Pemilukada Kota Jayapura sesuai kesepakatan, maka pimpinan dan anggota KPU Kota Jayapura akan dilakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) dan diganti  KPU Provinsi Papua untuk menyelenggarakannya,” tukas Kapolres.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri  Jayapura Imanuel Zebua SH MH dihubungi secara terpisah menegaskan, pihak Kejaksaan Negeri  (Kejari) Jayapura  telah menindaklanjuti  penga­duan penyelewengan penggunaan dana hibah  untuk penyelengaraan Pemilukada Kota Jayapura  senilai Rp 3,2 miliar lebih sebagaimana  dilaporkan Pemkot Jayapura menyusul hasil verifikasi dari BPK  Perwakilan Papua.
”Kami   sudah  mulai mengambil  langkah – langkah mengumpulkan data dan keterangan,  termasuk meminta keterangan dari mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura. Tapi  belum seorangpun ditetapkan saksi maupun tersangka,” tandasnya.
Dikatakannya, pihaknya juga telah menerima laporan resmi  dari Plt Walikota Jayapura Ir Jan Piet Nero­kouw terkait adanya indikasi  kasus tindak pidana penyelewengan dana hibah Pemilukada Kota Jayapura senilai Rp 3,2 milira lebih yang diduga melibatkan pihak KPU Kota Jayapura.
Ditanya kemungkinan Ketua KPU Kota Jayapura Drs Hendrik Bleskadit serta sejumlah anggotanya juga diperiksa, menurutnya, apabila setelah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura tenyata ditemukan keterlibatan Ketua KPU Kota Jayapura serta sejumlah anngotanya, maka kemungkinan besar  mereka juga akan segera diperiksa.  Namun demikian, katanya, pihaknya masih menfokuskan diri untuk melakukan kajian hukum terkait keterangan yang disampaikan yang  mantan Kepala Sekretariat KPU Kota Jayapura.
Sebagaimana dilaporkan, Plt Walikota Jayapura Ir Jan Piet Nerokouw  saat  menggelar sidang berama Muspida Kota Jayapura  pada Jumat (3/9) telah mengadukan pimpinan dan anggota KPU Kota Jayapura  melalui surat permohonan  bernomor 279/1218/Set/2010 kepada Kepala Kejaksaan Negeri  Jayapura dan Kapolresta Jaya­pura  untuk segera  dilakukan proses hukum penggunaan dana hibah  Pemilukada Kota Jayapura senilai Rp 3,2 miliar lebih.
Selain mengadukan KPU Kota Jayapura agar diproses hukum, Pemkot Jayapura juga menyikapi kinerja KPU Kota Jayapura. Apabila sejak 3-11 September 2010 ini proses Pemilukada Kota Jayapura tak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, maka Pemkot Jayapura  segera melakukan Pergantian Antar Waktu (PAW) Ketua dan Anggota KPU Kota Jayapura. Pasalnya, Pemkot  Jayapura dinilai inkonsisten dalam menjalankan tugasnya.

12 September 2010 Posted by | Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Demokrat Yakin Enembe Jadi Gubernur Papua

Demokrat Yakin Enembe Jadi Gubernur Papua

Partai Demokrat dibantu partai lain yang tergabung dalam koalisi, optimistis akan berhasil membawa Lukas Enembe menduduki Kursi Gubernur Papua periode 2011-2016.
Bahkan, menurut Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, gonjang ganjing terhadap partai, sama sekali tidak akan mempengaruhi masyarakat pemilih untuk memilih calon yang diusung Demokrat. “Lukas Enembe menjadi calon Gubernur ditetapkan Partai Demokrat. Jadi, dia tidak akan berjuang sendirian dalam merebut kursi orang nomor satu di Papua. Semua kader dibantu partai koalisi pendukung serta masyarakat Papua akan berjuang mencapai target tersebut,” kata Anas usai membuka Musda Partai Demokrat Papua, di Hotels Swissbel, Senin 12 September 2011.
Salah satu tanggung jawab partai, terutama DPP Demokrat, Anas menambahkan, membantu Lukas Enembe dalam melakukan sosialisasi dan komunikasi politik terhadap rakyat Papua. “Kami dari Jakarta, pengurus pusat akan bertanggung jawab untuk mengantar Lukas ke Kursi Gubernur, dan akan hadir di Papua, terutama saat kampanye berlangsung,” ujarnya.
Mengenai badai yang menerpa Partai Demokrat saat ini, Anas mengatakan, tidak akan memengaruhi masyarakat untuk memilih calon atau kader yang diusung menjadi kepala daerah. “Semua yang menerpa Demokrat, kami menganggapnya sebagai ujian. Ujian adalah kesempatan atau fasilitas untuk naik kelas,” tuturnya.
Anas menganggap, partai yang tidak pernah mendapat ujian tentu tidak akan pernah naik kelas dan menjadi besar.
“Dengan melewati ujian, kami memiliki spirit melakukan perbaikan, mana-mana yang kurang tepat serta koreksi dan penyempurnaan, yang kemudian menjadi modal ke depan untuk lebih baik, berkembang dan menjadi partai yang dipercaya rakyat,” kata dia. Anas Urbaningrum hadir bersama sekjen Demokrat Edy Ibas Baskoro. Musda Partai Demokrat Papua kembali memilih Lukas Enembe sebagai ketua umum secara aklamasi.

13 September 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 1 Komentar

Draft Resolusi yang Mengubur AS dan NATO

Situasi dunia saat ini hampir serupa dengan yang terjadi di awal perang dunia ke-2. Jerman yang tidak mampu membayar utang pampasan dari perang dunia ke-1 berangkat perang menuju Laut Kaspia untuk menjarah kekayaan bumi Rusia. Perang Dunia ke-2 tidak ada sangkut pautnya dengan kebohongan pemusnahan dan pemerasan kaum yahudi. Kekuatan ekonomi Britania yang memudar, dengan dibantu Amerika Serikat mencoba menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru, Jerman.
Dengan utang perbankan yang berputar-putar antara Jerman dan Perancis yang berhubungan dengan pampasan perang, dimana kemudian Perancis ditagih Amerika Serikat atas permintaan Inggris untuk program sewa/pinjam di waktu Perang Dunia ke-1 adalah awalnya. Sesungguhnya Jerman tidak mampu membayarnya tanpa memiskinkan dirinya, seharusnya ia melalaikan kewajibannya menggunakan cara yang digunakan Islandia atau Argentina masa kini untuk menyingkirkan utangnya.
Sampai di sini kita tahu bahwa perang dunia ke-2 tidak dimulai oleh Jerman tetapi oleh duo-curang Inggris-Perancis yang kini kita dapati berada di Libya. Negara-negara bangkrut (kecuali Jerman) yang tergabung dalam NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat kini melakukan petualangan penjarahan negeri-negeri dimulai dari Afghanistan, Irak, dan terakhir Libya dengan bermodalkan resolusi PBB dengan pola awal sanksi dan embargo ekonomi dan berlanjut pada invasi atas nama perlindungan sipil, kemanusiaan dan demokrasi.
Setelah berhasil menyerang tiga negara, kembali Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis, negara yang sudah bangkrut secara moral dan finansial, mencoba mengajukan kembali resolusi Dewan Keamanan PBB, kali ini sanksi dan embargo terhadap Suriah. Mereka kena pukulan telak. Secara tiba-tiba, Rusia dan Cina memboikot tahap diskusi dan hari berikutnya menawarkan draft resolusi buatan mereka sendiri, untuk diajukan melalui pungutan suara menggantikan draf resolusi yang diajukan AS, Inggris dan Perancis.
Draft resolusi tawaran Rusia dan Cina intinya mengandung dua hal:
· Pemerintah Suriah harus melakukan reformasi secepat mungkin.
· Pihak oposisi tidak boleh memilih jalan kekerasan, harus melalui dialog dengan memenuhi tuntutan pemerintah dan negara, dsb.
Pada dasarnya, draft resolusi ini merusak rencana mereka dengan pilihan yang serba salah:
· Jika mereka menolaknya, mereka akan membuka kedok sesungguhnya bahwa mereka tidak menginginkan penyelesaian masalah dan ini akan digunakan untuk menghalangi mereka untuk meloloskan apa saja di masa datang, secara diplomatik dilumpuhkan (walau tidak menghentikan perang, jadi kelihatannya pilihan ini yang dipilih).
· Jika mereka mendukungnya, memberi kebebasan bagi Suriah untuk melaksanakan reformasi. Memilih pilihan yang ini sama dengan mengakui kalah.
Jadi yang mana saja adalah racun bagi mereka.
Draft ini sangat menarik karena, menurut seorang diplomat Barat, “Draft Rusia ini didukung oleh Cina, Brasil, India dan Afrika Selatan.” Dan, ini berita baik karena negara-negara BRICS membentuk poros yang akan menggantikan dominasi AS dan Eropa yang mulai pudar. Pemain-pemainnya tinggal menunggu Amerika Serikat menerima kenyataan bahwa kedigdayaannya sudah pudar dan secara ekonomi sudah tidak layak.
Poros ini menandakan bahwa dominasi ekonomi dunia telah bergeser ke Timur dan ke Afrika. Kapitalisme Barat telah diganti dengan sesuatu yang berbeda. Asia memiliki semua uang dan kapasitas produksi yang ada, sementara sistem ekonomi Barat yang ambruk dengan mata uang dollar AS yang masih mengendalikan (Wall Street, NYMEX) permainan ini (piramida Ponzi), akan digantikan oleh BRICS dengan sistem yang lebih ke multilateral.
Di Eropa, kita melihat satu negara bangkrut menjamin satu negara bangkrut lainnya dengan mencetak uang lebih banyak lagi. Jerman, satu-satunya negara yang ekonominya sehat yang tidak bergantung pada turisme, diharapkan untuk menebus mereka semua, tetapi ini secara ekonomi tidak mungkin.
Satu-satunya yang merintangi proses pengalihan yang tuntas adalah karena pengeluaran militer AS yang besar sekali, hingga menghancurkan ekonominya. Dan, tidak ada satu orang pun yang menghendaki perang nuklir. Jadi, yang ditunggu adalah disintegrasi Amerika Serikat secara perlahan-lahan yang terlihat dengan pemotongan anggaran domestiknya pada program-program sosial dalam rangka pengalihan pengeluran lebih banyak pada anggaran militernya yang tak berguna yang telah kalah di setiap perang semenjak PD ke-2 meskipun dengan pengeluaran yang besar-besaran dan teknologi yang tinggi.
Hanya dengan bom-bom murahan di pinggir jalan dan Nasionalisme adalah yang dibutuhkan untuk mengalahkan AS di Irak dan Afghanistan, pelajaran yang harusnya mereka petik di Vietnam. Militer AS menjadi bahan tertawaan ketika mereka menghabiskan AS$30milyar dalam setahun hanya untuk menyediakan alat pendingin untuk pasukannya di padang pasir. Jenderal-jenderal pandirnya tidak dapat melihat bahwa ketika biaya yang dikeluarkan lebih besar dari keuntungan yang didapat, seharusnya ditinggalkan saja. Malahan, mereka melanjutkannya dengan kesombongan, keangkuhan dan patriotisme yang tidak masuk akal yang tidak akan merubah keadaan ekonomi AS yang memburuk.
Tampak sekali kecemasannya, AS memegang mata uang dunia, tetapi ia bangkrut dan tidak dapat membayar utang-utangnya yang ditanggung tanpa mencetak uang atau menguangkan utangnya. Tidak ada lagi tersisa aset (utang) yang dapat digelembungkan yang bisa memberi ilusi kemakmuran. Bagaimana caranya bisa menjadi makmur dengan mengumpulkan utang yang begitu besar? Yang tersisa tinggal benar-benar hanya ilusi kemakmuran bagi bagi orang-orang yang jatuh miskin, bangkrut, tidak punya kerja dan rumah di Amerika. Kerusuhan di Inggris hanyalah gladi kotor untuk apa yang akan terjadi di Amerika Serikat.
Cina, negara kreditor AS terbesar dapat melihat bahwa ia sekarang memegang kertas-kertas AS yang tak berharga, tetapi paling tidak mereka masih mempunyai pabrik-pabrik yang ada wujudnya. Pabrik-pabrik ini yang nantinya menyediakan barang-barang murahan ke negara-negara BRICS.
Biasanya, kekuatan industri yang meredup berangkat menuju perang dunia mencoba-coba membalikkan keadaan ekonominya yang memburuk dan menghalangi bangkitnya kekuatan industri baru. Kali ini permainannya telah berubah, Cina, kekuatan industri baru, adalah juga kreditur tebesar AS (kekuatan ekonomi yang pudar) dan AS tidak bisa bertarung dalam perang tanpa pembiayaan Cina. Irak dan Afghanistan memperagakan kelemahan-kelemahan AS baik secara militer, finansial, ekonomi, politik, diplomatik dan moral yang kini di-eksploitir negara-negara BRICS.
Cina membiayai perang AS di Afghanistan, Irak dan di tempat lainnya sebagai cara yang cerdas untuk melemahkan kekuatan militer AS tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Masyarakat Amerika hidup di angan-angan, sampai-sampai ada seorang senator yang pikun, dengan nama John McCain, meminta perubahan rejim di Rusia dan Cina. Si zionis pandir tanpa otak ini tidak mengerti implikasi dari ocehannya..(Hakim)

29 Agustus 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Tahun Ini, Lima Kampung di Supiori Nikmati Listrik

SUPIORI — Bupati Supiori, Fredrik Menufandu,SH,MH,MM., terus menseriusi masalah listrik di Kabupaten Supiori. Setidaknya untuk akhir Tahun 2011, dua wilayah akan terlayani listrik dari PT. PLN Cabang Biak Numfor yakni wilayah Ibu Kota Supiori, Sorendiweri, dan Wilayah Distrik Supiori Selatan dari tenaga turbin.
“Kita sedang bekerja dan terus berupaya, agar masalah listrik bisa\ melayani kebutuhan Supiori. Target kita tahun ini, Kampung Meos Arwai, Kota Sorendiweri, Kampung Mansoben, Kampung Paryem dan Pasar Induk Supiori Masrama dilayani Listrik dari PLN, sedangkan untuk Supiori Selatan, tahun ini juga nyala, pakai listrik dari pembangkit tenaga Turbin,” ungkap Bupati, saat mengunjungi tempat penampungan peralatan pembangkit di Korido, Distrik Supiori Selatan, jumat (5/8) sore pekan kemarin.
Bupati yang didampingi Asisten Bidang Umum Setda Kabupaten Supiori saat kunjungan tersebut, mengatakan kendala pembangunan Supiori selama tujuh tahun terakhir adalah masalah listrik. Pasalnya ketergantungan serta tuntutan teknologi informasi dan komunikasi yang saat ini dimanfaatkan Pemerintah tidak terlepas dari pasokan energi listrik yang diperolehnya.
Kalaupundisiasati dengan pembangkit-pembangkit kecil dan\ sebagainya, menurut Bupati biaya pemeliharaan, biaya operasional serta energi yang dihasilkannya terlampau kecil dan berpotensi merusak peralatan elektronik lainnya yang konsekuensinya adalah anggaran Pemda Supiori akan terus membengkak dari tahun ke tahun.
Oleh sebab itu, untuk wilayah Distrik Supiori Selatan, Korido, yang\ berjarak satu setengah jam perjalanan darat dari Ibu Kota Kabupaten Supiori, Sorendiweri, kata Fred, pihaknya akan memanfaatkan energi listri dari tenaga turbin. Untuk tenaga turbin, ini Pemda Supiori telah membendung sungai Masriv. Sementara ini, energi yang dihasilkan adalah 27 KVA yang dibangun pada tahun 2010 lalu, dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Ibu Kota Distrik Supiori Selatan, sementara masyarakat di beberapa kampung lainnya yang terdekat belum terlayani karena keterbatasan energi dan kabel jaringan. Nah, agar semua masyarakat terlayani maka di tahun 2011 ini akan mulai dibangun jaringan dari kampung Ramardori hingga kampung Abiaibiadi, dengan total energi yang akan dihasilkan adalah 83 KVA.
“pasang ke semua rumah penduduk, tanpa terkecuali, semua rumah penduduk yang bisa terjangkau dengan listrik ini jangan terlewatkan, bila perlu rumah penduduk yang mungkin saja menurut kontraktor tidak layak, juga harus menikmati listrik,” tandas Fred .

22 Agustus 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Pasca Pemilukada, Kabupaten Lani Jaya Mencekam

JAYAPURA – Pasca Pemilukada di Kabupaten Lani Jaya 24 Juni 2011 lalu, situasi kamtibmas di daerah itu makin mencekam. Hal itu terutama disebabkan adanya dugaan teror dan intimidasi terhadap Ketua dan Anggota KPU setempat yang dilakukan Cabup dan Cawabup serta pihak pihak yang kalah dalam pesta demokrasi.  
Sesuai Rapat Pleno penetapan rekapitulasi suara oleh KPU Lani Jaya pada Sabtu (9/7), menetapkan Befa Yigibalon dan Bertus Kogoya sebagai pasangan Cabup dan Cawabup yang meraih suara terbanyak. Disusul pasangan Biryur Wenda dan Solayen T.
Ketua Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Lani Jaya Wundien Yikwa usai pertemuan bersama Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay di Kantor DPR Papua, Rabu (13/7)
mengatakan, pihaknya meminta Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengirim 150 personil untuk menjaga Kantibmas pasca Pemilukada di Lani Jaya. Pasalnya, hingga kini situasi di Lani Jaya tak kondusif atau Siaga I.
Dia mengharapkan Kapolda Papua mengirimkan paling sedikit 100 personil. Seluruh  pembiayaan dan lain lain atas keberangkatan para personil akan dibantu Pemerintah Daerah Lani Jaya. “Kami minta pengamanan agar masyarakat Lani Jaya tak ada jatuh korban. Kami juga meminta Cagub dan Cawagub atau pihak yang kalah harus terima dengan jiwa besar tanpa perlu memaksakan kehendak serta mengadu domba masyarakat. Siapun Bupati dan Cabup terpilih adalah putera terbaik Lani Jaya,” katanya.
Terkait dugaan kecurangan Pemilukada di Kabupaten Lani Jaya, dia menandaskan, pihaknya percaya bahwa KPU telah menjalankan sesuai aturan perundang undangan.

15 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 1 Komentar

Golkar Ancam Pecat Klemen Tinal

JAYAPURA—Dinamika politik yang berkembang bahwa Bupati Timika yang juga Ketua DPD Golkar Kabupaten Mimika Klemen Tinal SE MSi akan berpasangan dengan Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Lukas Enemne SIP sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua periode 2011-2016,  mendapat reaksi dari Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Habel Melkias Suwae (HMS) yang juga maju sebagai Calon Gubernur yang diusung partai Golkar.

Reaksi itu dengan akan menjatuhkan sanksi berupa pemecatan Klemen Tinal  sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika. 

Hal itu diungkapkan HMS didampingi  Cawagub Yop Kogoya,  Plh DPD Partai Golkar Provinsi Papua Hengki Sawaki, Wakil Ketua II DPW Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Papua Gerald Pahabol usai menghadiri Pembentukan Tim Lintas Nusantara (Linus) Pendukung dan Pemenang HMS—YK sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua di Hotel Yasmin, Jayapura, Selasa (12/7).

Menjawab pertanyaan wartawan, HMS mengatakan, Partai Golkar mempunyai ketentuan- ketentuan yang  berlaku, apabila telah ditetapkan DPP Partai Golkar terhadap  calon yang diputuskan,  maka  wajib hukumnya bagi seluruh pengurus maupun kader  Golkar mendukung dan mengamankan calonnya.

Senada dengan itu, Hengki Sawaki menegaskan, pihaknya menegaskan aturan yang mengikat  bagi seluruh jajaran partai Golkar baik pengurus, kader  maupun simpatisan apabila yang  bersangkutan tak mengikuti aturan.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya berusaha untuk mengikuti aturan yang berlaku di Partai Golkar dan beberapa pengurus maupun kader Partai Golkar di Provinsi Papua juga sudah ada yang terkena aturan tersebut.

“Dan itu sudah bisa dilihat contoh yang jelas Sarmi  dan Waropen kan cukup jelas sekali. Itu aturan bukan kami mau bertindak sesuka hati atau mau katakan kami tak suka dengan  orang itu tapi aturan partai seperti itu,” katanya.

Menurut dia, sesuai aturan Partai Golkar pihaknya tengah menyiapkan Surat Keputusan (SK) pemecatan Klemen Tinal sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika.

“Kami telah menyampaikan kepada Pengurus  DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika untuk mengajukan tiga nama kepada DPD Partai Golkar Provinsi Papua untuk disahkan sebagai Pelaksana Harian DPD Partai Golkar Kabupaten Mimika,” ucap HMS.  

Apakah instruksi pemberikan sanksi ini juga  berlaku bagi seluruh Bupati yang menjabat Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota, dikatakan Sawaki,  keputusan itu mengikat seluruh jajaran Partai Golkar.

“Jadi itu final tak ada  bicara A,B,C lagi. Silakan  saja tapi bukti sudah ada,” ujarnya.

Terkait keputusan Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat meresmikan pasangan Lukas Enembe dan Klemen Tinal sebagai Cagub dan Cawagub Provinsi Papua ada pihak yang menyampaikan bahwa DPD Partai Golkar Provinsi Papua terkejut. 

Menurut HMS,  pihaknya tak terkejut ketika seorang Klemen Tinal  sebagai Cawagub dari Lukas Enembe. “Kami tak terkejut  tapi  itu    hal  yang  biasa- biasa saja dalam suatu proses demokrasi, tapi tentu saja  dari sisi partai  ada aturan aturan yang mengatur  hal hal seperti itu,” tukas HMS.

“Kami tak kaget  sebab yang  muncul sebagai Cagub dan Cawagub Papua hampir sebagian besar, kader Partai Golkar,” ujar Sawaki.

13 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

DPRD Mimika : PTFI Sudah Jelas Lakukan Pelanggaran HAM

Ketua DPRD Mimika, Trifena Tinal, B.Sc menegaskan bahwa perusahaan multi nasional PT Freeport Indonesia sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap pekerja saat berjalan dari Tembagapura menuju Timika.
“Bagaimana mungkin perusahaan bisa mengelak, saya sendiri mendapatkan informasi soal kondisi faktual itu bukan sekedar dari teman-teman di Tembagapura. Saya juga ditelpon Kapolres dan Pak Dandim,” tekan Trifena di hadapan rapat tertutup DPRD Mimika dan Muspida Plus serta manajemen PTFI serta serikat pekerja KEP PTFI, Jumat (8/7) di ruangan sidang DPRD Mimika.

Hal itu dijelaskan Trifena menanggapi penjelasan pihak manajemen yang diwakili Manager HRD PTFI, Amin Miftahuddin dan Manager Legal Departement PTFI, Clementino yang semula mencoba membeberkan pembelaan bahwa, perusahaan sebenarnya sudah menyediakan fasilitas kendaraan termasuk makan minum untuk melayani karyawan yang berjalan kaki itu.

Trifena menambahkan, perusahaan terkesan telah melakukan sikap dan tindakan yang berbeda terhadap aksi demo yang sempat dilakukan serikat pekerja dengan aksi demo yang pernah digelar organisasi affirmatif Tongoi Papua.

“Kenapa perusahaan menunjukan pelayanan yang berbeda, Tongoi itu wajib karena itu tuntutan undang-undang otonomi khusus. Tapi serikat pekerja ini juga harus mendapatkan pelayanan yang sama karena ini tuntutan undang-undang negara ,” tandas Trifena lagi yang disambut tepuk riuh peserta sidang itu.

Lagi pula buntutnya, lanjut Trifena apa yang diperoleh dari hasil aksi demo Tongpi belum lama ini justru pimpinannya difasilitasi perusahaan untuk sekolah ke lur negeri.”Kalau begitu apa perushaan juga bisa memfasilitasi si Sudiro (Ketua PUK SP KEP SPSI PTFI-red) ini ke Amerika?,” tanya Trifena dalam nada kelakar dan disambut tepuk riuh kembali.

Disisi lain sejumlah karyawan anggota pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI yang sempat mengikuti jalannya persidangan juga menegaskan, apa yang barusan disampaikan Clementina dan Amin Miftahudin sungguh keterlaluan.

“Sudah jelas-jelas salah melakukan pembelaan apa lagi, ini yang membuat karyawan itu semakin tidak harmonis dengan  sejumlah oknum di PTFI. Mereka-mereka  (menunjuk pada Miftahuddin dan Clementino-red) ini yang sebenarnya sudah merusak citra perusahaan selama ini tapi mereka juga yang terus dipelihara oleh pimpinan perusahaan ini,” ungkap salah satu pengurus dengan berbisik kepada Tabloid jubi.com yang juga sempat masuk dalam ruangan sidang.

Ketua Komisi C DPRD Mimika, Agustinus Anggaibak sesaat setelah sidang diskors juga sempat berujar,” Itu sudah jelas pelanggaran HAM kenapa harus ditutupi lagi.”

Sidang dihadiri semua anggota DPRD Mimika lengkap sebanyak 25 orang, Muspida Plus (Kapolres, Dandim 1719 Mimika, Danlanal Timika, Danlanud Timika. Pemda diwakili Assisten III Pemda Mimika, Ever Safuf, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dionisius Mameyau. PTFI Diwakili Senior Manager Security Risk Management PTFI, Simon Petrus Morin, Manager HRD PTFI High-Land, Amin Miftahuddin, Manager HRD (Human Resources Development) Departement PTFI Low-Land, Jhon Rumaninum, Manager Legal Departement PTFI, Clementino. Anggota DPRD Papua Komisi A, Ruben Magay dan Majelis Rakyat Papua, Angelberta Kotorok).(Jubi)

11 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Pilkada Papua Barat) Dinilai Melenceng, BK Didesak Panggil Ketua

MANOKWARI – Langkah ketua DPR Papua Barat (DPR PB) Johan Yoseph Auri yang menyetujui alokasi anggaran sebesar Rp.50 miliar untuk dihibahkan kepada KPU Papua Barat
melaksanakan jadwal dan tahapan pilkada Gubernur-Wakil Gubernur Papua Barat, 2011-2016, mendapatkan kecaman keras dari Fraksi Suara Rakyat Bersatu di DPR PB. Pasalnya,
kebijakan tersebut dinilai tidak sesuai mekanisme dewan. “Alokasi anggaran mendahului penetapan APBD tahun 2011.

Kami dari fraksi Suara Rakyat Bersatu juga akan membuat laporan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR PB untuk memeriksa saudara ketua, terkait beberapa kebijakan yang dibuat atas nama lembaga yang sifatnya strategis tanpa melalui rapat pleno,”kata Ketua Fraksi Suara Rakyat Bersatu DPR PB Yance Yomaki, kemarin.

Yance Menyebutkan, selain itu kehadiran ketua yang ikut memberikan persetujuan di bentuknya Majelis Rakyat Papua Papua Barat (MRP PB), adalah sikap ‘fatal’. Dimana, secara institusi DPR PB telah menetapkan keputusan politik pada rapat pleno tanggal 14 September 2010 lalu. Rapat pleno juga dihadiri oleh salah satu pimpinan MRP saat itu Anike Sambami beserta beberapa rekannya.

Yance berujar, jika pimpinan DPR PB mempertahankan keputusan politiknya, pihaknya akan mendorong digelarnya rapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah.
Yance menyatakan, kepempimpinan DPR adalah kolektif kolegial sehinga semua keputusan harus melalui paripurna, dan bukan di pinggir jalan atau di warung kopi.

Inkonsistensi ini adalah sebagian kecil carut marut kinerja kepemimpinan DPR PB yang menyebabkan tidak berdayanya dewan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

“Akibatnya DPR PB tidak mampu mengimbangi kinerja eksekutif. Sehingga tidak efektif mengawal agenda kepentingan rakyat Papua Barat.
Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak efektifnya produk- produk DPR PB baik fungsi bugeting, legislasi dan kontroling ,”ujar Yance lagi.
Sementara Ketua DPRPB Johan Yoseph Auri belum memberikan tanggapannya mengenai sejumlah tudingan tersebut.

Sebelumnya hal ini pernah dikonfirmasikan namun
yang bersangkutan enggan berkomentar. Ia hanya berkata, “nanti saja saya sudah tahu yang kalian (wartawan) mau tanyakan,” singkat Auri seraya berjalan menuju tanggal lift kantor DPR PB, Rabu lalu.

9 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

50 Tahun Freeport Abaikan Hak Suku Moni

JAYAPURA- Di tengah gelombang demo ribuan
Karyawan PT Freeport Indonesia yang menuntut
perbaikan kesejahteraan, maka Suku Moni pun tidak mau ketinggalan untuk menuntut pihak PT Freeport memberikan apa yang menjadi hak mereka selaku salah satu pemilik hak ulayat. Pasalnya menurut Ema Zonggonau, salah satu tokoh Perempuan Suku Moni, sudah 50 Tahun keberadaan PT. Freeport Indonesia di Wilayah Pegunungan Tengah Papua, belum memberikan
kontribusi bagi orang asli Papua, khusus dua suku Moni dan Komoro, yang turun temurun dikenal sebagai pemilik Tanah Ulayat, dimana beroperasinya Tambang PT. Freeport.
“Klaim atas keberadaan Tanah ulayat oleh dua
suku, Moni dan Komoro, sebab turun temurun dua suku ini secara bersama menempati kawasan Pertambangan
terbesar di Dunia itu. Dibagian belakang pegunungan dimana beroperasinya PT. Freeport ada suku Amungme.
Suku Moni dan Komoro yang turun temurun di kawasan tersebut tidak pernah mendapatkan apa yang menjadi Haknya dari PT. Freeport, seperti layaknya Freeport memberikan hak suku Amungme, untuk Suku Moni Freeport tidak pernah memberikan apa yang jadi Haknya,”jelas Ema Zonggonau, salah satu tokoh
Perempuan Suku Moni , Kamis (7/7), kemarin. Menurut,Ema, PT. Freeport tidak pernah memberikan apa yang menjadi hak suku mereka, seperti hak yang sama diberikan pada suku Amungme, padahal dalam struktur histori adat baik suku Moni, Komoro dan Amungme sama-sama berhak atas ulayat mereka, dimana sekarang ada pertambangan raksasa
PT. Freeport. Namun setelah 50 tahun PT Freeport menguasai tanah ulayat tiga suku di Pegunungan Tengah tersebut, tidak ada yang diberi, yang diberi hanya
remah-remah.
“Seharusnya kontribusi yang diberikan Freeport lebih besar bahkan bisa dirasakan oleh semua orang Papua dipesisir maupun pegunungan Papua, bahkan seluruh orang Papua di dua Provinsi Papua dan Papua Barat,” ungkap Ema.
Keprihatinan, kekecewaan dan kemarahan orang Papua semakin memuncak manakala Freeport membawa
seluruh hasil Tanah ulayat mereka ke luar Papua
sementara orang Papua asli sebagai pemilik ulayat dan orang Papua di dua Provinsi hanya mendapatkan remah remah dari kelimpahan alamnya yang dikuras habis.
“Untuk itu sebagai pemilik ulayat dari suku Moni Ema Zonggonau menegaskan bahwa Freeport harus adil dalam memberikan kontribusinya untuk suku Moni, bahkan harus segera membagi hasil dengan Suku Moni, suku Moni harus mendapatkan bagiannya,” tegas Ema.
Menutnya, kurun waktu 50 tahun PT Freeport
mengusasi wilayah Pegunungan Tengah Papua tidak membawa perubahan kesejahteraan bagi orang Papua di kawasan tersebut, bahkan Bupati Klemen Tinal sebagai pucuk pimpinan Daerah Timika dinilai gagal, karena tidak pernah memperjuangkan hak orang asli Papua disana, jadi Klemen Tinal jangan pernah mimpi, jadi Gubernur Papua kalau dia sendiri tidak pernah mau berjuang bagi kesejahteraan rakyat di Pegunungan tengah, apalagi suku Moni belum mendaptkan hasil setelah 50 tahun wilayah adatnya dikuasai.
Sekali lagi atas nama tokoh perempuan dan atas nama suku Moni, kami minta agar kontrak karya PT Freeport ditinjau ulang sebab Kontrak karya PT. Freeport dinilai lemah. “Untuk itu bagi siap yang menjadi pimpinan di Papua harus selesaikan masalah Freeport,” tegas Ema.(Binpa)

9 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 1 Komentar

Demo Karyawan Freeport, Sehari Rugi 800 Miliar

Mimika- Hingga hari keempat, ribuan Karyawan PT Freeport
Indonesia, masih melakukan aksi mogok. Bahkan belum ada
tanda-tanda adanya penyelesaian terkait tuntutan para
karyawan tersebut. Dengan tidak beroperasinya perusahaan
tambang raksasa ini, sudah dapat dipastikan menimbulkan
kerugian yang tidak sedikit, baik PT Freeport sendiri maupun
Pemda Mimika.
Memang belum ada data resmi dari pihak Manajemen Freeport
soal total kerugian tersebut, namun bersasarkan informasi
yang diterima pihak DPRD setempat, jika dalam sehari
Perusahaan tidak beroperasi, maka kerugian yang timbul
sebesar Rp 800 miliar. Hal itu seperti diungkapkan Wakil
Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge kepada wartawan di
Mimika, Kamis (7/7), kemarin.
Menut Karel, dengan mandeknya operasional perusahaan akan
sangat merugikan perusahaan dan daerah. Sebab DPRD
mendengar laporan satu hari kerugian sebanyak Rp 800 miliar.
“ Bayangkan angka yang begitu besar baru kita tahu. Angka
sebesar ini mestinya manajemen PTFI harus menjelaskan
secara terbuka kepada masyarakat di seluruh Indonesia
bahwa PTFI benar-benar perusahaan raksasa,” kata Karel.
Karel juga meminta Pemda untuk mengontrol aktifitas di pasar
dan sejumlah supermarket dan mall di Kabupaten Mimika
karena informasi mengenai isu kenaikan gaji karyawan PTFI
bisa berdampak pada kenaikan harga di pasar. Selain itu,
Kadis Sostenakertrans Kabupaten Mimika, Dionisius
Mameyao, SH.M.Si mengatakan DPRD Mimika bersama Pemda
Mimika sudah berkoordinasi untuk mengundang pihak-pihak
yang bersengketa agar dapat memberikan penjelasan
sekaligus mencari jalan keluar penyelesaiannya.
Berkaitan dengan kerugian PTFI selama mogok, Dionisius
mengatakan dalam pertemuan di Kuala Kencana manajemen
PTFI mengakui satu hari perusahaan mengalami kerugian
sebesar Rp 800 miliar. Bila mogok ini terus berlangsung dalam
beberapa minggu kerugian akan bertambah besar, dan kondisi
peralatan di tembagapura Portsite juga mengalami penyusutan
karena tidak terawatt dalam beberapa hari ini. “ Bayangkan
satu hari kerugian sebesar Rp 800 miliar hitung saja empat
hari sudah rugi berapa. Dikatakan, tugas bersama mencari
jalan keluar terbaik dalam rangka meminimalisir kerugian. Selain
itu bila mogok terus berlanjut kerugian bertambah besar, dan
bulan ini karyawan harus menerima gaji manajemen harus
mencari dana untuk membayar gaji ribuan bahkan belasan ribu
karyawan,” terang Dionisius.
Sebagaimana diketahui, menyikapi aksi mogok kerja ribuan
karyawan PT Freeport Indonesia serta deadlock pertemuan
Manajemen PTFI-PUK SP KEP SPSI PTFI untuk membahas
perundingan PKB, membuat pemerintah dan DPRD Mimika
harus turun tangan. Menurut rencana DPRD dan Pemda Mimika
akan kembali memfasilitasi pertemuan yang akan digelar pada
Jumat (8/7/2011) hari ini di ruang sidang DPRD Mimika.
“ Sektretariat DPRD Mimika telah mengirim surat ke pihak-
pihak yang bersengketa. Dewan minta supaya Presdir PTFI
Armando Mahler, pimpinan dan pengurus SPSI PTFI hadir dalam
pertemuan tersebut, guna mencari jalan keluar sehingga
karyawan bisa bekerja kembali dan operasional perusahaan
bisa berjalan kembali,” kata Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel
Gwijangge, kepada wartawan di Kantor DPRD Mimika, Kamis
(7/7/2011).
Karel mengatakan aksi mogok karyawan sudah tidak bisa
dibendung lagi oleh siapa saja, karena semua karyawan dari
Tembagapura dan Portsite sudah berkumpul di Kuala Kencana
setiap hari. Siapa yang bisa jamin kalau dari hari kehari tidak
ada kata sepakat baru karyawan duduk di jalan-jalan kena
panas dan hujan. Ini yang harus dipikirkan baik-baik oleh
manajemen PTFI,” tekan Karel.
DPRD dan Pemda mengundang untuk mendengar penjelasan
dari manajemen PTFI maupun dari SPSI PTFI. Dari penjelasan
itu dewan bersama pemerintah daerah akan mengeluarkan
rekomendasi bagi kedua belah pihak utuk segera
menyelesaikan persselisihan hubungan industrial tersebut.
Pemda dan DPRD kata Karel harus mengambil sikap tegas,
karena ribuan karyawan tiap hari memadati areal Kuala
Kencana itu suatu pemandangan yang kurang baik. Karena
satu sisi mereka butuh perhatian dari manajemen, sisi lain
mereka juga mengharapkan agar masalah ini cepat selesai.
DPRD dan Pemda akan menengahi sejumlah perselisihan yang
terjadi selama ini, dan dengan tegas akan meminta para pihak
untuk mematuhi kesepakatan-kesepakatan yang akan dibuat
di ruangsidang DPRD Mimika. Hasil pertemuan tersebut akan
disampaikan Pemda dan DPRD Mimika kepada pemerintah
provinsi, pemerintah pusat melalui sejumlah kementrian dan
juga ke istana Negara.
Dia juga menyoroti mogok kerja sangat menganggu aktifitas
produksi di Tembagapura maupun di portsite. Betapa tidak,
selama 4 hari tidak ada penggilingan konsentrat, pengiriman
pengiriman konsentrat ke Porsite.
Pekerja- SPSI Desak Ingin Bertemu Pemegang Saham Freeport
Sementara itu, ribuan karyawan bersama PUK SP KEP SPSI PT
Freeport Indonesia bersepakat ingin berunding langsung
dengan pemilik perusahaan PT Freeport McMoran James
Moffet. Keinginan tersebut disampaikan dalam pertemuan di
Kuala Kencana agar Pemda Mimika bersama pemerintah pusat
dapat menghadirkan pemilik perusahaan ke Timika untuk
berunding dengan karyawan.
“ Hari keempat demo karyawan masih berlangsung. Sepanjang
jalan dari depan cek poin Kuala Kencana hingga depan Polsek
Kuala Kencana karyawan memasang tenda-tenda untuk
berteduh sambil menunggu keputusan pertemuan perundigan
antara SPSI dengan manajemen PTFI. Bahkan didepan pintu
masuk, karyawan memasang spanduk-spanduk yang
menyerukan agar manajemen segera merespon permintaan
karyawan dan PUK SP KEP SPSI. Hingga hari keempat
karyawan tetap berkomitmen agar Manajemen PTFI bersama
pemerintah dapat menghadirkan pemilik perusahaan untuk
bertemu secara langsung dengan karyawan di Kuala
Kencana,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan
Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyao, SH.M.Si
kepada wartawan di kantornya.
Dionisius mengatakan pertemuan antara manajemen dengan
PUK SP KEP SPSI PTFI dengan manajemen pada hari keempat
belum ada kata sepakat, bahkan selalu berubah pemikiran-
pemikiran dan permintaan-permintaan, termasuk meminta
agar James Moffet datang menyelesaikan perselisihan
antara manajemen dengan karyawan ini.
Selain itu, juru bicara PUK SP KEP SPSI PTFI Juli Parorongan
dihadapan manajemen dan pemerintah daerah mengatakan
dengan tidak punya itikad baik manajemen menanggapi
permintaan SPSI melalui surat sebanyak 5 kali, hingga
karyawan turun jalan kaki dari Tembagapura ke Timika dan
menggelar aksi mogok selama 4 hari menandakan mosi tidak
percaya terhadap manajemen. Ribuan karyawan tiap hari
duduk berteduh di depan pintu masuk rumah tempat dimana
mereka bekerja, namun pemberitaan dalam sejumlah media
massa tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Lapangan.
Bahkan, pada hari Selasa ribuan karyawan turun dari
Tembagapura tidak difasilitasi kendaraan, makanan dan
minuman. “ Jujur saja minuman baru dikirim dari Timika pukul
15.48 wit sore hari, sedangkan karyawan sudah jalan dari
Tembagapura sejak jam 06.00 wit pagi hari. Bayangkan
karyawannya sendiri ditelantarkan, sementara manajemen
melalui juru bicara katakana, manajemen fasilitasi 60 bus,
makanan dan minuman itu tidak benar,” terang Juli.
Juli mengatakan pertemuan pada hari kedua, SPSI
menyerahkan nasib dan masa depan karyawan kepada
manajamen agar tidak ditelantarkan. Mestinya selama demo
mogok manajemen tetap memberi fasilitas, makanan dan
minuman, ternyata selama 4 hari karyawan cari makan dan
minum sendiri.
Dengan kerendahan hati, dia meminta ada rasa kepedulian dari
manajemen untuk memperhatikan karyawannya sendiri dan
jangan membiarkan mereka terlantar. Wajar jika ada
perselisihan antaran buruh dan manajemen, tapi tugas
manajemen tetap melindungi karyawannya bukan sebaliknya
membiarkan karyawannya terlantar.
Selain itu, seruan dari ribuan karyawan menolak Presiden
Direktur dan Chef Excecutif Officer (CEO) PTFI, Armando
Mahler untuk bertemu dan berunding dengan PUK SP KEP SPSI
PTFI. Karyawan beralasan, Armando tidak peduli dengan
masalan karyawan karena sejak bergulirnya aksi mogok
Armandi tidak berada di luar Timika. Karyawan sependapat
dengan SPSI meminta pemilik Freeport James Moffet dating
menyelesaikan masalah tersebut.
Pertemuan Tanpa Kesepakatan Pemda Sarankan Para Pighak
Selesaikan Secara Internal
Pertemuan Manajemen PTFI dengan SPSI PTFI yang
diberlangsung sejak Selasa ( 5/7/2011) yang dihadiri Pemda
Mimika dan SPSI Pusat hingga hari keempat, Kamis
(7/7/2011) tanpa ada kata sepakat. Bahkan Pemda Mimika
melalui, dinas Sosial , Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika menyarankan agar
kedua pihak dapat menyelesaikan kemelut hubungan industrial
ini secara internal.
“ Dalam pertemuan selalu ada perubahan-perubahaan
tuntutan yang mengakibatkan jalannya perundingan tidak ada
kata sepakat. Selain tuntutan berunding, SPSI juga bertahan
dengan permintaan agar pemilik perusahaan James Moffet
datang menyelesaikan masalah ini, ini juga sulit dijawab oleh
manajemen,” kata Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Dinsostenakertrans) Kabupaten Mimika,
Dionisius Mameyao, SH.M.Si kepada wartawan di Timika.
Berkaitan dengan kebijakan manajemen yang mem-PHK 6
pengurus SPSI PTFI, Dionisius mengatakan, pihaknya telah
menyarankan Manajemen PTFI untuk mencabut sanski
terhadap 6 orang PUK SP-KEP SPSI, yang sudah di PHK.
Dalam tawar menawar manajemen bersedia mencabut dengan
tetap memberian warning 3.
Menanggapi
Hal tersebut pengurus SPSI geram dan tidak puas dengan
pemberian warning 3. Namun manajemen mengacu pada
pedoman PKB bahwa enam pengurus PUK SP-KEP SPSI
tersebut telah melakukan tindakan mangkir, karena tidak
menjalankan pekerjaan selama lima hari.
Dionisius menjelaskan dalam pertemuan tersebut manajemen
menjelaskan tentang pasal mangkir sesuai Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan pasal 168
mengenai mangkir, sehingga menurut manageman Freeport
bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada enam orang tersebut
adalah merupakan langka yang sudah sangat bijaksana.
Apalagi katanya, penjelasan manajemen bahwa dalam
pedoman kerja mereka yang telah disepakati jika ada
karyawan mangkir selama lima hari, harus dikenakan sanksi
sesuai dengan putusan manageman.
Sehubungan dengan tindakan manejemen, dia mengakui telah
menawarkan langkah terbaik agar dapat mencabut sanksi
warning dari enam bulan dikurangi menjadi tiga bulan. Tawaran
pemda, tetap ditolak manajemen karena pihaknya
beranggapan ini bisa menjadi preseden buruk bagi manageman
diwaktu mendatang.
Bahkan dengan tanggung-tanggung, SPSI mengubah tuntutan
mereka sekaligus menawarkan agar selain pemilik perusahaan
terlibat langsung dalam perundingan, dan manajemen PTFI
berdialog langsung dengan ribuan karyawan yang tergabung
dalam organisasi PUK SP KEP SPSI PT FI apa tuntutan
karyawan yang sebenarnya. “ Jawaban dari karyawan itu
jawaban yang lebih obyektif dan bisa menjadi sebuah
keputusan dari manajemen,” terang Dionisius.
Berkaitan dengan permintaan SPSI tersebut, Dionisius
menjelaskan, juru runding manajemen PTFI tidak bersedia
menghadirkan pemilik perusahaan secara kolektif satu
persatu, pihaknya hanya bisa menghadirkan Presdir/CEO PTFI
Armando Mahler yang juga manajemen PTFI. Jawaban
tersebut, mendapat tanggapan serentak dari SPSI yang
menolak Armando Mahler dan tetap bersikukuh meminta
pemilik saham hadir bertemu karyawan.
Melihat deadlocknya perundingan yang belum ada kata
sepakat, dia menjelaskan Pemda akan memfasilitasi
pertemuan yang menghadirkan kedua belah pihak untuk
mencari jalan keluar terbaik sehingga karyawan dan SPSI PTFI
dan manajemen bisa terima dan puas.

9 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

KPP Usulkan Kofi Annan,Eni Sebagai Mediator Papua Jakarta

JAYAPURA – Setelah berlangsung selama tiga hari,
Konferensi Perdamaian Papua (KPP) yang dipusatkan di
Auditorium Uncen, Abepura, akhirnya Kamis kemarin ditutup
secara resmi oleh Peter Dr Neles Tebay Pr selaku penanggung
jawab Koordinator Jaringan Damai Papua.
KPP yang bertujuan merumuskan kriteria Papua Tanah Damai,
dan mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, serta
solusinya itu menghasilkan sejumlah rekomendasi.
Antara lain, dalam komisi VI yang membahas tentang dialog,
merekomendasikan agar Kofi Annan dan Eny Faleomavaega
sebagai mediator dalam dialog Jakarta-Papua.
Dalam laporan komisi VI yang merupakan kunci dari
Konferensi, terdapat lima hal penting dalam sebuah dialog
sebagaimana laporan yang dibacakan oleh Pdt. Herman
Awom,S.Th, ditargetkan terlaksana akhir tahun 2011 ini,
yakni Mediator, fasilitator, tempat dan juru runding
Untuk mediator, dalam laporannya disebutkan adalah individu
atau figur internasional, atau organisasi internasional, atau
badan internasional yang disetujui oleh komisi. “Menyetujui
figur Kofi Annan (Mantan Sekjen PBB) dan Eni Faleomavaega
(Anggota Kongres Amerika Serikat),” ungkapnya dalam salah
satu poin laporannya.
Komisi juga menyebut sejumlah Negara yang memiliki hak veto
di PBB (Perserikatakn Bangsa-Bangsa) seperti Amerika
Serikat, Gana, Vanuatu, Inggris, Swedia dan China sebagai
fasilitator, juga tempat dialog. Komisi juga merekomendasikan
bahasa, serta lima orang juru runding.
Dari laporan yang kemudian sebagian besar dimasukkan dalam
rekomendasi KPP yang dibacakan dalam deklarasi yang
dibacakan oleh Koordinator JDP Pater Dr. Neles Tebay,Pr,
selengkapnya berbunyi :
“Kami lebih dari 500 peserta konferensi perdamaian Papua,
yang teridiri dari wakil-wakil agama, adat, perempuan,
pemuda, akademisi, organ-organ mahasiswa dan kelompok
resistensi dari kabupaten kota se tanah Papua, telah
berpartisipasi aktif dalam konferensi Perdamaian Tanah
Papua, yang dilaksanakan di Auditorium Uncen Jayapura, yang
berlangsung dari tanggal 5 sampai 7 juli 2011, dalam
konferensi yang bertemakan mari kitong bikin Papua jadi tanah
damai, kami telah berbagi pengalaman dan saling meneguhkan
satu sama lain melalui perjumpaan, percakapan dan diskusi.
Kamipun dipercaya dengan materi yang disampaikan oleh para
narasumber,” demikian bunyi deklarasi itu.
Selanjutnya, “ kami merefleksikan Papua sebagai Tanah
Damai, dengan mendalami konsep dan indicator-indikatornya.
Selain itu kami mengidentifikasikan masalah-masalah yang
musti dicarikan solusinya, demi terwujudnya Papua tanah
damai. Sejurus dengan tradisi rakyat Papua, tentang cara
penyelesaian konflik secara damai,” lanjutnya.
Terkait dengan itu, maka ditegaskan antara lain, Pertama,
dialog merupakan sarana yang baik untuk mencario solusi yang
tepat penyelesaian konflik antara rakyat Papua dengan
pemerintah Indonesia. Kedua, kami bertekad untuk mencari
solusi atas berbagai persoalan politik, keamanan, hukum dan
HAM, ekonomi dan lingkungan hidup, serta social budaya di
Tanah Papua melalui dialog antara Rakyat papua dengan
Pemerintah Indonesia yang difasilitasi pihak-pihak ketiga yang
lebih netral. dan Ketiga, Kami menyambut baik inisiatif baik
Pemerintah Pusat dalam mendukung proses persiapan dialog
Jakarta-Papua melalui KPP.
Dengan mengacu pada criteria di atas, maka diusulkan 5 orang
sebagai juru runding bangsa Papua Barat, antara lain,
1. Rex Rumaseb di Australia
2. Dr. John di Vanuatu
3. Benu Wenda di Inggris,
4. Oktovianus Mote di Amerika Serikat
5. Leoni Tanggama di Belanda.
Naska deklarasi itu ditandatangani oleh sejumlah komponen
perjuangan di Papua, diantaranya : Ketua DAP Forkorus
Yaboisembut S.Pd, Moderator PDP Pdt Herrman Awom,S.Th,
Elieser Awom (Forum Rekonsiliasi Eks Tapol/Napol Papua
Barat, Drs. Septinus Paiki, Aneasimus Banundi, Yan Piet
Yarangga, Dominikus Serabut, Abina Wasanggai, Benyamin
Gurik, Selpius Bobii, dll. (Binpa)

9 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 1 Komentar

(Pilkada Papua) MK Didesak Tolak Judicial Review Komarudin Watubun

Terkait Keaslian Orang Papua Untuk Dicalonkan Sebagai  Wagub

JAYAPURA—Judicial Review (Hak Uji Materi) kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia  yang disampaikan Ketua DPD PDIP Provinsi Papua Komarudin Watubun SH MH sebagai suatu upaya hukum  untuk bisa memenuhi salah satu syarat  dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Papua periode 2011-2016, ternyata mendapat penolakan dari  Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7).
DPD PDIP Provinsi Papua pada Pilgub Provinsi Papua periode 2005-2010 yang rencananya  mendukung Cagub Dr (HC) Barnabas Suebu SH  dan Cawagub Komarudin Watubun SH MH, tapi paket ini terpaksa dibatalkan lantaran Komarudin Watubun terbentur aturan  UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia.
Lantaran pencalonam Komarudin Watubun ditolak Majelis Rakyat Papua (MRP), maka Barnabas Suebu akhirnya diusung  PDIP sebagai Cagub Provinsi Papua berpasangan dengan Alex Hesegem SE. Namun demikian, pada Pilgub periode 2011-2016 justru PDIP yang memiliki 6 kursi di DPR Papua kembali mencalonkan Komarudin Watubun sebagai Cawagub mendampingi Cagub Barnabas Suebu atau Alex Hesegem.   Sebuah sumber internal di DPD PDIP Provinsi Papua mengatakan, upaya hukum berupa Judicial Review   kepada Mahkamah Konstitusi (MK)  terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia karena Komarudin Watubun telah diangkat  dan diakui sebagai anak adat di Tanah Papua.
Dia menegaskan, pihaknya yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM mendesak agar MK menolak Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua   yang disampaikan Komarudin Watubun. Pasalnya, apabila UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia sudah sangat jelas bahwa Komarudin Watubun bukan orang asli Papua dan bukan ras Melanesia. Dia disarankan agar menarik upaya hukum tersebut serta kembali memberikan dukungan kepada  figur figur orang asli Papua untuk dicalonkan diri sebagai Cawagub Provinsi Papua.  
Namun demikian, lanjutnya, apabila MK  menyatakan menerima  Judicial Review terhadap UU No 21 Tahun 2001 atau UU Otsus Pasal 1 Huruf t tentang  Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Papua adalah orang asli Papua ras Melanesia, maka pihaknya mempertanyakan dasar hukum yang digunakan MK.
“Apabila pemerintah pusat melalui MK sebagai lembaga di bidang konstitusi menerima Judicial Review yang disampaikan Komarudin Watubun, maka saya katakan Otsus gagal,” katanya.
Ditanya penolakan yang dilakukan Komisi A DPR Papua terhadap upaya hukum yang dilakukan Komarudin Watubun terkesan persaingan antara Partai Demokrat dan PDIP dalam Pigub Provinsi Papua, dia menepisnya sembari meminta agar masalah ini  tak dipolitisir seolah adanya kepentingan terselubung dari partai politik tertentu. Tapi pernyataan yang disampaikannya ini sesuai analisis  perpolitikan di  Tanah Papua. Namun demikian, ia tak menyampaikan maksud dari analisis perpolitikan tersebut. (Binpa)

7 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Pertemuan Freeport Buntu Ribuan  Karyawan Tetap Mogok

JAYAPURA- Pertemuan antara karyawan dengan manajemen Freeport yang berlangsung Rabu (6/7) kemarin di Kuala Kencana Timika kembali tidak  menemukan kesepakatan alias buntu (deadlock). Ribuan karyawan yang tergabung dalam SPSI pimpina Sudiro, akan kembali melanjutkan aksi mogok kerja,  sampai tuntutan mereka dipenuhi perusahaan. ‘’Tidak ada solusi yang diperoleh dalam pertemuan kedua, yang berlangsung pukul 15-16.30 WIT hari ini  kemarin). Pihak perusahaan tetap tidak bersedia menghadirkan pemilik modal Freeport James Moffet dari Amerika. Sehinga, kami karyawan yang jumlahnya ribuan, memutuskan akan tetap melanjutkan aksi mogok kerja, sampai tuntutan dipenuhi manajemen,’’ujar Jeremias Demetouw Pengurus SPSI pimpinan Sudiro, ketika dikonfirmasi via selulernya.
Lanjut dia, pada pertemuan kedua yang berlangsung kemarin, pihak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika sudah dihadirkan, tapi, tetap tidak ada kesepakatan.  ‘’Pemerintah dalam hal ini, Disnaker Mimika hadir menjadi mediator, tapi, manajemen tetap tidak mengindahkan tuntutan karyawan,’’ ucapnya.  Hasil itu, kata dia, membuat ribuan karyawan Freeport yang tergabung dalam SPSI pimpinan Sudiro, berkesimpulan, tidak lagi mempercayai manajemen perusahaan. ‘’Kami tidak lagi percaya dengan Presiden Direktur Freeport Armando, dan wakilnya Sinta Sirait serta jajarannya, karena tidak pernah ingin membuka ruang komunikasi dengan karyawan, dengan menampung aspirasi,’’tandasnya.
Ia menegaskan, karena saat ini sudah menjelang malam, ribuan karyawan untuk sementara memutuskan membubarkan diri dan kembali ke rumah masing-masing. Dan hari ini Kamis 8 Juli akan kembali mendatangai pintu Kuala Kencana (Areal Freeport). ‘’Kami akan terus mogok, sampai James Moffet datang dan bersedia berunding,’’tukasnya.
Menurutnya, saat ini aktivitas tambang di perusahaan raksasa milik Amerika itu benar-benar lumpuh, karena puluhan ribu karyawan memutuskan mogok kerja, hingga pihak manajemen memenuhi tuntutan mereka, kesejahteraannya ditingkatkan. ‘’Tidak ada lagi aktivitas, semua bergabung dengan kami, mogok kerja dan turun dari areal tambang,’’klaim Jeremias.
Seperti hari-hari sebelumnya, aksi mogok kerja akan kembali dilaksanakan besok pagi sekitar pukul 08.00 WIT.

DPRP  Segera Panggil  Pimpinan Freeport
Sementara itu, menyusul aksi mogok kerja yang dilakukan ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak Senin (4/7) hingga Rabu (6/7), maka  Komisi A DPR Papua yang membidangi masalah politik, hukum serta HAM dalam waktu dekat segera memanggil pimpinan PT Freeport Indonesia (PTFI) untuk meminta klarifikasi dan mempertanggungjawabkan peristiwa yang terjadi.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay S.IP diruang kerjanya, Rabu (6/7). Dia menegaskan, sebelumnya pihaknya telah menerima surat pengaduan dari karyawan PTFI melalui  Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Papua. 
Ketua Fraksi Demokrat DPR Papua ini juga menegaskan, untuk menuntaskan pelbagai konflik yang terjadi di PTFI, maka pihaknya menghimbau kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan  evaluasi secara menyeluruh termasuk
meninjau kembali Kontrak Karya PTFI yang nyata nyata tak memberikan nilai tambah  baik bagi pemerintah maupun masyarakat lokal setempat.    Dia menambahkan, pihaknya menyampaikan solusi yakni pertemuan tiga tungku masing masing masyarakat adat, pemerintah serta pimpinan PTFI.
“Tiga tungku ini  perlu  duduk bersama untuk menyelesaikan pelbagai konflik ketenagakerjaan di PTFI. Tanpa ini masalah ini tak akan pernah tuntas,” katanya.   (Binpa)

7 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 3 Komentar

ANDALAN ! PERSIPURA NAIK KE PERINGKAT 176 DUNIA

JAYAPURA – Sebuah prestasi fenomenal, luar biasa dan membanggakan kembali ditorehkan Tim Mutiara Hitam, Persipura Jayapura, setelah beberapa waktu lalu berada di peringkat 207 dunia, dalam World Club Ranking yang dirilis oleh IFFHS, ternyata dalam rilisan terbaru pada web site resmi IFFHS Boaz Solossa dan kolega berhasil melonjak naik hingga peringkat 176 Dunia.
Posisi Persipura tersebut jauh lebih baik dari peringkat calon lawannya di AFC Cup Arbil SC, Arbil Sport Club hanya berada di peringkat 352 (368), sementara tim Indonesia lainnya, Sriwijaya FC hanya bertengger di nomor 234 setelah sebelumnya hanya menghuni peringkat 283. “Ini adalah sebuah lonjakan yang luar biasa, hal ini semakin memperkuat dominasi Persipura di kancah sepakbola Indonesia dan juga semakin membantu menaikan gengsi Indonesia di Dunia khususnya di bidang Olahraga,” kata Nando Fairyo, Pelatih Persipura U-15. Pendapat lain juga disampaikan pengamat sepakbola, Daud Arim,”Hal ini tentunya membanggakan sekali buat kami, waktu itu kita dengar ada di peringkat 200an, dan sekarang sudah naik ke peringkat 176, ini bukti bahwa dunia Internasional memantau terus perkembangan sepakbola Indonesia dan yang menjadi perhatian mereka adalah Persipura,” jelasnya.
Kebanggaan yang dirasakan semoga tidak menjadikan Tim Mutiara Hitam lupa daratan, mereka terus diharapakan dapat memberikan penampilan terbaik agar semua yang telah diraih dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

7 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Konflik masyarakat lokal dengan
Freeport sudah berlangsung lama. Sejak perusahaan tambang tembaga dan emas ini mulai diizinkan beroperasi pada tahun
1967. Budaya dan kepercayaan asli mereka juga berantakan, karena tidak pernah menjadi bagian yang diperhitungkan
dalam kontrak karya. Kecuali soal laba eksploitasi tambang.
Namun, setiap kali masyarakat lokal berkeluh-kesah, tidakpernah digubris. Mereka malah dipersalahkan dan kembali mendapat perlakuan semena-mena dari aparat keamanan
Freeport.
Pada tahun 1977, pipa saluran konsentrat Freeport dipotong oleh masyarakat yang marah. Aparat keamanan
meresponsnya dengan melakukan penembakan yang
mengakibatkan tewasnya sejumlah warga. Tapi protes
warga tidak surut. Pada 1978 operasi militer digelar.
Pada 1996, warga sekitar Timika menyerang Freeport akibat
tertabraknya penduduk setempat oleh kendaraan operasi
perusahaan. Setahun kemudian, terjadi sejumlah kasus
kekerasan oleh aparat militer berupa penyiksaan,
pemerkosaan, penghilangan, pembunuhan dan pemusanahan
di sekitar kawasan Freeport.
Politik pecah belah tidak hanya bagian dari restorasi
pemodal, tetapi juga pedang bagi kolonialisasi suatu wilayah.
Dominasi antara modal dan birokrasi kolonial tidak bisa
dibedakan antara pelaku dan agen dari usaha-usaha merubah
tatanan rakyat setempat. Zaman sebelum dan sesudah
globalisasi, negara kapan saja dan dimana pun dapat
memindahkan secara paksa komunitas warga dari pusat
konsentrasi negara yang dianggap penting.
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai konflik di Papua
disebabkan kesenjangan kesejahteraan. Kalla mengusulkan
pendekatan pemerataan kesejahteraan untuk menyelesaikan
konflik di Papua.
Menurut Kalla, penyebab konflik di Papua hampir sama
dengan di Aceh, Poso, dan Ambon. Konflik di tiga daerah itu
dapat diselesaikan dengan pendekatan pemerataan
kesejahteraan. “Kami belum menemukan formulasi mengatasi
konflik di Papua sebelum arahnya jelas. Tapi masalahnya
hampir sama, soal stabilitas dan kesejahteraan,” kata Jusuf
Kalla di Jakarta, Selasa (5/7/2011).
Kalla mengaku baru mempelajari laporan pemantauan dan
penyelidikan Komnas HAM terkait konflik di Papua. Dia akan
menginventarisasi seluruh data mendetail soal akar konflik di
Papua. “Kami masih mempelajari masalah dan belajar dari
pengalaman yang lalu,”ujar Kalla.
Jusuf Kalla berjanji tidak akan memanfaatkan posisinya
sebagai Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), jika dilibatkan
dalam menyelesaikan konflik Papua oleh Komnas HAM. Sebab,
negosiator konflik harus bebas kepentingan. “Kita semua kan
ingin damai dan keadilan harus dijaga. Tidak perlu ditanya asal
dari mana,” katanya.
Komnas HAM menduga pemicu konflik Papua karena tidak
adanya transparansi pembagian dana abadi ( trust fund) PT
Freeport Indonesia, khususnya bagi suku Amungme dan
Komoro. Warga menganggap bantuan itu sebagai dana
kompensasi yang bersifat permanen, sedangkan Freeport
mengucurkannya sebagai bantuan sukarela.
Suku Amungme sebagai pemegang hak ulayat tanah
pertambangan PT Freeport mendapat 65 persen dari dana
abadi 1 juta dolar AS. Sisanya diberikan kepada Suku Komoro
yang menguasai sebagian tanah ulayat.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Provinsi Papua, Matias Sarwa, mengakui pemalangan
terhadap aktivitas PT Freeport itu masalah “perut”, karena
masyarakat adat selama ini tidak diperhatikan secara baik.
Menurut Matias, PT Freeport harus mengakui tindakan yang
dilakukan masyarakat adat di Tembagapura, Timika, karena
selama ini mereka merasa kurang mendapat perhatian dalam
hal kesejahteraan dari pihak perusahaan.
Keberadaan PT Freeport di Papua bagaikan seekor sapi, dan
tambang yang dikeruk itu seperti susu, namun setelah
mendapat susu yang banyak, lupa kepada pemiliknya.
Matias juga mengakui, masalah kecemburuan sosial antara
masyarakat asli dan non asli yang bekerja di PT Freeport itu
tidak sebanding, karena mulai dari tukang sapu hingga direktur
berdasi, semuanya orang non Papua, sehingga selalu
menimbulkan masalah.
Kondisi itu tidak pernah disadari dan diperhatikan secara baik
oleh Pemerintah Pusat, Pemprov Papua maupun pihak
perusahan, akibatnya masalah yang timbul tidak dapat
diredam, karena jumlah tenaga kerja orang Papua sangat
sedikit bila dibandingkan dengan non Papua.
Keberpihakan terhadap orang asli Papua, khususnya tujuh
suku pemilik hak adat itu, tidak nampak, terutama masalah
kesejahteraan mereka tidak diperhatikan secara baik.
Oleh karena itu, tuntutan masyarakat tentang berapa
persen yang akan diberikan pihak perusahan harus didengar
dan digubris, sehingga tidak menimbulkan masalah yang
berkepanjangan, karena dampaknya sangat besar, apabila
PT Freeport ditutup.
Matias meminta kepada manajemen perusahan agar selalu
membuka diri, untuk memberitahukan berapa besar tambang
tembaga, emas, dan perak yang sudah dikeruk yang dibawah
keluar negeri, bahkan ke depan, masyarakat pemilik hak adat
juga harus dilibatkan dalam mengawasi aktivitas perusahan.
Komitmen perusahan dari awal melalui kontrak kerja harus
dipegang, sehingga tidak melakukan penambangan di luar
kontrak kerja tersebut, agar tidak menimbulkan masalah.
Karyawan yang bekerja juga harus memprioritaskan tenaga
asli Papua, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosialseperti yang selama ini terjadi. Banyak sekali hasil tambangtembaga, emas, perak, nikel yang sudah dibawa keluar Papua,namun hasilnya tidak dinikmati secara merata bagi wargaPapua.

6 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

(Pilkada Kota Jayapura) SK Penetapan Walikota  Sudah Sampai ke Gubernur

JAYAPURA- KPU Kota Jayapura akhirnya menindaklanjuti hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan para kandidat walikota/Wakil walikota Jayapura. terkait dengan itu, KPU Kota telah melakukan  rapat Pleno KPU penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jayapura  Selasa(5/7) di Kantor KPU Jayapura.  
Dalam rapat penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota tersebut, hanya dihadiri Ketua KPU, La pona dan seorang anggota KPU. Sementara  dua anggota KPU lainnya tidak hadir, meski sudah diundang secara resmi,maupun  diingatkan kembali melalui pesan SMS. Namun demikian, rapat tetap dilanjutkan dengan hasilnya menetapkan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih sesuai SK penetapan Nomor 25 tahun 2011, sementara itu DPRD Kota Jayapura sudah memproses SK penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk diteruskan kepada Gubernur. Bahkan  SK sudah diserahkan ke Gubernur, namun saat ini Gubernur tak berada di tempat sehingga SK penetapan itu diserahkan kepada Wakil Gubernur Alex Hesegem.
Sementara SK penetapan oleh KPU hanya ditandatangani dua orang, Ketua KPU La Pona dan seorang anggota KPU. Mamun menurut La Pona  SK penetapan itu tetap resmi dan sah, meski hanya ditandatangani dua orang, hal ini  sudah sesuai dengan Undang undang Nomor 22 Tahun 2007, jadi tidak jadi masalah gitu.

6 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Tips 51 Keutamaan Dzikir

(1) Dengan dzikir akan mengusir setan.
(2) Dzikir mudah mendatangkan ridho Ar Rahman.
(3) Dzikir dapat menghilangkan gelisah dan hati yang gundah
gulana.
(4) Dzikir membuat hati menjadi gembira dan lapang.
(5) Dzikir menguatkan hati dan badan.
(6) Dzikir menerangi hati dan wajah pun menjadi bersinar.
(7) Dzikir mudah mendatangkan rizki.
(8) Dzikir membuat orang yang berdzikir akan merasakan
manisnya iman dan keceriaan.
(9) Dzikir akan mendatangkan cinta Ar Rahman yang
merupakan ruh Islam.
(10) Dzikir akan mendekatkan diri seseorang pada Allah
sehingga memasukkannya pada golongan orang yang berbuat
ihsan yaitu beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya.
(11) Dzikir akan mendatangkan inabah, yaitu kembali pada
Allah ‘azza wa jalla. Semakin seseorang kembali pada Allah
dengan banyak berdzikir pada-Nya, maka hatinya pun akan
kembali pada Allah dalam setiap keadaan.
(12) Dengan berdzikir, seseorang akan semakin dekat pada
Allah sesuai dengan kadar dzikirnya pada Allah ‘azza wa jalla.
Semakin ia lalai dari dzikir, ia pun akan semakin jauh dari-Nya.
(13) Dzikir akan semakin menambah ma’rifah (pengenalan
pada Allah). Semakin banyak dzikir, semakin bertambah
ma’rifah seseorang pada Allah.
(14) Dzikir mendatangkan rasa takut pada Rabb ‘azza wa
jalla dan semakin menundukkan diri pada-Nya. Sedangkan
orang yang lalai dari dzikir akan semakin terhalangi dari rasa
takut pada Allah.
(15) Dzikir akan mudah meraih
(16) Dengan dzikir, hati akan semakin hidup.
(17) Hati dan ruh semakin kuat dengan dzikir.
(18) Dzikir menjadikan hati semakin kilap yang sebelumnya
berkarat. Karatnya hati disebabkan lalai dari dzikir pada Allah.
Sedangkan kilapnya hati adalah dengan dzikir, taubat dan
istighfar.
(19) Dzikir akan menghapus dosa karena dzikir adalah
kebaikan terbesar dan kebaikan akan menghapus kejelekan.
(20) Dzikir pada Allah dapat menghilangkan kerisauan.
(21) Ketika seorang hamba rajin mengingat Allah (berdzikir),
maka Allah akan mengingat dirinya di saat ia butuh.
(22) Jika seseorang mengenal Allah -dengan dzikir- dalam
keadaan lapang, Allah akan mengenalnya dalam keadaan
sempit.
(23) Dzikir akan menyelematkan seseorang dari adzab neraka.
(24) Dzikir menyebabkan turunnya sakinah (ketenangan),
naungan rahmat, dan dikelilingi oleh malaikat.
(25) Dzikir menyebabkan lisan semakin sibuk sehingga
terhindar dari ghibah (menggunjing), namimah (adu domba),
dusta, perbuatan keji dan batil.
(26) Majelis dzikir adalah majelis para malaikat dan majelis
orang yang lalai dari dzikir adalah majelis setan.
(27) Orang yang berzikir begitu bahagia, begitu pula ia akan
membahagiakan orang-orang di sekitarnya.
(28) Dzikir akan memberikan rasa aman bagi seorang hamba
dari kerugian di hari kiamat.
(29) Karena tangisan orang yang berdzikir, Allah akan
memberikan naungan ‘Arsy padanya di hari kiamat yang amat
panas.
(30) Sibuknya seseorang pada dzikir adalah sebab Allah
memberi untuknya lebih dari yang diberikan pada peminta-
minta.
(31) Dzikir adalah ibadah yang paling ringan, namun ibadah
tersebut amat mulia.
(32) Dzikir adalah tanaman surga.
(33) Pemberian dan keutamaan yang diberikan pada orang
yang berdzikir tidak diberikan pada amalan lainnya.
(34) Senantiasa berdzikir pada Allah menyebabkan
seseorang tidak mungkin melupakan-Nya.
(35) Dzikir adalah cahaya bagi pemiliknya di dunia, kubur, dan
hari berbangkit.
(36) Dzikir adalah ro’sul umuur (inti segala perkara). Siapa
yang dibukakan kemudahan dzikir, maka ia akan memperoleh
berbagai kebaikan. Siapa yang luput dari pintu ini, maka
luputlah ia dari berbagai kebaikan.
(37) Dzikir akan memperingatkan hati yang tertidur lelap (yang
lalai). Hati bisa jadi sadar dengan dzikir.
(38) Orang yang berdzikir akan semakin dekat dengan Allah
dan bersama dengan-Nya.
(39) Dzikir dapat menyamai seseorang yang memerdekakan
budak, menafkahkan harta, juga dapat menyamai seseorang
yang menunggang kuda dan berperang dengan pedang (dalam
rangka berjihad) di jalan Allah.
(40) Dzikir adalah inti dari bersyukur. Tidaklah dikatakan
bersyukur pada Allah Ta’ala orang yang enggan berdzikir.
(41) Makhluk yang paling mulia adalah yang bertakwa yang
lisannya selalu basah dengan dzikir pada Allah. Orang seperti
inilah yang menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah.
Ia pun menjadikan dzikir sebagai syi’arnya.
(42) Hati itu ada yang keras. Kerasnya hati dapat dilebut
dengan berdzikir pada Allah. Oleh karena itu, siapa yang ingin
sembuh dari hati yang keras, maka perbanyaklah dzikir pada
Allah.
Ada yang berkata kepada Al Hasan, “Wahai Abu Sa’id, aku
mengadukan padamu akan kerasnya hatiku.” Al Hasan berkata,
“Lembutkanlah dengan dzikir pada Allah.”
Ketika hati semakin lalai, semakin keras hati tersebut. Jika
seseorang berdzikir pada Allah, lelehlah kekerasan hati
sebagaimana timah itu dapat meleleh dengan api. Kerasnya
hati akan meleleh semisal itu, yaitu dengan dzikir pada Allah.
(43) Dzikir adalah obat hati sedangkan lalai dari dzikir adalah
penyakit hati.
Mak-huul, seorang tabi’in, berkata, “Dzikir kepada Allah
adalah obat (bagi hati). Sedangkan sibuk membicarakan (‘aib)
manusia, itu adalah penyakit.”
(44) Tidak ada sesuatu yang membuat seseorang mudah
meraih nikmat Allah dan selamat dari murka-Nya selain dzikir
pada Allah.
(45) Dzikir menyebabkan datangnya shalawat Allah dan dari
malaikat bagi orang yang berdzikir.
(46) Dzikir kepada Allah adalah pertolongan besar agar
seseorang mudah melakukan ketaatan.
(47) Dzikir pada Allah akan menjadikan kesulitan itu menjadi
mudah, suatu yang terasa jadi beban berat akan menjadi
ringan, kesulitan pun akan mendapatkan jalan keluar. Dzikir
pada Allah benar-benar mendatangkan kelapangan setelah
sebelumnya tertimpa kesulitan.
(48) Dzikir pada Allah akan menghilangkan rasa takut yang
ada pada jiwa dan ketenangan akan mudah diraih. Sedangkan
orang yang lalai dari dzikir akan selalu merasa takut dan tidak
pernah merasakan rasa aman.
(49) Dzikir akan memberikan seseorang kekuatan sampai-
sampai ia bisa melakukan hal yang menakjubkan.
(50) Orang yang senantiasa berdzikir di jalan, di rumah, di
lahan yang hijau, ketika safar, atau di berbagai tempat, itu
akan membuatnya mendapatkan banyak saksi di hari kiamat.
(51) Jika seseorang menyibukkan diri dengan dzikir, maka ia
akan terlalaikan dari perkataan yang batil seperti ghibah
(menggunjing), namimah (mengadu domba), perkataan sia-sia,
memuji-muji manusia (secara berlebihan), dan mencela
manusia. Karena lisan sama sekali tidak bisa diam. Lisan boleh
jadi adalah lisan yang rajin berdzikir dan boleh jadi adalah lisan
yang lalai. Kondisi lisan adalah salah satu di antara dua kondisi
tersebut. Ingatlah bahwa jiwa jika tidak tersibukkan dengan
kebenaran, maka pasti akan tersibukkan dengan hal yang sia-sia

5 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Tarik Ulur Dibalik Pemilukada Sarmi “Kudeta Adat”

Tiga wakil dari Adat Peduli Kabupaten Sarmi (APKS) bergegas ke Hotel Rivior. Di Hotel itu, Yonias Awete, Yulius Sawen, dan Metu Yaas menemui Penjabat Bupati Sarmi Y Awoitau, Kamis (23/6) pekan lalu. Rencana menuntut Bupati Sarmi pun dimulai.

Rapat adat menentukan pasangan bupati

SALAH satu isi surat pemberitahuan yang diserahkan pada bupati Sarmi adalah ‘masyarakat adat akan mendemo Bupati Sarmi dan menuntut dalam seminggu harus ada kejelasan pelaksanaan pemilukada’. Jika tak diindahkan, APKS akan menunjuk dan melantik bupati dan wakil bupati Sarmi dengan cara adat.

Sayangnya, Jumat (24/6) pagi, rencana demo tersebut dibatalkan. Beberapa ondoafi yang tidak tahu ada pembatalan terlanjur datang di kediaman Ondoafi Bagaiserwar Yonias Awete akhirnya pulang. Siangnya, Binpa menemui Yonias Awete di kediamannya, di Kampung Bagaiserwar. Yonias menceritakan ihwal pertemuan dengan bupati yang membuat demo tersebut batal digelar.

Kamis malam, ujar Yonias, ketika akan ke rumah dinas bupati di Petam, mereka dihadang banjir setinggi lutut akibat hujan seharian. Beruntung seorang pengusaha bernama Santos memberitahu bahwa bupati tidak di rumah dinas, tapi di Hotel Rivior. Karena itulah, mereka menuju Hotel Rivior di Sarmi kota.

Di Hotel Rivior sempat terjadi keributan kecil dengan ajudan karena kedatangan mereka memaksa bertemu bupati. Namun, sumber lain mengatakan kedatangan mereka sudah ditunggu bupati, tidak benar ada keributan itu. Agaknya, pertemuan Kamis sore sudah diketahui bupati, sehingga perwakilan APKS diundang ke hotel untuk membatalkan APKS mendemo bupati yang direncanakan Jumat pagi.

Di kamar bupati, hanya Metu Yaas dan Yulius Sawen yang menemui bupati, Yonias di luar kamar. Inti pembicaraan yang disampaikan bupati, ungkap Yonias, meminta agar demo ke bupati pada  Jumat untuk mengultimatum kepastian pemilukada Sarmi ditunda. “Bupati minta aksi ditunda hingga sekda datang,” ujar Awete. Besoknya, demo batal.

Entah mengapa, pada Jumat pagi beredar pesan singkat kepada wartawan yang berisi ada gerakan kudeta dengan nama salah satu penggerak APKS.

“Mat pagi adik Bupati, itu Sakweray mau kudeta pemerintah itu, intel ikuti dia itu.”

Pesan yang ditujukan untuk bupati tanpa nama pengirim tersebut diteruskan ke beberapa pihak. Zakarias J Sakweray yang disebut di pesan pendek tersebut adalah ketua LMA Sarmi. Dirinya selalu hadir di tiap rapat adat. Pesan pendek tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah ada pihak di APKS yang tidak sepaham dengan tujuan APKS? Apakah benar klaim APKS bahwa seluruh suku di Sarmi telah satu suara?

Penelusuran Binpa dari rapat-rapat terbuka yang dihadiri perwakilan ondoafi, DA (Dewan Adat) Sarmi, LMA Sarmi, dan tokoh masyarakat, daftar hadir tidak pernah lebih dari 25 orang. Upaya perluasan dukungan dari tokoh perempuan, tokoh agama, maupun organisasi massa kedaerahan gagal dilakukan.

Awalnya, rapat adat membahas wacana pemilukada dan bagaimana menekan pihak-pihak yang terkait pemilukada agar segera meneruskan tahapan yang tertunda. Pasca bertemu bupati, wacana bergeser dimana pihak adat menunjuk dan melantik bupati dan wakil bupati dari 5 kandidat yang telah lolos verifikasi KPU Kabupaten Sarmi. Sejauh ini, mereka  tidak pernah membahas wakil adat di luar 5 kandidat tersebut.

Dari  pembicaraan di luar forum, suara antara faksi ondoafi, DA Sarmi, dan LMA Sarmi terbelah. Walau tidak ada perbedaan visi dalam penyikapan terkait molornya pemilukada, di sisi politik terlihat kepentingan tiap faksi terlihat. Hal ini dikuatkan adanya pertemuan tertutup yang hanya diikuti oleh tidak lebih dari 5 orang saja dengan tidak mengikutkan seluruh perwakilan dari rapat adat sebelumnya. Setidaknya, pesan pendek untuk bupati tentang rencana “kudeta” patut diragukan klaim adat sudah satu suara.

Menurut sumber Binpa, pada pertemuan kecil  itu membahas siapa yang akan ditunjuk sebagai bupati dan wakil bupati yang berasal dari adat. Rapat tidak lagi membahas kelima kandidat hasil verifikasi KPU Kabupaten Sarmi.

Hasil rapat tersebut memutuskan wakil dari masyarakat adat yang akan ditunjuk adalah Zakarius J Sakweray, sang ketua LMA, sebagai bakal calon bupati. Zakarius mengakui dirinya dicalonkan oleh masyarakat adat sebagai calon bupati.

“Tidak ada kepentingan, ini untuk menyelamatkan Sarmi. Semua berasal dari keinginan suku, ondoafi, tokoh adat,” kata Zakarias di Sarmi, Sabtu (2/7) pagi.

Benar saja, dalam pertemuan  di kediaman Ondoafi Bagaiserwar Yonias Awete di Kampung Bagaiserwar, Sabtu (2/7) sore, rapat adat mengajukan bakal calon (balon) bupati dan wakil bupati dari masyarakat adat. Hasil rapat memutuskan masyarakat adat mengajukan dua nama yaitu Zakarius J Sakweray dan Celcius Messet. Pasangan itu yang akan diserahkan pada Gubernur Papua untuk ditunjuk sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sarmi.

Untuk diketahui, kedua nama itu sempat meramaikan bursa kandidat bupati. Hanya saja, Zakarias urung mendaftar, sedangkan Celcius gagal pada tahap verifikasi di KPU Kabupaten Sarmi.

Rencananya, masyarakat adat akan mengajukan pasangan tersebut ke Gubernur Papua  di Jayapura. Mereka memberikan waktu seminggu pada gubernur untuk menjawab pengajuan bupati dan wakil bupati dari adat. Ketika ditanya langkah apa yang diambil jika pengajuan bupati dan wakil bupati tersebut tak diindahkan gubernur, pihaknya akan melanjutkan pengajuan ke Jakarta.

“Jika gubernur tidak respon pengajuan dari masyarakat adat, kami akan mengajukan ke Jakarta,” kata Zakarias.

Dari deretan peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah benar APKS bergerak atas dasar untuk menyelamatkan Sarmi? (Binpa)

5 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Kepala Suku Besar Amungme Dukung Demo PTFI

MIMIKA—Kepala Suku Besar Amungme Tembagapura-Banti, Anis Natkime mendukung penuh aksi unjuk rasa serikat pekerja seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak karyawan perusahaan raksasa itu, Senin.

Karyawan PT Freeport Mogok Total

“Penetapan standar kesejahteraan bagi karyawan oleh FI selama ini masih sangat rendah,” katanya.

Orang tua Natkime merupakan pelopor masuknya Freeport di Tembagapura 46 tahun silam. Ia mengatakan, PT Freeport belum berbuat sesuatu terhadap suku Amungme yang telah menorehkan jasa terhadap perusahaan milik Amerika Serikat itu.

“Bapak saya Tuarek Natkime yang membuat perusahaan ini ada dan maju. Tapi apa yang kami terima dari perusahaan? Kami hanya minta perusahaan tolong memperhatikan nasib semua karyawan. Karyawan yang memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan.  Saya minta yang punya perusahaan ini harus hadir dan berbicara dengan SPSI pimpinan Sudiro supaya masalah cepat selesai,” pinta Natkime.

5 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Kaka Bas Maju 3 Periode Malu Malu Tapi Mau

JAYAPURA—Maju ka,.. tidak…, maju ka..?  Gubernur Provinsi Papua Barnabas Suebu SH (Kaka Bas), rupanya masih ‘bimbang’ apakah mau maju mencalonkan diri lagi  sebagai Gubernur Provinsi Papua untuk periode 2011-2016 atau tidak.  Ia tidak gegabah dalam mengambil tindakan karena masih harus berdoa dan berpuasa guna “meminta” petunjuk dari Tuhan. “Saya masih berpikir untuk maju atau tidak.  Saya harus berdoa dan berpuasa, apabila Tuhan menghendaki saya akan mengambil keputusan itu dan akan memberi penjelasan kepada rakyat,” jelas Gubernur  Provinsi Papua DR (HC) Barnabas Suebu, SH dalam apel pagi terakhir bersama seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, Senin (04/07) bertempat di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua Jayapura.
Tiga minggu lagi, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua akan habis. Namun, belum ada sikap resmi dari Gubernur Papua DR (HC) Barnabas Suebu,SH dan Wakil Gubernur Papua Alex Hesegem apakah akan maju kembali atau tidak. Selain itu, masih menurut Suebu, kalaupun pihaknya mengambil sikap untuk maju kembali sebagai calon Gubernur Papua, maka akan diumumkan kepada publik untuk diketahui oleh khalayak banyak. Sama halnya jika tidak maju lagi.  “Jadi, kalau saya maju, saya akan menjelaskan kenapa saya maju lagi. Saya pun akan jelaskan pula mengapa saya tidak akan maju lagi,” ucapnya.
Karena itu, dalam apel terakhir bersama para PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tersebut, Gubernur berpesan kepada para pegawai maupun aparatur untuk bekerja terus dengan professional sesuai dengan posisi kapasitas dan kompetensi masing-masing.
“Dimanapun saudara kerja dan dalam posisi apapun saudara berada, kerja dengan tetap tenang. Apakah tiga minggu lagi Saya dan Wakil Gubernur jabatannya akan berakhir, ibarat satu bahtera yang berlayar, bahtera akan terus berlayar cuma nahkodanya yang diganti oleh nahkoda yang beru tapi kapal ini akan terus berlayar,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut Gubernur mengatakan, saat ini ada beberapa kemajuan pembangunan yang sudah dicapai namun masih ada pula kekurangan yang terjadi pada beberapa sektor pembangunan.
“Karena itu saya pesan ditengah-tengah keramaian politik, pemekaran semua pegawai harus kerja profesional,” pungkasnya.
Oleh karena itu, Gubernur terus berharap agar aparatur pemerintahan terus bisa berbenah untuk melayani rakyat. Sebab rakyat menjadi tujuan dari pembangunan sebagaimana tujuan dan arah dari pembangunan Papua Baru melalui program Respek.

5 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Ribuan  Karyawan Freeport  Dihadang Masuk Kuala Kencana

Timika- Ribuan karyawan PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak pagi pukul 06.00 wit Senin (4/7) kemarin tiba di pintu masuk kota Kuala Kencana, Checkpoint Kuala Kencana. Saat tiba di pintu masuk kota Kuala Kencana karyawan dihadang  pasukan kendaraan barakuda dan anggota aparat keamanan dari Polres Mimika.
Hingga siang tampak ribuan pekerja yang setia mendampingi Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energy, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia (PUK SP KEP SPSI PTFI) masih tetap menunggu bagaimana hasil negosiasi pengurus POUK SP KEP SPSI PTFI kepada Manajemen PTFI dan Kapolres Mimika.
Sementara aktifitas di dapur pertambangan PTFI di Tembagapura, Mile 74, Greseberg dan tambang bawah tanah, pelabuhan pengiriman konsentrat Portsite Amamapare Timika tutup total.  Dengan kata lain, aktifitas pertambangan FI lumpuh total.
Informasi yang diperoleh bahwa, hasil negosiasi pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI  dengan Kapolres Mimika,  AKBP Denny Edward Siregar, SIK di depan pintu masuk Kuala Kencana bahwa manajemen PTFI tidak memperbolehkan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana. “Kami sudah bernegosiasi dengan Kapolres Mimika, yang intinya manajemen melarang karyawan masuk ke kota Kuala Kencana untuk bertemu manajemen.  Harap teman-teman karyawan bersabar  hingga perjuangan kita mencapai tujuan yaitu perundingan. Saat ini beberapa pengurus PUK SP KEP SPSI sedang melakukan negosiasi terus menerus  dengan manajemen PTFI di Office Building (OB) satu Kuala Kencana. Pengurus terus melobi manajemen agar bersedia membuka ruang perundingan ,” kata Mesakh Sineri yang memberikan arahan kepada sejumlah komisariat  lapangan di depan pintu masuk Kuala Kencana.
Sementara Sekertaris Umum SP KEP SPSI Republik Indonesia, Subiyanto juga mengadakan lobi dengan Kapolres Mimika agar memperbolehkan ribuan karyawan masuk ke kota Kuala Kencana dan menduduki kantor PTFI di OB satu dan OB dua. Karena keinginan karyawan mau bertemu manajemen FI agar dapat membuka ruang perundingan dengan PUK SP KEP SPSI PTFI.
“ Kami sudah bisa menduga ada permainan tidak sehat yang dilakukan Manajemen PTFI entah kepada dan melalui siapa, karena secara jelas sudah kami sampaikan bahwa kepengurusan yang sah dalam PUK SP KEP SPSI PTFI adalah pengurus dibawah kepemimpinan saudara Sudiro. Dia dipilih oleh anggotanya yang adalah pekerja yang menurut aturan hokum itu sah. Sedangkan kepengurusan PUK SP KEP SPSI PTFI  Pergantian Antar Waktu (PAW)  itu buatan PD  SP KEP Provinsi Papua dan itu menyalahi aturan dan jelas tidak sah karena bukan dipilih oleh anggota,” terang Subiyanto ketika berdialog dengan Kapolres Siregar.
Menanggapi apa yang disampaikan Pengurus PUK SP KEP SPSI dan Sekjend SP KEP SPSI Pusat,  Kapolres Siregar untuk menempuh jalan kompromi dengan kepala dingin dengan  manajemen PTFI. Negosiasi diharapkan dapat ditingkatkan sehingga manajemen FI bersedi menerima tawaran  PUK SP KEP SPSI PTFI untuk berunding.
“Saya kira yang penting untuk dipahami bersama oleh pekerja saat menantikan bagaimana hasilnya adalah, jangan sampai terjadi hal-hal anarkhis. Termasuk jangan sampai ada orang yang terlihat membawa senjata tajam dan sejenisnya. Saya harap jaminan keamanan ini dapat dipertanggungjawabkan rekan-rekan pengurus PUK SP KEP SPSI PTFI,” pinta  Siregar.
Sementara itu, Terhitung sejak pukul 24.00 wit malam tadi, karyawan di Tembagapura, Mile 74 ( tambang), Gressberg (tambang terbuka), under ground (tambang bawah tanah) tidak lagi beroperasi alias mati total. Info dari ribuan karyawan yang bekerja di Tembagapura dan Portsite mengakui karyawan sejak Senin (4/7/2011) sudah bergegas turun untuk bergabung bersama rekan-rekan mereka yang di pintu masuk kota Kuala Kencana, Timika.  “ Tambang lumpuh total, karyawan yang berada di barak di suruh untuk semua turun ke Timika, jadi barak-barak juga kosong tak berpenghuni,” kata beberapa karyawan yang enggan menyebutkan nama mereka di media ini.
Sembari menjelaskan, menurut data statistik target produksi PT FI yang biasanya dapat terlihat dalam website PTFI, ternyata sejak malam telah memasuki angka nol persen.
Semetara karyawan yang turun ke Timika diperkirakan berjumlah 4.000 orang dengan berjalan kaki sepanjang 60 kilo meter. Karyawan menempuh perjalanan dengan medan yang berat dan terjal, serta cuaca buruk, oksigen menipis. Tembagapura terletak di ketinggian sekitar 3000 meter diatas permukaan laut,  dengan cuaca yang sangat ekstrim yang membuat karyawan harus berhati-hati. Ribuan karyawan dikawal oleh anggota dari Polsek Tembagapura hingga tiba di Kuala Kencana Timika.  
Bahkan sumber kuat dari Tembagaoura menyebutkan sekitar  pukul 11.37 dikabarkan long march ribuan karyawan telah memasuki  terowongan Agawagon di Mile 58. Sementara pihak PUK SP KEP SPSI terus bernegosiasi agar manajemen dapat menyiapkan bus bagi karyawan yang turun dari Tembagapura.
Jurubicara PTFI,Ramdani Sirait mengatakan Manajemen PTFI  sangat menghargai seluruh karyawan sebagai bagian dari keluarga besar PTFI dan berusaha untuk terus berkomunikasi dengan serikat pekerja dalam upaya terus menjaga lingkungan kerja yang produktif, kondusif dan aman. Karenanya, manajemen menghimbau seluruh karyawan untuk tetap bekerja dan mendukung upaya ke arah penciptaan lingkungan kerja tersebut.
Mengenai rencana mogok kerja, perusahaan melihat hal tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak didasarkan pada kegagalan perundingan mengingat perusahaan melalui berbagai korespondensi telah menyatakan kesediaannya untuk segera merundingkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) 2011 – 2013 setelah adanya kejelasan mengenai penyelesaian masalah internal organisasi Pengurus Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja – Kimia, Energi & Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Freeport Indonesia, sebagaimana yang juga telah dikonfirmasi oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, pada 30 Juni 2011.
Pemberitahuan mogok kerja tersebut juga mengindikasikan adanya upaya unjuk rasa yang tidak dapat dibenarkan mengacu kepada surat Kapolres Mimika tanggal 30 Juni 2011 yang menyatakan bertentangan dengan UU No. 9 tahun 1998 bilamana dilaksanakan di wilayah Obyek Vital Nasional.

5 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Pilkada Papua) Bupati Demokrat-Golkar Bersatu) Enembe—Tinal Bersatu, “Badai Pegunungan Tengah” Semakin Kencang

Jayapura,- Pasangan Lukas Enembe – Klemen Tinal dipastikan menjadi salah satu pasangan calon yang memastikan diri maju dalam percaturan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Provinsi Papua periode 2011 – 2016 setelah sebelumnya pasangan Habel Melkias Suwae – Yop Kogoya juga lebih dulu memproklamirkan dirinya.
Keputusan keduanya berlabuh dalam satu perahu ini jelas mengejutkan banyak pihak, dan menurut pandangan beberapa pihak merupakan “keputusan yang salah” khususnya bagi Lukas Enembe karena tidak memiliki nilai jual karena menabrak rumus kombinasi “Gunung – Pantai”, atau “Non Muslim – Muslim” dan beberapa perhitungan – perhitungan politik lainnya.
Namun menurut salah satu kader Partai Demokrat yang kini menduduki kursi Wakil Ketua DPRP, Yunus Wonda, SH, justru keputusan partainya mengusung “duo gunung” ini dilandasi pada hasil survey popularitas dan elektabilitas keduanya, yang memiliki nilai jual tinggi. “Percuma memilih Cagub dan Cawagub yang tak mempunyai harga jual. Paket Enembe—Tinal   adalah paket menang. Tahun ini kami kerja untuk menang bukan kerja untuk dikenal karena untuk dikenal kami sudah  kerja lima tahun lalu,” tukas Wonda kepada Bintang Papua diruang kerjanya, Senin (4/7).
Menurutnya, sosok Klemen Tinal memiliki basis dukungan yang jelas baik di wilayah pegunungan maupun di wilayah pesisir pantai. Klemen Tinal juga  adalah seorang figur yang dikenal dan mengenal masyarakat diseluruh Papua.   
Keputusan memilih Klemen Tinal juga dikatakan terkait erat dengan survey Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Klemen Tinal mendapat dukungan luas dari seluruh masyarakat di Provinsi Papua.
“Kalau mau jujur Klemen Tinal  cukup punya  pengaruh besar sehingga keputusan DPP Partai Demokrat karena melihat hasil survey itu sehingga pilihan jatuh kepada Klemen Tinal dari sekian nama yang disurvey,” katanya.
Ditanya duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal terkesan dipaksakan atau ada kompromi politik antara kelompok kepentingan elit tertentu dibantahnya sembari menegaskan, Lukas Enembe dan Klemen Tinal telah membangun komunikasi dan konsolidasi politik jauh – jauh hari sebelumnya. Dia  juga membantah  apabila terpilihnya Klemen  Tinal  lebih dilihat dari aspek financial.
“Financial itu hanya penunjang, tapi yang lebih utama rakyat melihat siapa figur yang akan dipilihnya. Intinya, rakyat mengetahui persis segala sesuatu yang telah dikerjakan Lukas Enembe dan Klemen Tinal selama ini,” tuturnya. 
Ditanya kehadiran duet Lukas Enembe dan Klemen Tinal bisa melakukan reorientasi pembangunan di Provinsi Papua yang selama ini lebih dipusatkan di wilayah pesisir pantai Papua daripada di wilayah pegunungan Papua, dia menegaskan, tak perlu adanya dikotonomi antara wilayah pegunungan Papua dan wilayah pesisir pantai. 
Pasalnya, Papua ini akan lebih sempurna apabila pemimpin yang tampil nanti mampu memadukan antara potensi yang ada di pegunungan dan pinggiran pantai. Kalau mau jujur wilayah pegunungan Papua acapkali disisihkan dan dianaktirikan dari seluruh proses pembangunan.
Dia mengatakan, pihaknya melihat lima  tahun terakhir ini dana yang dialokasikan untuk pembangunan di wilayah pegunungan sangat minim. Walaupun  di wilayah ini tingkat kesulitan jauh lebih tinggi dibanding dengan tingkat kesulitan di wilayah  wilayah lain.
Tapi pemimpin yang terpilih sebelumnya sepertinya setengah  hati untuk membangun di wilayah Pegunungan Tengah Papua sehingga dengan kehadiran Lukas Enembe dan Klemen Tinal yang  berasal dari wilayah Pegunungan Tengah Papua masing masingnya sangat memahami kebutuhan masyarakat di Pegunungan Tengah.
Apalagi keduanya kini menjabat Bupati sangat mengetahui setiap persoalan dan pergumulan yang dirasakan masyarakat di wilayah Pegunungan.
Kata dia, pembangunan yang  diinginkan  Enembe—Tinal tetap seimbang. Tak bisa begitu naik tahta dari wilayah Pegunungan  lebih banyak orientasi kepada wilayah Pegunungan itu tak adil. Tapi bagaimana pembangunan tetap disejajarkan antara  wilayah pegunungan dan pesisir, antara pulau dan pelosok ini yang  tetap disejajarkan tak boleh ada sedikit perbedaan  wilayah pegunungan dengan pesisir.
Tapi bagaimana mengubah Papua ini menjadi satu kekuatan  besar untuk mengubah seluruh pembangunan yang ada di wilayah Provinsi Papua ini.
“Jadi  tak harus ada lagi sedikit perbedaan antara pegunungan dan pesisir pantai, tapi kita harus melihat secara obyektif dan keseluruhan bahwa mengubah pegunungan itu sama saja dengan mengubah Papua. Kalau mengubah pesisir pantai sama saja dengan mengubah Papua,” ungkapnya.
Direktur La-Keda Institute, Papua Lamadi de Lamato yang dihubungi secara terpisah, mengatakan  Lukas Enembe berpasangan dengan Klemen Tinal itu tak ada bedanya dengan HMS berpasangan dengan Yop Kogoya. Mereka ini dimata sebagian besar masyarakat adalah pasangan yang kontroversial.
“Mestinya HMS lebih cocok dengan calon gunung lain, namun bukan dengan Yop Kogoya yang kurang populer di daerah gunung.  Saya pun bingung kenapa Lukas Enembe harus berpasangan dengan Klemen Tinal”, ujarnya
Menurutnya Lukas Enembe sudah cukup populer disemua kelompok, dan ia bukan politisi anak bawang lagi, jadi keputusannya menggandeng Klemen Tinal pasti sudah di dahului dengan perhitungan matang.
“Saya yakin ia mengambil wakilnya sudah dilakukan dengan pertimbangan yang sangat terukur.  Ia bukan pekerja politik dibelakang meja yang ongkang-ongkang kaki,” tukasnya.
Selama ini siapapun tahu Lukas Enembe adalah politisi yang merangkak dari bawah. karena itu ia sangat tahu apa yang harus dilakukannya dalam memenangkan revans politik (bertanding ulang)  pada tahun 2011 ini.
Lukas Enembe dan Klemen Tinal adalah dua simbol yang mampu “memakmurkan” rakyat. Khusus Klemen Tinal ia adalah figur yang kuat. Siapapun kandidatnya pasti menginginkan seorang wakil yang kuat dan berotot secara politik seperti Klemen Tinal. Dalam konteks itu, Lukas sangat brilian mengambil KT sebagai wakilnya.
Saya yakin mereka akan unggul baik dari tingkat elektabilitas maupun kemampuan mengakomodir kepentingan publik yang demokrasinya sangat transaksaional. Mereka sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan publik dalam setiap kampanye maupun berkunjung ke publik.
Mereka adalah politisi yang siap menjadi pemimpin yang mampu menjawab semua “keluh kesah” publik yang sampai saat ini nasibnya masih sangat terpinggir di daerahnya yang kaya raya.
George Weyasu, SH, salah satu kandidat dalam Pilkada Kabupaten Sarmi yang di usung dari Partai Demokrat secara terpisah juga menegaskan bahwa keputusan Lukas Enembe menggandeng Klemen Tinal menurutnya adalah pilihan yang tepat dari sisi strategi marketing.
“mereka berdua seperti menabrak kebiasaan pasar yang sudah dibentuk dengan komposisi “Gunung – Pantai” selama ini, mereka berdua politisi yang benar – benar memahami kultur dan budaya serta adat – istiadat para pemilih (rakyat) di Papua, jadi bersatunya mereka saja menjadi sinyal awal bahwa sedikitnya 40 % suara sudah mereka kantongi”, katanya menganalisa.
Menurutnya lagi justru tinggal bagaimana mengemas dan mengkonsep strategi marketing politiknya ke depan, sehingga masyarakat juga memahami dan bisa mengerti keputusan keduanya untuk bersatu dalam satu perahu, padahal sebelumnya mereka sama – sama ngotot maju sebagai Papua Satu (Gubernur).
Dari sisi popularitas, marketing politik yang dilakukan tim Klemen Tinal selama ini benar – benar mampu mendongkrak nilai jual Klemen Tinal bukan hanya di kawasan pegunungan namun di daerah pesisir dan kalangan non Papua, sedangkan Lukas Enembe sebagai pembaharu dan motor penggerak anak – anak gunung, juga sudah memiliki basis massa yang jelas, dan memiliki pengalaman yang matang menghadapi Pilgub lima tahun sebelumnya.
“saya pikir mereka dua salah satu kandidat yang memiliki nilai jual tinggi, yang bisa mengimbangi sosok Barnabas Suebu bila jadi maju kembali, tapi bila Kaka Bas tidak maju, duet LE-KT memiliki peluang untuk menang sangat besar”, tandas George Weyasu menganalisa.(Binpa)

5 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Israel Larang Azan Berkumandang di Tepi Barat, Dazar Zionis !

Para pejabat rezim Zonis Israel pada bulan Juni lalu, telah sebanyak 52 kali melarang pengumandangan azan dari masjid Haram Ibrahimi di kota al-Khalil, di Tepi Barat Sungai Jordan.

IRNA (4/7) mengutip laporan al-Yaum as-Sabi’ menyebutkan, menurut keterangan Ketua Lembaga Wakaf al-Khalil, Zaid al-Ja’fari, para pejabat Israel melarang pengumandangan azan dari Haram Ibrahimi dengan alasan suara azan mengganggu ketenangan warga permukiman Zionis.

Al-Ja’fari mengecam aksi rezim Zionis itu dan menilainya sebagai pelanggaran terhadap agama langit dan asal kebebasan beribadah yang diakui dalam ketentuan internasional.

Pejabat Tepi Barat Sungai Jordan itu menegaskan bahwa para pejabat rezim Zionis Israel sengaja melarang pengumandangan azan tersebut dengan tujuan untuk menguasai seluruh bagian Haram Ibrahimi. Ditegaskannya bahwa segala masalah yang berkaitan dengan Haram Ibrahimi adalah urusan dalam negeri Palestina dan rezim Zionis Israel tidak berhak campur tangan dalam hal ini. (irb/ian)

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Penangkapan Aktivis Papua Diprotes

JAYAPURA – Terkait peringatan 1 Juli yang dipersiapkan oleh panitia yang diketuai Marthen Goo, ternyata terjadi penangkapan terhadap lima orang aktifis, termasuk Ketua Panitia sendiri. Penangkapan tersebut, menurut Selpius Bobii terjadi di Abepura, sesaat sebelum kelimanya bersama sejumlah rekan lainnya bertolak ke Sentani.  “Di saat mereka menunggu taksi untuk ke Sentani beberapa aktifis Papua ditangkap Polisi, diantaranya adalah Marthen Goo, Herman Katmo, Bovit, Yulian dan Sakarias Takimai,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Tunas Harapan Padang Bulan, Abepura, Sabtu (2/7). Setelah diinterogasi kelima aktifis Papua tersebut  dilepas sore itu juga.  Meski demikian, Selpius menilai penangkapan tersebut tidak bisa dibenarkan.
Selpius Bobii yang merupakan Ketua Umum Eksekutif Nasional Front Persatuan Perjuangan Rakyat Papua Barat (Eknas Front Pepra PB),  kelimanya dibawa ke Polsek Abe, kemudian dibawa lagi ke Polresta Jayapura untuk diinterogasi. “Saat diinterogasi jawabannya adalah “kami mau doa, dan kami bingung karena doa saja bisa dibubarkan Polisi’. Hanya di Papua Polisi berani membubarkan umat Tuhan yang mau berdoa,” lanjutnya. 
Karena itu, menurutnya Polisi sudah melanggar Pancasila sila Pertama, dan UUD (Undang Undang Dasar).  Menyikapi hal tersebut, ia mengeluarkan tiga pernyataan, antara lain :
1. Kami mengutuk dengan keras pihak kepolisian yag membubarkan dan menahan kumpulan orang yang hendak beribadah memperingati hari bersejarah, 1 Juli sebagai hari berdirinya Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya, termasuk penentuan nasib sendiri (kemerdekaan secara politik sama seperti bangsa lain di dunia).
2. Negara Indonesia segera menghentikan segala bentuk intimidasi dan teror melalui SMS gelap kepada aktivis Papua.
3. Negara Indonesia Cq Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih segera membuka ruang deokrasi bagi rakyat Papua.
Saat disinggung tenatng pelaksanaan peringatan hari OPM di tahun-tahun sebelumnya, dikatakan bahwa pihaknya memaklumi bila tahun-tahun sebelumnya dilarang oleh aparat keamanan. “Tahun-tahun sebelumnya memang tidak dapat ijin. Tapi memang tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan bentuk penaikan bendera di Markas,” jelasnya.
Penangkapan aktifis tersebut, menurutnya adalah sebuah tradisi pihak kepolisian. “Ini sebuah tradisi untuk menghalang-halangi agenda yang akan kami selenggarakan,” tegasnya.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi via SMS (Sort Massage Service) tidak memberikan jawaban. Sementara itu, Kapolres Kota Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK juga belum berhasil dikonfirmasi terkait penangkapan aktifis tersebut.(Binpa)

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Pilkada Kota Jayapura) Pelantikan BTM – Alam Akhir Juli

JAYAPURA—Pasca ditolaknya gugatan sejumlah Calon Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jayapura oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Kamis (30/6), maka DPRD Kota Jayapura akan meminta kepada KPU Kota Jayapura agar mengusulkan kepada Gubernur Provinsi Papua   untuk  paling lambat akhir Juli mendatang melantik Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih periode 2011-2016 . Hal ini disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kota Jayapura Darwis Masie SE ketika dikonfirmasi di Jayapura, Sabtu (2/7). Dia mengatakan, pihaknya mengharapkan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota yang diperkirakan digelar pada akhir Juli. “Jadi ada waktu sepekan ini untuk persiapan di DPRD Kota Jayapura. Kemudian sepekan di Gubernur. Kalau di Mendagri dua tiga hari sudah keluar,” tukasnya.   Menurut dia, pihaknya mempunyai kewajiban secara administratif untuk melakukan proses proses persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih. 
“Surat permohonan dari KPU Kota Jayapura sudah diterima DPRD Kota Jayapura. DPRD Kota Jayapura  akan membuat surat ke Gubernur. Selanjutnya Gubernur akan melanjutkan surat kepada  Mendagri untuk membuat Surat Keputusan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura terpilih,” jelasnya.
Karena itu, lanjutnya, pihaknya mengharapkan seluruh warga masyarakat Kota Jayapura dapat berpartisipasi untuk mensukseskan persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
“Kami siap bermitra dengan duet pemimpin baru untuk bersama membangun masyarakat Kota Jayapura ini,” tandasnya.
Terpisah, Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Uncen Bambang Sugiono terkait keputusan MK yang menolak permohonan sejumlah kandidat dalam putusan sengketa Pemilukada Ulang Kota Jayapura menegaskan KPU Kota Jayapura  untuk segera menindaklanjuti putusan MK tersebut untuk persiapan pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura.
Menurut dia, KPU Kota Jayapura harus segera melakukan prosedur pengajuan keputusan MK tersebut ke DPRD Kota Jayapura. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura melakukan persiapan dengan Penjabat Walikota Jayapura kemudian disampaikan kepada Gubernur sekaligus  menindaklanjuti ke Kemendagri untuk mengeluarkan keputusan penetapan Walikota dan Walikota Jayapura definitif periode 2011-2016.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Jayapura, La Pona berharap proses administrasi tuntas pertengan juli ini. Dikatakan, dengan  adanya keputusan resmi MK tersbut selanjutmya KPU Kota Jayapura akan melakukan  rapat pleno KPU Kota Jayapura, syaratnya,  rapat harus dihadiri oleh semua nggota KPU yakni Ketua dan ketiga anggota KPU lainnya. “Persoalan muncul lagi, ketika dua anggota KPU, Bernardus Mandowen dan Zukri masih berkeras tidak mau menghadiri rapat pleno yang akan digelar KPU,” ujar Ketua KPU La Pona, Minggu(3/7).
Menurut  La Pona, kedua anggota KPU yang tak mau menghadiri rapat, memang jadi persoalan, tetapi sebagai Ketua dirinya akan tetap melakukan rapat pleno KPU bersama seorang anggota KPU yang lain, hanya saja masih jadi tanda T\tanya apakah DPRD Kota Jayapura, Gubernur atau Mendagri mengganggap sah hasil rapat pleno KPU yang dilakukan atau tidak, pasalnya pleno tidak diikuti dua anggota KPU.
“ Kami yakin bahwa sebenarnya pertentangan antara sesama anggota KPU dan dirinya sudah harus berakhir dan tidak perlu berlarut larut, sebab sesuai rencana Senin 4 Juli atau Selasa 5 Juli pleno akan dimulai untuk memeutuskan hasilnya”, kata La pona.
La pona mengaku, diberikan dokumen oleh MK untuk diserahkan kepada DPRD Kota Jayapura dan satu untuk peganggan KPU, tentang hasil putusan sengketa Pilkada Kota Jayapura ke MK.  Dirinya akan segera menyerahkan dokumen tersebut setelah pleno dilakukan, selanjutnya akan diproses ke DPRD, Gubernur hingga terakhir ke Mendagri dan diharapakan Perterngahan Juli 2011 ini seluruh proses administrasi sudah selesai semua hingga DPRD menetapkan tanggal pelantikan Wali Kota dan wakil Wali Kota, ungkap La Pona.(Binpa)

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Konferensi Perdamaian Papua Bisa Berubah Dialog

JAYAPURA –Ada wacana untuk perlunya  digelar  dialog internal di Papua dengan melibatkan semua elemen masyarakat yang ada,  baik orang Papua itu sendiri maupun kaum pendatang.
Demikian diungkapkan  Penanggungjawab Koordinator Jaringan  Damai  Papua (JDP), Peter Dr Neles Tebay,Pr, terkait dengan akan digelarnya Konferensi  Perdamaian Tanah Papua  2011, yang rencananya digelar di Auditorium Uncen Selasa (5/7).
Dikatakan, terkait konferensi yang akan diselenggarakan tersebut sudah dikomunikasikan  dengan beberapa pejabat penting di Papua, termasuk dengan Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triasunu. “Pangdam menyambut baik penyelenggaraan konferensi ini,” ungkapnya. 
Bahkan diceritakan, bahwa Pangdam sempat memberikan sebuah wacana kemungkinan digelarnya sebuah dialog internal di Papua yang melibatkan seluruh komponen, baik itu orang Papua maupun pendatang melalui paguyuban-paguyuban yang ada.

“Dalam konferensi yang kita gelar ini bukan tidak mungkin bisa berkembang sebagaimana yang diwacanakan Pangdam itu. Bukan tidak mungkin nantinya berkembang menjadi Dialog internal Papua,” jelasnya.

Kalau sampai berkembang ke arah dialog tersebut, menurutnya, yang tadinya diundang sebagai pengamat, bisa berubah status di dalam konferensi tersebut menjadi peserta.
Menjelang konferensi ini,  berbagai persiapan terus dilakukan Jaringan Damai Papua (JDP) . 

Salah satunya adalah dengan mengundang tiga pejabat di Papua yang paling banyak berperan terkait Papua Damai, yakni Gubernur Papua, Pangdam XVII/Cenderawasih dan Kapolda Papua.  “Ketiganya kita undang untuk memberikan masukan tentang Papua Tanah Damai, dari perspektif masing-masing,” ungkap

Dalam hal ini, Gubernur diminta memberikan perspektifnya dari sisi pemerintahan, Kapolda diminta memberikan perspektif dari sisi kepolisian, sedangkan Pangdam XVII/Cenderawasih dari sisi keamanan dan pertahanan. 

“Sejauh ini perispan berlangsung lancar, dan dapat kami pastikan tetap digelar tanggal 5 Juli di Auditorium Uncen,” jelasnya.

Latar Belakang Konferensi
Dengan thema mari kitong bikin Papua Tanah Damai’, konferensi tersebut berlatar belakang sudah lamanya Tanah Papua menjadi tanah konflik. Selain konflik horisontal antara warga sipil, konflik vertikal yang terjadi antara pemerintah Indonesia dan orang asli Papua telah mengorbankan banyak orang.
Hal itu sebagaimana tertulis dalam undangan yang diterima Bintang Papua dari panitia, bahwa konflik tersebut hingga kini belum diatasi dengan tuntas.
Masih ada konflik ini secara jelas diperlihatkan oleh adanya tuntutan merdeka dan referendum, serta terjadinya pengibaran bendera bintang kejora, dan berlangsungnya aksi-aksi pengembalian Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Konflik yang belum diselesaikan ini sangat mempengaruhi kadar relasi diantara orang asli Papua, orang Papua dengan penduduk lainnya, antara orang asli Papua dan Pemerintah RI.
Di satu pihak, orang Papua dicurigai sebagai anggota atau pendukung gerakan separatis. Adanya stigma sparatis membenarkan hal ini. Di pihak lain, orang Papua juga tidak mempercayai Pemerintah.
Dalam suasana kecurigaan dan ketidakpercayaan satu sama lain ini, dialog konstruktif tidak pernah akan terjadi antara pemerintah dan orang Papua.
Apabila berbagai masalah yang melatarbelakangi konflik ini tidak dicarikan solusinya, maka Papua tetap menjadi tanah konflik. Korban akan terus berjatuhan. Hal ini pada gilirannya akan menghambat proses pembangunan yang dilaksanakan di Tanah Papua.
Dari tengah situasi konflik inilah, para pemimpin agama kristen, Katolik, Islam, Hindu, Budha Provinsi Papua melancarkan kampanye perdamaian. Kampanye ini dilakukan dengan moto : ‘Papua Tanah Damai’.
Dalam perkembangan selanjutnya, para pemimpin agama menjadikan Papua  Tanah Damai sebagai suatu visi bersama dari masa depan Tanah Papua, yang perlu diperjuangkan secara bersama oleh setiap orang yang hidup di Tanah Papua.
Untuk itu, maka Konferensi Perdamaian Papua (KPP) diadakan untuk memfasilitasi orang asli Papua dalam upaya merefleksikan keterlibatan demi menciptakan perdamaian di Tanah Papua.
Pada konferensi ini, peserta akan dibantu untuk mengidentifikasi masalah yang menghambat terwujudnya perdamaian, merumuskan konsep perdamaian dan indikatornya, serta sarana yang bermartabat untuk mencarikan solusi dari setiap masalah yang sudah teridentifikasi. Mereka juga akan berpartisipasi untuk merumuskan kontribusi yang dapat disumbangkan demi terwujudnya perdamaian di Tanah Papua.

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

PT Freeport Dilarang Eksplorasi di Kab Intan Jaya. Cukup Timika

JAYAPURA – Rencana penambangan oleh PT Freeport Indonesia di Intan Jaya, diminta dihentikan.

Ketua Komunitas Mahasiswa Independen Somatua Intan Jaya (Komisi), Misael Maisini mengatakan, penambangan itu akan mengancam kehidupan masyarakat setempat yang tinggal di pinggiran sungai yang akan dijadikan aliran limbah PT Freeport.

“Yang jelas masyarakat Intan Jaya akan punah dan tinggallah sejarah bahwa di Untan Jaya pernah hidup beberapa suku bangsa yang mendiami bumi Intan Jaya,” ungkapnya saat menggelar jumpa pers di Asrama Nayak, Senin (27/6).

Menurutnya warga setempat menggantungkan hidupnya pada sungai-sungai di wilayah itu. “Misalnya sungai Wabu, Kemabu, Mbiabu dan sungai-sungai lainnya di Intan Jaya,” jelasnya.

Dikatakan, kekhawatiran tersebut muncul dengan bercermin pada aktifitas PT Freeport di Timika, bahwa sering terjadi pembunuhan kepada masyarakat asli dengan alasan pengamanan obyek vital.

“Ditambah dengan penguasaan tanah dari orang pendatang serta penembakan secara membabi buta oleh TNI/Polri terhadap masyarakat Intan Jaya dengan alasan mengamankan obyek vital, yang akan berdampak pada pembasmian masyarakat Intan Jaya secara sistematis dan otomatis menuju ke pemusnahan etnis secara pelan tapi pasti,” lanjutnya.

Karena itu, menurutnya, masyarakat Kabupaten Intan Jaya sepakat dan meminta agar PT Freeport segera berhenti beroperasi di Intan Jaya. “Hal ini sudah diumumkan di Gereja-gereja di Intan Jaya, agar PT Freeport berhenti beroperasi di Intan Jaya,” tegasnya.

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Dua Pejabat di Papua Barat Disebut ‘Pemberi Upeti’

MANOKWARI – Dua pejabat teras di lingkup Setda Pemprov Papua Barat, yakni ES dan BE, disebut oleh tersangka dugaan penerima cek multiguna 500 lembar, Inya Bay, sebagai ‘pemberi upeti’.
“Kalau soal itu silahkan tanya saja ke ES dan BE, karena saya hanya terima feenya saja,” ungkap tersangka, Inya Bay, saat diterima oleh Kejaksaan Negeri Manokwari kemarin setelah mendapatkan pelimpahan dari Polda Papua.
Menurut dia, fee tersebut diterimanya, setelah ia membantu pencairan dana sebesar Rp.3,7 Triliun dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2008, untuk sejumlah pendanaan di Provinsi Papua Barat.
Mantan wakil rakyat di DPR RI dari Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) ini dilimpahkan Kepolisian Daerah Papua ke Kejaksaan Negeri Manokwari, untuk proses hukum, setelah diduga terlibat dalam kasus korupsi dana multiguna sebesar Rp. 5 miliar.
Inya Bay diduga melakukan tindak pidana korupsi, dengan meminta fee, atau balas jasa sebesar lima miliar rupiah, atas usahanya sebagai panitia anggaran DPR RI tahun 2004-2009 yang telah meloloskan dana pembangunan bagi Papua Barat sebesar 3,7 trilliun. Namun Inya Bay menolak disebut sebagai calo anggaran di DPR RI. “Saya tidak pernah meminta uang itu, dan uang itu diserahkan sebagai ucapan terima kasih, karena saat masih menjadi anggota DPR RI, pernah membantu Papua Barat memperoleh dana sebesar 3.7 triliun rupiah yang bersumber dari APBN untuk pembangunan kemasyarakatan,” tutur  mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dari partai demokrasi kebangsaan ini.
Inya Bay dalam keterangannya mengaku dalam kasus ini dirinya hanya sebagai korban, dan tidak sepantasnya dikenakan undang-undang korupsi. “Karena pada tanggal 30 Desember 2008, saya tidak lagi menjadi anggota DPR RI, dan dana 5 miliar tersebut diberikan pada bulan Juni 2009,” katanya.
“Saya sudah berstatus swasta ketika dana itu diberikan, apakah ini masuk tindakan korupsi atau koorporasi, sedangkan pasal yang dikenakan kepada saya pasal 55, turut serta melakukan tindak pidana korupsi, sementara saya ini bukan pegawai negeri,” kata mantan anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua itu.
Sementara itu As Pidsus Kajati Papua M Yusuf mengatakan, penahanan Inya bay setelah kepolisian daerah Papua, dari Jayapura menyerahkan berkas tersangka beserta barang bukti sejumlah dokumen check multi guna bernilai ratusan juta rupiah dan dua mobil. Dalam dua puluh hari kedepan, kata dia, berkas tersangka akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Manokwari.
Tersangka Inya Bay, dituduh melanggar pasal 2, pasal 3, dan pasal 11 undang undang tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman paling lama 20 tahun penjara, dan denda sebesar satu miliar rupiah.

Sedangkan, salah satu pejabat teras, ES yang disebut-sebut sebagai pemberi dana balas jasa tersebut, belum bisa dikonfirmasi wartawan. Beberapa kali wartawan melakukan telepon ke nomor kontaknya ES, yang bersangkutan tidak mengangkatnya.

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Pergantian Kapolda Papua Secepatnya

JAYAPURA—Kabar rencana mutasi 9 Perwira Tinggi (Pati),  termasuk Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto, M.Si, rupanya benar adanya. Pasalnya Wakapolri Komisaris Jenderal Nanan  Soekarna tak membantahnya. Iapun menegaskan, pergantian perwira bintang tiga Mabes Polri itu sebelumnya diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono serta telah ditandatangani  Kapolri Jenderal Pol Drs Timur Pradopo pada Kamis (30/6) malam. Pergantian sejumlah jabatan strategis di Mabes Polri di rencanakan  diumumkan pada Jumat (1/7) atau Sabtu (2/7).  “Mungkin saya belum tahu Telegram Rahasia (TR) dari Bapak Kapolri. Tapi yang jelas proses Wanjakti sudah berjalan. Dan mudah mudahan  hari ini atau besok TR sudah keluar,” tukasnya ketika dikonfirmasi usai acara syukuran peringatan Hari Bhayangkara ke-65 Tahun 2011 tangal 1 Juli di Lapangan Brimob, Kotaraja, Jayapura.  Sejumlah perwira tinggi Polri yang dimutasi karena pensiun antara lain Kabareskrim, Wakabareskrim, As Ops, Kadib Baintelkam yang wafat.Menurut dia, pihaknya mengharapkan siapapun Perwira Tinggi Mabes Polri yang menerima tongkat estafet  tetap membawa visi, misi kepolisian serta menjadikan lembaga  kepolisian milik masyarakat, polisi yang tertib, polisi yang humanis, polisi yang dipercaya masyarakat.   
Seperti diberikan sebelumnya, mutasi para Bintang Tiga sesuai Telegram Rahasia (TR) Nomor ST/933/V/2011, termasuk  Kapolda Papua Irjen Pol Drs Bekto Suprapto MSi yang diangkat sebagai Wakil Badan Reserse dan Kriminal (Wakabareskrim) Mabes Polri  menggantikan Komjen Pol Mathius Salembang.
Sedangkan pengganti Bekto adalah Irjen Pol B Lumban Tobing, alumni Akpol Angkatan 76 yang kini aktif di Lembaga Pendidikan Mabes Polri. (

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Protes Penerimaan Mahasiswa Uncen Berlanjut ” Mahasiswa Ancam Bongkar Kampus”

JAYAPURA – Aksi demo pemalangan kampus Universitas Cenderawasih (Uncen) yang pada Kamis (30/6), hanya dilakukan di Gapura Uncen Baru, Perumnas III Waena, Jumat (1/7) kemarin berlanjut hingga pemalangan kampus Uncen Abepura. Bahkan para pendemo kali ini mengancam akan membongkar kampus jika saja tuntutan mereka tidak digubris.
“Selama Pak Rektor tidak mengambil kebijakan yang memihak kami orang Papua, kami akan tetap di sini, duduki tempat ini. Dia pengambil kebijakan di Uncen. Masak tidak bisa ambil kebijakan,” ungkap Maikel Awom selaku koordinator lapangan dalam orasinya.
Selain itu juga dikatakan tentang keharusan adanya kebijakan hingga mencapai 80 persen untuk mahasiswa asli Papua. “Kalau tidak, kita akan bongkar kampus ini. Kita akan bongkar. Karena berdirinya kampus yang didirikan untuk orang Papua,” ungkapnya masih dalam orasinya. Hal senada diungkapkan Terius Wakur selaku penanggungjawab aksi demo. “Sesuai kesepakatan tahun 2010 dengan Pak Rektor, bahwa tahun 2011 diprioritaskan mahasiswa Papua. Tetapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Sehingga kami kecewa, sehingga bersama pimpinan organisasi lain melakukan aksi demo,” ungkapnya saat ditemui Bintang Papua kemarin.
Sekitar pukul 13.00 WIT, Rektor Uncen Prof.Dr. B. Kambuaya,MBA, bersedia menerima mahasiswa untuk berdialog di Auditorium Uncen.
Dari pantauan , para Mahasiswa yang tergabung dalam
Organisasi Solidaritas Mahasiswa Uncen Peduli Generasi Papua, melakukan pemalangan Gapura Uncen Abepura dengan menggunakan ranting kayu, sambil memasang spanduk maupun pamflet, yang berisikan tuntutan kepada Rektor Uncen. 
Salah satunya berbunyi ‘Bapak Rektor tolong!! 1. Membuka pendaftaran reguler, tanpa memungut biaya. 2. Untuk lokal dan SLSB diprioritaskan anak-anak asli Papua 100 %. 3. Kalau ke-2 poin tersebut tidak ditanggapi, maka palang akan jatuh sampai masalah ini dituntaskan’.
Sebagaimana aksi demo pada umumnya, dalam demo tersebut diwarnai orasi-orasi dari aktifis kampus yang mengkoordinir jalannya aksi demo.
Dalam kesempatan tersebut Rektor Uncen memberikan penjelasan kepada para mahasiswa bahwa pada prinsipnya pihak Uncen telah berjuang untuk memprjuangkan orang asli Papua untuk masuk menjadi mahasiswa di kampus Uncen.
Dalam Seleksi Nasional Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) telah diatur dalam peraturan Pemerintah dengan posisi 60 persen adalah seleksi nasional, dan 40 persen adalah seleksi lokal.
“ Uncen adalah Universitas Negeri, sehingga aturannya terpusat, bila ingin membuat aturan sendiri, maka lebih baik Uncen dirubah saja menjadi Perguruan Tinggi Swasta,” tegas Rektor.
dalam kesempatan tersebut, Rektor juga mengungkapkan bahwa pihaknya tetap terus berusaha menaikan prosentase perbandingan penerimaan nasional degan penerimaan lokal.
dalam pertemuan tersebut, juga dibacakan dan diserahkan pernyataan sikap dari para mahasiswa. Antara lain berisi :
– Kembalikan hak-hak anak Papua di Uncen, dengan cara menerima 90 persen anak asli Papua 10 persen non Papua.
– Pada pelaksanaan seleksi lokal & SLSB 100% harus orang asli Papua.
– Tolog rivisi kembal hiasil penenrimaan di Uncen tahun ini.
– Harus membuka kembali pendaftaran reguler guna menerima anak-anak asli Papua minimal 100 persen.
– Mengutamakan anank-anak asli Papua berdasarkan UU Otsus Tahun 2001.
– Rektor membuat perjanjian hitam di atas putih.
– Apabl tidak ditanggapi maka Uncen akan terus dipalang hingga hasil telah dikeluarkan.
Setelah menyerahkan pernyataan sikap, para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.

4 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Pendataan Aset ‘Payah’ Bupati Supiori Langsung Turun Tangan

SUPIORI—Bupati Kabupaten Supiori, Fredrik Menufandu, terpaksa turun tangan menangani masalah pengelolaan barang inventaris (aset) milik Pemerintah Daerah Supiori menyusul pendataan aset disetiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang tidak terdata dengan baik alias ‘payah’.

Ya, Fred yang seharusnya sudah mulai dengan penyusunan program kerja lima tahunan sebagai jabaran Visi Misi, pada masa-masa awal memimpin Supiori, terpaksa merelakan waktu dan energi untuk menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang belum terselesaikan oleh pendahulunya.

Namun satu pekerjaan besar berhasil diselesaikan. Hanya dalam tempo tiga minggu sejak menjabat Bupati Supiori, Fred Menufandu berhasil menyelesaikan SPJ Tahun Anggaran (TA) 2010 dengan mengembalikan Rp60 Miliar lebih ke kas daerah yang kesemunya itu tidak mampu diserap SKPD.

Keberhasilan menggenjot percepatan penyelesaian SPJ TA 2010 dalam waktu singkat merupakan prestasi luar biasa, pasalnya, masalah ini seharusya terselesaikan di tahun 2010 lalu.

“Saya berharap, format yang telah dibagikan itu diisi dengan sebenar-benarnya, karena menyangkut anggaran yang telah dipakai untuk belanja modal. Kalau rusak, ya tulis rusak saja, jangan diisi rusak berat. Jangan mengada-ngada, karena ini menyangkut nilai Aset kita yang mencapai Rp739 miliar itu,” ungkap Fred saat memimpin langsung tatacara pengisian format barang inventaris, di Sasana Krida kantor Bupati Supiori, Kamis (30/6) siang kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Supiori, Drs. Yan Imbab, mengingatkan salah satu bendahara barang dari SKPD tertentu untuk mencatat belanja modal terhadap salah satu kendaraan Pemerintah yang telah dipindahtangankan ke pihak ke tiga tanpa prosedur yang jelas.

“Saya minta agar kendaraan yang satu itu juga dicatat, saya tidak perlu jelaskan disini, kendaraan apa, tapi ini harus dicatat, karena itu temuan dan laporan masyarakat,” tegas Yan.

Dari pantauan media ini, pendataan aset Pemda Supiori yang dibelanjakan sejak TA 2005 hingga sebagian TA 2011, kemungkinan akan memakan waktu cukup panjang, mengingat pengelolaan barang inventaris pemerintah seperti yang digariskan dalam berbagai peraturan perundangan sama sekali tidak diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Supiori.

Salah satu contoh yang dapat digambarkan secara gamblang disini adalah belanja modal untuk meja dan kursi di setiap ruangan di Kantor Bupati Supiori, tidak tampak nomor barang, kode barang, tahun pembeliaan, maupun sumber anggarannya yang semestinya tertera di kursi meja tersebut.

“Saya minta para bendahara barang agar membantu mempercepat pekerjaan ini, karena Bupati sudah bantu kita, maka kita juga harus bantu Bupati. Kerja bersama-sama dalam tim agar cepat terselesaikan. Ini beban kita untuk keluar dari Opini BPK,” harap Sekda Onesias Rumere S.Sos.(Binpa)

2 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Berdalih Amanat UU, DPD-RI Bangun Gedung Rp823 M

Belum hilang dari ingatan soal kontroversi pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) beberapa waktu silam. Publik kembali disajikan kontroversi baru, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga rencananya akan membangun gedung baru di tiap ibukota provinsi daerah.

KETUA DPD RI, Irman Gusman mengatakan, keberadaan kantor DPD di daerah merupakan jembatan penghubung yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Selain itu, pembangunan gedung di DPD sesuai dengan Undang-undang 27 tahun 2009 tentang DPD mengamanatkan pembentukan kantor DPD di ibukota provinsi, karena pasal 227 ayat (4) menyatakan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya maka anggota DPD mempunyai kantor di ibukota provinsi.

‘’Kebutuhan kantor DPD di daerah sangat penting untuk menunjang kinerja. Pasalnya, selama ini DPD tak punya kantor. Kantor kita di Senayan saja kan masih numpang. Kita butuh kantor sendiri. Perangkat itu penting untuk kinerja,” jelasnya.

Meski DPD tak punya kantor sendiri, tapi kinerja DPD selama ini sudah bagus, dan Irman yakin, jika DPD punya kantor sendiri maka kinerja DPD akan jauh lebih bagus lagi.

“Sudah tujuh tahun DPD itu belum punya kantor sendiri. Kita numpang terus. Tapi begini saja produktifitas kita sudah bagus kan. Nah apalagi kalau sudah punya perangkat sendiri,” ujarnya.

Ditambahkan, gedung perwakilan itu akan dihuni oleh karyawan DPD dan staf ahli lainnya. “Memang Kantor Perwakilan di daerah itu akan melibatkan banyak karyawan. Ada sekretaris dewan, staf pegawai, staf ahli, dan biro-biro. Kantor kan bukan hanya gedung, tapi ada perangkat dan sumberdaya manusia pendukungnya,” jelasnya.

Dia juga mengungkapkan, proyek pembangunan gedung DPD masih bersifat perencanaan. Proyek tersebut bahkan belum ditender. “Ini perintah UU. Gedung itu masih dalam perencanaan. Tender pun belum,” kata Irman.

Di tempat terpisah, Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Zulbahri M  mengamini ucapan Irman. Menurut Zulbahri usulan pembangunan gedung DPD di setiap daerah sudah sesuai dengan UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Menurut Zulbahri dalam UU disebutkan bahwa selambat-lambatnya dua tahun sejak terpilih, anggota DPD sudah berkantor di daerah masing-masing.  “Itu artinya akhir 2011 besok, DPD sudah mempunyai kantor di daerah,” kata Zulbahri.

Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung di seluruh ibukota provinsi mencapai sekitar Rp 30 miliar di masing-masing daerah. Alokasi anggaran sebesar Rp 30 miliar itu tidak terlampau besar, karena sudah meliputi pembiayaan lahan, bangunan, peralatan, prasarana, serta pajak. Total biaya Rp 823 miliar itu berdasarkan kalkulasi dari Kemenetrian Pekerjaan Umum.

“Anggarannya juga bisa lebih misalnya untuk wilayah Indonesia Timur. Karena harga di sana lebih tinggi,” tambahnya.

Dia juga menambahkan, saat ini sudah ada delapan belas provinsi yang telah menyediakan lahan untuk pembangunan gedung DPD. Kantor daerah tersebut kelak dimanfaatkan untuk sarana komunikasi antara anggota DPD dengan masyarakat.

2 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Beginilah Cara CIA Menginterogasi Tahanan

CIA

CIA

WASHINGTON – Departemen Kehakiman AS menggelar investigasi kriminal penuh atas kematian dua tahanan CIA (Badan Intelijen AS), termasuk salah satu tahanan yang tewas di penjara terkenal Irak, Abu Ghraib. Keputusan ini diumumkan oleh Jaksa Agung Eric H Holder Jr, Kamis (30/6).

Penyidikan ini ditengarai akan menimbulkan bahaya hukum bagi operasi-operasi lanjutan CIA, namun pada saat yang sama menutup buku model-model interogasi yang mengancam orang banyak.

Beberapa waktu lalu, seorang jaksa federal membeberkan 101 kasus terkait dengan metode CIA ketika menginterogasi para tersangka teroris dalam kurun setahun usai serangan 11 September 2001, namun hanya ditemukan dua kasus yang merupakan pelanggaran pidana.

Banyaknya tersangka teroris yang mengalami teknik interogasi keras memicu perdebatan nasional, di mana sebagian orang menyebut teknik tersebut sah dan diperlukan. Namun sebagian lain meminta pemerintah memberikan sanksi tegas terhadap para pelaku penyiksaan.

Departemen Kehakiman tidak secara tegas menyebut kasus mana yang akan diinvestigasi. Namun para pejabat AS mengatakan kasus yang dimaksud adalah kematian seorang warga Afghanistan, Gul Rahman, pada 2002 di penjara Salt Pit, Afghanistan. Dan kematian warga Irak bernama Manadel Al-Jamadi ketika diinterogasi CIA di penjara Abu Ghraib pada 2003.

Dalam kasus di Salt Pit, seorang perwira CIA ditengarai memerintahkan aparat keamanan Afghanistan—pada November 2002—untuk menelanjangi Gul Rahman dan merantainya pada beton yang terdapat di selnya. Semalaman, suhu anjlok secara drastis, dan Rahman pun tewas membeku. Hipotermia, demikian yang tercatat sebagai penyebab kematian Rahman. Dan ia pun dikuburkan tanpa nisan di tempat antah berantah.

Sedangkan Jamadi, si orang Irak, ditangkap pada 4 November 2003 oleh tim Navy SEAL pemburu sel teroris. Jamadi dituding bertanggung jawab atas serangan bom di Baghdad. Setelah proses interogasi permulaan, ia dipindahkan ke tahanan CIA dan dibawa ke Abu Ghraib. Kepalanya ditutupi kain, lalu dibelenggu pada jeruji jendela kamar mandi hingga tewas.

Mayat Jamadi diawetkan pada balok es untuk keperluan otopsi. Serdadu-serdadu AS kemudian berpose di samping mayat yang membeku. Beberapa di antara mereka malah mengacungkan jempol tanda kebanggaan. Kelakuan keji militer AS ini memprovokasi kemarahan dunia ketika sebuah media internasional mempublikasikan foto-foto tersebut.

2 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Pilkada Kab Lanny Jaya Papua Diwarnai Penyanderaan Ketua PPD

Jayapura- Pilkada Kabupaten Lanny Jaya dilaporkan ternoda oleh kasus penyenderaan,teror, intimidasi dan pengelembungan suara di Distrik Balingga oleh salah satu pasangan calon. 
Adanya kecurangan Pilkada Lanny Jaya ini seperti  dilaporkan salah satu kandidat, Befa Yogiballom kepada tadi malam  Kamis (30/6).  Menurutnya, aksi-aksi tidak terpuji tersebut dilakukan kandidat nomor 3, dimana pada rekap dan Pleno di Distrik Balingga Kandidat no 3 memperoleh 6.850  tetapi digelembungkan menjadi 12.000. Selain itu katanya telah terjadi penyanderaan  Ketua dan Anggota PPD Distrik Balingga yang dilakukan pendukung pasangan no urut 3 Brisol.” Ini juga didukung oknum  TNI berinisial PW serta juga petugas keamanan kepolisian yang ada di Balingga,”katanya sambil menyebutkan bukti keterlibatan mereka akan dilaporkan ke pimpinan mereka. Hal ini lanjutnya mereka lakukan karena hampir di semua distrik mereka kalah total, mulai dari distrik Tiom, Tiomneri, Melagineri, Dimba, Poga, Kwijayagi. Ini berdasarkan rekap dan pleno PPD Distrik-distrik tersebut hasil rekapan dan pleno distrik Balingga yang di SMS langsung oleh Ketua PPD dan beberapa anggota PPD Balingga adalah sebagai berikut:  No 1=1.847, No 2=5.614, No 3=6.850, no 4=220, no 5=41 no 6=194. Dikatakan, sampai saat ini, ketua dan anggota PPD Balingga  masih disandera pihak keamanan  dan tidak bisa berbuat banyak seolah-olah ikut dalam drama penyanderaan itu. “Kami telah laporkan ke langsung ke Kapolres Jayawijaya,”katanya via telepon tadi malam. Terkait dengan masalah ini, juga pihaknya minta pihak keamanan TNI/Polri segera membebaskan mereka, sebab mereka tertekan luar biasa.

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 5 Komentar

Konflik Tapal Batas Mulai Mengarah Ke adu Fisik ” Pemda Biak dan Supiori Harus Bicara “

SUPIORI — Sengketa tapal batas wilayah antara Kabupaten Biak Numfor dan Supiori di Kampung Doubo/Wandos dan Syurdori mulai mengarah ke adu fisik antar kelompok masyarakat. Dilaporkan salah satu warga menjadi korban penganiyaan.
“Dua pemerintah ini (Biak Numfor dan Supiori) harus duduk sama-sama untuk bicara, karena masyarakat merasa tidak nyaman. Dalam satu kampung ada dua kepala kampung, masyarakat jangan diadu-dombakan,” harap Tokoh Masyarakat sekaligus pemilik hak ulayat Kampung Doubo, Yosafat M. Niber, di Supiori, Kamis (30/6) kemarin. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori, katanya, tidak menyebutkan kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos adalah kampung-kampung yang masuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Supiori, namun secara defakto, masyarakat di dua kampung itu lebih memilih Kabupaten Supiori.
“Dua kampung ini, kalau mau dibilang masuk Supiori juga tidak, karena Undang-Undang bilang begitu, namun, kenyataan dilapangan, masyarakat kami disana memilih ke Supiori. Ini dapat dibuktikan. Sejak Pemilihan Bupati Supiori pertama, mereka ikut pilih, Ini berarti bahwa mereka secara mutlak ingin gabung ke Supiori,” terang Niber.
Alasan masyarakat dua kampung ini memilih Supiori adalah pertama yaitu kedekatan pelayanan Pemerintahan, pasalnya sejak dulu sebelum Supiori menjadi daerah Otonom, dua kampung ini oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak diperhatikan, kedua hubungan kekerabatan dan ketiga adalah kepemilikan tanah-tanah adat.
Hal sama juga dilontarkan Thomas Amunau, Tokoh Pemuda di Supiori, bahwa masalah tapal batas ini mulai mengarah ke adu fisik di antara masyarakat. Jika tidak segera ditanggulangi dengan cepat, benar dan hati-hati, maka konflik di masyarakat pasti terjadi.
“Sudah ada korban, satu masyarakat dipukul hingga babakbelur, dan kini masalahnya sudah sampai ke Dewan Adat. Masyarakat pemilik ulayat kampung Syurdori dan Douwbo/Wandos sudah ancang-ancang ambil tindakan, pemerintah harus tanggap,” harapnya.
Thom melaporkan bahwa, pelantikan Kepala kampung Syurdori yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor pada Mei 2010 lalu, telah memicu konflik, pasalnya pelantikan tersebut tidak melalui mekanisme pemilihan kepala kampung seperti yang tertuang dalam Peraturan perundangan.
“Kepala kampung itu hanya memimpin beberapa Kepala Keluarga yang semuanya adalah keluarganya dengan marga yang sama, ini pemerintahan kampung model apa?” tukasnya.
Yang disesalkan masyarakat saat ini adalah, sambungnya, peluncuran dana RESPEK lewat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor tidak melalui prosedur yang benar.
“Dana RESPEK sudah turun, tapi mekanismenya tidak jalan, Kampungnya tidak ada Bamuskam, TPKD RESPEK juga tidak ada, dan pencairannya juga dilakukan oleh Kepala Kampung,” tandas Thom.

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Bupati Supiori Lakukan Pendataan Aset

SUPIORI—Pemerintah Kabupaten Supiori terus melakukan pembenahan. Setelah hampir sebulan berkutat dimasalah SPJ TA 2010, Fredrik Menufandu SH, MH, MM, kini mulai melangkah ke agenda berikutnya yaitu Pendataan Aset.

Pasalnya, hingga tahun ketujuh, sebagai daerah Otonom, aset Pemerintah di Kabupaten ini tidak tercatat secara baik. “Hampir mencapai 90 persen SPJ (Surat Pertanggungjawaban) TA 2010 yang terselesaikan, walaupun masih ada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang belum. Mereka akan kita kejar terus untuk selesaikan, karena kita akan mulai dengan Pendataan Aset Pemerintah,” ungkap Fred sapaan akrab Bupati Supiori ini di Sorendiweri, belum lama ini.

Pendataan aset ini, kata Fred, selain untuk mendongkrak opini BPK RI terhadap kinerja pemerintahan di Kabupaten Supiori, juga bertujuan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) yangbersumber dari pengelolaan aset . “Pengelolaan aset daerah dibenahi agar menunjang peningkatan pendapatan daerah,” terang Fred.

Menurut Fred, hasil pemeriksaan internal yang terus dilakukannya selama ini terhadap SPJ maupun Aset yang baru saja dimulai, kesan yang didapatkan adalah ketidakdisiplinan Aparatur pemerintahan daerah terhadap Peraturan Perundangan yang mengatur jalannya pemerintahan.

Sementara untuk kepentingan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kata Fred, PAD Pemerintah Kabupaten Supiori yang semestinya bisa diperoleh dari pengelolaan aset daerah hingga saat ini tidak dilakukan, bahkan regulasinya pun belum dibuat.

“Salah satu penyebabnya yakni keengganan pengguna aset itu untuk menyetor royalti akibat pola pengelolaan yang tidak termonitor, sehingga perlu ditertibkan,” ujarnya.

Fred menyebutkan PAD Supiori yang berasal dari pengelolaan aset, jika didata dengan baik dan benar, maka kemampuan keuangan daerah bisa terpenuhi sesuai target.

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Jelang HUT OPM, Papua Siaga Satu

JAYAPURA-Menjelang 1 Juli yang diklaim sebagai hari Ulang Tahun separatis, TPN/OPM, disikapi serius aparat kepolisian. Hal ini dapat dimaklumi,  karena bersamaan hari ini  Kepolisian Repuplik Indonesia menggelar hajatan besar , yakni HUT Bhayangkara ke 65 tahun, yang pagi ini dipusatkan di lapangan Brimobda Kotaraja, Abepura, Papua.
Guna mengantisipasi detik-detik menjelang 1 Juli di 3 daerah rawan yang tercatat di Kota Jayapura, jajaran Polresta Jayapura mensiagakan 450 personel.
Kapolresta Jayapura AKBP H. Imam Setiawan, SIK mengatakan bahwa dibandingkan dengan tahun sebelumnya, untuk pengamanan 1 Juli tahun 2011 ini tidak sebanyak tahun lalu yang mencapai 1000 personel.
“Tahun ini, personel kami dibagi untuk pengamanan atas kunjungan Wakapolri sehingga tidak sebanyak tahun lalu,” tandasnya kepada wartawan Kamis (30/06) ketika ditemui di Perbatasan RI-PNG.
Diungkapkannya, ketiga daerah di Kota Jayapura yang terbilang rawan tersebut diantaranya Waena, Tanah Hitam dan Angkasa. “Kami selalu berkomunikasi dengan para tokoh-tokoh OPM untuk berkoordinasi mengenai jika adanya pergerakan tambahan,” tukasnya.  Kapolresta juga menuturkan bahwa setelah berkoordinasi dan dinyatakan bahwa tidak adanya pergerakan, pihaknya tetap mensiagakan personelnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. “Kami selalu mengajak dan membina para tokoh-tokoh OPM tersebut sehingga terjalin adanya hubungan yang baik,” imbuhnya.
Sedangkan ketika disinggung terkait dengan kondisi pengamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG, Kapolresta Jayapura menerangkan bahwa tidak ada tambahan personel untuk sementara waktu ini.
“Info untuk 1 Juli ini hanya dilaksanakan ibadah syukur yang dipusatkan di Sentani saja,” pungkasnya.
Selain itu, untuk di wilayah Perbatasan RI-PNG hingga saat ini tingkat kriminalitas aman terkendali dan kondusif meskipun personel yang disiagakan disana hanyalah 11 personel saja.”Idealnya harus ada 1 polsek yang berkekuatan 50 personel, namun untuk sementara ini hanya ada 11 personel yang terbagi dalam shif-shif,” ujarnya.
Jika Polresta  jayapura menyatakan Waspada, maka Kepolisian Resort Jayapura, menyatakan siaga satu menjelang satu Juli yang diklaim sekelompok warga di daerah ini sebagai adalah hari ulang tahun kelompok separatis “Tentara Papua Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN/ OPM)”.
Kapolres Jayapura Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Mathius Fakhiri, kepada wartawan seusai menghadiri acara kenaikan pangkat anggota Polres Jayapura di Mako Satlantas Polres Jayapura, di Sentani, Kamis, mengatakan guna mengamankan satu Juli,  maka sepertiga anggotanya diturunkan.
“Sepertiga anggota Polres diturunkan pada peringatan tanggal 1 Juli. Mereka akan disebar di seluruh wilayah hukum Polres Jayapura mulai dari Kota Sentani,” katanya sebagaimana dilansir dari Kantor Berita Antara.
AKBP Mathius Fakhiri mengatakan, pihaknya menurunkan sepertiga anggotanya itu bukan berarti bahwa 1 Juli dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, namun hanya untuk memberikan rasa nyaman bagi masyarakat di Bumi Khenambai Umbai ini.
Dikatakan, 1 Juli bukan tanggal yang keramat untuk ditakuti, namun hanya tanggal biasa bagi masyarakat umum sementara bagi anggota Polri adalah hari ulang tahun Bhayangkara.
Untuk itu, kata dia, pihaknya mengimbau masyarakat di Kabupaten Jayapura tidak terprovokasi dengan isu-isu yang bisa merugikan diri sendiri.
“Saya yakin masyarakat di Kabupaten Jayapura sangat dewasa dan tidak terpengaruh dengan hal-hal yang tidak menguntungkan, terbukti beberapa tahun ini setiap tanggal 1 Juli mereka tetap menjalankan aktivitasnya seperti biasa,” terangnya.
Mathius mengatakan, penjagaan 1 Juli berlangsung dua hari dimulai pada Kamis (30/6) hingga Jumat (1/7) .
Sebagaimana diberitakan sebelumnya  dalam rangka untuk memperingati 1 Juli hari ini,  akan diperingati dalam bentuk Ibadah perenungan di Makam Theys  Sentani. Sementara di sejumlah daerah juga dilakukan acara yang sama.

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Otsus, Korupsi, Aspirasi Merdeka Jadi Lingkaran Setan

JAYAPURA – Mencermati polemik yang terjadi seputar Otonomi Khusus di Papua serta aksi-aksi demo maupun kontroversi yang timbul antara tokoh-tokoh yang ada di Papua, menurut kacamata Ketua Gerakan Merah Putih Kabupaten Jayapura, Simion Ohee, Otsus-Korupsi-Referendum-Merdeka diibaratkan sebagai lingkaran setan di Papua.
Pasalnya, menurut pria berambut gimbal tersebut bahwa setiap dana Otsus dikucurkan oleh pemerintah pusat, selalu terjadi penyelewengan penggunaannya oleh pemerintah daerah. “Setiap ada temuan tentang adanya penyelewengan penggunaan dana Otsus Papua oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), selalu muncul demontrasi dan pernyataan-pernyataan pers oleh elit politik lokal yang menuntut referendum,” ungkapnya kepada wartawan di Abepura, Kamis (30/6). Hal yang sama, menurutnya juga muncul pada saat menjelang berakhirnya masa jabatan pimpinan daerah di Papua.
“Contoh kongkrit yaitu saat anggota DPRP Albert Bolang,SH,MH sebagaimana diberitakan surat kabar Bintang Papua edisi Rabu 15 Juni 2011, yang mengatakan bahwa Gubernur Papua Barnabas  Suebu harus mempertanggungjawabkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun 2010 senilai Rp 6 Triliunpada saat pegelaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Papua Tahun 2010,” paparnya.
Lanjutnya, dalam tempo dua hari (Jumat 17 Juni 2011), diberitakan bahwa Gubernur Papua membuat pernyataan bahwa apabila ada keinginan kuat untuk membentuk dua MRP, maka harus dibuat referendum.   “Apabila ada keinginan kuat untuk membentuk dua MRP, maka harus dibuat referendum sesuai UU Nomor 5 Tahun 1985 untuk meminta orang asli Papua menentukan MRP hanya satu atau dua,” jelasnya.
Simion pun mengungkapkan pertanyaan yang muncul di benaknya dengan mencermati permasalahan tersebut. “Apakah lingkaran setan korupsi-referendum akan terus berulang di Papua?,” tanyanya. 
Ia pun juga mengungkapkan desakannya terhadap KPK untuk serius dalam mengusut kasus korupsi yang terjadi di Papua. “Kami masyarakat Papua menghimbau segera BPK dan KPK untuk segera turun memeriksa kasus-kasus korupsi. Di Jakarta sana dugaan korupsi Rp 1 milyar saja dikejar sampai ke meja persidangan. Sedangkan di Papua, yang nilainya triliunan masak didiamkan?,” ungkapnya lagi(Binpa)

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | 4 Komentar

(Sengketa Pilkada Kota Jayapura) MK tolak Gugatan, BTM-Alam Ditetapkan Sebagai Pemenang

JAYAPURA- Sidang  Putusan akhir Pilkada Kota Jayapura yang digelar Kamis (30/6) di Mahkamah Konstitusi ( MK)  dimulai pukul 14.00 WIT atau jam 06.00 WIT  berhasil memutuskan KPU Kota Jayapura sebagai pemenang dalam Pemilukada ulang Kota Jayapura, itu artinya kemenangan  bagi pasangan  Benhur Tommy Mano dan Nur Alam. Demikian  diungkap  Ketua KPU La Pona Kamis( 30/6) malam.
Dalam  sidang  Putusan akhir MK, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan,  majelis Hakim MK menolak gugatan  pasangan Yupiter yang turut menggugat  ke  MK karena  gugatannya dianggap tidak mempunyai legal standing. “ Penolakan ini sebab  dia bukan peserta Pilkada ulang,”,  kata  Ketua KPU  La Pona.  Penolakan   MK yang  sama ditujukan juga kepada pasangan Worumi dan Pene Ifi Kogoya termasuk pasangan Rollo dan pasangan lainnya. Menurut La Pona  putusan akhir MK ini menunjukkan bahwa KPU sudah  bekerja sesuai  ketentuan  Hukum dan hasil putusan ini  dianggap sebagai suatu pembelajaran yang  baik.  “Usai mendengarkan hasil putusan akhir dari majelis Hakim MK, semua pasangan kandidat penggugat dan tergugat saling berjabatan  tangan dan  kami melihat semua proses ini sebagai suatu prosedur normal saja,” kata La Pona.
La Pona dengan Optimis mengungkapkan,  dengan hasil putusan MK yang memenangkan KPU Kota Jayapura, selanjutnya  Tim KPU akan kembali ke Jayapura Jumat ( 31/6) hari ini,  untuk selanjutnya menyiapkan laporan hasil Putusan MK ini  dalam rapat pleno KPU untuk dilaporkan ke DPRD Kota Jayapura.  DPRD akan  melakukan rapat internal, hasil keputusan DPRD  akan disampaikan kepada Gubernur Papua “. Laporan Gubernur selanjutnya diteruskan ke Mendagri, itu artinya kemenangan Pilkada Kota adalah BTM –  Nur Alam dengan demikian keputusan KPU No. 25 mengenai terpilihnya BTM – Alam langsung diakui,” ungkap La Pona. Selanjutnya DPRD Kota Jayapura akan melakukan persiapan pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih  dan kerja KPU sampai disitu.
Sementara itu, dengan putusan KM ini direspon kubu BTM-ALAM dengan gembira. Bahkan begitu mendengar putusan mereka langsung menggelar jumpa pers di kediaman BTM di Jalan Jeruk Nipis, Kotaraja, Kamis (30/6).  tak hanya itu sejumlah pendukung BTM-Alam juga melakukan pesta kembang api di sekitar kediaman BTM di Jalan jeruk Nipis.  BTM dalam jumpa persnya kembali menyatakan Komitmen untuk membangun warga Kota Jayapura. Menurut dia, pihaknya tetap  berkomitmen membangun Kota Jayapura serta    berjanji merangkul semua  lawan lawan politik ketika bersaing dalam Pemilukada Kota Jayapura yang lalu.
“Mereka semua saudara saudaraku warga Port Numbay dan juga warga Indonesia yang juga memiliki kewajiban membangun Kota Jayapura,” katanya.
Namun demikian, ujarnya, pihaknya tak akan mampu membangun Kota Jayapura apabila tanpa dukungan dari seluruh  warga Jayapura. Karena itu, pihaknya mengajak seluruh warga Kota Jayapura bersama membangun Kota Jayapura.   
Ditempat yang sama, Ketua Koalisi Bangkit dan Terus Membangun (BTM) Ignasius Hasyim didampingi  Ketua DPC PDIP Kota Jayapura Didikus Rahamauv SH, Ketua DPD PKS Kota Jayapura serta Sekretaris Koalisi BTM Suherman menegaskan, pasca keputusan MK pihaknya berharap KPU Kota Jayapura segera melakukan koordinasi dengan DPRD Kota Jayapura untuk mengirim surat kepada Gubernur dan Kemendagri supaya cepat mengurus Surat Keputusan (SK) pelantikan Walikota dan Wakil Walikota definitif.
Pasalnya, warga Kota Jayapura sudah terlalu lama menunggu walikota definitif sehingga kita tetap mendorong agar KPU Kota Jayapura dan DPRD Kota Jayapura untuk sesegera mungkin melakukan proses administrasi mendapatkan SK dari Kemendagri agar BTM—ALAM segera dilantik menjadi Walikota Jayapura.
Suherman mengatakan, kemenangan BTM –ALAM adalah kemenangan warga Kota Jayapura dan keputusan MK adalah keputusan tertinggi terkait sengketa Pilkada. “Saya mengajak warga Kota Jayapura untuk menghargai keputusan ini dan kita bergandengan tangan dalam rangka membangun Kota Jayapura,” ucapnya.  
Didikus Rahamauv mengatakan, kemenangan BTM-ALAM adalah sebuah  momentum kebangkitan demokrasi di Kota Jayapura karena seluruh masyarakat Kota Jayapura terutama semua kandidat mengedepankan supremasi hukum. 

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Jelang Pilkada Provinsi Papua) Kemenkumham Sepakat Verifikasi Cagub/Cawagub di DPRP

JAYAPURA—Pro kontra antara DPR Papua dan KPU Provinsi Papua terkait pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua mulai terkuak walaupun masih terjadi perbedaan penafsiran.
Hal ini menyusul   penegasan dari Kementerian Hukum dan HAM yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah Provinsi Papua dengan di daerah lain, yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Demikian disampaikan Ketua Pansus Pemilukada DPR Papua Ruben Magay S.IP ketika dikonfirmasi di ruang kerjanya, Kamis (30/6).

Menurutnya, Direktur Jenderal Peraturan Perundang Undangan Direktorat Fasilitas Perancangan Perda Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Nomor PPE.6.PP.05.02-1021/tanggal 28 Juni 2011  perihal tanggapan atas permohonan pandangan hukum guna menanggapi surat DPR Papua Nomor 180/1198/Tanggal 16 Juni 2011 perihal permohonan pandangan hukum sehubungan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2011-2016.  UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah  yang kemudian dijabarkan dengan PP No 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, pemberhentian kepala daerah dan wakil  kepala daerah, yang mengakui adanya perbedaan pelaksanaan tahapan verifikasi calon kepala daerah provinsi Papua dengan di daerah lain yakni pelaksanaan verifikasi dilaksanakan oleh DPR Papua, ketentuan tersebut sesuai dengan pasal 20 ayat (1) huruf a UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua.
Di sisi lain pasal 119 UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilaksanakan berbeda dengan UU ini sepanjang diatur tersendiri oleh UU Provinsi Khusus/Istimewa.
Dengan demikian, UU No 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum mengakui UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Provinsi Papua untuk mengatur berbeda.(Binpa)

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

Modal Dikuasai Asing, Ekonomi RI Terancam.

Penguasaan modal asing dalam berbagai sector, dinilai menjadi ancaman serius bagi kelangsungan ekonomi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh President Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) Heppy Trenggono, dalam press conference, Pra Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia (KKEI), Selasa (7/6), di fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

Setelah pada 27 Februari lalu, IIBF mencetuskan gerakan “Beli Indonesia”, kini IIBF kan secara nasional mengumandangkan gerakan tersebut, melalui Kongres Kebangkitan Ekonomi Indonesia, yang akan digelar 22 hingga 26 Juni mendatang, di Kota Solo. Heppy menuturkan, gerakan ini memiliki 3 doktrin antara lain, membeli produk Indonesia, membela kejayaan ekonomi bnagsa Indonesia, serta menghidupkan semangat persaudaraan. Dikatakannya, gerakan ini bertujuan untuk memerdekakan diri dari penjajahan asing.

Diungkapkan Heppy, dari data yang ada, sekitar 80 persen pasar tekstil, farmasi dan industri teknologi di Indonesia, telah dikuasai asing. Menurut Heppy, gerakan beli produk Indonesia ini akan mulai dipromosikan mulai dari komunitas terkecil suatu masyarakat, seperti pesantren hingga institusi.

Sementara itu, Dewan Pembina IIBF Solo Adib Ajiputra dalam kesempatan yang sama mengungkapkan, sekitar 600 pengusaha dari berbagai kota di Indonesia, akan mengikuti expo produk Indonesia sebagai rangkaian kegiatan kongres. Expo produk sejumlah pengusaha mulai dari handycraft, herbal, terknologi tepat hingga makanan tersebut, akan ditempatkan di 2 tempat yakni Diamond Solo Convention Center dan Lapangan Kota Barat. Selanjutnya expo tersebut akan digelar secara berkelanjutan dalam agenda.

Politisi PD: Asing kuasai jantung ekonomi, bukan salah pemerintah

Wakil Ketua Komisi XI DPR, Achsanul Qosasih mengatakan, saat ini pihak asing terlalu banyak menguasai jantung perekonomian Indonesia, utamanya bank. Tapi, katanya, itu bukan salah pemerintah, tapi regulasi.

“Harus dibatasi asing kuasai jantung ekonomi kita. Jangan sampai asing banyak menguasai bank-bank,” kata Achsanul di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/11).

Ia mencontohkan, sebanyak 27 bank syariah yang ada di Indonesia, 13 bank syariah dikuasai oleh asing. “Jadi, saat ini masih ada asing yang lebih dominan menguasai bank-bank di Indonesia,” ujar dia.

Menurutnya, penguasaan bank oleh asing dikarenakan regulasi yang ada memungkinkan untuk itu. “Jadi bukan pemerintahnya yang salah. Tapi regulasi yang memungkinkan hal tersebut,” kata politisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Oleh karena itu, katanya, Komisi XI akan segera melakukan pembenahan terhadap regulasi, termasuk merevisi UU yang berkaitan dengan penguasaan pihak asing terhadap perbankan Indonesia.

“Tahun 2010 ini, Komisi XI akan merevisi 10 UU yang terkait perekonomian Indonesia. UU tersebut antara lain UU Akuntan Publik, OJK, BPJS, Money Laundring, PPATK, BI, Pasar modal,” kata dia.

Inilah Regulasi yang Dorong Bebasnya Asing Menguasai Ekonomi Nasional ….
76 UU Dicurigai Banteng Untungkan Pihak Asing
Pimpinan DPR Dorong Lakukan Revisi.

Meski Indonesia sudah 65 tahun merdeka, tapi pihak asing tak henti-hentinya gencar menjajah kepentingan nasional. Salah satu modusnya adalah dengan mengintervensi pembuatan peraturan perundang-undangan.

DIUNGKAPKAN anggota DPR Eva Kusuma Sundari, setidaknya ada 76 Undang-Undang (UU) dan puluhan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengakomodir kepentingan asing.

Dia mendapatkan informasi tersebut dari hasil kajian Badan ln telijen Nasional (BIN) menengarai antara lain tiga lembaga strategis dari Amerika Serikat yaitu World Bank (Bank Dunia). International Monetary Fund (IMF), dan United States Agency for International Development (USAfD) ada dibclakang semua itu.

“Ketiganya terlibat sebagai konsultan, karena memberikan pinjaman kepada pemerintah untuk sejumlah program di bidang politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat. Makanya, mereka bisa menyusupkan kepentingan asing dalam penyusunan UU di bidang-bidang tersebut.” katanya kepada Rakyat Merdeka, di Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Fraksi PDIP ini menje-laskan, keterlibatan Bank Dunia antara lain sebagai konsultan dalam sejumlah program pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan berbasis masyarakat.

Menurutnya, keterlibatan Bank Dunia tersebut telah membuat pemerintah mengubah sejumlah UU. Antara lain, UU Pendidikan Nasional. UU Kesehatan, UU Kelistrikan, dan UU Sumber Daya Air.

“Konsultasi Bank Dunia melalui anak usahanya yaitu IBRD (International Bank for Reconstruction and Development), dan IDA (International Development Association) menyusup ke UU Pendidikan melahirkan program bantuan operasional sekolah (BOS). Begitu juga dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM),” paparnya.

Menurut Eva. dalam UU Sumber Daya Air, penyusupan kepentingan asing adalah dalam bentuk pemberian izin kepada pihak asinguntuk menjadi operator atau pengelola. Menurutnya pemberian i/ m tersebut secara otomatis telah mematikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

“Di bidang kelistrikan juga hampir sama. Pada UU Kelistrikan, Bank Dunia mengarahkan pengelolaan listrik oleh pihak swasta atau dikelola masing-masing daerah.” ungkapnya.

Selain Bank Dunia, lanjutnya. IMF juga menyusupkan kepentingannya melalui beberapa UU. Misalnya. UU BUMN, dan 11 Penanaman Modal Asing. Menurutnya, dengan menerima bantuan IMF. secara otomatis pemerintah pasti harus mengikuti ketentuan IMF. “Misalnya seperti privatisasi BUMN, dan membuka kesempatan penanaman modal asing di usaha strategis yang seharusnya dikuasai negara,” ucapn\ a.

Khusus untuk keterlibatan USAID, anak buah Megawati Soekamoputri ini mejelaskan, bisa melihatnya diantaranya pada UU Migas (No 22 Tahun 2001). UU Pemilu (No 10 Tahun 2008). dan UU Perbankan yang kini tengah digodok pemerintah untuk direvisi.

Selama masa reformasi, kata Eva, USAID telah menjadi konsultan dan membantu pemerintah dalam bidang pendidikan pemilih, serta penyelenggaraan dan pengau asan pemilihan umum. Di sektor keuangan, UNSAID juga turut membantu usaha restruktu-risasi perbankan, pengembangan perangkat ekonomi makro yang baru, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam penentuan kebijakan ekonomi.

“Dengan keterlibatannya dalam membantu pelaksanaan pemilu dan pengembangan demokrasi, UNSAID telah menyusupkan paham liberalisme dalam mekanisme pemilihan secara langsung yang terkesan demokratis, namun temyata rawan dengan politik uang,” ungkap Eva.

Dia menegaskan, menyusup-nya kepentingan asing pada sejumlah UU telah merusak tatanan politik, ekonomi dan sosial-budaya. Meski berbeda lembaga, tapi syarat-syarat yang diajukan Bank Dunia. IMF. dan USAID secara substansi sama.

“Syaratnya, membuka pasar bebas, tidak boleh ada proteksi, pemain lokal dirugikan, free competitions dan membuat standarisasi yang membebani petani dan rakyat kecil.” bebernya.

Masih kata Eva, sebagian besar undang-undang yang ditengarai untungkan pihak asing adalah UU hasil usulan dari pemerintah. Makanya dia sangat menyesalkan mengapa pemerintah lebih mengakomodasi kepentingan asing dalam menyusun berbagai undang-undang tersebut. “Di pemerintahan berkumpul orang-orang pinter. Mereka seharunya tahu apa yang mereka lakukan,” ungkapnya.

Meski begitu dia mengakui, pada akhirnya UU tersebut juga dibahas bersama di DPR, dan kekuatan mencegah intervensi asing itu sangat kecil, karena kebanyakan anggota Dewan yang ada saat ini adalah orang baru yang belum terlalu berpengalaman. “Secara kapasitas, kapabilitas, belum balancing antara DPR dengan pemerintah,” kelitnya.

Kepala Hubungan Eksternal Bank Dunia Di Indonesia. Randy Salim yang dikonfirmasi soal tudingan kepentingan lembaganya yang disusupkan di UU dan RUU. mengaku belum mengetahuinya. “Saya belum membaca datanya, sehingga saya belum bisa berkomentar.” kelitnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Abdul Hafidz Anshary mengatakan, sampai saat ini lembaganya tidak pernah melakukan diskusi terkait adanya intervensi asing terhadap UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR. DPD. DPRD isu dengan pihak DPR. “Kita hanya pelaksana. Jadi secara lembaga kita tidak akan membahas hal itu. Tanya DPR saja.” katanya.

Kepala Hubungan Masyarakat (Humas) Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas). Elan Biantoro juga mengatakan, hal yang serupa soal dugaan intervensi asing dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.

Meski begitu, menurut Elan, dalam menjalankan tugasnya BP Migas selalu berusaha keras untuk mencermati kinerja para investor di lapangan. Berdasarkan hasil evaluasi itulah, kemudian BP Migas akan memberikan masukan kepada Kementerian, apakah para investor itu layak diperpanjang atau tidak.

Ketika Ekonomi Dikuasai Asing

BANYAK pihak sudah mengingatkan kita tentang liberalisasi yang sudah berlebihan. Mulai dari kalangan budayawan, ilmuwan, agamawan, hingga pensiunan Angkatan Darat meminta agar kita kembali ke jati diri sebagai bangsa.

Kita akan merasakan pentingnya kembali ke identitas sebagai bangsa setelah melihat gambaran yang sesungguhnya. Terutama di bidang ekonomi sangat terasa kuatnya dominasi asing. Di bidang perminyakan misalnya, 75 persen pengelolaan minyak dipegang oleh asing. Demikian pula di bidang perbankan, yang 50,6 persen kepemilikan berada di tangan asing. Hal yang sama juga dengan sektor telekomunikasi dan bahkan juga perkebunan kelapa sawit.

Dalam dunia yang semakin terbuka, kita tidak mungkin menutup diri. Ekonomi pasar bebas membuat kita tidak bisa menghindar dari arus modal asing yang akhirnya ikut menguasai aset-aset milik kita.

Kita memang tidak perlu juga menjadi xenophobia, menjadi takut terhadap asing. Hanya saja, kita juga jangan sampai terbawa arus besar. Sebab, itu dapat melupakan jati diri kita sebenarnya. Yang lebih menakutkan lagi apabila sampai mengorbankan bangsa kita sendiri.

Dominasi asing yang tidak terkontrol akan membuat kita kehilangan kedaulatan. Penjajahan modern tidak lagi dilakukan secara fisik, tetapi lebih berwawasan ekonomi. Dari ekonomi bahkan kemudian memengaruhi cara berpikir kita semua.

Lihat saja bagaimana dominasi asing kemudian mempengaruhi peraturan perundang-undangan yang ada. Karena kenaifan dari para anggota legislatif kita, maka aturan yang dibuat akhirnya membuat kekuatan asing memiliki kebebasan yang luar biasa.


Fakta & Data Neoliberalisme Menguasai Ekonomi Nasional

Contoh paling nyata adalah dalam pengelolaan tambang. Kontrak karya terhadap penambangan emas di Nusa Tenggara Barat misalnya, royalti yang dibayarkan kepada negara ditetapkan atas dasar harga tetap US$300 per troy ounce. Padahal harga emas sekarang ini sudah mencapai US$1.500 per troy ounce.

Bagaimana hal itu bisa terjadi? Karena para pembuat peraturan kita mudah untuk diajak untuk `kongkalingkong`. Dengan diiming-imingi materi yang menguntungkan dirinya pribadi, mereka lupa dengan kepentingan bangsa yang lebih besar.

Sepanjang kita membiarkan perekonomian dikelola dengan cara seperti itu, jangan heran apabila kita hanya akan menjadi penonton di negeri sendiri. Kita akan semakin tertinggal untuk bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti ditegaskan dalam ideologi Pancasila kita.

Kebangkitan Nasional yang kita peringati harus bisa dipakai untuk merevitalisasi bentuk perekonomian negeri ini. Kita harus mengembalikan pengelolaan ekonomi negeri ini untuk sejalan dengan cita-cita kehidupan bangsa, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan memberikan kesejahteraan umum kepada seluruh rakyat Indonesia.

Negara harus hadir untuk mengatur jalannya pengelolaan ekonomi negara ini dengan orientasi memberikan kemakmuran kepada seluruh rakyat. Kitalah yang harus mengatur kehadiran modal asing untuk ikut memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia.

Pengaturan merupakan sesuatu yang menjadi hak mutlak. Namun, kita sebagai bangsa dan tidak bisa diatur-atur oleh bangsa lain. Sama halnya dengan Pemerintah Amerika Serikat yang benar-benar liberal, namun tidak memberikan izin kepada kepemilikan asing untuk menguasai pelabuhan-pelabuhan laut yang ada di negara mereka.

Pada akhirnya semua dikembalikan kepada kepentingan nasional yang lebih besar. Negara harus hadir agar kepentingan nasional tidak dibajak oleh kepentingan-kepentingan yang merugikan kehidupan bangsa secara keseluruhan.

Kita merasa prihatin bahwa untuk mendefinisikan kepentingan nasional seringkali kita juga kebingungan. Akhirnya, kita lebih banyak berkelahi sendiri dan perseteruan di antara kita akhirnya menguntungkan pihak asing. Kita disuruh untuk berkelahi untuk hal-hal yang tidak substansial dan akhirnya lupa akan esensi yang jauh lebih penting.

Lihat saja tentang rencana pemerintah untuk mengambil kepemilihan saham perusahaan tambang emas PT Newmont Nusa Tenggara. Dalam konteks memperkuat kepemilikan nasional, baik jika kita mengambil saham dari perusahaan asing tersebut. Namun DPR dan pemerintah lebih mempersoalkan tata cara pengambilalihan bukan keharusan untuk mengambil alih sebagian saham perusahaan tambang tersebut.

Saatnya kita untuk kembali kepada tujuan besar kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Termasuk dalam tata cara pengelolaan ekonominya. Jangan sampai kita mengalami neokolonialisme baru tanpa kita pernah menyadarinya.

1 Juli 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

9 Cara sehatkan tubuh dan fikiran dalam 1 menit

Penelitian baru menunjukkan bahwa semakin Anda merasa nyaman dengan pasangan, maka Anda memberi perasaan rileks lebih besar kepada tubuh dan pikiran. Perasaan nyaman dimaksud bisa didapat mulai dari saling berpelukan hingga bercinta.
Sebuah penelitian terbaru di Psychosomatic Medicine menunjukkan buktinya. Untuk setiap waktu bermesraan, kortisol—hormon yang dilepaskan tubuh saat stres—berkurang sekira 7 persen.”[/quote]

“2.Makan Cokelat
[quote]Masih merasa bersalah saat mengunyah cokelat? Tak perlu, karena menurut sebuah studi baru-baru ini di Northumbria University, Inggris, cokelat kaya flavanols yang membantu meningkatkan aliran darah ke otak. Cokelat juga kaya flavonoid yang membantu tubuh memerbaiki kerusakan yang ada dan melawan racun, meningkatkan memori, melawan kelelahan, dan membantu tubuh dalam tugas-tugas yang menantang mental.
“[/quote]

“3.Dengarkan Musik
[quote]Lain kali Anda menemukan diri dalam situasi penuh tekanan, pasang headphone untuk mendengarkan lagu favorit. Menurut sebuah studi terbaru di Cleveland Clinic, musik dapat menurunkan tekanan darah dan tingkat stres.”[/quote]

“4.Tertawa
[quote]
“Dapatkan screen saver yang konyol. Sewa film yang lucu ketika Anda tiba di rumah. Berhenti memikirkan hal-hal yang terlalu serius!,” kata Alice Domar Ph.D., direktur Mind/Body Center for Women’s Health di Beth Israel Deaconess Medical Center.
“[/quote]

“5.Brisk walking dengan anjing peliharaan (bagi yang punya anjing)

[quote]Sahabat terbaik manusia lebih dari sekadar pendamping hidupnya hari ini, tapi juga hewan peliharaan. “Brisk walking atau jalan cepat di sekitar blok rumah Anda adalah bentuk olahraga ringan yang bagus untuk kaki, juga meningkatkan serotonin dan dopamine, yakni pemancar saraf yang bersifat menyenangkan dan menenangkan,” tutur Blair Justice PhD, profesor psikologi di University of Texas School of Public Health.
“[/quote]

6.Mengambil Nafas Dalam

Meningkatkan kesehatan dan kebahagiaan cukup dengan bernafas dalam. Bernafas memberi manfaat perbaikan proses pencernaan, kebugaran, dan kesehatan mental untuk meningkatkan energi dan rileksasi.”[/quote]

“7.Makan Sebuah Apel
Buah kaya gizi ini adalah aset utama untuk diet apapun. Apel kaya antioksidan, serat, dan flavonoid, apel membantu mendukung kesehatan jantung, dan menjaga kolesterol jahat (LDL) dalam tubuh Anda tetap terkontrol.”[/quote]

“8.Senyum
Menurut sebuah studi baru-baru ini di Columbia University, senyum mampu melawan stres. Ketika Anda merasa saraf menegang dan perasaan cemas menyerang, luangkan waktu untuk istirahat dan tersenyum.

“Jika Anda dapat memperlambat laju pernapasan dan mengubah ekspresi, Anda dapat mengusir stres,” jelas Mark Stibich PhD, konsultan di Columbia University.”[/quote]

“9.Mulai Hari Dengan Bunga
Sementara rutinitas sehari-hari dapat menurunkan tingkat energi dan pandangan kita soal hidup bahkan sebelum akhir pekan tiba, penelitian menunjukkan bahwa bunga menjadi jawabannya. Menurut sebuah studi terbaru di Rutgers University, bunga menjanjikan usia panjang, efek positif pada energi dan suasana hati, bahkan dapat mengurangi depresi dan kecemasan. Memandangi warna-warni bunga ataupun mencium aroma semerbaknya tentu menghadirkan perasaan tenang.

1 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | 1 Komentar

SUKSES itu Sederhana Tapi Tidak Mudah

Sukses tercapai oleh sebuah pola sederhana. Siapapun yang bisa menjalankan pola ini, maka sukses jadi kenyataan. Siapa yang cepat menjalankan polanya, suksesnya pun diraih cepat.
Kondisi awal, memang berpengaruh, tapi tidak lebih menentukan dari proses menjalankan polanya.
Orang miskin dan orang kaya lebih cepat mana meraih sukses? Bila hanya menghitung kondisi awal, maka orang kaya jawabannya. Tapi penentunya bukan kondisi awal, tapi proses menjalankan polanya. Orang miskin yang lebih cepat menjalankan pola sukses dari orang kaya, akan meraih sukses lebih cepat pula.

Nah, bagaimana pola sukses itu? Ada 5 tahap yang membentuk pola sukses, yaitu:[/CENTER]

1.Keyakinan Diri yang Positif

Segalanya berawal dari sini. Ini citra diri anda. Self image. Ini berkaitan dengan bagaimana anda meyakini diri anda sendiri? Apakah anda manusia yang dilahirkan untuk sukses atau untuk gagal? Anda orang baik atau orang buruk? Anda ganteng / cantik atau buruk rupa? Anda layak kaya atau layak miskin? Anda merasa sebagai orang kelas bawah, kelas menengah atau kelas atas? Ketika berhadapan dengan orang lain, anda merasa diri anda di atas, sejajar atau di atasnya? Juga berkaitan dengan anda merasa diri anda pengikut yang baik atau pemimpin yang hebat? Merasa punya semua bakat dan potensi yang dibutuhkan atau tidak?

Nah, kesuksesan diawali dari keyakinan positif atas diri sendiri. Anda yakin anda dilahirkan untuk sukses. Anda orang baik. Anda ganteng / cantik. Anda layak kaya dan menjadi orang kelas atas. Anda percaya diri berhadapan dengan orang lain. Tidak rendah diri. Tidak juga sombong. Anda layak menjadi pemimpin hebat. Anda pun yakin sekali anda dianugerahi bakat dan potensi yang cukup untuk meraih sukses yang anda inginkan.

Kenapa ini penting? Karena hanya orang yang yakin bahwa dirinya layak sukses yang akan meraih sukses itu. Iya kan?”

“2.Melakukan Keharusan.

Langkah kedua adalah melakukan keharusan. Dari keharusan yang mendasar dan sederhana sampai melakukan keharusan yang sulit dan rumit. Keharusan – yang paling sederhana sekalipun – biasanya tidak menyenangkan. Tapi sangat baik bila dilakukan.

Keharusan ini bersifat seperti imunisasi. Bayi harus diimunisasi. Ini sebuah keharusan. Sakit rasanya, tapi menguatkan. Sedih melihatnya, tapi harus melakukannya. Resiko lebih besar harus ditanggung bila keharusan ini tak dilakukan.

Setiap orang harus bangun pagi-pagi. Setiap orang harus berolahraga. Setiap orang harus makan makanan sehat dan bergizi. Setiap orang harus bisa mengurus dirinya sendiri. Setiap orang harus bisa berpikir. Setiap orang harus bisa memecahkan masalah. Setiap orang harus terus belajar. Itulah beberapa keharusan yang mendasar.

Bila anda karyawan, anda harus disiplin. Taat aturan. Betapa pun aturan itu membuat anda kesal. Bila anda pebisnis, anda harus punya nilai lebih. Betapa pun sulitnya memiliki nilai lebih itu. Bila anda atlet, anda harus keras berlatih. Meski itu melelahkan.

Nah, bisakah anda meraih sukses bila anda tak bisa melakukan keharusan anda? Tidak!!! 100% tidak bisa sukses.

“3.Membentuk Kebiasaan Positif.

Langkah ketiga adalah hasil langkah kedua yang benar-benar jelas, terus dilakukan berulang-ulang secara konsisten. Setiap orang harus bangun pagi. Maka pagi bisa berarti pukul empat, lima, enam, tujuh, delapan atau bahkan sembilan. Bila anda bangun tidur pukul empat di hari Senin, pukul tujuh di hari Selasa, pukul lima di hari Rabu, pukul delapan di hari Kamis, maka anda baru melakukan keharusan. Keharusan anda belum menjadi kebiasaan. Ketika anda secara konsisten – setiap hari – bangun pukul empat, itulah kebiasaan. Sebuah kebiasaan positif harus benar-benar jelas.

Ketika melihat orang kecelakaan, anda sigap membantu. Anda melakukan keharusan anda. Tapi hal ini tak terjadi setiap hari, kan? Maka ini bukan kebiasaan. Mematikan lampu yang tak digunakan adalah keharusan. Selalu mematikan lampu yang tak digunakan adalah kebiasaan. Nah, keharusan dan kebiasaan dibedakan oleh satu kata saja : selalu. Satu kata yang benar-benar sangat menentukan.

Keyakinan positif, Melakukan keharusan dan Membentuk kebiasaan positif adalah fondasi sukses anda. Ia seperti batu, pasir dan semen dalam fondasi rumah. Salah satu kurang, fondasi tak kuat. Rumah tak bisa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Sukses pun begitu. Hanya bisa diraih bila fondasinya kuat. “

“4.Membentuk Kebiasaan Produktif

Kebiasaan produktif berbeda dengan kebiasaan positif. Kebiasaan positif berarti tidak negatif, tidak merugikan, dan menyenangkan, tapi tidak menghasilkan kemajuan secara langsung. Kesuksesan diraih secara langsung oleh kebiasaan produktif.

Membaca buku itu positif. Apakah produktif? Tidak. Menulis buku lah yang produktif. Hasilnya jelas sebuah buku. Anda mungkin berpendapat, membaca buku kan menghasilkan pengetahuan. Jadi ada hasilnya. Ada produknya. Anda benar. Tapi produknya masih di tahap mental, bukan fisikal. Maka bila baru di tahap mental, belum bisa dikatakan produktif. Secara mental, anda bisa sangat paham tentang penjualan. Produktif? Belum. Jadi produktif bila anda telah menjual sesuatu. Dan sesuatu yang anda jual itu ada yang beli.

Apakah ini membuat produktif lebih penting dari positif? Jelas tidak. Anda akan sangat sulit untuk bisa produktif, bila anda tidak positif.”

“5. Berkompetisi.

Kebiasaan produktif akan menghantarkan anda pada sukses. Tetapi untuk bisa bertahan dalam kesuksesan, anda harus siap dan mampu berkompetisi. Tanpa ini, sukses hanya sekejap. Orang sukses adalah orang yang senang berkompetisi. Bersemangat ketika ada saingan. Terpacu ketika ada lawan. Tetap rendah hati ketika menang. Segera bangkit ketika dikalahkan. Maka keyakinan, pelaksanaan keharusan, kebiasaan positif dan kebiasaan produktif benar-benar diuji. Inilah ujian sebenarnya dari sebuah kesuksesan.”[/QUOTE]

“”Meraih sukses sulit. Mempertahankan kesuksesan jauh lebih sulit. Maka sadari lah bahwa semua kesulitan itu memang sebuah kelayakan untuk orang hebat seperti anda” :D

“Bagaimana dengan kegagalan? Ternyata, gagal pun membentuk sebuah pola.

Pola yang berkebalikan dari pola sukses. Berarti orang gagal itu:

[*]Keyakinan pada dirinya sendiri negatif.

[*]Tidak melakukan keharusannya, malah asyik melakukan kesenangan.

[*]Terbentuk kebiasaannya yang negatif.

[*]Terbentuk kebiasaannya yang merusak.

[*]Menyerah kalah sebelum berkompetisi.

Nah, ini jadi bahan introspeksi kita bersama. Berada di pola mana hidup kita? Pola sukses atau pola gagal? Berada di tahap mana pada pola tersebut?

1 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

10 Cara Praktis Mengatasi Stres Kurang dari 10 Menit

Stres merupakan salah satu penyebab utama timbulnya penyakit jantung dan stroke. Munculnya stres dapat dipicu oleh beragam permasalahan seperti permasalahan keuangan, keluarga, kesehatan atau perjalanan.

Berikut ini akan dibahas Tips praktis mengatasi stres kurang dari 10 menit, dari berbagai sumber:
“1. Mengumpat (1 detik)
Peniliti di England University of East Angelia Norwich mengkaji daya kemampuan dan menemukan bahwa menggunakan kata-kata umpatan dapat mengurangi stres dan meningkatkan keakraban antar rekan kerja (Bajingan! Anjing!). Semoga berhasil. :hammers”

“2. Konsumsi Minyak Ikan (5 detik)
Menurut penelitian dari University of Pittsburgh, orang memiliki kandungan EPA dan DHA asam lemak omega-3 dalam darah paling tinggi, lebih bahagia, tidak terlalu impulsif, dan lebih menyenangkan. Cobalah minyak ikan sebagai suplemen harian yang mengandung 400 mg EPA dan 400 mg DHA.”

“3. Makan Dark Chocolate (10 detik)
Menurut studi yang dipublikasikan dalam Proceeding of The National Academy of Science, menunjukkan bahwa flavonoid dalam biji kakao dapat membuat pembuluh darah lebih relaks. Cari dark chocolate rendah lemak yang memiliki lebih banyak favonoid yang meredakan stres daripada milk chocolate.”

“4. Sandarkan Punggung (30 detik)
Lupakan nasihat yang menyerankan Anda duduk tegak untuk meredakan ketegangan pada punggug. Para peniliti di University of Alberta Hospital di Kanada menemukan bahwa duduk dengan menyandarkan punggung dengan kemiringan 135 derajad adalah posisi duduk terbaik untuk mengurangi nyeri punggung.”

“5. Tambahkan Bawang Putih (1 menit)
Para peneliti di University of Alabamadi Birmingham yakin telah menemukan alasan mengapa bawang putih bagus untuk kesehatan jantung, dan di dlam penelitian itu mereka menemukan kekuatan bawang putih untuk memerangi stres juga. Saat Anda mencerna organsulfur allicin, komponen utama dalam bawang putih, tubuh Anda memproduksi hidrogen sulfida, yang akan membuat pembuluh darah relaks danmeningkatkan aliran darah.”

“6. Seduh Teh (3 menit)

Dalam sebuah studi di University College di London, 75% pria diberikan teh sebelum menyelesaikan tugas yang sarat dengan stres. Setelah tugas selesai, ternyata kadarkortisol mereka turun hingga rata-rata 47%, lebih rendah dibandingkan dengan pria yang sebelumnya tidak minum tes yang kortisolnya turun sebanyak 27%.”

“7. Menonton Youtube Untuk Selingan (5 menit)
Meurut para peniliti di Linda Universit, California, tertawa dapat menurunkan hormon yang berkaitan dengan stres seperti dopac (38%). kortisol (39%), dan epinephrine (70%). Dan saat para peneliti di University of Maryland memertontonkan potongan film pendek kepada partisipan, ternyata mereka yang menonton film lucu mengalami peningkatan aliran darah menuju jantung mereka sebanyak 22%.”

“8. Temukan Hoku Anda (30 detik)
Menurut para peneliti di Hongkong Polytchnic University, akupuntur adalah cara cepat meredakan ketegangan hingga 39%. Kalau Anda mau stres cepat reda, pijatlah daerah antara ibu jari dan jari telunjuk selama 20-30 detik. “Ini adalah titik akupuntur paling ummum untuk membuat tubuh bagian atas terasa nyaman, “ kata Patrice Winter, juru bicara American Physical Therapy Association.”

“9. Bijak Rencakanan Keuangan (8 menit)

“Bagi pria, saat liburan, uang adalah sumber stres paling besar, ” kata Bonnie Eaker Weil, Ph.D., penulis buku Financial Infidelity. arena menurut survey tahun 202, pria yang menghindari membuat perencanaan keuangan, rata-rata menghabiskan 36% lebih banyak uang untuk membeli hal-hal selama liburan dibaningkan dengan pria yang melakukan perencaan keuangan. Maka sayangi dompet dan jantung Anda. Rundingkan dengan istri Anda dan segera hitung uang yang akan Anda berdua belanjakan selama liburan atau saat hari raya.”

“10. Bercinta (10 menit)

Mencium dan memeluk istri Anda dapat mengurangi stes, menurut para peneliti di University of North Caroline, Skotlandia, kegiatan ini dapat meningkatkan kadar oksitoksin, hormon yang berkaitan dengan cinta dan ikatan batin. Para peneliti pun menemukan bahwa bercitan secara teratur dapat menurunkan rasa cemas, stres, dan tekanan darah. “

1 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

Ada Yang Tahu kalo Aura Cantik Wanita Dapat Terpancar Dari Sini

“Bagi seorang pria, Wanita yang mempesona dan cantik adalah sesuatu yang menarik untuk selalu diperhatikan, Tidak sedikit karya-karya besar dari orang orang tekenal terinspirasi dari wanita.

Tapi wanita yang bagaimana dan sifat-sifat apakah yang yang bisa membuat seorang laki-laki itu menyebus seorang wanita itu cantik dan mempesona.

Ketahui sembilan hal yang menunjukkan aura cantik dan mempesona seorang wanita di mata pria,

1. Aroma

Aroma bukan soal parfum yang Anda kenakan. Tetapi aroma tubuh khas yang dimiliki setiap orang. Indra penciuman akan menangkap dan terekam dengan baik di otak.

“2. Suara

Pria bisa merasa sangat bergairah saat mendengar suara pasangannya di telepon. Apalagi, jika dibisikkan kata-kata manis ditelinganya.

“3. Tatapan
Mata Anda bisa meluluhkan hati si dia. Bagi pria, tatapan wanita yang dalam, meskipun hanya berupa lirikan, adalah hal yang sangat seksi.”
“4. Gerakan khas

Tiap orang memiliki gerakan tubuh yang khas. Hal ini membuat bahasa tubuh wanita makin terlihat seksi di mata pria.

5. Cara jalan

Meskipun cara jalan Anda aneh, tetapi pria sangat sangat suka memperhatikan gaya jalan wanita yang disukainya. Menurut pria, gerakan jalan wanita sangat seksi dan menggoda. Tidak heran jika banyak pria yang memilih untuk berjalan di belakang wanita.[/COLOR]“
“6. Malu

Sikap Anda yang terkadang malu-malu juga bagi sebagian pria adalah hal seksi. Muka yang merah atau Anda salah tingkah, justru membuat pria makin berhasrat ingin menggoda.

“7. Cara tertawa

Saat Anda sudah bisa tertawa lepas saat bersama seorang pria, tandanya kenyamanan sudah tercipta. Pria tersebut pasti akan menatap dalam untuk memperhatikan cara tertawa Anda. Inilah hal paling seksi sekaligus menyenangkan.”

“8. Kemampuan komunikasi

Meskipun memiliki lekuk tubuh bak model, tetapi jika tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, justru bisa terlihat tidak menarik. Wanita yang bisa mengekspresikan dengan baik perasaan dan pemikirannya, serta percaya diri akan selalu terlihat seksi di mata pria.”

“9. Semangat bertualang

Jika Anda memiliki semangat bertualang, selalu ingin mencoba hal baru, pria cenderung penasaran. Bukan hanya seksi secara fisik, tetapi kepribadian Anda bagi pria juga sangat seksi.

1 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | Tinggalkan komentar

Tips….Gue 10 Teknik Mengingat Pembicaraan

Fakta menunjukkan bahwa kebanyakan orang hanya mengingat 50% dari apa yang dikatakan seseorang dalam 24 jam. Sebagian orang malah hanya mengingat kurang dari 25% saja.
Kapasitas otak kita memang terbatas. Itu sebabnya kita takkan bisa mengingat semua yang terjadi sepanjang hidup kita. Termasuk isi percakapan yang kita lakukan dengan siapa saja dalam 24 hari. Parahnya seringkalai ‘hilangnya’ isi percakapan terjadi saat kita berada di tengah pembacaraan penting. Ketika mereka menanyakan isi pembicaraan yang sudah lewat, Anda lupa dengan apa yang baru saja mereka katakan. Kalau begini, Anda mungkin akan dianggap tidak menyimak atau malah dikira tidak tertarik dengan pembicaraan tersebut.

Namun jangan berkecil hati jika Anda mengalaminya. Nah, agar Anda tidak selalu kehilangan isi pembicaraan, cobalah beberapa tips berikut:

1. Take It Easy

Stres akibat pekerjaan menumpuk, deadline atau dalam keadaan membingungkan, sering membuat pikiran jadi tidak focus. Alhasil, ketika teribat dalam pembicaraan, Anda tidak menyimak semuanya karena (mungkin) pikiran Anda melayang ke persoalan tadi. Solusi: jangan panic, tetalah bersikaptenang. Tarik nadas panjang dalam-dalam dan katakana pada diri sendiri “Don’t Worry be happy.” Sikap tenang akan mempengaruhi daya kerja otak Anda. Dnegna tetap terkonsentrasi pada apa yang terjadi di depan Anda.”

“2. Lakukan Visualisasi

Teman Anda sedang bercerita kepada Anda? Atau bos sedang menyuruh Anda mengerjakan sesuatu? Untuk membantu mengingat, coba buat gambaran di dalam pikiran. Kebanyakan orang lebih visual dibanging auditory sehingga Anda lebih mudah mengingat sesuatu yang Anda lihat di dalam pikiran disbanding apa yang Anda dengar melalui telinga Anda.

“3. Sebut Nama

Agar orang lain mengingat apa yang Anda katakana caranya dengan sering-sering menyebut nama orang tersebut di sepanjang percakapan. Secara psikologis, otak Anda deprogram untuk terus menerus mendengarkan saat naa Anda disebutkan. Jadi, jika Anda sering menyebut lawan bicara, kecil kemungkinan dia tak akan mendengarkan. Solusi: coba terapkan hal ini dengan keadaan sebaliknya. Jika ternyata lawan bicara tidak sering menyebut nama Anda, berusahalah lebih sensitive dengan sebutan orang kedua, yaitu ‘kamu’, Anda dan sebaginya.

“4. Ingat Pesan Mama

Masih ingat pesan ibu yang menyuruh Anda menatap mata orang yang sedang berbicara dengan Anda (lawan bicara) sebagai aturan sopan santun? Ternyata ini bukan seksedar aturan tata karma saja lho? Menatap mata orang yang mengajak bicara benar-benar bis membantu menghilangkan gangguan sehingga Anda lebih mudah mendengarkan berbeicara.”

“5. Perintah Diri Sendiri

Anda akan sulit mengingat jika Anda tak merasa membutuhkannya atau jika tak memerintahkan diri Anda untuk mengingat. So, selalu katakana pada diri sendiri bahwa Anda ingin mengingat bagian tertentu dari percakapan itu dan konsentrasi pada bagian itu. Percaya atau tidak, cara ini akan meningkatkan kemampuan mengingat Anda samai 2 kali lipat. Ini disebabkan karena Anda mengingat apa yang ingin Anda ingat.

“6. Catat

Agar lebih ingat lagi, tak ada salahnya Anda mencatat poin-poin penitng dari sebuah pembicaraan. Kebiasaan mencatat ini merupakan cara yang paling efektif agar Anda tidak lupa dengan semua isi pembicaraan yang telah Anda lakukan

“7. Get Organized

Memang ritual yang sama setiap hari akan membuat pikiran dan emosi Anda mengikut pola yang sama. Itu sebabnya, Anda dianjurkan sesekali menyingkirkan rutinitas dari biasanya, Karena sesuatu yang baru, diyakini dapat menyegarkan pikiran dan berdampak positi bagi Anda. Meskipun begitu, untuk membuat pikiran Anda tetap sehat dan ingatan kuta, Anda disarankan menjalani hidup teratur dan terencana. Cara ini akan membuat Anda mampu mengingat sesuatu dengan mudah.”

“8. Olahraga

Para dokter dan pakar kesehatan mengatakan bahwa olahraga dapat melancarkan dan memperbaiki sirkulasi darah ke otak. Hal ini akan member pengaruh positif pada otak. Otak dapat bekerja lebih segar sehingga akan memudahkan Anda untuk mengingat segala sesuatu yang akan dan sudah Anda lakukan.”

“9. Belajar Menyanyi

Masih ingat bagaimaan Anda dulu bertambah kosakata bahasa inggris lewat lagu atau menangkap lirik romantic dengan bernyanyi? Memang musik sudah terbukti dapat memperkuat pikiran, menyalurkan kreativitas dan bahkan menyembuhkan tubuh. Dengan belajar bernyanyi, Anda tidak hanya menemukan suara Anda, tapi juga memperluas pergaulan dan mengembangkan daya ingat. Fakta: berkat The Mozart Effect, pelajar SMU di Amerika yang menyanyi atau memainkan music mampu mencapai 51 poin lebih tinggi pada ujian akhir nasional.”

“10. Aktivitas Baru

Anda juga dianjurkan untuk melakukan aktifitas fisik baru untuk menyegarkan pikiran. Selama melakukan kegiatan fisik pikiran akan bekerja lebih aktif. Anda bisa melakukan olahraga baru atau rekreasi ke temapt yang belum pernah Anda kunjungi. Tanpa Anda sadari pikiran akan bekerja lebih aktif selama Anda melakukan aktivitas baru tersebut. Anda pun akan merasakan kepuasan dan ketenangan batik yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya! Nah, setelah itu, otak Anda akan siap untuk mengingat hal baru lagi.

1 Juli 2011 Posted by | Tak Berkategori | | Tinggalkan komentar

LKPJ Gubernur Papua, Bas Suebu Hanya Sebatas Pencitraan

Jayapura,- LKPJ Gubernur Papua hanya bersifat formalitas dan normatif semata, bagusnya semakin banyak masalah yang disuguhkan menjadi lebih baik, kalau hanya yang baik – baik saja, LKPJ masih sebatas alat pencitraan belaka”, kata Budi Setyanto, SH, Direktur Institute Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua.
Menurutnya dari tahun ke tahun LKPJ Gubernur Provinsi Papua masih berpola sama seperti era Orde Baru dahulu, formalitas dan normatif, mestinya sudah harus ada perubahan dalam hal penyampaian LKPJ sehingga masyarakat benar – benar mengetahui apa sebenarnya yang terjadi.
Yang terpenting lagi adalah azas transparansi sebagai sebuah laporan itu harus lebih di tonjolkan sehingga masyarakat akan menilai dan melihat sejauh mana kesungguhan seorang Kepala Daerah menjalankan amanat rakyat.
“kalau semuanya di laporkan secara transparan, tanpa klaim berhasil sekalipun masyarakat bisa menilai dan merasakan, keberhasilan yang telah di raih oleh seorang Kepala Daerah”, katanya lagi.
Terkait pelaksanaan RESPEK menurut Budi Setyanto merupakan program yang bagus dan sudah semestinya di teruskan sekalipun nanti ada pergantian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
“jadi siapapun Gubernurnya sebaiknya RESPEK tetap di lanjutkan, karena program ini bagus, hanya perlu evaluasi dan pembenahan di sana – sini, salah satunya dalam hal penyediaan tenaga pendamping”, kata Budi Setyanto
Menurutnya dengan adanya program RESPEK terhadap masyarakat, yakni dimana masyarakat bisa merasakan dan terlibat langsung dalam proses perencanaan kegiatan dan program di kampung masing – masing karena ada uangnya, selain itu dari sisi partisipatif dengan adanya dana RESPEK ke kampung – kampung maka masyarakat bisa mendapatkan medium pembelajaran partisipatif untuk meningkatkan kapasitasnya.
Salah satu persoalan mendasarnya adalah kompetensi tenaga pendamping yang ditempatkan di tiap kampung, dimana masih banyak tenaga pendamping belum memahami tugasnya dengan baik, belum mengerti bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan, proses perencanaan, hanya karena kejar target akhirnya mereka di tempatkan di kampung.
“rata – rata mereka ini baru lulus kuliah, pembekalan yang diberikan juga masih terbatas, 3 hari atau 1 minggu, apalagi bila tidak memiliki jiwa pekerja sosial, bisa dipastikan tidak optimal kinerjanya”, urai pengacara KPU Kota yang tengah berperkara di MK itu.
Ruben Magai, S.IP Ketua Komisi A DPRP mengatakan bahwa persoalan transparansi dalam era kepemimpinan Barnabas Suebu, SH – Alex Hesegem ini memang menjadi satu hambatan bagi mereka untuk melakukan fungsi kontrol sebagaimana diamanatkan di dalam Undang – Undang.
Termasuk dalam hal dana RESPEK ini, selama ini menurutnya masyarakat mengetahui dana Otsus itu untuk RESPEK, tapi masyarakat kurang terlalu mendapatkan informasi yang cukup bahwa dari dana Otsus hanya Rp 100 juta yang di serahkan ke kampung sebagai program RESPEK sedangkan dana bagi pendamping, konsultan dan lain – lain di danai dari donor  luar negeri baik itu Bank Dunia, UNDP, maupun USAID dan beberapa lembaga donor lainnya.
“transparansi dana dari donor untuk memback up dana Otsus yang di gelontorkan untuk RESPEK ini saja, kami sebagai anggota DPRP kurang mendapatkan informasi yang cukup, jadi masyarakat selama ini berpikir Otsus di era Kaka Bas ini hasilnya RESPEK itu sudah, dan selama ini program itulah yang di elu – elukan dan di gembar – gemborkan sebagai suatu keberhasilan”.
Menurutnya dari sisi konsep RESPEK memang program yang ideal, tapi dari sisi penyerapan anggaran yang berpihak ke publik masih sangat minim jika dibandingkan dengan besaran dana yang di gelontorkan pusat maupun lembaga donor ke Papua.
Hal itu juga di –ia-kan Budi Setyanto, menurutnya persoalan transparansi ini memang masih menjadi batu ganjalan, karena asumsi masyarakat bahwa dana Otsus adalah Rp 100 Juta dana RESPEK itu saja, padahal kan tidak sebatas itu saja, banyak program dan kegiatan lain baik dari Provinsi maupun lewat kabupaten. “Hal itu disebabkan oleh lemahnya kontrol dan pengawasan dari DPRP, juga dari institusi dan lembaga negara sepert BPK dan BPKP, mestinya DPRP bisa lebih optimal, kalau persoalan tidak memperoleh laporan, kan sebenarnya DPRP bisa memanggil Gubernur untuk di mintai keterangan, termasuk juga soal dana – dana dari donor, DPRP bisa kok` panggil lembaga – lembaga donor yang ada untuk di mintai keterangan tekait dana – dana yang mereka kucurkan khususnya yang langsung ke Pemerintah baik Provinsi maupun Kabupaten”, jelas Direktur ICS Papua ini.

30 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Pilkada Papua) Golkar : HMS—Yop Kogoya, Final

JAYAPURA— Pasangan Habel Melkias Suwae (HMS)  dan Yop Kogoya akhirnya final. Ini setelah DPP Partai Golkar akhirnya resmi menetapkan dan mengesahkan HMS sebagai Cagub berpasangan Yop Kagoya sebagai Wacagub Provinsi Papua periode 2011-2016.    Pasangan HMS—Yop ditetapkan dan disahkan melalui Surat No R-308/Golkar/VI/2011 tertanggal 6 Juni 2011 perihal pengesahan pasangan Calon Kepala Daerah Provinsi Papua periode 2009-2016 yang ditandatangani Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal  Bakrie dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Surat ini  ditujukan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua serta ditembuskan masing-masing kepada Wakil Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ketua Bidang PP Wilayah Maluku, NTT dan Papua, Ketua Bidang Organisasi dan Daerah DPP Partai Golkar, Bendahara DPP Partai Golkar, DPD Partai Golkar Kabupaten/Kota Se-Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Wakil Sekjen Bidang Kaderisasi serta  Koordinator DPP Partai Golkar Wilayah Provinsi Papua Emanuel Blegur telah memperkenalkan Cagub dan Cawagub Provinsi Papua yang diusung Partai Golkar dan Partai Damai Sejahtera (PDS) Habel Melkias Suwae (HMS) dan Yop Kagoya ketika menyampaikan penjelasan di Restauran Bintang Laut, Entrop, Jayapura, Rabu (29/6).
Turut hadir dalam jumpa pers tersebut masing-masing Koordinator DPP Partai Golkar Provinsi Papua Hengki Sawaki, Koordinator DPP Partai Golkar Provinsi Papua Barat  Andi Rukman, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Bidang Pemenangan   Pemilu Wilayah 1 Drs Syamsudin Mandja, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Bidang Pemenangan   Pemilu Wilayah 6  Hengki Sawaki.  
Bahwa berdasarkan. Pertama, Petunjuk Pelaksana DPP Partai Golkar Nomor: Juklak-2/DPP/Golkar/XII/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Perubahan Juklak-05/DPP/Golkar/IX/2005 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Daerah dari Partai Golkar.
Kedua, hasil Keputusan Rapat Tim Pilkada Pusat tanggal 6 Juni 2011 yang membahas pemilihan dan penetapan Calon Kepala Daerah  Provinsi Papua  yang dipimpin  Ketua Umum DPP Partai Golkar  yang dituangkan dalam Berita Acara Tim Pilkada Pusat. Ketiga, Surat  DPD Partai Golkar Provinsi Papua Nomor: R-22/DPD/PG/P/VI/2011 tertanggal 15 Juni 2011 perihal Usulan Tambahan Bakal Calon Wakil Gubernur.     
Diinstruksikan kepada Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Pertama, menindaklanjuti keputusan tersebut diatas sesuai ketentuan organisasi dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Kedua, mendaftarkan pasangan calon yang  sudah ditetapkan ke KPUD setempat sesuai jadwal yang ditetapkan.  Ketiga, keputusan ini bersifat final dan mengikat bagi seluruh jajaran Pengurus/Fungsionaris/Kader dan Anggota Partai Golkar. Keempat, segala tindakan yang bertentangan dengan hasil penetapan Rapat Tim Pilkada dan keputusan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan organisasi yang  berlaku. 
Terkait DPP Partai Golkar menjatuhkan pilihan kepada HMS, Emanuel Blegur menegaskan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertimbangan DPP Partai Golkar mengusung HMS untuk maju sebagai Cagub Provinsi Papua  yang paling utama adalah catatan prestasi atau track record dari HMS selama dua periode kepemimpinanya di  Kabupaten Jayapura mencatat program pemberdayaan kampung yang dirintisnya ternyata mampu meningkatkan kesejateraan masyarakat serta mendorong peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Jayapura. “Dibawah kepemimpinan HMS mampu mengeluarkan Kabupaten Jayapura sebagai salah satunya  Kabupaten di Provinsi Papua sehingga tak lagi tergolong sebagai Kabupaten miskin,” katanya.
Menurutnya, melalui program pemberdayaan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga mereka mengalami ketahanan pangan dan Kabupaten Jayapura merupakan salah satu Kabupaten  yang memiliki ketahanan pangan sementara Kabupaten Kabupaten  yang lain masih tergolong rawan pangan. 
Prestasi HMS menyangkut kinerja keuangan. Ia adalah salah satu Bupati  dari  6  Bupati di seluruh Indonesia yang memiliki prestasi  dalam hal kinerja keuangan. Dan tiga tahun terakhir ini beliau mendapat penghargaan dari Menteri Keuangan  dan hasil pemeriksaan BPK menunjukan bahwa Pemda Kabupaten Jayapura Wajar Dengan Pertimbangan (WDP). “DPP Partai Golkar Pihaknya melihat bahwa dalam lingkup yang paling kecil HMS mampu berprestasi. Orang yang setia pada perkara kecil adalah orang yang juga setia pada perkara besar,” ungkapnya.

30 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | Tinggalkan komentar

Dengan Dana Terbatas Ternyata Persipura Emang Macho

Terkesan, Sempurna atas kemenangan 2-1 Persipura atas tim bertabur bintang Indonesian Super League (ISL), All Star ISL pada pertandingan eksibisi tadi sore (29/6/2011) di Stadion Mandala Jayapura. Kemenangan tersebut benar-benar menjadi kado istimewa bagi fans tim yang berjuluk mutiara hitam ini.
Laga penutup ini tentunya punya nilai tersendiri bagi Jaksen F Tiago dan anak asuhanannya karena tampil luar biasa di hadapan supporter setia. Atas kemenangan tersebut, mengangkat trofi juara pertama ISL musim ini (2010-2011) pasti lebih berkesan.
Hebat, fantastis. Salut dengan permainan atraktif dan menghibur yang disajikan Boas dan kawan-kawan saat berhadapan dengan pemain-pemain yang kualitasnya sudah tak diragukan lagi di jagad persepakbolaan Indonesia. Melawan tim All Star yang dihuni oleh beberapa pemain tim nasional, seperti Gonzales, Bambang Pamungkas, Ridwan dan deretan nama besar lainnya seperti Aldo Bareto, tentu bukanlah lawan mudah. Buktinya, Persipura malah kebobolan lebih dulu lewat tendangan keras Ridwan.
Menarik, menelisik taktik dan pola yang kerap dimainkan oleh Persipura dengan sentuhan bola dari kaki ke kaki. Mereka selalu memberikan tontonan memikat mata penikmat sepak bola. Selain karena faktor pelatih dengan latar belakang dari Brazil, negara yang bisa dibilang gudangnya pemain hebat. Saya melihat ada hal yang paling menarik dari tim ini, yaitu pemain lokal.
Apresiasi mesti diberikan untuk pelatih karena tetap mengedapankan pemain asli Papua dalam skuadnya. Ia juga mampu menciptakan pemain-pemain muda berkualitas. Jika dulu, hanya ada pemain muda Boaz Salosa, Kabes, dan Wanggai, kini telah muncul lagi nama-nama baru Mandowen, Bonsafia, dan Tibo. Bahkan Boaz Salosa dinobatkan sebagai pemain terbaik dan top skor tahun ini.
Saya juga sempat ragu Persipura akan berprestasi lagi ketika tidak memperpanjang kontrak Ernes jeremiah dan Beto. Namun, masuknya Zah Rahan yang dipadu dengan pemain-pemain muda, ternyata membuat kilau Persipura lebih menarik walau dengan dana yang sangat terbatas dibandingkan tim2 ISL seperti Persija DLL tetapi Persipura punya cita rasa yang khas. Selamat untuk Persipura, semoga tradisi prestasi dapat diukir lagi. Liga Champion Asia yang masih diikuti, tentu akan menjadi ajang pembuktian Persipura siap menjadi tim terbaik di Asia. Salam, Maju terus sepak bola Indonesia!

30 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | | Tinggalkan komentar

(Pemilukada Papua) Golkar dan PDS Usung HMS dan Yap Kogoya Surat Rekomendasi Sah dari Aburizal Bakrie Masih Teka- Teki

JAYAPURA—Meski DPP Partai Golkar telah memutuskan mengusung   Calon Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016 atas nama Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua,  Habel Melkias Suwae (HMS), namun  keputusan ini, ternyata belum disertai surat rekomendasi resmi dan sah. 
Hal  ini memunculkan sejumlah teka- teki yang belum terpecahkan baik pengurus Partai Golkar sendiri maupun publik.  
Wakil  Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan DPD Partai Golkar Provinsi Papua Helmi Ihamahu dan Ketua Biro Pengabdian Masyarakat DPD Partai Golkar Provinsi Papua Raflus Dorangi  menegaskan,  prosedurnya sebelum ada rekomendasi atau apapun dia itu adalah keputusan rapat Tim Pemilukada DPP Partai Golkar beberapa pekan lalu yang dipimpin Ketua Umum Aburizal  Bakrie (ARB) sudah diputuskan dalam berita acara ditetapkan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua HMS  sebagai Cagub dan  Cawagub belum diputuskan diminta 3 nama.  Tiga  nama yang diusung termasuk  Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi disetujui DPP Partai Golkar.  Dikatakan, dari proses berita acara itu baru diterbitkan yang namanya rekomendasi atau kontrak politik. Tanpa  ini tak  bisa  diterbitkan apapun.
“Keputusan rapat ini menentukan berita acara ini,  baru diputuskan rekomendasi. Jadi kalau orang berpikir tanpa ini keputusan atau berita acara ini lalu  bisa membuat rekomendasi itu suatu mekanisme yang  tak benar atau keliru. Kan harus rapat dulu, keputusan disepakati dulu barulah dikatakan final,” katanya ketika ditanya Bintang Papua di Kantor Sekretariat DPD Partai Golkar Provinsi Papua, Jayapura, Jumat (24/6)
Alhasil, ujarnya, DPD Partai Golkar Provinsi Papua, DPD Partai Damai Sejahtera (PDS) Provinsi Papua serta DPP PDS akan  menandatangi perjanjian politik untuk mengusung pasangan Calon Gubernur dan Calon  Wakil Gubernur Provinsi Papua periode 2011-2016  Habel Melkias Suwae (HMS) dan Ev. Yop Kogoya MTh,SE,MSi di Kantor DPP Partai Golkar Kamis (23/6) pukul 14.00 WIB. Pengurus DPP Partai Golkar  yang hadir hanyalah Korwil DPP Partai Golkar Indonesia Timur Drs Fredy Latumahina. 
Siapakah Yop Kogoya ia adalah Ketua DPD PDS Provinsi Papua dan Wakil Ketua III DPR Papua.      
Raflus Dorangi menambahkan, surat rekomendasi resmi dari DPP Partai Golkar dan DPP PDS yang resmi  mengusung HMS dan Yap Kogoya direncanakan dibawa langsung oleh HMS dan Yap Kogoya yang kini masih berada di Jakarta.
“Pada Senin 27 Juni direncanakan HMS—Yap Kogoya serta Tim Gabus Sentani Persidafon  yang baru saja promosi ke Liga Super Indonesia (LSI) tahun 2011-2012  bakal diarak keliling  Kota Sentani. Selanjutnya HMS dan Yop Kogoya akan menggelar Jumpa Pers untuk menyatakan secara resmi kepada publik keduanya diusung Partai Golkar dan PDS untuk Pilgub Provinsi Papua lima tahun mendatang.
Sumber internal DPD Partai Golkar Provinsi Papua menyampaikan keputusan dan penetapan HMS sebagai Cagub Provinsi Papua dari Partai Golkar masih menyimpan tanda tanya besar, lantaran sesuai  hasil survey Partai Golkar yang dilakukan Lembaga Survey Indonesia (LSI) membuktikan Dr (HC) Barnabas Suebu SH (Rangking 1), Alex Hesegem SE (Rangking 2), Klemen Tinal (Rangking 3), HMS (Rangking 4). Tapi rumor yang berhembus  Barnabas Suebu terbentur aturan  tak  bisa mencalonlan diri ketiga kalinya.   Selanjutnya, Alex Hesegem belum secara resmi mendaftarkan diri kepada DPD Partai Golkar, walaupun yang bersangkutan adalah kader senior Partai Golkar.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | Tinggalkan komentar

Papua Surga Koruptor

JAYAPURA—”Papua ini surga bagi para koruptor uang rakyat dan ada sejumlah pejabat tinggi di Papua berbuat seolah olah kebal hukum,” Demikian disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Uncen Jayapura Thomas Sugi ketika menyampaikan orasi politik di saat menggelar unjukrasa mahasiswa dan pemuda di Gedung DPR Papua, Senin (27/6).

Untuk itu, para mahasiswa mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua segera menerbitkan sebuah regulasi atau Perdasi tentang penanganan dan pemberantasan korupsi.

Hal ini menyusul adanya dugaan penyelewengan dana Otsus selama kurun waktu tahun 2002-2010 senilai Rp 28 triliun sebagaimana temuan BPK RI pada 18 April 2011 lalu.

Dia mengatakan, melalui penerbitan Perdasi pemberantasan korupsi tersebut diharapkan para pejabat tinggi di Provinsi Papua memperoleh efek jera apabila ingin menyelewengkan  uang rakyat.

Dia mengutarakan, pihaknya mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana dijanjikan Kapolda Papua Irjen (Pol) Drs Bekto Suprapto pada pelbagai kesempatan. Tapi apabila aparat penegak hukum sengaja melindungi para koruptor, maka pihaknya segera menyampaikan mosi tak percaya kepada Kapolda Papua karena telah mengingkari  janjinya.  

Di tempat yang sama, Kapolresta Jayapura AKBP Imam Setiawan SIK yang didaulat menyampaikan dukungan terhadap pemberantasan korupsi di Papua menegaskan, aksi unjukrasa ini ikut menyemangati aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi. Apabila ada laporan masyarakat terkait dugaan korupsi, maka pihaknya segera menindaklanjuti melalui proses hukum serta melaporkan tahapan pemeriksaan secara rutin kepada publik.
“Kapolda memberikan jatah kepada masing masing Kapolres dan Kapolresta selama setahun minimal 3 kasus korupsi yang diproses. Tapi pada 2011 kami menangani 5 kasus koruspsi,” tandasnya.

28 Juni 2011 Posted by | Kabar Terkini | 2 Komentar

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.